KABARIKA.ID, RIYADH — Pembicaraan perdamaian Timur Tengah yang diperbarui dapat dimulai paling cepat hari Kamis (16/04/2026) karena Amerika Serikat (AS) dan Iran menghadapi tekanan yang semakin besar untuk melanjutkan negosiasi yang gagal pekan lalu di Islamabad.
Prancis mendesak dimulainya kembali pembicaraan, Pakistan kembali menawarkan diri sebagai tuan rumah, China mengajukan proposal perdamaian, dan Presiden AS Donald Trump mengatakan Teheran ingin mencapai kesepakatan.
“Kami telah dihubungi oleh pihak lain. Mereka ingin membuat kesepakatan, sangat ingin. Sesuatu mungkin akan terjadi dalam dua hari ke depan. Islamabad kemungkinan besar menjadi tempat penyelenggaraan karena kepala Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, melakukan pekerjaan yang hebat,” kata Trump pada Rabu (15/04/2026).
Para pejabat Pakistan mengatakan negosiasi awal merupakan bagian dari proses diplomatik yang sedang berlangsung, bukan upaya sekali saja, dan Pakistan telah mengusulkan putaran kedua di Islamabad.
Sebuah sumber yang terlibat dalam pembicaraan mengatakan bahwa proposal telah dibagikan kepada Washington dan Teheran, agar delegasi mereka kembali ke ibu kota Pakistan.
“Belum ada tanggal pasti yang ditetapkan, dengan delegasi tetap membuka waktu dari Jumat hingga Minggu,” kata sumber tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan diskusi melalui telepon dengan Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, mendesak dimulainya kembali negosiasi.
“Sangat penting, khususnya, bahwa gencatan senjata harus dihormati secara ketat oleh semua pihak,” kata Macron.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan China dapat memainkan peran kunci dalam mengakhiri perang, dan mendesaknya untuk berbuat lebih banyak di bidang diplomasi.
“Saya merasa sangat sulit untuk menemukan pihak lain, selain China, yang dapat menyelesaikan situasi ini di Iran dan Selat Hormuz,” kata Sanchez pada hari Selasa (14/04/2026) selama kunjungannya ke Beijing.
Presiden China Xi Jinping mengemukakan rencana perdamaiannya sendiri pada hari Selasa (14/04/2026).
Rencana tersebut menyerukan hidup berdampingan secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kemudian menjalin koordinasi pembangunan dan keamanan.
“Jagalah otoritas hukum internasional. Tidak bisa hanya menggunakan ketika menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikannya ketika tidak menguntungkan. Kita tidak bisa membiarkan dunia kembali ke hukum rimba,” tegas Presiden Xi. (rus)