KABARIKA.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman melakukan kunjungan kerja spesifik ke Makassar bersama anggota Komisi III lainnya, Kamis (31/10/2024) di Mapolda Sulawesi Selatan, jalan Perintis Kemerdekaan, Biringkanaya, Makassar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tujuan kunjunga kerja spesifik ini adalah untuk memastikan kesiapan aparat penegak hukum mengawal dan menegakkan hukum secara terpadu (Gakkumdu) Pilkada Serentak 2024, yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel).

Dalam rapat tertutup yang digelar di Mapolda Sulsel ini, tiga instansi tersebut masing-masing menyampaikan paparan singkat mengenai gambaran umum Gakkumdu Pilkada Serentak 2024 di Sulsel.

Pemaparan pertama diawali oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Drs. Yudhiawan Wibisono, M.Si. Kapolda menguraikan kesiapan Polda Sulsel beserta jajarannya menjaga netralitas aparat dan ASN serta mengamankan seluruh rangkaian Pilkada hingga hari pemungutan suara.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Kajati Sulsel, Agus Salim. Terakhir oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.

Rombongan anggota Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Kamis (31/10/2024) di Mapolda Sulawesi Selatan, jalan Perintis Kemerdekaan, Biringkanaya, Makassar. Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dari fraksi Gerindra (kedua dari kanan). (Foto: Ist.)

Usai mendengarkan pemaparan dari tiga unsur Gakkumdu Pilkada Serentak 2024 itu, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra Andi Amar mengemukakan, bahwa kehadirannya di Sulsel adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penegak hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Menurut Andi Amar, Sulsel merupakan daerah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum dalam Pilkada Serentak. Di media sosial, lanjut Andi Amar, terlalu banyak konten yang viral dan bertabrakan dengan kepentingan Pilkada pada saat acara debat calon kepala daerah yang berlangsung di seluruh daerah di Sulsel.

“Kami berharap hal ini bisa menjadi perhatian lebih bapak Kapolda, kejakasaan dan Bawaslu agar bisa mengontrol pendungkung masing-masing pasangan calon,” ujar Andi Amar.

Ia menambahkan bahwa di Sulsel banyak sekali kampanye hitam (black campaign) yang beredar melalui postingan media sosial, bahkan beredar dalam berita media online.

“Semoga Kapolda Sulsel bisa membantu tim siber yang dibentuk oleh Bawaslu Sulsel untuk menindak penyebar hoax dan black campaign di media sosial maupun media online,” tandas Andi Amar.

Andi Amar yakin, Pilkada Serentak 2024 di seluruh daerah di Sulsel dapat berjalan lancar, aman, dan Jurdil jika penegakan hukum dijalankan dengan tegas. (aan/mr)