KABARIKA.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Taufan Pawe pulang ke almamaternya Universitas Hasanuddin Makasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Wali Kota Parepare itu datang memenuhi undangan jadi pembicara dalam diskusi hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas).
Acara berlangsung di Aula Baharuddin Lopa Kamis, 17 April 2025.
Diskusi yang bertajuk “Pembangunan Demokrasi Dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia” itu, diselenggarakan dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-73 Tahun FH Unhas.
Dekan FH Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH Unhas, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, Guru Besar FH Unhas, Prof. Dr. Aminuddin Hilmar, S.H., M.H, hadir menyambut Taufan Pawe.
Adapun Taufan Pawe datang didampingi Wakil Ketua DPD Sulsel, Rahman Pina S.IP., M. Si.
Unhas adalah almamater Taufan Pawe. Ia menyelesaikan pendidikan magister dan pendidikan doktor di Unhas.
Dalam kesempatan itu, Taufan Pawe, membahas demokrasi dan pemilu di Indonesia tidak terlepas partai politik (parpol).
“Jika berbicara tentang demokrasi di Indonesia, maka memang tidak terlepas dari konsep kepemiluan yang berkembang dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 1955 sampai saat ini. Dan ini semua sangat erat kaitannya dengan parpol,” kata Taufan Pawe.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya peran parpol dalam mewujudkan demokrasi dan pemilu yang baik.
“Kalau bicara demokrasi dan pemilu, di alam pikiran kita, yang muncul ialah rekrutmen pemimpin. Dalam konteks ini, peran parpol tentu sangatlah dibutuhkan. Sebab semua calon-calon pemimpin dalam kebanyakan sistem pemilu kita, terlebih dahulu terseleksi di partai politik berdasar doktrin masing-masing partai,” lanjutnya.
Bagi Ketua DPD Partai Golkar Sulsel itu, peran parpol sangat dibutuhkan dalam mendoktrin kader kader yang berkompeten sebagai persiapan untuk bertarung di kursi kepemimpinan baik di level kabupaten, provinsi, maupun nasional.
Ia mencontohkan partainya yang punya langkah strategis dalam mempersiapkan kepemimpinan kader.
“Di Golkar, kami punya Golkar Institute, yang getol melakukan kaderisasi terhadap kader Golkar agar menjadi calon pemimpin yang beritegritas. Jadi, Golkar sudah mempersiapkan kapasitas kadernya sejak dalam tataran internal partai sebelum terjun ke pertarungan kepemimpinan,” ungkapnya.
Menariknya, mengakhiri paparannya di depan ratusan peserta, Taufan Pawe mengulik evaluasi kritis terhadap Pemilu dan Pilkada 2024 lalu.
“Untuk mewujudkan demokrasi yang baik kedepan, maka kita harus evaluasi praktik kepemiluan yang berlalu. Di tahun 2024, pilkada dan pemilu sangat erat dengan intrik ketidakpastian hukum dalam pemilu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi yang tidak efektif, intervensi politik terhadap kemandirian penyelenggara pemilu, ongkos politik yang sangat tinggi, dan rendahnya kesadaran politik dan pendidikan pemilih,” terang Mantan Walikota Parepare 2 periode itu.
Menurutnya, hal itu penting dikritik sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan iklim demokrasi yang baik.
“Saya berbicara seperti ini, karena memang kita menginginkan iklim demokrasi dan pemilu yang baik kedepannya. Kita tidak ingin demokrasi dan pemilu kita kedepan tercederai karena banyaknya faktor, baik dari penyelenggara maupun dari peserta politik,” pungkasnya. (*)
