Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya memperoleh pagu indikatif Rp 139 triliun, jauh di bawah kebutuhan yang diajukan sebesar Rp 667 triliun.

Sjafrie menegaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional yang dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan negara.

Menurut dia, pertahanan tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi “sabuk pengaman” bagi agenda pembangunan nasional.

“Kami mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 195 triliun agar sistem pertahanan negara dapat berjalan optimal. Sistem pertahanan merupakan safety belt bagi pembangunan nasional,” kata Sjafrie di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan anggaran pertahanan terus meningkat seiring meluasnya peran TNI yang kini tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, TNI juga terlibat dalam berbagai tugas mendukung program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan penanganan dampak bencana alam.

Sjafrie mencontohkan keterlibatan TNI dalam pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah wilayah, termasuk daerah-daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana.

Saat ini, prajurit TNI juga ikut membangun jembatan dan fasilitas publik lainnya untuk membantu pemerintah mempercepat pemulihan serta konektivitas wilayah.

Selain itu, Kemenhan menilai tantangan pertahanan semakin dinamis sehingga membutuhkan pembangunan kekuatan militer yang berkelanjutan.

Karena itu, kebutuhan anggaran tidak hanya ditujukan untuk operasional dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga untuk mendukung berbagai tugas baru yang dijalankan TNI di lapangan.

Meski demikian, Sjafrie memastikan Kemenhan telah melakukan evaluasi internal dan menyusun skala prioritas agar penggunaan anggaran tetap efektif.

Menurut dia, tambahan dana yang diajukan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung berbagai tugas negara yang terus berkembang. (*)

Artikel Menhan Sjafrie Ajukan Tambahan Anggaran Rp195 Triliun Tahun 2027 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Upacara Sertijab dipimpin oleh Pangkostrad Letjen TNI Mohammad Fajar. Jabatan Pangdivif 3 Kostrad resmi diserahterimakan dari pejabat lama Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, kepada pejabat baru Brigjen TNI Wulang Nur Yudhanto.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru atas amanah dan jabatan yang diemban.

Ia berharap pejabat lama senantiasa sukses di tempat tugas yang baru, sementara pejabat baru dapat melanjutkan berbagai capaian positif pendahulunya.

Kehadiran Mayjen TNI Bangun Nawoko dalam upacara tersebut memiliki makna tersendiri, mengingat sebelum menjabat Pangdam XIV/Hasanuddin dirinya pernah menjabat Pangdivif 3 Kostrad.

Mayjen TNI Bangun kemudian digantikan oleh Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo.

Kehadirannya juga menjadi bentuk dukungan kepada Brigjen TNI Wulang Nur Yudhanto dalam mengemban amanah untuk membawa Divif 3 Kostrad semakin profesional, solid, dan dicintai rakyat.

Selain Pangdam XIV/Hasanuddin, Sertijab Pangdivif 3 Kostrad ini juga dihadiri para Pejabat TNI dan Polri serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Kabupaten Gowa. Juga hadir sejumlah Pejabat Utama (PJU) Kodam XIV/Hasanuddin.

Usai upacara Sertijab, para pejabat TNI-Polri, Pemprov Sulsel, dan Pemkab Gowa memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru Pangdivif 3 Kostrad dan pejabat Lama. (*/mr)

Artikel Pangdam XIV/Hasanuddin Hadiri Sertijab Pangdivif 3 Kostrad pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman memastikan sebanyak 742 orang prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP), Senin (11/05/2026) di Sentul, Bogor, Jawa Bara.

Peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago.

Berangkat ke Lebanon pada 22 Mei 2026

Menurut rencana, pasukan tersebut akan diberangkatkan pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personel TNI yang saat ini bertugas di Lebanon dalam misi UNIFIL.

“Saya lihat pasukan sudah siap. Tentunya ini adalah misi PBB, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia,” ujar Dudung.

Dalam kunjungannya, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi.

Selain keselamatan, Dudung juga minta prajurit TNI menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional.

Menurutnya, prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, dan disiplin dalam menjalankan misi perdamaian.

“Karena misi perdamaian ini, khususnya tentara Indonesia sangat diidam-idamkan di sana. Hal itu karena keramahannya, kepeduliannya, dan keseriusannya dalam melaksanakan tugas,” kata Dudung.

Dudung juga memohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, mohon doa restu, semoga seluruh pasukan ini menjalankan tugas dengan lancar. Kita harapkan kembali dengan selamat, dan misi perdamaian dapat berjalan dengan sukses,” ujar Dudung.

Pemerintah berharap misi perdamaian tersebut berjalan sukses sesuai dengan mandat PBB.

Menlu Bangga dengan Prajurit TNI

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Sugiono mengingatkan prajurit agar menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

Meski bertugas sebagai penjaga perdamaian, lanjut Sugiono, wilayah operasi tetap memiliki risiko yang harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi.

“Kebanggaan bagi saya untuk bertemu saudara-saudara pada saat ini, dan kebanggaan lebih besar bagi saya untuk bisa bertemu saudara-saudara pada saat saudara kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik dan sehat,” ucap Sugiono.

Selain Menlu, Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard. Juga hadir, Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, dan Komandan PMPP TNI Mayjen Iwan Bambang Setiawan. (*/rus)

Artikel Pemerintah Siap Kirim Pasukan TNI untuk Misi Perdamaian di Lebanon, Bulan Ini pertama kali tampil pada KABARIKA.

Anton menambahkan langkah tersebut penting untuk memastikan keselamatan prajurit TNI yang bertugas di daerah yang dilanda konflik tersebut.

“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik,” kata Anton pada Senin (6/04/2026) di Jakarta.

Ia menambahkan, kondisi di Lebanon Selatan saat ini semakin tidak kondusif bagi pasukan penjaga perdamaian.

Situasi tersebut dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan personel TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL di wilayah tersebut.

Legislator dari fraksi Partai Demokrat tersebut menilai, gagasan yang disampaikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) relevan dengan kondisi terkini di lapangan.

Menurutnya, situasi keamanan yang memburuk harus menjadi perhatian serius bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Dalam konteks ini, saya sejalan dengan pandangan Presiden Republik Indonesia ke-6, bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa dengan adanya situasi yang semakin tidak kondusif di wilayah penugasan UNIFIL, hal ini perlu dievaluasi secara serius,” ujar Anto.

Ia juga mendorong langkah konkret untuk melindungi prajurit TNI, termasuk opsi relokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman.

Anton mengatakan, penghentian sementara misi bisa menjadi pilihan jika kondisi terus memburuk.

“Tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan, seperti pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman, atau penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan prajurit kita,” ucap Anton.

Menurutnya, dalam hukum humaniter internasional pasukan penjaga perdamaian harus mendapat perlindungan penuh. Mereka tidak seharusnya menjadi sasaran atau terdampak langsung dari operasi militer.

Oleh karena itu, Anton meminta pemerintah Indonesia turut melakukan evaluasi terhadap keterlibatan prajurit dalam misi tersebut.

Opsi penarikan pasukan juga dinilai perlu dipertimbangkan demi keselamatan personel.

“Langkah evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi, pemindahan lokasi, termasuk opsi penarikan pasukan, merupakan bentuk tanggung jawab negara. Dalam hal melindungi warganya yang bertugas di luar negeri,” kata Anton.

SBY Minta PBB Ambil Langkah Tegas

Sebelumnya, mantan Presiden SBY menyampaikan duka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian di Lebanon.

Terkait peristiwa tersebut, SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas terkait keberlanjutan penugasan dalam misi UNIFIL.

Alasannya, posisi pasukan penjaga perdamaian berada di wilayah yang rawan konflik aktif.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan karena berpotensi terkena dampak pertempuran yang masih berlangsung.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL, atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” ucap SBY melalui unggahan di akun X @SBYudhoyono, Minggu (5/04/2026).

SBY juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta investigasi menyeluruh.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan insiden yang menimpa pasukan Indonesia.

“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative),” ucap SBY. (*/rus)

Artikel DPR Dukung Dilakukannya Evaluasi Misi UNIFIL di Lebanon, demi Keselamatan Prajurit TNI pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketiga personel yang gugur tersebut seluruhnya berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut pernyataan PBB yang dirilis pada Senin (30/03/2026), ledakan yang “tidak diketahui asal usulnya” menghancurkan sebuah kendaraan di dekat kota Bani Haiyyan, yang menyebabkan gugurnya dua personel pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia. Dua personel lainnya terluka, satu luka parah.

Peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah penjaga perdamaian lainnya gugur setelah pangkalan UNIFIL terkena proyektil penjajah zionis Israel di dekat desa Adchit al-Qusayr, di Lebanon selatan, pada Minggu (29/03/2026).

Pejabat PBB mengonfirmasi bahwa korban jiwa pertama adalah Praka Farizal Rhomadhon.

Dalam serangan kedua, dua prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Satgas Yonmek) XXIII-S/UNIFIL gugur.

Kedua korban serangan brutal militer Israel itu adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Saat kejadian, keduanya sedang berusaha mengevakuasi prajurit TNI lain yang terluka. Namun, dalam perjalanan konvoi itu diserang Zionis Israel.

Menyusul insiden tersebut, UNIFIL mengatakan pihaknya telah meluncurkan penyelidikan atas kedua peristiwa tersebut pada Ahad malam hingga Senin, tetapi tidak mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kematian itu.

PBB mengatakan pada hari Senin (30/03/2026) bahwa setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaiannya merupakan “pelanggaran berat” terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Resolusi itu diadopsi pada 2006 dan merupakan kesepakatan internasional yang bertujuan mengakhiri perang 34 hari antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.

Pokok utamanya meliputi gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, pelucutan senjata kelompok bersenjata (termasuk Hizbullah) di selatan Sungai Litani, dan peningkatan pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL).

“Ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang membahayakan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah postingan di X, yang menyerukan akuntabilitas.

Tanggapan Pemerintah Indonesia

Menanggapi jatuhnya korban yang pertama, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa penjaga perdamaian tersebut adalah warga negara Indonesia.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa kehilangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima.

Ia juga menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel di Lebanon selatan.

Suara dari Parlemen

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono juga ikut buka suara terkait gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon.

Menurut Dave, pemerintah perlu melihat kembali efektivitas misi perdamaian tersebut di tengah pertempuran yang terus berlanjut.

“Ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak, karena jelas dengan adanya serangan yang terus berlanjut, bahkan sampai menewaskan prajurit kita,” kata Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/03/2026).

Dave mempertanyakan apakah posisi pasukan TNI di Lebanon saat ini masih sebagai penjaga perdamaian atau justru terjebak dalam pusaran konflik.

“Saat ini apakah keberadaan kita berguna untuk menjaga perdamaian atau justru malah menjadi target serangan IDF,” ujar Dave.

Dengan mencermati kondisi keamanan yang kian mengkhawatirkan, Dave menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi penarikan personel. Ia merujuk pada langkah negara lain yang memiliki keresahan serupa.

“Saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personilnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil langkah tersebut, tentu harus ada pertimbangan dan juga harus ada komunikasi,” lanjut Dave.

Menurut Dave, misi utama TNI dalam UNIFIL adalah menjaga perdamaian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan situasi sudah bergeser menjadi zona perang aktif yang menyulitkan pelaksanaan misi.

Terkait desakan penarikan mundur, Komisi I menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah.

Dave menegaskan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan penyebab jatuhnya korban jiwa dari pihak Indonesia. (rus)

Artikel Tiga Personel TNI Penjaga Perdamaian di Lebanon, Gugur Akibat Serangan Zionis Israel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu dilakukan di tengah kampanye serangan Iran yang sedang berlangsung terhadap negara-negara Teluk, yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Kemhan Arab Saudi, Mayjen Turki Al-Maliki menggambarkan inisiatif tersebut sebagai lompatan kualitatif dalam melibatkan publik guna menjaga keamanan nasional.

Al-Maliki menambahkan, angkatan bersenjata Arab Saudi memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melawan serangan udara apa pun terhadap Kerajaan.

Layanan ini hadir beberapa hari setelah Iran mulai menyerang target militer, industri, dan lainnya di seluruh Teluk sebagai balasan atas serangan AS-Israel terhadap Iran.

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, gagalnya negosiasi mengenai program nuklir Iran yang diprakarsai oleh Presiden AS, Donald Trump.

Pertahanan udara Arab Saudi sejak itu telah mencegat sekitar 200 drone dan lebih dari 30 rudal ditembakkan Iran ke wilayah Arab Saudi.

Negara-negara Teluk tetangga, lanjut Al-Maliki, telah melaporkan jumlah korban yang lebih tinggi.

Bahrain sendiri mengatakan telah mencegat 125 rudal dan 203 drone dari Iran. Serangan tersebut menewaskan dua orang di sana dan 24 lainnya di seluruh wilayah.

Sedangkan UEA melaporkan telah mencegat 294 rudal balistik, 15 rudal jelajah, dan 1.600 drone, dengan enam korban jiwa.

Al-Maliki mengatakan, serangan Iran berlangsung pada malam hari, sedangkan pada siang hari terjadi jeda.

Sebelumnya pada hari Sabtu (14/03/2026) duta besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati, berusaha mengalihkan kesalahan dari Teheran, dengan membagikan pemberitahuan yang dikaitkan dengan komando militer Iran yang mengeklaim bahwa musuh mengerahkan drone yang menyamar sebagai drone Shahed buatan Iran dengan nama “drone Lucas.”

Klaim tersebut disambut dengan skeptisisme luas, mengingat militer Iran secara terbuka mengancam negara-negara Teluk dengan serangan terhadap aset non-AS.

Terkait komunikasi dengan Riyadh, Dubes Enayati mengonfirmasi bahwa komunikasi langsung dengan pejabat Arab Saudi, menegaskan hubungan kedua negara berkembang alami dan memuji netralitas Saudi dalam konflik regional. (arabnews/rus)

Artikel Kementerian Pertahanan Arab Saudi Tambahkan Fitur Pelaporan Ancaman Udara ke Dalam Aplikasi Tawakkalna pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Amerika Serikat dan Israel telah melanggar hukum internasional dengan serangan mereka terhadap Iran,” kata Pfister dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh koran mingguan Swiss, SonntagsZeitung, pada hari Senin (9/03/2026).

Pfister merupakan pemimpin Eropa terbaru yang menyampaikan pandangan dan kekhawatirannya tentang konflik tersebut.

Para ahli hukum mengatakan, lanjut Pfister, banyak negara akan menganggap serangan itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Piagam tersebut, negara-negara anggota harus menahan diri dari menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan tanpa otorisasi PBB atau kecuali bertindak untuk membela diri.

“Dewan Federal berpendapat bahwa serangan terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional,” kata Pfister kepada SonntagsZeitung.

“Menurut pandangan kami, ini merupakan pelanggaran terhadap larangan kekerasan,” tandas Pfister.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk menghentikan pertempuran demi melindungi penduduk sipil.

Pelanggaran Hukum Internasional

Pfister mengatakan ia merujuk pada semua negara yang tidak mematuhi larangan kekerasan, termasuk AS dan Israel.

“Amerika dan Israel telah menyerang Iran dari udara. Dengan melakukan itu, mereka melanggar hukum internasional,” kata Pfister.

Komentar tersebut senada dengan pernyataan Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil yang mengatakan kepada jaringan surat kabar RND, hari Minggu (8/03/2026) bahwa ia memiliki keraguan serius bahwa perang tersebut sah menurut hukum internasional.

Klingbeil juga dengan tegas menentang gagasan partisipasi Jerman dalam perang antara AS-Israel dan Iran.

“Saya katakan dengan jelas, ini bukan perang kita. Kita tidak akan berpartisipasi dalam perang ini,” tandas Klingbeil

Ia mengatakan bahwa ada bahaya besar karena kita semakin terjerumus ke dalam dunia di mana tidak ada lagi aturan.

“Kita tidak ingin hidup di dunia di mana hanya hukum yang terkuat yang berlaku,” tegas Klingbeil.

Negara Eropa lainnya, Spanyol, juga mengecam pengeboman terhadap Iran yang dilakukan oleh AS dan Israel sebagai tindakan sembrono dan ilegal. (rus)

Artikel Menhan Swiss: Serangan AS-Israel terhadap Iran Melanggar Hukum Internasional dan Jerman Menolak Terlibat Dalam Perang pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penegasan itu disampaikan Zviedris di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, yang berakhir pada Minggu (15/02/2026).

“Potensi agresivitas Rusia ketika perang Ukraina berakhir akan bergantung pada banyak faktor, seperti bagaimana perang berakhir, apakah perang dibekukan atau tidak, dan apakah sanksi tetap berlaku,” ujar Zviedris.

Beberapa pengamat percaya bahwa Rusia telah sepenuhnya menerapkan ekonomi perang dan melakukan mobilisasi militer penuh, sehingga akan sulit bagi Rusia untuk membalikkan arah, dan ini dapat mendorong Moskow untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap wilayah Eropa.

Zviedris mengatakan bahwa pencabutan sanksi saat ini akan memungkinkan Rusia untuk mengembangkan kapasitas militernya lebih cepat.

Ia mengakui bahwa Rusia telah menyusun rencana militer yang berpotensi untuk menyerang Latvia dan negara-negara Baltik tetangganya.

Meski demikian, Zviedris mengatakan bahwa Rusia tidak menimbulkan ancaman militer bagi Latvia saat ini.

“Fakta bahwa Rusia telah membuat rencana untuk menyerang negara-negara Baltik, seperti halnya rencana untuk banyak hal lainnya, tidak berarti Rusia akan menyerang,” lanjut Zviedris.

Namun, negara tersebut juga menghadapi ancaman lain dari Moskow, khususnya serangan siber, menurut lembaga intelijen yang dipimpinnya.

Badan Keamanan Siber (SAB) Latvia baru-baru ini menulis dalam laporan tahunannya tahun 2025, bahwa Rusia merupakan ancaman siber utama bagi Latvia, karena tujuan strategis yang lebih luas serta dukungan kuat Latvia terhadap Ukraina.

Ancaman tersebut telah meningkat secara signifikan sejak invasi skala penuh Moskow ke Ukraina pada 2022, menurut laporan tersebut.

SAB juga memperingatkan bahwa Rusia berupaya mengeksploitasi dugaan keluhan minoritas berbahasa Rusia di Baltik, khususnya di Latvia.

Kementerian Luar Negeri Rusia telah berulang kali mengklaim sedang mempersiapkan kasus terhadap Latvia, Lituania, dan Estonia di Mahkamah Internasional PBB terkait hak-hak minoritas berbahasa Rusia

“Tujuan litigasi adalah untuk mendiskreditkan Latvia di tingkat internasional dan memastikan tekanan internasional jangka panjang terhadap Latvia, untuk mengubah kebijakannya terhadap Rusia dan penduduk berbahasa Rusia,” kata laporan itu.

Pada tahun 2025, sekitar 23 persen dari 1,8 juta penduduk Latvia mengidentifikasi diri sebagai etnis Rusia, menurut kantor statistik nasional.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, otoritas Latvia memutuskan untuk mewajibkan penutur bahasa Rusia yang tinggal di negara itu untuk mengikuti ujian guna menilai pengetahuan mereka tentang bahasa Latvia, dan mereka yang gagal berisiko dideportasi. (arabnews/rus)

Artikel Kepala Badan Intelijen Latvia Memperingatkan, Rusia akan Tetap dalam Siaga Perang Setelah Perang Ukraina Berakhir pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, saat memberikan pengarahan strategis kepada jajaran pimpinan TNI pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2026, Selasa (10/02/2026) di GOR A. Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

“Kita harus menekankan revitalisasi dan melaksanakan revolusi terhadap pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Mulai tahun 2026 ini, sampai ke depan, kita harus terus bergerak maju,” tegas Menhan Sjafrie.

Menhan juga menekankan bahwa kebijakan pertahanan harus adaptif terhadap tantangan zaman, mulai dari kedaulatan ideologi, politik, hingga ekonomi.

Selain itu, Menhan juga menyoroti pentingnya peran TNI dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta.

“Ancaman modern tidak hanya berupa perang fisik, tetapi juga upaya pihak asing yang menginginkan kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan TNI dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mutlak,” tegas Menhan.

Mengenai performa dan kinerja jajaran TNI selama ini, Menhan Sjafrie mengapresiasi soliditas yang terbangun di tubuh TNI saat ini. Menhan menegaskan, kekompakan dari unsur pimpinan hingga prajurit di lapangan adalah modal utama bangsa.

“Saya melihat bahwa TNI sekarang kompak, solid. Baik di antara satuan-satuan yang ada di lapangan maupun ke tingkat para kepala staf angkatan, dan sampai kepada tingkat Panglima TNI. Tentunya ini sangat kita perlukan agar tugas dan tanggung jawab negara bisa menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh TNI,” ujar Menhan.

Rapim TNI Tahun 2026 mengusung tema, “Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Menjaga dan Mengendalikan Kedaulatan NKRI”.

Rapim TNI menjadi forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan, strategi, serta anggaran pertahanan Tahun Anggaran 2026 guna menghadapi dinamika ancaman dan tantangan pertahanan negara ke depan.

Rapim TNI yang merupakan agenda tahunan ini, dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, para Kepala Staf Angkatan, dan sekitar 500 perwira tinggi dari tiga matra. (*/mr)

Artikel Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: “Pembangunan Kekuatan TNI harus Mengalami Revitalisasi Mendasar” pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keakraban, Senin (3/11/2025) di Balai Prajurit Jenderal M. Jusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Windiyatno menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh prajurit dan mitra kerja selama masa kepemimpinannya.

Sementara itu, Mayjen TNI Bangun Nawoko menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian dengan sepenuh hati.

Mantan Pangdivif 3/Kostrad itu juga menyatakan kesiapannya mencurahkan hati, pikiran, dan tenaga guna menciptakan rasa aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Acara pisah sambut ini dihadiri unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Ketua dan Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD XIV/Hasanuddin.

Kehadiran para tokoh tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Pangdam XIV/Hasanuddin yang baru, Mayjen TNI Bangun Nawoko, dalam melaksanakan berbagai tugas ke depan.

Selain itu, juga menjadi simbol komitmen bersama untuk meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulsel dan Sultra yang menjadi wilayah teritorial Kodam XIV/Hasanuddin. (*/mr)

Artikel Gantikan Mayjen TNI Windiyatno sebagai Pangdam XIV/Hsn, Mayjen TNI Bangun Nawoko Berkomitmen Mengabdi Sepenuh Hati pertama kali tampil pada KABARIKA.

Peresmian enam Kodam baru tersebut dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang dilaksanakan di Lanud Suparlan Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025).

“Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan enam komando daerah militer,” ujar Presiden Prabowo di Batujajar, Jawa Barat.

Berikut enam Kodam baru TNI AD yang diresmikan oleh Presiden Prabowo hari ini.

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai, membawahi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, membawahi Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.
3. Kodam XXI/Radin Inten, membawahi Provinsi Lampung dan Bengkulu.
4. Kodam XXII/Tambun Bungai, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
5. Kodam XXIII/Palaka Wira, mencakup Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
6. Kodam XXIV/Mandala Tikora, membawahi Provinsi Papua Selatan.

Profil Pangdam yang Mengawaki Enam Kodam Baru

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menunjuk enam perwira tinggi Bintang Dua (Mayjen) yang diplot menjadi Pangdam untuk enam Kodam baru tersebut.

1. Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai

Perwira tinggi kelahiran 22 Agustus 1973 ini merupakan prajurit angkatan darat yang lulus akademi militer pada 1995.

Sebelum ditunjuk sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen Agus memegang jabatan sebagai Komandan Pusssenarmed pada September 2024.

Agus juga pernah ditugaskan sebagai Waaspers Panglima TNI pada Februari hingga September 2024.

Dia masuk dalam satuan artileri medan (Armed) yang bertugas sebagai perbantuan tempur di matra darat.

2. Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol

Pria kelahiran 1 Januari1969 ini merupakan lulusan akademi militer angkatan 1992. Mayjen Arief yang berasal dari kecabangan infanteri ini, tercatat pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI.

Sebelum ditugaskan sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen Arief menduduki jabatan sebagai Aspers Kasad di masa Jenderal Maruli Simanjuntak.

Ia juga pernah memegang jabatan sebagai Direktur Teritorial Pusat Angkatan Darat, dari dari Juli 2023 hingga Januari 2024.

3. Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Pangdam XXI/Radin Inten

Mayjen Kristomei yang lahir pada 6 Mei 1976 merupakan lulus akademi militer angkatan.

Jabatan terakhir yang diembannya sebelum ditugaskan sebagai Pangdam di wilayah Lampung dan Bengkulu, adalah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.

Pada Desember 2024 hingga Maret 2025, Mayjen Kristomei mengemban jabatan sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer.

4. Mayjen TNI Zainul Arifin, Pangdam XXII/Tambun Bungai

Jabatan terakhir yang diemban oleh Mayjen Zainul Arifin sebelum ditunjuk sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai, adalah Wakil Rektor Bidang Kerja sama Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Universitas Pertahanan (Unhan).

Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

5. Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Pangdam XXIII/Palaka Wira

Perwira tinggi Angkatan Darat lulusan Akademi Militer angkatan 1993 ini, lahir 1 Februari 1972.

Sebelum ditunjuk sebagai Pangdam pertama Kodam yang membawahi Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, prajurit infantreri Kopassus ini menjabat sebagai Asisten Latihan Kepala Staf TNI AD, dari November 2023 hingga 2025.

Mayjen Jonathan Binsar juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 1/Kostrad, tahun 2022 hingga 2023.

Sebelumnya ia menduduki jabatan Direktur Kerja sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strahan Kemhan dari 2020 hingga 2022.

6. Mayjen TNI Lucky Avianto, Pangdam XXIV/Mandala Trikora

Sebelum ditunjuk sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora Merauke, Papua Selatan, Mayjen Lucky Avianto mengemban jabatan sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam/XII Tanjungpura.

Mayjen Lucky Avianto yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan pertama, lahir di Jakarta, pada 2 Oktober 1974.

Prajurit dari kesatuan infanteri ini tercatat sebagai peraih Adhi Makayasa pada 1996.

Mayjen Lucky Avianto tercatat beberapa kali bertugas di satuan Kopassus. Di antaranya sebagai Waasops Danjen Kopassus (2015), Asrena Danjen Kopassus (2016), Asops Danjen Kopassus (2017), serta Komandan Grup Kopassus (2018-2019).

Jabatan lain yang pernah diemban oleh Mayjen Lucky Avianto adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan BIN dari 2022 hingga 2023.

Alasan TNI AD Menambah Kodam Baru

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, tujuan pembentukan enam Kodam baru ini murni untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

“Sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Brigjen TNI Wahyu di Jakarta, sebelum peresmian enam Kodam baru tersebut.

Menurut Brigjen Wahyu, pembentukan Kodam baru ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam bidang pertahanan di internal TNI AD.

Penambahan sejumlah komando teritorial itu, lanjut Brigjen Wahyu, supaya TNI bisa lebih responsif dalam mengatasi isu-isu lokal di daerah, baik ketika menghadapi ancaman militer maupun non-militer, seperti terorisme, separatisme, hingga bencana alam.

Brigjen Wahyu mengungkapkan, penambahan enam Kodam baru ini penting lantaran cakupan wilayah tugas yang luas.

“Dengan adanya Kodam baru di sejumlah daerah, kekuatan TNI AD bisa menjangkau lebih banyak wilayah hingga ke pelosok negeri, sehingga peran dan kontribusinya bagi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal,” tandas Brigjen Wahyu. (rus)

Artikel Inilah Enam Kodam Baru TNI AD yang Baru Diresmikan Presiden Prabowo dan Profil Pangdamnya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Merespons situasi geopolitik tersebut, Mabes TNI mengambil kebijakan strategis dengam membentuk enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di jajaran Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) dalam rangka penguatan pertahanan wilayah sekaligus validasi organisasi.

Menurut rencana, keenam Kodam baru tersebut akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara validasi organisasi yang akan digelar pada Minggu (10/8/2025) di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Jumat (8/08/2025) di Jakarta, membenarkan adanya penambahan enam Kodam baru di jajaran TNI AD.

Berikut nama enam Kodam baru TNI AD beserta wilayah teritorialnya.

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai, membawahi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, membawahi Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.
3. Kodam XXI/Radin Inten, membawahi Provinsi Lampung dan Bengkulu.
4. Kodam XXII/Tambun Bungai, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
5. Kodam XXIII/Palaka Wira, mencakup Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
6. Kodam XXIV/Mandala Tikora, membawahi Provinsi Papua Selatan.

Meski begitu, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei belum bisa maembocorkan siapa-siapa perwira tinggi TNI AD yang akan menempati posisi Pangdam pada enam satuan teritorial kewilayahan baru tersebut.

Kapuspen menambahkan, dalam validasi organisasi ini TNI selain penambahan enam Kodam baru, juga akan mengubah beberapa struktur.

Seperti, peningkatan 14 Lanal menjadi Kodaeral di tubuh TNI AL dan menghidupkan kembali jabatan baru Wakil Panglima TNI.

Peningkatan Status Korem Menjadi Kodam

Lima dari enam Kodam baru tersebut merupakan hasil penaikan status Korem tipe A yang dinaikkan menjadi Kodam.

Baca juga:
TNI AD akan Tingkatkan Status 5 Korem Menjadi Kodam

Berdasarkan surat Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AD, tertanggal 13 Desember 2024, diketahui terdapat lima Komando Resort Militer (Korem) yang dinaikkan statusnya menjadi Kodam.

1. Korem 031/Wirabima diubah menjadi Kodam XIX/Tuanku Tambusai dengan wilayah teritorial meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

2. Korem 043/Garuda Hitam diubah menjadi Kodam XXI/Radin Inten dengan wilayah teritorial mencakup Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

3. Korem 102/Panju Panjung naik status menjadi Kodam XXII/Tambun Bungai, dengan wilayah teritorial meliputi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

4. Korem 132/Tadulako berubah menjadi Kodam XXIII/Palaka Wira, membawahi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

5. Korem 174/Anim Ti Waninggap menjadi Kodam XXIV/Mandala Tikora, yang wilayah teritorialnya hanya satu Provinsi, yakni Papua Selatan.

Jumlah Kodam yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 15 unit. Kehadiran enam Kodam baru tersebut menjadikan Indonesia memiliki 21 Kodam, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. (rus)

Artikel Perkuat Pertahanan Wilayah, Mabes TNI Bentuk Enam Kodam Baru di Jajaran TNI Angkatan Darat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pemberian medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS kepada Presiden RI Prabowo sebagai apresiasi terhadap peran Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam bidang pertahanan.

Jenderal Fenton mengatakan, di bawah kepemimpinan visioner Presiden Prabowo, hubungan pertahanan kedua negara meningkat signifikan serta berkontribusi pada stabilitas kawasan dan upaya global melawan berbagai ancaman baru.

“Dedikasi, kepemimpinan, dan komitmen teguh Presiden Prabowo Subianto telah menciptakan kemitraan yang bernilai tinggi dengan Pasukan Operasi Khusus. Hal ini mencerminkan penghargaan besar kepada beliau, Republik Indonesia, Pasukan Operasi Khusus di seluruh dunia, serta Komando Operasi Khusus Amerika Serikat,” ujar Fenton.

Sebelum penyerahan medali kehormatan tersebut, Jenderal Fenton melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Ruang Kerja Presiden.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan Presiden Prabowo dan Jenderal Fenton berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Jenderal Fenton pun menyampaikan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin khususnya antara militer Indonesia dan Amerika Serikat.

“Saya merasa terhormat dapat mengunjungi Indonesia mewakili 70.000 pria dan wanita di Komando Operasi Khusus AS,” ujar Jenderal Fenton.

Jenderal Fenton menegaskan menghargai hubungan yang erat dengan militer Indonesia sebagai mitra penting untuk memastikan stabilitas di kawasan ini. (*/mr)

Artikel Presiden Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Komandan Special Operations Command AS pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menhan Sjafrie menyerahkan bendera Indonesia dan Prancis pada upacara pelepasan kontingen, Minggu (6/07/2025) di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pejabat TNI-Polri yang hadir pada acara tersebut, adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan tiga kepala staf TNI, serta sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri.

Kontingen terdiri dari personel TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta para taruna dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

Kontingen Satgas Patriot II tersebut dibagi ke dalam dua kelompok terbang, dan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada Minggu pagi dan sore WIB.

“Saya, Panglima TNI, dan Kapolri baru saja memberangkatkan kontingan Indonesia ke Prancis dalam rangka Bastile Day, Hari Bastile, Revolusi Prancis,” ucap Menhan Sjafrie usai melepas kontingen Indonesia.

Sjafrie mengatakan, Indonesia menjadi tamu undangan untuk menghadiri defile berdasarkan undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Menhan Sjafrie bakal mendampingi Presiden Prabowo menyaksikan langsung kontingen TNI dan Polri mengikuti defile, dalam momen Bastille Day sebagai tamu kehormatan.

“Ini satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia yang nanti akan hadir, atas nama bangsa Indonesia,” ujar Sjafrie.

Prajurit TNI dan Polri yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dari satuan masing-masing. Mereka ditambah taruna dari Akmil, AAL, AAU, dan Akpol yang mengenakan seragam loreng dengan emblem Garuda di lengan kiri atas.

Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Frega Wenas menjelaskan sebanyak 451 personel merupakan kontingen utama, dan kontingen pendukung berjumlah 50-an.

Ia menambahkan, kontingen Indonesia terdiri 262 prajurit TNI dari matra darat, laut, dan udara, ditambah 189 taruna Akademi TNI dan Polri.

“Tarunanya malah hanya sedikit, 189. Mereka hanya main drum band. Dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dengan Akademi Kepolisian. Makanya tadi hadir, selain Panglima TNI, ada Kapolri juga yang mendamping Pak Menhan. Ditambah dengan Kepala Staf Angkatan,” ujar Frega.

Frega menjelaskan, setelah sampai di Paris kontingen Indonesia akan melakukan gladi parsial, gladi kotor, dan gladi bersih sampai 12 Juli 2025.

Ketika tampil nantinya, mereka akan berparade di jalanan sepanjang 1,5 kilometer sampai Arc de Triomphe.

“Kemudian tanggal 13-nya itu off. Tanggal 14-nya Bastille Day-nya, mereka tanggal 15 konsolidasi. Tanggal 16 mereka kembali ke Tanah Air. Nanti Pak Menteri Pertahanan Sjafrie juga akan hadir, Pak Presiden Prabowo juga akan hadir di sana. Dan memang ini pertama kali Indonesia diundang,” tutur Frega.

Apa itu Hari Bastille?

Hari Bastille merupakan hari libur di Prancis untuk memperingati hari jatuhnya Bastille di Paris pada 14 Juli 1789.

Bastille yang awalnya dibangun sebagai benteng abad pertengahan, akhirnya digunakan sebagai penjara negara.

Tahanan politik sering ditahan di sana, begitu pula warga negara yang ditahan oleh pihak berwenang untuk diadili.

Beberapa tahanan ditahan atas perintah langsung raja yang tidak dapat diajukan banding.

Meskipun pada akhir abad ke-18 jarang digunakan dan dijadwalkan untuk dihancurkan, Bastille telah melambangkan kekuasaan yang keras dari monarki Bourbon.

Selama kerusuhan tahun 1789, pada 14 Juli massa mendekati Bastille untuk menuntut senjata dan amunisi yang disimpan di sana, dan ketika pasukan yang menjaga bangunan tersebut melawan, para penyerang menyerbu penjara dan membebaskan tujuh tahanan yang ditahan di sana.

Perebutan Bastille menandai dimulainya Revolusi Prancis dan dengan demikian menjadi simbol berakhirnya rezim kuno.

Tanggal 14 Juli, yang sering disebut la fête nationale di Prancis, menjadi hari libur resmi pada tahun 1880.

Sejak awal, pidato, parade militer, dan kembang api, bersama dengan pesta pora publik, merupakan bagian dari perayaan tersebut. Slogan “Vive le 14 juillet!” (Hidup tanggal 14 Juli) terus dikaitkan dengan hari tersebut. (*/rus)

Artikel Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Lepas Kontingen RI untuk Ikut Defile Bastille Day di Paris pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kebijakan terbaru adalah keputusan menaikkan status empat pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) dan satu Lanud pendidikan dari tipe B menjadi tipe A.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Status 4 (empat) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan 1 (Satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B Menjadi Tipe A, yang diudangkan pada 29 April 2025.

Dalam konsiderans huruf a Keppres tersebut, yang dikutip pada Kamis (19/06/2025), dinyatakan bahwa keputusan meningkatkan status empat Lanud dan satu Lanud Pendidikan, dari Tipe B menjadi Tipe A adalah dalam rangka peningkatan kekuatan dan kemampuan Lanud, pembinaan potensi wilayah dirgantara serta konsep Trimatra Terpadu dalam operasi TNI.

Daftar lima Lanud yang dinaikkan statusnya adalah:
1. Lanud Soewondo di Sumatera Utara,
2. Lanud Husein Sastranegara di Jawa Barat,
3. Lanud Anang Busra di Kalimantan Utara,
4. Lanud Raden Sadjad di Kepulauan Riau, dan
5. Lanud Pendidikan Sulaiman di Jawa Barat.

Adapun pendanaan yang diperlukan dalam peningkatan status empat pangkalan TNI AU dan satu pangkalan TNI AU pendidikan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Tugas dan Fungsi Lanud

Lanud yang berada di bawah kendali TNI AU memiliki sejumlah tugas dan fungsi sebagai berikut.

Pembinaan dan Pengoperasian Satuan
Lanud bertanggung jawab atas pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan di bawah komandonya, termasuk pesawat, personel, dan fasilitas pendukung.

Pembinaan Potensi Dirgantara
Lanud bertugas mengembangkan dan membina potensi kedirgantaraan, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang berkaitan dengan operasi udara.

Dukungan Operasi
Lanud menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan-satuan lain di lingkungan TNI AU, seperti penyediaan logistik, perawatan pesawat, dan fasilitas pendukung lainnya.

Intelijen dan Keamanan
Lanud melaksanakan kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan keamanan udara dan pertahanan negara, serta menjaga keamanan pangkalan udara.

Operasi Udara
Lanud berperan dalam pelaksanaan operasi udara, baik dalam konteks pertahanan negara maupun dalam operasi gabungan dengan satuan lain.

Pertahanan Pangkalan
Lanud bertanggung jawab atas pertahanan pangkalan udara dari berbagai ancaman, termasuk serangan udara, serangan darat, dan ancaman lainnya.

Pembinaan Sumber Daya
Lanud melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan materiil yang ada di pangkalan, termasuk pelatihan, perawatan, dan pengadaan.

Koordinasi
Lanud berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar lingkungan TNI AU, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. (rus)

Artikel Presiden Prabowo Resmi Naikkan Status Lima Pangkalan Udara TNI AU dari Tipe B Menjadi Tipe A pertama kali tampil pada KABARIKA.

Komandan militer dan ilmuwan menuduh pemerintah di Teheran mulai membangun hulu ledak nuklir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan itu ditujukan untuk mengatasi ancaman Iran terhadap kelangsungan hidup Israel, seraya menambahkan bahwa itu akan memakan waktu berhari-hari.

“Kami menyerang jantung program pengayaan nuklir Iran,” kata Netanyahu dalam pidato yang direkam di televisi.

“Kami menargetkan fasilitas pengayaan utama Iran di Natanz. Kami menargetkan ilmuwan nuklir terkemuka Iran yang bekerja pada bom Iran. Kami juga menyerang jantung program rudal balistik Iran,” tambah Netanyahu.

Menurut laporan media Iran, ledakan dilaporkan terjadi di Natanz, Teheran, dan tempat lain.

Akibat serangan tersebut, kepala Korps Garda Revolusi Islam Iran, Hossein Salami, telah tewas.

Serangan itu juga membunuh dua ilmuwan, yakni Fereydoun Abbasi dan Mohammad Mehdi Tehranchi.

Abbasi adalah kepala Organisasi Energi Atom Iran tahun 2011-2013, yang selamat dari upaya pembunuhan pada 2010. Sementara Tehranchi adalah seorang fisikawan teoretis.

Mereka tampaknya menjadi sasaran di rumah mereka.

Program Nuklir Iran untuk Damai

Iran mengatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

Serangan itu terjadi satu hari setelah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), pengawas PBB yang memantau program nuklir Iran, mengatakan bahwa Iran tidak mematuhi kewajiban nonproliferasinya.

Iran mengatakan sebagai tanggapan bahwa mereka berencana untuk membuka fasilitas pengayaan baru, dan mengatakan pernyataan IAEA mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut.

IAEA mengatakan pada hari Jumat, bahwa mereka sedang memantau situasi di Iran dan mengonfirmasi bahwa fasilitas pengayaan Natanz telah menjadi sasaran serangan tersebut.

“Badan tersebut sedang menghubungi otoritas Iran mengenai tingkat radiasi. Kami juga sedang menghubungi inspektur kami di negara tersebut,” tulis IAEA.

Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa sejumlah anak-anak telah tewas dalam setidaknya satu serangan udara di daerah permukiman Teheran.

Nour News melaporkan beberapa ledakan keras di dalam dan sekitar ibu kota Iran. Media itu menambahkan bahwa sistem pertahanan udara Iran dalam keadaan siaga penuh, dan semua penerbangan di bandara internasional Imam Khomeini telah ditangguhkan.

Kurang dari satu jam setelah serangan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan Israel akan menghadapi hukuman berat, dan mengonfirmasi bahwa pejabat militer dan ilmuwan telah terbunuh.

“Dengan kejahatan ini, rezim Zionis telah mempersiapkan nasib pahit dan menyakitkan bagi dirinya sendiri, yang pasti akan dialaminya,” tulis Khamenei di akun X.

AS Menyangkal Terlibat

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Marco Rubio mengklaim bahwa AS tidak terlibat dalam serangan tersebut, dan mendesak Iran untuk tidak menargetkan kepentingan atau personel Amerika di kawasan tersebut.

“Malam ini, Israel mengambil tindakan sepihak terhadap Iran. Kami tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran, dan prioritas utama kami adalah melindungi pasukan Amerika di kawasan tersebut,” kata Rubio dalam sebuah pernyataan.

Pada hari Rabu (11/06/2025), Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh telah memperingatkan bahwa negaranya akan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut jika perundingan nuklir gagal dan AS melancarkan serangan.

Senator Demokrat Chris Murphy, mengatakan bahwa keputusan Israel untuk bertindak secara sepihak merupakan ukuran kelemahan Trump di panggung dunia.

“Serangan Israel terhadap Iran, yang jelas dimaksudkan untuk menggagalkan negosiasi pemerintahan Trump dengan Iran, berisiko memicu perang regional yang kemungkinan akan menjadi bencana besar bagi Amerika, dan merupakan bukti lebih lanjut tentang betapa rendahnya rasa hormat negara-negara adikuasa -termasuk sekutu kita sendiri- terhadap Presiden Trump,” tandas Murphy. (MEE/rus)

Artikel Serangan Besar Israel terhadap Iran Tewaskan Kepala Senior Garda Revolusi dan Dua Ilmuwan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Situs web militer Amerika Serikat bernama ‘Janes’ melaporkan jika Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, provinsi Papua.

Berita tersebut juga dimuat koran The Sydney Morning Herald dan situs Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Menanggapi pemberitaan sensitif tersebut, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin turut angkat bicara.

Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif.

“Pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (15/04/2025) di Jakarta.

Menurut laporan situs militer Janes, Federasi Rusia telah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan pesawat-pesawat militer Rusia.

Permintaan tersebut, menurut Janes, disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu.

Permintaan tersebut bertujuan untuk menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak mengabulkan permintaan Rusia tersebut.

“Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan, secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, melainkan juga menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” tandas TB Hasanuddin.

Ia juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif di mana bebas, artinya bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif berarti aktif menjaga perdamaian dunia.

Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat itu.

“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antarkekuatan-kekuatan besar,” tegas TB Hasanuddin.

Anggota Komisi Pertahanan DPR RI itu juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antarnegara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.

“Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” tegasnya.

Australia Langsung Bereaksi

Pemerintah Australia berusaha keras untuk mengonfirmasi berita tersebut, dengan mencari tahu apakah betul Rusia tengah berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong mengatakan kepada wartawan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

“Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak, dan seperti apa status permintaan Rusia tersebut,” ujar Penny.

Penny mengatakan, Rusia adalah kekuatan disruptif dan Presiden Putin ingin memainkan peran itu.

Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles juga mengatakan bahwa Australia sudah berkomunikasi dengan Indonesia terkait laporan tersebut.

Namun, menurut Richard, pemerintah Indonesia belum menanggapinya secara resmi.

Melansir ABC, seorang sumber di Jakarta mengatakan kecil kemungkinan Indonesia mengabulkan permintaan Rusia tersebut, dengan mengatakan hal itu akan membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang sudah lama berlaku.

Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC, jika Indonesia dapat menolak permintaan dari Rusia tersebut.

“Belum ada kesepakatan yang tuntas, dan mungkin akan gagal, ujar Davis. (rus)

Artikel Anggota Komisi I DPR RI Ingatkan Pemerintah untuk Menolak Pendirian Pangkalan Militer Asing di Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Rusia dikabarkan menolak kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB dari negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa.

Beredar kabar jika Rusia ingin menerima secara khusus pasukan penjaga perdamaian PBB dari negara lainnya, termasuk dari Indonesia, yang akan berjaga di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat alias Roy angkat bicara soal kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemlu belum menerima permintaan pasukan perdamaian tersebut.

“Kemlu belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun yang menginginkan keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina,” kata Roy dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

Meski demikian, Roy memastikan pemerintah Indonesia memonitor secara dekat upaya dan proses perundingan yang tengah berjalan oleh berbagai pihak yang bertikai.

Roy menambahkan bahwa Indonesia sepenuhnya mendukung upaya penyelesaian koflik dengan diplomasi inklusif.

“Pemerintah Indonesia senantiasa mengikuti secara dekat upaya dan proses perundingan yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang bertikai, serta mendukung segala upaya untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina melalui negosiasi dan diplomasi yang inklusif,” ujar Roy.

Sebelumnya, Rusia dikabarkan menolak pasukan penjaga perdamaian Uni Eropa untuk berjaga di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina.

Sebagai gantinya, Rusia menginginkan pasukan perdamaian PBB dari sejumlah negara seperti India, Brasil, Arab Saudi, dan Indonesia.

Komitmen Indonesia mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina juga disampaikan Menlu RI Sugiono, saat melakukan pertemuan dengan Menlu Prancis Jean-Noël Barrot, Rabu (26/03/2025) di Jakarta.

“Terkait dengan konflik Ukraina, Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog terbuka dan mekanisme multilateral yang inklusif,” ujar Menlu Sugiono. (*/mr)

Artikel Begini Tanggapan Kemlu RI atas Rusia yang Inginkan Pasukan Perdamaian Indonesia di Perbatasan Rusia-Ukraina pertama kali tampil pada KABARIKA.