KABARIKA.ID, YERUSALEM — Mengabaikan penentangan dari komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Kabinet Keamanan Israel menyetujui proposal Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Gaza, dalam rapat yang digelar Kamis malam hingga Jumat dini hari (7-8/08/2025) di Yerusalem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, komandan IDF mengatakan bahwa operasi tersebut membahayakan nyawa para sandera yang tersisa, selain berpotensi memicu bencana kemanusiaan.
Menanggapi keputusan Kabinet Keamanan tersebut, tokoh-tokoh oposisi mengecamnya sebagai bencana yang akan menyebabkan kematian sandera dan tentara Israel.
Pemimpin Oposisi Yair Lapid menyebut langkah tersebut sebagai bencana yang akan menyebabkan lebih banyak bencana lagi, seperti dia tulis dalam unggahannya di platform X.
“Langkah yang diambil tersebut bertentangan sepenuhnya dengan pendapat jajaran militer dan keamanan,” tulis Lapid di akun X miliknya.
Keputusan kabinet tersebut turut didukung oleh Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich.
Menurut Lapid, Gvir dan Smotrich telah menyeret Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu ke dalam sebuah langkah yang akan memakan waktu berbulan-bulan, menyebabkan kematian para sandera, pembunuhan banyak tentara, merugikan puluhan miliar pembayar pajak Israel, dan menyebabkan keruntuhan politik.
“Inilah yang diinginkan Hamas: Israel terjebak di medan perang tanpa tujuan, tanpa menentukan gambaran hari esok, dalam pendudukan sia-sia yang tak seorang pun mengerti ke mana arahnya,” ujar Lapid.
Sementara itu, Ketua Partai Yisrael Beytenu dan mantan Menteri Pertahanan, Avigdor Liberman mengatakan bahwa keputusan kabinet untuk mendorong pengambilalihan Gaza, meskipun mendapat penolakan dari para pejabat tinggi pertahanan, membuktikan bahwa keputusan hidup-mati diambil dengan mengabaikan pertimbangan keamanan dan tujuan perang.
Yair Golan, ketua Partai Demokrat, mengatakan keputusan kabinet itu berarti lebih banyak sandera akan dibiarkan mati, dan bahwa langkah itu khas Netanyahu.
“Dia lemah, mudah ditekan, kurang kemampuan mengambil keputusan, dan tidak memiliki kapasitas untuk menjembatani antara apa yang disajikan oleh tingkat profesional dan kelompok mesianis yang mengendalikan pemerintah. Keputusan itu adalah bencana bagi generasi mendatang,” ujar Golan kepada Radio Angkatan Darat.
Proposal Netanyahu
Proposal yang diadopsi Kabinet Keamanan lebih terbatas daripada keinginan PM Netanyahu yang dinyatakan secara publik untuk menguasai seluruh Jalur Gaza.
Namun, pembatasan pengambilalihan Gaza tampaknya tidak sejauh yang sebelumnya digambarkan sebagai rencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza.
Netanyahu mengatakan kepada Fox News beberapa jam sebelum kabinet keamanan bersidang, bahwa pengambilalihan penuh adalah niatnya.
Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan Fox News, apakah Israel akan mengambil alih seluruh jalur Gaza sepanjang 26 mil tersebut?
Netanyahu mengatakan: “Kami bermaksud untuk menjamin keamanan kami, menyingkirkan Hamas dari sana, memungkinkan penduduk terbebas dari Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil.”
Pernyataan dari kantor Netanyahu menggambarkan proposal tersebut sebagai proposal yang bertujuan untuk mengalahkan Hamas, yang berarti bahwa mungkin ada operasi-operasi selanjutnya di luar operasi untuk Jalur Gaza yang telah disetujui dan tidak diumumkan.
Keputusan tersebut tidak menggunakan kata “menduduki” (occupy) melainkan menggunakan kata “mengambil alih” (taking over) karena alasan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Israel atas urusan sipil di Gaza.
Meski demikian, media Ynet mengutip seorang pejabat senior Israel yang dianonimkan, mengatakan bahwa ini hanya di permukaan, keputusan tersebut sebenarnya berkaitan dengan pemerintahan militer penuh.
Pernyataan dari kantor PM Netanyahu juga mencatat bahwa mayoritas anggota Kabinet Keamanan mendukung daftar lima prinsip yang akan dituntut Israel untuk dipenuhi sebelum setuju untuk mengakhiri perang dengan Hamas, yaitu:
1. Perlucutan senjata kelompok Hamas,
2. Pengembalian seluruh 50 sandera yang tersisa, yang 20 di antaranya diyakini masih hidup,
3. Demiliterisasi Jalur Gaza,
4. Kendali keamanan Israel atas Jalur Gaza; dan
5. Keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.
Kepada sekelompok wartawan India yang berkunjung ke Israel pekan ini, PM Netanyahu mengatakan, “Rencana kami bukanlah menduduki atau mencaplok Gaza. Tujuan kami adalah menghancurkan Hamas dan mendapatkan kembali sandera kami, lalu menyerahkan Gaza kepada pemerintahan sementara.” (rus)
