KABARIKA.ID, DUBAI — Proyek permukiman E1 Israel di Tepi Barat sontak menimbulkan reaksi dunia. Dalam beberapa hari terakhir, serangkaian kecaman dan ancaman sanksi telah dilontarkan oleh Uni Eropa dan negara-negara Arab terhadap Israel, terkait kebijakan ekspansionis mereka di Tepi Barat yang dianeksasi.
Gelombang tindakan diplomatik terbaru ini berpusat pada rencana kontroversial pemerintah Israel untuk memulai pembangunan permukiman E1 di Yerusalem Timur.
Meskipun perambahan wilayah Palestina oleh pemukim Israel merupakan masalah yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dan kian memburuk sejak terjadinya peristiwa Oktober 2023, para ahli dan warga Palestina khawatir bahwa permukiman ini akan menjadi “paku terakhir pada peti mati” bagi masa depan negara Palestina.
“Fokus utama terkait permukiman E1 terletak pada lokasinya. Ini bukan sekadar proyek permukiman biasa. Kita sudah melihat banyak perluasan permukiman di Tepi Barat,” kata Ihab Hassan, seorang aktivis hak asasi manusia Palestina, pada hari Senin (24/08/2026).
“Lokasinya berada di antara Yerusalem Timur dan permukiman Israel Ma’ale Adumim. Proyek ini akan memisahkan wilayah selatan Tepi Barat dari wilayah utaranya, dan secara harafiah berarti matinya solusi dua negara,” jelas Hassan.
Saat ini, warga Palestina yang bepergian dari kota-kota di utara seperti Ramallah dan Nablus menuju kota-kota di selatan, seperti Betlehem dan Hebron harus melewati Jalan Abu George dan Jalan Raya 1, yang aksesnya sangat dibatasi, yang membentang di sepanjang perbatasan permukiman Ma’ale Adumim yang sudah ada.
Usulan proyek permukiman E1, yang disetujui oleh kabinet Israel pada bulan Agustus tahun lalu, mencakup pembangunan lebih dari 3.400 unit hunian di sebuah kawasan yang secara efektif akan menutup total koridor arteri utama yang menjadi andalan warga Palestina, serta memaksa seluruh pergerakan masuk ke jalur yang jauh lebih sempit, padat, dan dikontrol ketat melalui Yerusalem Timur; wilayah yang tersendiri dan dikelilingi oleh permukiman-permukiman Israel.
Pada hari Selasa (18/08/2026), Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel membuka tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem.
“Hal itu akan memisahkan Yerusalem Timur sepenuhnya dari Tepi Barat, padahal pemisahan itulah, seperti yang kita ketahui selama ini, merupakan inti dari gagasan solusi dua negara,” ujar Hassan.
Peta usulan terkini yang disediakan melalui Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memvisualisasikan rute-rute tersebut. Peta itu memperlihatkan betapa besarnya pembatasan dalam rencana tersebut serta potensi penggusuran banyak komunitas Palestina.
Selain mengisolasi Yerusalem Timur, rencana tersebut juga mengancam akan menggusur sejumlah komunitas Palestina secara permanen.
Menurut OCHA, sejak tahun 2009, otoritas Israel telah menghancurkan lebih dari 500 bangunan milik warga Palestina, yang menyebabkan lebih dari 900 orang kehilangan tempat tinggal, di 18 komunitas Badui yang berada di wilayah yang ditetapkan untuk pembangunan permukiman E1.
Pada hari Jumat (21/08/2026), terungkap bahwa Uni Eropa telah menyusun daftar awal langkah-langkah yang dapat diberlakukan jika Israel melanjutkan pembangunan E1.
Berita ini muncul menyusul kecaman dari Arab Saudi serta negara-negara Arab dan Muslim lainnya yang menyatakan “penolakan mutlak” terhadap rencana Israel tersebut.
“Anda akan mendapati banyak pemerintah Eropa, AS, dan semua negara Arab tersebut menyatakan bahwa permukiman E1 tidak dapat diterima,” ujar Hassan.
“Bagi mereka, keputusan pemerintah Israel, seperti persetujuan pembangunan permukiman di sini atau di sana, masih bisa disikapi, karena setidaknya hal-hal tersebut masih bisa dinegosiasikan. Namun, jika proyek E1 dilaksanakan, segalanya akan berakhir,” tandas Hassan. (rus)