KABARIKA.ID, YERUSALEM — Zionis Israel terus melakukan penghancuran di Gaza, Palestina, meskipun gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Trump telah diberlakukan sejak Oktober 2025 silam.
Peristiwa terbaru adalah tindakan Israel yang telah mulai menghancurkan markas UNRWA di Yerusalem dan menembakkan gas air mata ke sekolah kejuruan PBB di Qalandia, Tepi Barat, Rabu (21/01/2026).
Israel menuduh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) berkolaborasi dengan Hamas –tuduhan yang dibantah oleh badan tersebut– dan tahun lalu Israel melarangnya beroperasi di wilayahnya.
Penghancuran ini menandai langkah terbaru Israel terhadap UNRWA, yang memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi Palestina.
Roland Friedrich, direktur UNRWA di Tepi Barat, mengatakan bahwa badan tersebut telah diberitahu bahwa kru pembongkaran yang didampingi polisi tiba di markas besarnya di Yerusalem Timur pada Rabu dini hari.
Friedrich menambahkan, fasilitas tersebut sebagian besar tidak digunakan selama hampir setahun karena ancaman keamanan dan hasutan.
Namun, pasukan Israel tetap memasuki kompleks tersebut, menyita peralatan, dan mengusir penjaga keamanan swasta yang disewa untuk melindungi lokasi itu.
Bendera Israel terlihat berkibar di atas fasilitas tersebut di lingkungan Sheikh Jarrah, tempat beberapa politisi Israel tiba untuk merayakan nasib organisasi tersebut.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyebutnya sebagai “hari bersejarah”.
Israel membela langkah pembongkaran kompleks tersebut, dengan kementerian luar negeri mengatakan: “UNRWA-Hamas telah menghentikan operasinya di lokasi ini dan tidak lagi memiliki personel PBB atau aktivitas PBB di sana.”
Menteri Israel itu mengatakan bahwa kompleks tersebut tidak mendapat kekebalan hukum apa pun, dan penyitaan kompleks ini oleh otoritas Israel dilakukan sesuai dengan hukum Israel dan hukum internasional.
Sementara Friedrich menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang menjamin perlindungan fasilitas tersebut.
“Apa yang kita lihat hari ini adalah puncak dari dua tahun hasutan dan tindakan terhadap UNRWA di Yerusalem Timur,” kata Friedrich.
Didirikan pada 1949, mandat UNRWA adalah untuk memberikan bantuan dan layanan kepada 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania, dan Lebanon.
Kelompok ini selama bertahun-tahun telah memelihara infrastruktur di kamp-kamp pengungsi, menjalankan sekolah, dan menyediakan layanan kesehatan.
Beberapa bulan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pemukim Israel dan aktivis sayap kanan memprotes dengan memblokir pintu masuk kantor UNRWA di Yerusalem dan menyerukan penutupan badan tersebut.
Hal itu dilakukan menyusul tuduhan pemerintah Israel bahwa UNRWA berkolaborasi dengan Hamas di Gaza, dan dengan stafnya menghadapi kampanye penghalangan dan pelecehan sistematis oleh militer dan otoritas Israel.
Pada tahun 2024, menurut Wall Street Journal, sebuah laporan intelijen AS menilai dengan keyakinan rendah bahwa sejumlah kecil staf UNRWA telah berpartisipasi dalam serangan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa mereka tidak dapat secara independen mengonfirmasi kebenaran penilaian tersebut.
Meskipun demikian, operasi UNRWA dibatasi tahun lalu ketika Knesset Israel mengesahkan undang-undang yang memutuskan hubungan dan melarangnya berfungsi di wilayah yang didefinisikan sebagai Israel, termasuk Yerusalem Timur.
UNRWA telah mencatat 382 stafnya yang tewas oleh pasukan Israel di Gaza sejak awal konflik pada 2023.
Tindakan sabotase terhadap UNRWA akhirnya berujung pada penghancuran pada hari Rabu. Ekskavator Israel menghancurkan kompleks dan fasilitas di dalam markas besar badan PBB tersebut.
“Ini terjadi setelah langkah-langkah lain yang diambil oleh otoritas Israel untuk menghapus identitas pengungsi Palestina,” kata Philippe Lazzarini, komisaris jenderal UNRWA, dalam sebuah pernyataan di X.
Lazzarini memperingatkan bahwa tindakan Israel ini harus menjadi peringatan.
“Apa yang terjadi hari ini pada UNRWA akan terjadi besok pada organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya, baik di Wilayah Palestina yang diduduki atau di mana pun di seluruh dunia,” tandas Lazzarini.
Tindakan terbaru ini terjadi di tengah kampanye politik dan keuangan yang telah berlangsung lama terhadap lembaga tersebut.
AS memangkas pendanaan untuk UNRWA pada 2018 di bawah Donald Trump, lalu memulihkannya pada 2021 di bawah pemerintahan Joe Biden. Kemudian menghentikan kontribusinya lagi pada 2024 saat Trump kembali berkuasa.
Larangan Israel terhadap UNRWA bertepatan dengan upaya yang lebih luas untuk memperketat kontrol terhadap organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Undang-undang baru mengharuskan kelompok-kelompok nonpemerintah untuk memecat staf yang dituduh melakukan kegiatan yang dianggap mendiskreditkan Israel atau mendukung boikot, dan untuk menyerahkan daftar staf terperinci sebagai syarat untuk melanjutkan operasi.
Otoritas Israel memperingatkan puluhan organisasi, termasuk Médecins Sans Frontières dan Care, bahwa izin mereka akan berakhir pada akhir tahun 2025.
Kelompok-kelompok bantuan menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan sewenang-wenang, dan memperingatkan bahwa pembatasan lebih lanjut akan berdampak paling berat pada penduduk sipil yang sudah menghadapi krisis kemanusiaan akut. (rus)