KABARIKA.ID, MAKASSAR – Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) kembali menggelar pertemuan strategis guna membahas upaya peningkatan mutu pendidikan kedokteran di Indonesia. Acara yang berlangsung pada 17-19 Februari 2025 ini digelar di Hotel Claro Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pengurus Pusat (PP) AIPKI, Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG (K), bersama jajaran pengurus lainnya menyampaikan rekomendasi kegiatan tersebut dalam konferensi pers, pada Selasa, 18 Februari 2025, di Jasmine Hall, Hotel Claro.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, Sp.OG(K), MPH (Ketua Divisi PPDS PP AIPKI), Prof. Dr. dr. Suryani As’ad, M.Sc, Sp.GK (K) (Wakil Ketua PP AIPKI), Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, Sp.A(K) (Sekretaris Umum AIPKI), Prof. Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K), M.Kes (Sekretaris 1 AIPKI), serta Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes., Sp.KK., Dipl.STD-HIV/AIDS, FINSDV, FAADV (Wakil Sekretaris Umum AIPKI).
Dalam pertemuan tersebut, AIPKI menggarisbawahi empat agenda utama sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan pendidikan kedokteran.
Pertama, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Ketua Program Studi Spesialis.
AIPKI menilai perlu adanya Kelompok Kerja (Pokja) Ketua Program Studi Spesialis guna menyusun kurikulum dan mekanisme uji kompetensi yang selaras dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pendidikan spesialis di Indonesia tidak hanya memenuhi standar akademik yang tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan nasional.
Kedua, regulasi pendirian Fakultas Kedokteran Baru.
Menyikapi kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali, AIPKI mendukung pembukaan fakultas kedokteran baru. Namun, pembukaan FK harus berorientasi pada mutu, bukan sekadar kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, AIPKI menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Pemerintah Daerah untuk memastikan pendirian FK sesuai dengan standar nasional.
Ketiga, penyusunan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPPD).
Dalam rangka menghadapi tantangan global, AIPKI tengah menyusun Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPPD) yang lebih komprehensif dan adaptif. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan dokter Indonesia agar memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Keempat, evaluasi dan penguatan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) selama ini menjadi alat ukur valid untuk menilai kompetensi mahasiswa kedokteran sebelum memasuki dunia kerja. AIPKI mengusulkan pembentukan Komisi Bersama guna memastikan standar baru dalam uji kompetensi tetap relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan, khususnya dalam konteks implementasi UU No. 17 Tahun 2023.
AIPKI juga mendukung penerapan Pendidikan Interprofessional Student Network (PISN) dalam kurikulum profesi dokter. Selain itu, batas masa studi maksimal 5 tahun bagi mahasiswa kedokteran diusulkan tetap dipertahankan, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 18 Tahun 2013.
Melalui rekomendasi ini, AIPKI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dokter di Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan kedokteran di Indonesia memiliki kompetensi yang unggul, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dalam persaingan global,” ujar Prof. Budi Santoso dalam konferensi pers.
AIPKI berharap rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi berbagai institusi pendidikan dan pemangku kebijakan dalam mencetak tenaga medis yang berkualitas serta meratakan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. (*)
