KABARIKA.ID, MAKASSAR — “Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Irwan Ade Saputra dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan. Dengan demikian mulai hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025, pukul 11:44 WITA saudara Irwan Ade Saputra berhak memakai gelar Doktor dalam bidang ilmu politik.”
Demikian pernyataan yudisium yang dibacakan oleh pimpinan sidang ujian promosi doktor ilmu politik Irwan Ade Saputra, Prof Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si, Kamis (21/08/2025) di Aula Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Unhas, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar.
Judul disertasi yang dipertahankan Ade di depan para penguji dalam ujian promosi doktor ini adalah, “Birokrasi sebagai Instrumen Regenerasi Kekuasaan: Studi Kasus Kekuasaan Adnan Purichta Ichsan di Kabupaten Gowa”.
Penelitian yang dilakukan oleh Ade ini, bertujuan untuk mengkaji penggunaan birokrasi sebagai instrumen regenerasi kekuasaan politik di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada strategi Adnan dalam Pilkada 2020.
Penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, memakai metode varian single case-multi analisis untuk mengungkap dinamika pemanfaatan struktur birokrasi dalam konteks politik lokal.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemenangan mutlak Adnan Purichta Ichsan melawan kotak kosong pada Pilkada Gowa 2020, dengan mengantongi kemenangan 91 persen.
Kemenangan ini disinyalir kuat sebagai hasil dari penataan birokrasi sebagai instrumen untuk menggalang dukungan politik.
Hasil Temuan
Dari hasil penelitian ini promovendus menemukan hal menarik. Pertama, pemanfaatan jabatan camat dan lurah sebagai instrumen mobilisasi dukungan melalui penempatan pejabat yang mempertimbangkan loyalitas politik dan representasi wilayah.
Kedua, penggunaan jabatan kepala dinas untuk menciptakan birokrasi representatif yang mengakomodasi berbagai kepentingan sosial-politik, dengan prioritas pada loyalitas daripada kompetensi teknis.
Penelitian menghasilkan model teoretis “Birokrasi sebagai Instrumen Regenerasi Kekuasaan” yang terdiri dari tiga komponen, yakni mekanisme integrasi politik, dinamika pengelolaan birokrasi, dan hasil politik.
Model ini menjelaskan bagaimana birokrasi tidak sekadar netral, melainkan menjadi arena kontestasi dan rekonsiliasi politik yang efektif.
Model politik birokrasi yang dijalankan Adnan menggabungkan mekanisme integrasi politik dan pengelolaan birokrasi yang berpihak pada stabilitas kekuasaan.
Melalui representasi sosiokultural, pemanfaatan konflik, dan pertukaran kebijakan, Adnan membentuk pola populisme moderat yang mengakomodasi berbagai kepentingan.
Birokrasi dikelola secara representatif-kultural, dijadikan arena pelembagaan rekonsiliasi, dan diarahkan untuk menjalankan program serta kebijakan elektoral.
Temuan yang Membuat Sesak Napas
Hasil penelitian ini mengungkap fakta di lapangan yang bisa dikatakan tabu secara politik, karena dalam arena perpolitikan nasional Indonesia, terutama dalam konteks Pemilu, baik Pemilu Presiden maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) birokrasi alih-alih ASN dituntut untuk netral.
Oleh karena itu, penguji eksternal yang berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPD), Prof Dr. Murtir Jeddawi, mengaku sesak napas saat membaca judul disertasi yang disodorkan Ade untuk meraih gelar doktor bidang ilmu politik.
“Ketika kami menerima tawaran ini senang karena kembali lagi ke Unhas, tetapi ketika membaca judulnya, sesak napas saya,” ujar Prof Murtir.
Sebab, lanjut Prof Murtir, dalam pemerintahan keterlibatan ASN dalam politik rasanya berdebat panjang karena keterlibatan penguasa dalam memanfaatkan politik disebut dengan politisasi birokrasi. Itu kemudian melahirkan birokrasi otoritarian.
Konsep-konsep itulah yang melahirkan khittah, bahwa kita harus kembali ke aturan yang benar.
“Lahirlah konsep good governance, lahirlah konsep netralitas birokrasi. Di negara kita dilegalkan bahwa netralitas birokrasi itu penting agar semua orang diberi kesempatan yang sama,” ujar Prof Murtir.
Ia juga tidak setuju dengan kata “memanfaatkan” yang digunakan oleh promovendus saat menjelaskan praktik politik Adnan yang memanfaatkan lurah, camat, maupun kepala dinas dalam politik elektroral.
“Saya terus terang kalau kata memanfaatkan itu tidak setuju. Memang manajer itu harus mendayagunakan potensinya,” kata Prof Murtir.
Pandangan yang mengatakan bahwa pelibatan birokrasi akan bisa menambah elektabilitas, menurut Prof Murtir, sudah terbantahkan.
“Saya ini berkontemplasi, merenung selama tiga hari apa yang harus saya sampaikan sampai tidak mengorbankan materi kepada mahasiswa pemerintahan kami, bahwa birokrasi itu netral. Kami anut itu dan birokrasi itu harus menjalin semua orang,” tandas Prof Murtir.
Terkait dengan kemenangan Adnan sebagai Bupati Gowa dua periode, Prof Murtir mengatakan bahwa memang kapasitasnya dan elektabilitasnya memang dibutuhkan saat itu. (rus)