KABARIKA.ID, LONDON — Pemerintah Inggris secara resmi telah mengakui adanya pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat oleh Israel, dan menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal.
Terkait hal itu, Inggris mengumumkan sanksi komprehensif terhadap permukiman Israel dan larangan semua izin ekspor senjata serta ekspor lainnya yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan tersebut.
Prancis dan Kanada juga akan melarang perdagangan produk-produk dari permukiman Israel tersebut, mulai Selasa (8/09/2026). Keputusan ini menandai kemenangan diplomatik signifikan bagi pemerintah Inggris.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, Ed Miliband mengatakan di hadapan parlemen pada Selasa sore (8/09/2026) bahwa pandangan resmi pemerintah Inggris adalah bahwa pendudukan tersebut melanggar hukum karena tindakan Israel yang memperkuat kendalinya, niatnya untuk memperluas kedaulatan permanen, serta agenda ekspansionisnya melalui permukiman ilegal.
Hal ini berarti Inggris telah menerima pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel tersebut melanggar hukum dan mewajibkan negara-negara untuk menentangnya.
“Pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh para teroris dari kalangan pemukim,” ujar Miliband.
Ia juga menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap hal ini. “Lebih buruk lagi, sejumlah anggotanya telah melontarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang mendukung pengusiran paksa warga Palestina,” kata Miliband.
“Saya tidak yakin rakyat Inggris menginginkan kita mendukung pendudukan dengan menerima produk-produk dari permukiman di toko dan supermarket kita. Oleh karena itu, hari ini saya umumkan bahwa kami akan memberlakukan larangan impor atas barang-barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan,” ujar Miliband.
Menlu Miliband menambahkan, akan ada rezim sanksi komprehensif yang baru… dengan pengecualian yang tepat terkait aspek keagamaan.
“Kami akan mengambil tindakan terhadap perusahaan dan individu tertentu yang menyediakan layanan seperti konstruksi, pembiayaan infrastruktur, atau real estat untuk perluasan permukiman. Jadi, bagi mereka yang mendanai atau memfasilitasi permukiman ilegal, izinkan saya menegaskan hal ini: Anda akan menghadapi sanksi penuh dari Inggris. Permukiman tersebut ilegal. Hal itu tidak boleh dipromosikan di negara kita,” papar Miliband.
Ada 11 negara lainnya yang ikut menandatangani pernyataan bersama dengan Inggris yang dirilis pada hari Selasa (8/09/2026) tersebut.
Mereka adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia.
Pernyataan tersebut menegaskan niat mereka untuk memberlakukan pembatasan nasional dan/atau mendukung pembatasan Eropa terhadap perdagangan barang dengan permukiman yang ilegal menurut hukum internasional.
Mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah tersebut serta langkah lainnya, sesuai dengan prosedur nasional masing-masing.
Miliband juga mengatakan di hadapan parlemen bahwa terdapat semakin banyak bukti yang mengindikasikan terjadinya kejahatan perang di Gaza.
Terkait masalah penjualan senjata, Menlu Miliband mengatakan telah menangguhkan lebih dari 30 izin ekspor senjata yang digunakan oleh IDF di Gaza. Penangguhan tersebut tetap berlaku sepenuhnya.
“Kini kami juga akan menolak semua permohonan izin untuk senjata dan ekspor lain yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan, yang pada dasarnya merupakan mekanisme pengamanan ganda terhadap penjualan senjata.
“Ini berarti larangan ekspor semacam itu akan tetap berlaku selama pendudukan masih berlangsung,” tegas Menlu Miliband.
Namun, ia tidak sampai menuduh Israel melakukan genosida, seraya menyatakan bahwa Inggris senantiasa mendukung proses peradilan yang menyeluruh, tegas, dan adil untuk meninjau tuduhan-tuduhan yang ada, dengan keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan yang berwenang sebelum pemerintah Inggris mengambil kesimpulan.
“Sudah tepat jika masalah ini diajukan ke ICJ, dan saya ingin menegaskan bahwa kami mendukung pengadilan tersebut dalam mengambil keputusannya,” ujar Miliband.
Sumber-sumber di Whitehall mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diumumkan pada hari Selasa itu patut dipahami sebagai awal dari pendekatan baru dalam kebijakan luar negeri, dan diperkirakan akan diikuti oleh langkah-langkah lanjutan.
Mengisolasi Israel secara Diplomatik
Pada bulan Agustus lalu pemerintahan PM Inggris yang baru, Andy Burnham telah memutuskan untuk melarang produk-produk dari permukiman Israel.
Sejauh ini, Burnham belum berbicara dengan mitranya dari Israel, Benjamin Netanyahu, sejak ia menjabat sebagai PM pada bulan Juli.
Ia dilaporkan telah memberikan penjelasan kepada Presiden Donald Trump mengenai rencananya untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel pada Senin sore (7/09/2026).
Downing Street telah mengambil langkah yang sangat berani dan berisiko memicu kemarahan Washington, dengan tetap melanjutkan pengumuman sanksi tersebut.
Amerika Serikat (AS) telah mendesak pemerintah Inggris untuk tidak melanjutkan langkah-langkah tersebut.
Namun, keputusan Prancis dan Kanada untuk turut mengumumkan sanksi kemungkinan akan membuat langkah Inggris menjadi lebih berdampak signifikan, karena hal itu akan meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel terkait perluasan permukimannya.
Tindakan bersama ketiga negara ini juga akan dipandang sebagai teguran keras terhadap kebijakan AS di Timur Tengah yang datang dari sekutu-sekutu lama Amerika.
Tayab Ali, direktur International Centre of Justice for Palestinians, mengatakan bahwa ini adalah perubahan nyata dalam kebijakan Inggris, dan Ed Miliband patut mendapat apresiasi atas hal ini.
“Pemerintah kini mengakui bahwa pendudukan tersebut secara keseluruhan adalah tindakan yang melanggar hukum, dan cakupannya telah melampaui sekadar produk permukiman hingga mencakup layanan, pembiayaan, serta pihak-pihak yang memfasilitasi perluasan permukiman,” papar Ali.
Ali menambahkan bahwa rinciannya perlu dicermati dengan saksama. Langkah-langkah ini harus komprehensif dan ditegakkan dengan baik, tanpa celah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan.
“Pemerintah kini harus meninjau kembali seluruh hubungannya dengan Israel, mengidentifikasi di mana Inggris memberikan dukungan atau bantuan terhadap pendudukan ilegal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian mengakhirinya,” jelas Ali.
Ini akan Mengirimkan Sinyal yang Sangat Kuat
Chris Doyle, direktur Council for Arab-British Understanding, mengatakan bahwa berbeda dengan prediksi sebagian orang, ini adalah pengumuman yang sangat penting.
“Pernyataan Miliband mencerminkan apa yang ia sampaikan kepada saya dalam pertemuan kemarin, bersama pihak-pihak lain, bahwa ia ingin mengambil tindakan yang dapat membawa perubahan nyata di lapangan,” ujar Doyle.
Menurut Doyle, langkah ini akan mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa sudah saatnya untuk bertindak tegas kepada pemerintah Israel, serta menggambarkan pembatasan penjualan senjata tersebut sebagai tanda bahwa pemerintah Inggris “bersungguh-sungguh” dan berpihak pada hukum internasional.
Sementara itu, Labour Muslim Network menyatakan bahwa ini adalah langkah penting yang sudah lama dinantikan, dan merupakan langkah yang telah diperjuangkan oleh Labour Muslim Network selama bertahun-tahun.
“Kami yakin langkah-langkah ini dapat menjadi awal yang bersejarah dan nyata, diikuti oleh langkah-langkah lanjutan di masa mendatang, untuk memastikan rakyat Palestina mendapatkan keadilan dan kebebasan,” ujar komunitas tersebut.
Larangan yang diumumkan Menlu Miliband ini mendapat dukungan luas di dalam negeri. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Opinium dan diterbitkan oleh European Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa 46 persen orang dewasa di Inggris mendukung larangan perdagangan dengan permukiman Israel, sementara hanya 18 persen yang menentangnya.
Angka dukungan tersebut meningkat hingga hampir tiga perempat dari total responden jika mereka yang tidak memiliki pendapat tidak disertakan dalam penghitungan.
Langkah-langkah baru ini diambil pada saat yang krusial, mengingat proyek permukiman baru Israel di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem, berpotensi membelah wilayah Tepi Barat yang diduduki menjadi dua bagian.
Oleh karena itu, larangan Inggris terhadap produk-produk permukiman ini dapat memberikan dampak yang signifikan.
Ben Jamal yang saat ini menjabat sebagai direktur Palestine Solidarity Campaign mengatakan bahwa larangan yang diumumkan pemerintah Inggris itu sudah lama menjadi tuntutan organisasinya.
“Larangan semacam itu telah menjadi tuntutan utama gerakan solidaritas Palestina selama bertahun-tahun, sebagai langkah dasar yang krusial untuk mengakhiri keterlibatan Inggris dalam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel,” kata Jamal.
Sanksi ini Harus Memiliki Taring
Ketua Council for Arab-British Understanding yang juga anggota parlemen, Alistair Carmichael menyambut baik larangan perdagangan dan ekspor senjata tersebut.
“Larangan Inggris terhadap perdagangan produk permukiman patut disambut baik, namun ini hanyalah langkah minimal yang diperlukan dalam menghadapi gencar-gencarnya perluasan permukiman. Sanksi ini harus memiliki taring. Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dilakukannya, dan semoga ini menjadi permulaannya,” papar Carmichael.
Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan, menyatakan bahwa larangan perdagangan terkait permukiman harus menjadi bagian dari pergeseran paradigma yang nyata dalam isu Israel-Palestina, yang pada akhirnya bertujuan untuk melaksanakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024.
Di sisi lain, Jewish Leadership Council mengecam pendekatan yang bersifat menghukum dan tidak seimbang terhadap Israel yang diambil oleh pemerintah Inggris.
“Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa ia tidak akan menerima hancurnya solusi dua negara. Namun, melalui larangan perdagangan yang diumumkan hari ini, pemerintah justru membebankan tanggung jawab yang sangat besar atas hal tersebut kepada Israel,” demikian pernyataan kelompok tersebut.
Menurutnya, sanksi tersebut sama sekali tidak memajukan perdamaian, berisiko membahayakan kehidupan warga Yahudi di Inggris, serta merusak hubungan Inggris dengan sekutu pentingnya.
Organisasi Yahudi terkemuka di Inggris, Board of Deputies of British Jews, menyatakan bahwa mereka menyikapi pernyataan Menlu Miliband dengan penyesalan mendalam.
“Sebagaimana telah kami sampaikan kepada kedua pemerintah dalam beberapa minggu terakhir, memburuknya hubungan antara Inggris dan Israel berpotensi berdampak negatif terhadap keamanan dan perekonomian kedua negara, serta semakin memicu ketegangan antarkomunitas di sini,” ujar Board of Deputies.
Pekan lalu, pemerintah Israel mengancam akan melakukan tindakan balasan terhadap Inggris terkait langkah-langkah yang diperkirakan akan diambil tersebut.
“Jika Inggris bertindak melawan Israel, Israel akan bertindak melawan Inggris,” ujar Menlu Israel, Gideon Saar.
Kemudian, pada Senin malam, menteri Israel Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich menyerukan agar Israel menjatuhkan sanksi terhadap Inggris terkait Kepulauan Falkland.
Menteri Keuangan Israel, Smotrich menyerukan pengusiran duta besar Inggris untuk Israel.
“Kami tidak akan menjadi keset kaki yang diinjak-injak oleh pemerintah yang antisemitis, di negara yang telah dikuasai Islam radikal dan berusaha menyelamatkan diri dari kemerosotan ekonomi serta sosial dengan cara menyerang orang Yahudi dan Negara Israel. Mandat Inggris di Tanah Israel sudah berakhir,” ujar Smotrich.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Ben Gvir mengunggah pernyataan di platform X dalam bahasa Spanyol: “Saya mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Malvinas (nama Argentina untuk Kepulauan Falkland) dan menjatuhkan sanksi terhadap Inggris selama pendudukan itu masih berlangsung.”
Baik Argentina maupun Inggris sama-sama mengklaim kedaulatan atas kepulauan di Atlantik Selatan tersebut, namun sebagian besar dari 3.600 penduduk wilayah itu mendukung kekuasaan Inggris.
Pekan lalu, Presiden Argentina Javier Milei menyatakan bahwa kedaulatan nasional Argentina telah dilanggar dan bahwa negaranya akan membela kepentingannya habis-habisan, tanpa mempedulikan siapa pun yang merasa terganggu.
Milei mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak yang berupaya melakukan pengeboran di sekitar Kepulauan Falkland, seraya menambahkan bahwa angin perubahan berpihak pada klaim Argentina atas wilayah tersebut. (rus)