KABARIKA.ID, MAKASSAR — Andi Patarai Amir alumni Unhas berkarier di politik dan parlemen. Pria kelahiran Makassar, 21 Agustus 1975 itu dianugerahi penghargaan sebagai anggota DPRD Sulsel paling aktif dan kritis tahun 2026.
Penghargaan diberikan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
Andi Patarai Amir menyelesaikan pendidikan Sarjana D3 Ekonomi di Unhas tahun 1994 sampai 1998.
BK DPRD Sulsel menyerahkan penghargaan tersebut dalam agenda resmi lembaga legislatif, Jumat, 11 September 2026. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas kiprah Patarai Amir dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta menyuarakan aspirasi masyarakat.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Maros itu menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur. Bagi Patarai, apresiasi dari Badan Kehormatan bukan sekadar penghargaan, tetapi juga pengingat untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat secara konsisten.
“Alhamdulillah, sebuah kehormatan dan amanah yang sangat saya syukuri. Bagi saya, penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, berani menyampaikan suara rakyat, kritis dalam mengawal kebijakan, dan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Patarai menilai sikap kritis seorang legislator merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan dalam berbagai forum resmi DPRD bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kritis bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas legislator dari Dapil Sulsel 6 yang meliputi Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare itu.
Aktif Kawal Aspirasi Masyarakat
Patarai Amir selama menjalankan tugasnya di DPRD Sulsel kerap mengambil peran dalam pembahasan kebijakan strategis daerah. Salah satunya ketika ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan RPJMD Sulsel Tahun 2025–2029.
Ia juga aktif mengawal persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. Isu tata air, banjir, hingga pembangunan infrastruktur strategis menjadi sejumlah persoalan yang ia soroti melalui forum resmi DPRD.
Patarai bahkan mendorong pembahasan persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang.
Selain itu, figur senior Partai Golkar dari Maros tersebut mengambil peran dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulsel. Ia juga aktif mengawasi penggunaan dan efisiensi anggaran daerah.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Patarai tidak segan menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia pernah menyoroti kualitas dokumen pertanggungjawaban program kerja Pemprov Sulsel yang dinilainya belum substantif dan memiliki indikasi penyusunan secara salin tempel dari periode sebelumnya.
Sikap tersebut menjadi bagian dari konsistensi Patarai dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Dorongan untuk Terus Mengawal Aspirasi Rakyat
Patarai menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan masyarakat Sulawesi Selatan yang terus memberikan dukungan. Ia berharap penghargaan dari BK DPRD Sulsel tersebut semakin mendorong dirinya meningkatkan kinerja, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan.
“Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus bekerja, mengawal aspirasi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan Sulawesi Selatan. Mari bersama tetap mengawal,” pungkasnya.
Andi Patarai Amir merupakan politikus Partai Golkar yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024–2029. Sebelum duduk di DPRD Sulsel, ia memiliki pengalaman panjang sebagai legislator di tingkat daerah dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maros periode 2019–2024.
Pengalaman tersebut menjadi modal Patarai dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat provinsi, sekaligus memperkuat perannya dalam mengawal kepentingan masyarakat di Dapil Sulsel 6. (*)