KABARIKA.ID, NEW YORK – Prancis dan Arab Saudi mengeluarkan deklarasi bersama di PBB, pada Selasa (29/07/2025) yang menyerukan diakhirinya segera perang di Gaza, dan menetapkan peta jalan internasional terperinci untuk penerapan solusi dua negara untuk Israel dan Palestina.
Deklarasi tersebut dirilis pada penutupan Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KTT) PBB untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, di New York, yang diketuai bersama oleh kedua negara itu.
Deklarasi yang berjudul “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina” menguraikan proses yang terikat waktu untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di samping Israel, dengan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak.
Deklarasi ini didukung oleh sekelompok besar mitra internasional yang memimpin kelompok kerja selama konferensi, termasuk Brasil, Mesir, Jepang, Irlandia, dan Uni Eropa.
Penyelenggara KTT PBB menggambarkan deklarasi itu sebagai konsensus global yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama.
“Perang di Gaza harus diakhiri sekarang,” demikian pernyataan deklarasi tersebut.
Deklarasi itu juga mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023, dan operasi militer Israel berikutnya di Gaza yang mengakibatkan korban jiwa sipil dalam skala besar dan kerusakan infrastruktur.
Ia memperingatkan bahwa konflik yang berkelanjutan, tanpa adanya jalan yang kredibel menuju perdamaian, akan menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas regional dan internasional.
Deklarasi itu juga menyerukan implementasi segera perjanjian gencatan senjata bertahap yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan AS, untuk mengakhiri permusuhan, mengamankan pembebasan sandera, dan memastikan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Seruan penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah kendali Otoritas Palestina, dan agar Hamas melepaskan kekuasaan di Gaza dan menyerahkan persenjataannya, juga menjadi bagian dari deklarasi tersebut.
Sebuah komite administratif transisi, yang didukung oleh mitra internasional, akan dibentuk di bawah wewenang Otoritas Palestina, dan mendapat duikungan oleh misi stabilisasi sementara yang dipimpin PBB untuk melindungi warga sipil dan membantu transisi keamanan dan pemerintahan.
“Hanya solusi politik yang dapat memberikan perdamaian atau keamanan,” demikian pernyataan deklarasi tersebut.
Deklarasi itu menegaskan kembali dukungan internasional terhadap solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
Deklarasi tersebut juga menjanjikan dukungan internasional yang luas untuk rekonstruksi Gaza, mendukung rencana pemulihan Arab-Organisasi Kerja Sama Islam, dan mengumumkan Konferensi Rekonstruksi Gaza yang akan datang di Kairo.
Deklarasi ini berkomitmen untuk membentuk dana perwalian internasional khusus, menegaskan kembali peran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, dan mendukung agenda reformasi Otoritas Palestina.
Komitmen terkini yang dibuat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan mewujudkan negara yang damai, bersamaan dengan rencana reformasi demokrasi dan peningkatan pemerintahan, juga disambut baik para peserta KTT.
Para penandatangan juga mendesak otoritas Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman, mengakhiri kekerasan pemukim, dan memberikan komitmen publik yang jelas terhadap solusi dua negara.
“Tindakan sepihak menjadi ancaman yang akan menghancurkan jalan terakhir menuju perdamaian,” demikian peringatan deklarasi tersebut.
Hal ini menghubungkan status kenegaraan Palestina dengan upaya normalisasi dan integrasi yang lebih luas di Timur Tengah.
Ia mengusulkan eksplorasi kerangka kerja keamanan regional, yang meniru organisasi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa.
Deklarasi juga melontarkan gagasan penetapan “Hari Perdamaian” di masa depan untuk menandai berakhirnya konflik secara resmi dan peluncuran kerja sama regional dalam perdagangan, energi, dan infrastruktur.
Para ketua bersama konferensi berjanji untuk menyampaikan laporan kemajuan mengenai upaya penerapan deklarasi tersebut selama sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang.
Deklarasi tersebut juga menugaskan para ketua kelompok kerja untuk membangun mekanisme tindak lanjut di bawah naungan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara.
“Ini adalah kesempatan bersejarah. Saatnya untuk bertindak tegas dan kolektif adalah sekarang, untuk mengakhiri perang, mewujudkan negara Palestina, dan mengamankan perdamaian serta martabat bagi kedua bangsa,” demikian bunyi bagian lain dari pernyataan deklarasi KTT PBB tersebut. (rus)