KABARIKA.ID, JERMAN — Pernyataan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengambil alih Greenland sebagai wilayah teritorialnya, mendapat reaksi keras dari Jerman dan Prancis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jerman menegaskan perbatasan tidak boleh diubah paksa. Sementara Prancis menyatakan Uni Eropa (UE) tak bisa menleransi ancaman terhadap perbatasan kedaulatannya.
Trump mengatakan ia dapat merebut Greenland dengan kekuatan militer, dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS.
Pulau luas di Arktika ini merupakan wilayah otonomi dari Denmark, anggota Uni Eropa (UE) dan NATO.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengetakan, perbatasan tidak dapat diganggu gugat dan itu merupakan prinsip dasar hukum internasional.
Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit menegaskan bahwa prinsip yang berlaku adalah perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa.
“Seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa, mengacu pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB,” ujar Hebestreit.
Meski demikian, Hebestreit enggan memberitahukan keseriusan Berlin menanggapi ancaman Donald Trump terhadap wilayah Denmark tersebut.
“Saya tidak ingin menilai komentar tersebut. Pemerintah Jerman sudah mencatat sejumlah komentar itu,” ujar Hebestreit dalam konferensi pers, Kamis (9/01/2025) di Berlin.
Kanselir Jerman, Scholz mengatakan bahwa dia telah mendiskusikan pernyataan Trump itu dengan pemimpin UE lainnya.
Ia menegaskan tentang aturan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat, merupakan hukum internasional yang fundamental.
Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Scholz mengungkap adanya ketidakpahaman terkait beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh pihak AS.
“Prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku untuk setiap negara, terlepas dari apakah negara itu berada di sebelah timur atau barat kita,” tegas Scholz.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot mengatakan bahwa Trump tidak boleh mengancam kedaulatan batas wilayah negara UE.
Barrot mendesak dan memperingatkan Donald Trump untuk tidak mengancam kedaulatan perbatasan Uni Eropa.
“Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” tegas Jean-Noel Barrot kepada media Prancis.
Barrot menambahkan, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Greenland, namun ia mengingatkan bahwa UE harus lebih kuat.
“Kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku. Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” ujar Barrot.
Pernyataan Trump bersifat hipotetis
UE menggambarkan pernyataan Trump soal rencana AS mencaplok Greenland merupakan hal hipotetis yang liar.
“Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, Paula Pinho.
Pinho juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.
Pinho menyatakan kedaulatan negara harus dihormati sebagai hal yang mendasar.
Meski demikian, Pinho menolak menjelaskan lebih lanjut soal masalah ini karena sifatnya yang sangat teoritis.
Trump soal Greenland
Donald Trump pada hari Senin (6/01/2025) mengeluarkan pernyataan yang menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer AS untuk menguasai Greenland dan Terusan Panama.
“Tidak, saya tidak bisa memastikan salah satu dari keduanya. Namun yang bisa saya katakan, kami membutuhkannya untuk kedaulatan ekonomi,” jawab Trump.
Presiden terpilih AS, Donald Trump juga menggunakan platform media sosial miliknya, Truth Social untuk menyatakan ambisi masa depannya soal Greenland.
Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif tinggi terhadap Denmark, jika tawarannya untuk menguasai Greenland ditolak.
“Greenland adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grieenland menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greendland Great Again!,” ujar Trump.
Semasa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, Trump telah berencana untuk membeli Greenland. Bahkan, dia membatalkan agenda kenegaraan pada 2019 setelah Perdana Menteri Denmark menolak gagasan tersebut.
Siapa pemilik Greenland?
Denmark mengatakan, Greenland merupakan bagian dari kerajaannya yang juga memiliki pemerintahan sendiri, tidak untuk dijual.
“Saya rasa ini bukan cara yang baik untuk saling berperang secara finansial, padahal kita adalah sekutu dan mitra yang dekat,” tegas Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen, saat menanggapi komentar Trump.
Frederiksen memahami niat Washington yang menaruh minat besar pada wilayah Arktika tersebut.
“Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara menghormati rakyat Greenland,” tandas Frederiksen.
Sementara itu, PM Greenland, Mute Egede telah menyerukan kemerdekaan dari Denmark.
Namun dia mengatakan kalau Greenland tidak tertarik menjadi bagian dari AS dan menegaskan kalau pulau tersebut tidak dijual. (rus)
