KABARIKA.ID, MAKASSAR – Institut for Critical Mineral (ICM) Universitas Hasanuddin (UNHAS) resmi ditunjuk sebagai pusat koordinasi (hub) nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang (LTJ) di Indonesia.
Penunjukan ini menjadi tonggak strategis dalam upaya pemerintah mempercepat program hilirisasi demi mewujudkan kedaulatan teknologi, seiring dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menuntut eksplorasi dimulai tahun depan.
Para pemangku kepentingan dalam Simposium Nasional bertajuk “Optimalisasi Peran Institut for Critical Mineral UNHAS dalam Rangka Sinergitas Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Program Hilirisasi Mineral Kritis di Indonesia”, Senin (12/10), membahas pentingnya hal itu.
Hadir dalam forum tersebut jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional (DEN), BRIN, serta akademisi dari berbagai institusi. Diskusi berlangsung membahas masa depan pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) yang disebut sebagai “vitamin” bagi industri teknologi maju dunia.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 dari unsur Pemangku Kepentingan, Surono, menegaskan bahwa posisi LTJ sangat krusial bagi Indonesia. Meski kebutuhannya sedikit, ia menekankan bahwa tanpa LTJ, Indonesia akan selamanya menjadi penonton dalam perkembangan teknologi global.
“Logam tanah jarang itu vitaminnya teknologi. Kebutuhannya sedikit, tetapi sangat urgent. Seperti kita minum vitamin, barang ini sedikit tidak seperti nasi, tapi sangat bermanfaat,” ujar Surono dalam paparannya.
Ia mencontohkan pemanfaatan LTJ untuk efisiensi generator hingga komponen utama mobil listrik. Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait radiasi, Surono memastikan bahwa setiap penambangan wajib melewati kajian lingkungan yang ketat di Kementerian Lingkungan Hidup, mulai dari proses penambangan hingga reklamasi.
Surono juga menyoroti pentingnya keadilan sosial. Ia berpesan agar masyarakat di sekitar area tambang tidak ditinggalkan. “Kalau LTG ini membuat kaya negara, ya masyarakat di sekitarnya harus sejahtera dong,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menantang perguruan tinggi, khususnya UNHAS, untuk tetap menjadi menara air (tank-tank nyaya) yang mengedukasi masyarakat secara jujur dan transparan. “Ilmu pengetahuan kan hanya boleh salah, tidak boleh bohong. Tidak ada dusta di antara siapapun. Masyarakat harus diedukasi apa yang sebenarnya,” imbuhnya.
*Kolaborasi Penta Helix dan Target Percepatan*
Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan Kementerian ESDM, Prof. Tirta Nugraha Mursitama, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap inisiatif UNHAS.
Ia mengungkapkan bahwa Menteri Bahlil Lahadalia telah berkomunikasi langsung dengan Rektor UNHAS untuk menjadikan ICM sebagai pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM.
“Kami dari Kementerian ESDM sangat mendukung. ICM UNHAS dijadikan hub, bukan hanya untuk UNHAS saja, tapi merangkul kampus-kampus lain di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur,” ujar Prof. Tirta.
Ia menekankan bahwa skema kolaborasi Penta Helix, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan NGO—adalah kunci. Menurutnya, investasi industri harus memberikan timbal balik yang terstruktur bagi Indonesia, bukan sekadar profit sepihak.
“In return-nya harus jelas. Ada fasilitas fisik, pengembangan SDM, transfer teknologi. Jangan mereka hanya dimintai, tapi tidak jelas apa balasannya. Dengan begitu, semua pihak *happy*,” jelasnya.
*Kerjasama Internasional dan Lompatan Teknologi*
Sementara itu, Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, mengungkapkan strategi percepatan yang ditempuh pihaknya. Mengingat Cina telah memulai pengembangan LTJ sejak tahun 1980-an, Indonesia tidak bisa menggunakan cara *business as usual* yang memakan waktu puluhan tahun.
“Kalau kita business as usual, 30 tahun lagi baru kita kuasai. Padahal momentum kita sekarang. Makanya kita kerjasama dengan University of Queensland (UQ) yang punya Sustainable Mining Institute,” ungkap Prof. Adi.
Kerjasama ini fokus pada transfer pengetahuan dan teknologi paten. Prof. Adi juga menyebutkan bahwa target Presiden Prabowo sangat ambisius, di mana eksplorasi yang biasanya memakan waktu 6 tahun harus dipangkas menjadi 1 tahun.
“Pak Presiden memberikan target, tahun depan sudah mulai eksplorasi. Ini yang coba kita kejar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BIM, MIND ID, dan Antam, untuk mendudukkan permasalahan sesuai porsinya,” pungkas Prof. Adi.
Melalui sinergi ini, UNHAS berkomitmen memastikan potensi mineral kritis Indonesia tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. (*)