KABARIKA.ID, WASHINGTON — Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperingatkan Israel bahwa mereka menghadapi kemungkinan hukuman, termasuk potensi penghentian pengiriman senjata Amerika Serikat (AS), jika Israel tidak mengambil tindakan segera untuk membiarkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Surat pribadi dari Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin kepada Benjamin Netanyahu memberi waktu 30 hari bagi Israel untuk bertindak.
Surat dari pejabat tinggi AS itu mendesak pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk meringankan penderitaan kemanusiaan di wilayah tersebut dengan mencabut pembatasan masuknya bantuan pangan dalam waktu 30 hari atau menghadapi implikasi kebijakan yang tidak ditentukan.
Surat setebal empat halaman itu, tertanggal 13 Oktober 2024, dikirim ke Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer terungkap setelah diposting di media sosial oleh Barak Ravid, seorang jurnalis Israel yang bekerja untuk media Israel, Axios.
Keaslian surat itu dikonfirmasi oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller pada konferensi pers, Selasa (15/10/2024).
“Kelompok-kelompok kemanusiaan telah berulang kali menyerukan peningkatan pengiriman makanan dan obat-obatan ke Gaza, namun pengiriman bantuan ke wilayah yang dilanda konflik saat ini berada pada tingkat terendah dalam beberapa bulan terakhir,” kata pejabat PBB pekan lalu.
Seorang pejabat Israel di Washington mengatakan kepada Reuters, bahwa Israel sedang meninjau surat tersebut.
“Israel menanggapi masalah ini dengan serius dan bermaksud untuk mengatasi kekhawatiran yang diangkat dalam surat ini dengan rekan-rekan Amerika kami,” kata pejabat Israel tersebut.
Miller mengatakan, pihak AS bermaksud agar surat itu menjadi komunikasi diplomatik pribadi dan mengatakan waktunya tidak dipengaruhi oleh pemilihan presiden bulan depan, yang menampilkan persaingan sengit di negara bagian Michigan, tempat banyak pemilih Arab-Amerika yang menyuarakan kemarahannya, atas dukungan Gedung Putih terhadap tindakan perang Israel.
Para ahli strategi Partai Demokrat menaruh kekhawatiran bahwa ketidakpuasan atas Gaza dapat mengakibatkan calon Presiden dari partai tersebut, Kamala Harris, kalah dari Donald Trump dalam Pemilu tanggal 5 November mendatang.
Surat tersebut mengeluhkan penundaan bantuan yang didanai AS di titik-titik penyeberangan ke Gaza, dan mengatakan aliran bantuan ke wilayah yang hancur akibat perang tersebut telah menurun lebih dari 50% sejak Israel berjanji pada bulan Maret lalu untuk mengizinkan lebih banyak pengiriman.
“Kami sangat prihatin bahwa tindakan baru-baru ini yang dilakukan oleh pemerintah Israel… berkontribusi terhadap semakin memburuknya kondisi di Gaza,” kata petinggi Partai Demokrat.
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan surat itu tidak dimaksudkan sebagai ancaman, tetapi dimaksudkan untuk menegaskan kembali urgensi yang kami rasakan tentang perlunya peningkatan dramatis dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
“Untuk membalikkan kondisi kemanusiaan yang menurun dan konsisten dengan jaminannya kepada kami, Israel harus mulai sekarang dan dalam waktu 30 hari ke depan, harus bertindak melalui serangkaian langkah spesifik, termasuk mengizinkan masuknya setidaknya 350 truk bantuan setiap hari dan memberlakukan jeda kemanusiaan bagi militer Israel.
Surat tersebut menambahkan: “Kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini, mungkin berdampak pada kebijakan AS berdasarkan NSM-20 dan undang-undang AS yang relevan.
NSM-20 mengacu pada sebuah memorandum yang dikeluarkan oleh dewan keamanan nasional Gedung Putih, yang memungkinkan AS mengambil langkah tertentu jika suatu negara yang menerima bantuan militer AS dianggap oleh Departemen Luar Negeri atau Pentagon, tidak memenuhi jaminan sebelumnya untuk mengizinkan pengiriman tersebut.
Anggota Kongres dari Partai Republik telah meminta Gedung Putih untuk mencabut NSM-20 dengan menyebutnya berlebihan.
Pihak berwenang Israel hanya memfasilitasi satu dari 54 upaya PBB untuk memberikan bantuan ke Gaza utara bulan ini, kata Dujarric.
Delapan puluh lima persen permintaan ditolak, sisanya terhambat atau dibatalkan karena alasan logistik atau keamanan. (rus)