Site icon KABARIKA

DPR Akhirnya Mengesahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Bergulir dan 87 Kali Rapat Dengar Pendapat

KABARIKA.ID, JAKARTA — DPR RI akhirnya secara bulat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan, disusul ketukan palu persetujuan.

RUU tersebut disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR dan 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.

Habiburokhman dalam laporannya menjelaskan, panitia kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) disaksikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) menandatangani berita acara usai rapat kerja bersama pemerintah terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Ist.)

Habiburokhman menambahkan, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset ini.

Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Habiburokhman lebih lanjut menjelasakan, RUU itu mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Beberapa pasal dan ketentuan penting yang mengemuka dalam pembahasan RUU ini, meliputi:

· Perampasan aset dengan atau tanpa putusan pidana (Pasal 4 ayat (1)): Mengatur perampasan aset yang dilakukan berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi).

· Tetap berlakunya ancaman pidana & pidana mati (Pasal 4 ayat (2)): Menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

· Perampasan tanpa putusan pidana & batas minimal Rp1 miliar (Pasal 6): Mengatur perampasan aset bernilai minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui identitas/keberadaannya. Prosesnya tetap melalui pengadilan negeri atas permohonan jaksa, pihak keberatan berhak membuktikan keabsahan aset, dan batas minimal nilai dapat diubah lewat Peraturan Pemerintah (PP).

· Pembentukan badan pengelola aset (Pasal 53): Mengatur pembentukan badan khusus oleh Presiden yang mengelola aset tindak pidana secara transparan dan terbuka, termasuk penilaian aset oleh penilai DJKN dan lelang aset (Pasal 53 ayat (2) serta ayat (4)–(7)).

· Tahapan pengelolaan aset sebelum & sesudah putusan (Pasal 54): Mengatur tugas pengelolaan aset mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penilaian sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, hingga pengembangan, penggunaan, penjualan, pemanfaatan, dan pengembalian aset setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

· Asas tidak berlaku surut/non-retroaktif (Pasal 72): Menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset dalam undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang resmi diberlakukan. (*/rus)

Exit mobile version