Rumah tangga tidak selalu retak karena perselingkuhan, kemiskinan, atau konflik besar. Tidak sedikit keluarga yang perlahan kehilangan kehangatan hanya karena satu kebiasaan yang dianggap sepele: Terlalu sering mengomel.

Omelan hadir hampir setiap hari. Ibu mengomel karena rumah belum rapi, pakaian masih berserakan, dapur berantakan, anak-anak sulit diatur, pembantu dianggap kurang cekatan, atau suami dinilai kurang peduli terhadap urusan rumah.

Di sisi lain, ayah mengomel karena pengeluaran rumah tangga semakin besar, penghasilan terasa tidak mencukupi, anak-anak dianggap boros, listrik dan air terbuang percuma, rumah tidak tertata sesuai keinginannya, atau kebiasaan penghuni rumah tidak sejalan dengan harapannya. Semua berawal dari hal-hal kecil, tetapi jika terus berulang, perlahan berubah menjadi sumber kelelahan bagi seluruh penghuni rumah.

Lebih menyedihkan lagi, omelan sering kali bukan semata-mata lahir karena kesalahan anggota keluarga, melainkan karena tekanan hidup yang terus menghimpit. Harga beras, minyak goreng, gas, listrik, biaya sekolah, kebutuhan dapur, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat membuat ibu pusing mengatur uang belanja agar cukup hingga akhir bulan. Ayah pun memikul beban yang sama karena harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang terkadang tidak bertambah sebanding dengan naiknya biaya hidup.

Akibatnya, persoalan ekonomi yang belum terselesaikan sering terbawa ke dalam rumah. Kesalahan kecil anak menjadi besar, rumah yang kurang rapi menjadi pemicu kemarahan, makanan yang tersisa dipersoalkan, lampu yang lupa dimatikan menjadi alasan untuk meninggikan suara, bahkan pembantu pun menjadi sasaran kekesalan.

Padahal, apakah omelan dapat menurunkan harga kebutuhan pokok?, apakah kemarahan mampu menambah rezeki, ataukah justru menghilangkan ketenangan yang selama ini menjadi kekuatan sebuah keluarga?

Ironisnya, hampir semua omelan sebenarnya lahir dari niat yang baik. Ibu ingin rumah bersih dan tertata, ayah ingin keluarganya hidup hemat, disiplin, dan berkecukupan. Namun ketika nasihat dibungkus dengan emosi, nada tinggi, dan kata-kata yang menyakitkan, yang sampai ke hati bukan lagi pesannya, melainkan lukanya. Anak-anak tidak lagi menikmati nasihat orang tuanya, pasangan merasa kurang dihargai, dan pembantu bekerja bukan karena hormat, tetapi karena takut. Bukankah rumah dibangun untuk menjadi tempat kembali yang paling menenangkan, bukan tempat yang membuat setiap penghuninya merasa tertekan?

Allah SWT. Telah berfirman:
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 83).

Rasulullah SAW. Juga bersabda:
إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ
“Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberikan karena kelembutan sesuatu yang tidak diberikan karena kekerasan.” (HR. Muslim).

Karena itu, sebelum mengomel kepada pasangan, anak, atau pembantu, berhentilah sejenak dan bertanyalah kepada diri sendiri, apakah omelanku akan menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah?. Apakah keluargaku membutuhkan kemarahanku, atau justru membutuhkan ketenangan, pelukan, penghargaan, dan solusi?. Bisa jadi yang mereka perlukan bukan bentakan, melainkan pengertian, bukan celaan, melainkan bimbingan, bukan suara yang keras, melainkan hati yang lembut.

Sesungguhnya rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang bebas dari persoalan ekonomi atau berbagai kekurangan, tetapi rumah yang mampu mengubah keluhan menjadi musyawarah, kemarahan menjadi kelembutan, dan tekanan hidup menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Sebab, yang paling dirindukan oleh setiap anggota keluarga bukanlah rumah yang paling mewah, melainkan rumah yang dipenuhi ketenangan, senyuman, doa, penghargaan, dan kasih sayang. Jangan sampai omelan yang kita anggap biasa justru menjadi penyebab hilangnya kebahagiaan yang selama ini kita perjuangkan. Karena sering kali, yang merusak sebuah rumah bukan besarnya masalah, melainkan lisan yang tidak pernah belajar melembutkan hati.

#Wallahu A’lam Bishawab🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel NGOMEL: Kebiasaan Sepele Yang Merusak Kebahagiaan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Selama puluhan tahun, Indonesia bangga menyebut dirinya sebagai negara agraris. Kalimat itu begitu akrab di ruang-ruang kelas, pidato kenegaraan, hingga percakapan sehari-hari. Namun, di tengah perubahan geopolitik global, kebanggaan semata tidak lagi cukup. Dunia tidak lagi mengukur sebuah bangsa dari luas sawah yang dimilikinya, tetapi dari kemampuan mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan strategis.

Sudah saatnya Indonesia melangkah lebih jauh. Bukan sekadar menjadi negara agraris, tetapi menjadi superpower pangan.

Di tengah ancaman krisis pangan dunia akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan terganggunya rantai pasok global, pangan telah menjadi instrumen kekuatan baru. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, bahkan menjadi pemasok bagi dunia, akan memiliki daya tawar politik, ekonomi, dan diplomasi yang jauh lebih kuat daripada negara yang bergantung pada impor.

Dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan gagasan yang layak menjadi agenda nasional. Ia mengajak perguruan tinggi, ilmuwan, dan lembaga riset membangun kolaborasi yang lebih kuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, melainkan hadir di sawah, kebun, kandang, dan kehidupan para petani.
Ajakan itu bukan retorika. Ia berpijak pada bukti nyata. Benih padi hasil riset IPB telah mampu meningkatkan produktivitas dari sekitar 5,5 ton per hektare menjadi 9 ton, bahkan mencapai 13,9 ton per hektare. Di sektor peternakan, inovasi Universitas Gadjah Mada berhasil meningkatkan bobot sapi hingga mendekati satu ton. Teknologi telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah takdir.

Kolaborasi Kementerian Pertanian dengan berbagai perguruan tinggi juga telah melahirkan inovasi yang menjanjikan. IPB mengembangkan benih unggul, ITS menghadirkan traktor dan alat panjat kelapa, Universitas Hasanuddin menghasilkan inovasi ayam dan jagung, Universitas Andalas mengembangkan gambir, Universitas Lampung memperkuat teknologi ubi, sementara ITB menghadirkan mesin pengering (dryer) untuk meningkatkan kualitas pascapanen. Semua inovasi itu harus terus dihilirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.

Di sinilah letak tantangan besar dunia akademik. Kampus tidak cukup menjadi pusat produksi pengetahuan, tetapi harus menjadi pusat produksi solusi. Penelitian tidak boleh berhenti sebagai jurnal ilmiah yang hanya dibaca kalangan terbatas. Riset harus menjelma menjadi teknologi yang meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, memperkuat ketahanan pangan, dan menaikkan kesejahteraan petani.
Ukuran keberhasilan ilmu pengetahuan bukan hanya jumlah publikasi, melainkan sejauh mana ilmu itu mampu mengubah kehidupan masyarakat. Ketika inovasi hadir di tengah petani, saat itulah ilmu menemukan makna terdalamnya.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, yang menyatakan kesiapan menginventarisasi berbagai hasil penelitian yang siap dihilirkan, mulai dari alat pertanian modern, elektronika, hingga precision agriculture. Ini adalah sinyal bahwa negara mulai membangun jembatan yang selama ini sering terputus antara laboratorium, industri, dan lapangan.
Arah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi motor kebangkitan bangsa. Pertanyaan beliau, “Mengapa kita belum mampu menghasilkan benih gandum sendiri?”, bukan sekadar kritik, tetapi tantangan bagi seluruh ilmuwan Indonesia agar berani melahirkan terobosan. Bangsa besar adalah bangsa yang tidak takut memecahkan persoalannya sendiri melalui ilmu pengetahuan.

Indonesia sesungguhnya memiliki seluruh prasyarat menjadi kekuatan pangan dunia. Tanah yang subur, iklim tropis yang memungkinkan panen sepanjang tahun, kekayaan biodiversitas, sumber daya manusia yang melimpah, ratusan perguruan tinggi, ribuan peneliti, serta jutaan petani yang selama ini menjaga denyut kehidupan bangsa. Semua modal itu hanya memerlukan satu hal: kolaborasi yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Kampus harus lebih dekat dengan desa. Peneliti harus lebih akrab dengan lumpur sawah daripada sekadar ruang seminar. Dunia industri harus menjadi penghubung antara inovasi dan pasar. Pemerintah harus memastikan setiap hasil riset memiliki jalan menuju implementasi. Ketika seluruh ekosistem itu bekerja dalam irama yang sama, Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi pemain utama dalam percaturan pangan dunia.

Pada akhirnya, menjadi superpower pangan bukan hanya tentang menghasilkan panen yang melimpah. Ia adalah tentang membangun kedaulatan, menjaga martabat bangsa, memperkuat ekonomi rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sawah bukan sekadar hamparan tanah, melainkan ruang lahirnya peradaban. Petani bukan sekadar produsen pangan, tetapi penjaga masa depan bangsa. Dan kampus bukan sekadar tempat mencetak sarjana, melainkan tempat menumbuhkan harapan.

Maka, jangan lagi hanya bangga menjadi negara agraris. Tantangan hari ini dan ke depan adalah menjadikan Indonesia superpower pangan. Bangsa yang memberi makan rakyatnya dengan ilmu, menggerakkan ekonominya dengan inovasi, dan mengukuhkan kehormatannya melalui kedaulatan pangan.

Karena bangsa yang mampu menguasai pangan, sesungguhnya sedang menulis masa depannya sendiri.(*)

Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.

Artikel Jangan Hanya Bangga Jadi Negara Agraris, Jadilah Superpower Pangan! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ada kalanya yang membuat seseorang paling lelah bukanlah beratnya pekerjaan, panjangnya perjalanan, atau kerasnya perjuangan. Yang paling melelahkan justru adalah terus menggenggam sesuatu yang sejatinya telah Allah ambil dari hidupnya. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga mengejar yang telah pergi, menangisi yang telah hilang, dan memaksa takdir agar kembali seperti yang kita inginkan. Padahal, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, jangan-jangan yang hilang itu bukan sedang menjauh dari kita, tetapi sedang dijauhkan Allah demi menyelamatkan kita?

Ironisnya, manusia sering kali lebih sibuk mengejar apa yang hilang daripada mensyukuri apa yang masih dimiliki. Kita menangisi satu pintu yang tertutup, sementara puluhan pintu lain telah Allah buka tanpa kita sadari. Bukankah mata yang terlalu lama menatap masa lalu akan sulit melihat cahaya masa depan?, bukankah hati yang dipenuhi penyesalan tidak lagi memiliki ruang untuk menerima harapan?

Allah memberikan sebuah isyarat yang sangat dalam melalui firman-Nya:
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu melainkan telah tertulis dalam Kitab sebelum Kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu.” (QS. Al-Hadid: 22–23).

Perhatikan, Allah tidak hanya mengajarkan kesabaran ketika kehilangan, tetapi juga mendidik hati agar tidak diperbudak oleh apa pun yang datang dan pergi. Sebab yang menjadi sandaran hidup bukanlah apa yang kita miliki, melainkan kepada siapa kita menggantungkan hati.

Rasulullah SAW. juga mengajarkan sebuah doa yang tidak banyak dikutip, tetapi mengandung filosofi kehidupan yang luar biasa:
اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا
“Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik darinya.” (HR. Muslim).

Doa ini bukan sekadar meminta pengganti, melainkan melatih keyakinan bahwa apa yang Allah ambil tidak pernah lebih besar daripada apa yang mampu Dia berikan. Terkadang kita sibuk meminta kembali yang hilang, sementara Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik.

Seorang sahabat mulia, Abdullah bin Mas’ud, pernah berkata:
إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالًا، وَإِنَّ لَهَا فَتْرَةً وَإِدْبَارًا
“Sesungguhnya hati memiliki masa bersemangat dan memiliki masa lemah.”

Maka jangan mengambil keputusan besar ketika hati sedang lelah, dan jangan memutus harapan ketika jiwa sedang rapuh. Sebab badai bukanlah keadaan yang abadi.

Seorang ulama besar, Ibn Ata’illah al-Iskandari, memberikan nasihat yang begitu menenangkan:
رُبَّمَا أَعْطَاكَ فَمَنَعَكَ، وَرُبَّمَا مَنَعَكَ فَأَعْطَاكَ
“Boleh jadi Allah memberimu, padahal itu adalah bentuk penahanan-Nya; dan boleh jadi Dia menahan darimu, padahal itulah pemberian-Nya.”

Betapa sering kita menganggap kehilangan sebagai hukuman, padahal mungkin itulah bentuk kasih sayang Allah. Tidak semua yang kita cintai baik untuk kita. Tidak semua yang kita kejar akan membawa keberkahan. Dan tidak semua yang pergi adalah kerugian. Ada kehilangan yang sesungguhnya adalah penyelamatan.

Lalu, mengapa kita begitu sulit mengikhlaskan? Mungkin karena kita lebih percaya kepada rencana kita daripada rencana Allah. Kita ingin segala sesuatu sesuai kehendak kita, padahal Allah melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita hingga akhir.

Maka, jika hari ini engkau sedang kehilangan seseorang, sebuah jabatan, harta, kesempatan, atau impian, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak berpihak kepadamu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan jalanmu dari sesuatu yang kelak akan melukaimu. Bisa jadi Allah sedang mengosongkan tanganmu agar mampu menerima karunia yang lebih besar.

Ikhlas bukan berarti berhenti mencintai. Ikhlas adalah tetap mencintai Allah lebih dari apa pun yang hilang. Sebab yang pergi belum tentu rezekimu, tetapi yang Allah tetapkan pasti tidak akan pernah melewatimu.

Akhirnya, ingatlah satu prinsip kehidupan: tidak semua yang hilang harus dicari, karena ada kehilangan yang memang ditakdirkan untuk mengajarkan keikhlasan, mendewasakan iman, dan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih bermakna. Barangkali yang perlu kita temukan bukanlah apa yang telah pergi, melainkan diri kita sendiri yang selama ini terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa jalan pulang kepada Allah adalah tempat kembali yang paling menenangkan.

Semoga setiap kehilangan menjadikan kita lebih dekat kepada-Nya, lebih lapang menerima takdir-Nya, dan lebih yakin bahwa di balik setiap yang diambil, selalu ada hikmah yang sedang dipersiapkan-Nya.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا فَقَدْنَاهُ خَيْرًا لَنَا، وَمَا أَخَّرْتَهُ عَنَّا أَصْلَحَ لِدِينِنَا وَدُنْيَانَا، وَارْزُقْنَا قَلْبًا رَاضِيًا بِقَضَائِكَ، وَنَفْسًا مُطْمَئِنَّةً بِذِكْرِكَ، وَاخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
“Ya Allah, jadikanlah setiap yang hilang dari kami sebagai kebaikan bagi kami. Jadikanlah setiap yang Engkau tunda lebih baik bagi agama dan kehidupan kami. Anugerahkanlah kepada kami hati yang ridha terhadap ketetapan-Mu, jiwa yang tenteram dengan mengingat-Mu, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara semua yang mengasihi.” Aamiin.

#Wallahu A’lam Bishawab
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel LELAH DAN GALAU: Tidak Semua yang Hilang Harus Dicari, Ada yang Harus Diikhlaskan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)

“Sedikit pemikiran dan sedikit kebaikan sering kali lebih berharga daripada banyak uang.” Kalimat John Ruskin itu terasa pas untuk membuka peringatan Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sedunia yang jatuh pada 27 Juni 2026.

Sebab di balik setiap gerobak bakso yang berkeliling kampung, setiap penjahit yang menyalakan lampu sebelum subuh, dan setiap petani yang menebar benih sebelum matahari terbit, tersimpan ketekunan kecil yang dikerjakan setiap hari tanpa sorotan kamera.

Dari ketekunan kecil itulah ekonomi sebuah bangsa sesungguhnya berdiri tegak.

Tanggal 27 Juni bukan sekadar penanda kalender. Sejarahnya bermula pada 6 April 2017, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan hari ini melalui Resolusi A/RES/71/279 untuk mengakui kontribusi luar biasa usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Usulan itu datang dari Argentina, didukung oleh International Council for Small Business serta disponsori 54 negara anggota yang mewakili lima miliar penduduk dunia. Pengakuan itu lahir dari kenyataan yang sulit dibantah: secara global, UMKM mencakup sekitar 90 persen seluruh bisnis dan menyediakan lebih dari 70 persen lapangan kerja dunia.

Tahun ini, dunia mengangkat tema generasi masa depan UMKM dengan semangat kewirausahaan yang berpusat pada manusia, sebuah jawaban atas derasnya gelombang kecerdasan buatan dan otomatisasi yang mulai merombak wajah bisnis global.

Bagi Indonesia, peringatan ini menyentuh urat nadi yang paling dalam. Sektor UMKM menyumbang sekitar 61 persen Produk Domestik Bruto, setara dengan Rp9.580 triliun, dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.

Jumlah pelaku usahanya menembus 65,5 juta unit yang menampung lebih dari 119 juta pekerja. Jika Anda berhenti sejenak dan menghitung, hampir setiap keluarga di negeri ini bersinggungan dengan UMKM, entah sebagai pemilik, pekerja, pemasok, atau pembeli.

Inilah ekonomi yang wajahnya bukan grafik di layar bursa, melainkan wajah ibu yang menumbuk bumbu, anak muda yang mengemas kopi, dan nenek yang menenun kain di teras rumah.

Namun mari kita jujur. Memasuki tahun 2026, jalan yang ditempuh para pejuang kecil ini sedang menanjak terjal. Tekanan ekonomi global berupa perlambatan dan ketegangan geopolitik membuat permintaan dunia melemah, sementara di dalam negeri daya beli rumah tangga belum sepenuhnya pulih.

Konsumen menjadi jauh lebih berhati-hati membelanjakan uangnya, dan karena mayoritas pembeli UMKM adalah rumah tangga, daya beli yang rendah langsung menekan omzet, terutama di sektor kuliner dan ritel sehari-hari. Di saat pasar lesu, biaya operasional justru naik. Harga bahan baku, ongkos logistik, dan energi terus merangkak, dipersulit oleh ketidakpastian regulasi yang menggerus kepercayaan berusaha.

Pukulan ini bukan teori. Ia terasa nyata setiap kali seorang pedagang kecil menghitung ulang berapa banyak dagangan yang harus ia kurangi agar dapurnya tetap mengepul.

Tantangan kedua datang dari ruang pembiayaan. Meski negara menggelontorkan likuiditas besar, ironi tetap terjadi. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang akhir 2025 kredit UMKM justru mengalami kontraksi sekitar 0,64 persen secara tahunan, berbanding terbalik dengan kredit korporasi yang tumbuh dua digit.

Banyak usaha kecil yang belum tersentuh bank karena terganjal syarat administratif, agunan, dan rekam jejak usaha. Sebagian memilih bersikap konservatif terhadap utang baru, sebab mereka paham persoalan utamanya bukan kekurangan modal, melainkan pasar yang sedang sepi. Menambah pinjaman di tengah pasar lesu sama saja menumpuk beban tanpa jaminan pemasukan.

Tantangan ketiga adalah jurang digital. Di era ketika kecerdasan buatan menjadi standar baru dunia usaha, masih sekitar 44 persen pelaku UMKM yang belum memahami cara memanfaatkan iklan digital.

Tanpa pendampingan yang berpihak, gelombang teknologi yang seharusnya menjadi tangga justru berisiko menjadi tembok yang memperlebar ketimpangan ekonomi.

Belum lagi tuntutan konsumen global yang kian peduli pada produk ramah lingkungan, persaingan harga yang sengit di lokapasar, serta mahalnya biaya distribusi antarpulau yang menggerus margin tipis para pelaku usaha.

Lalu, di mana harapannya?

Justru di sinilah letak keindahan kisah UMKM Indonesia. Sejarah berulang kali membuktikan bahwa di setiap krisis, sektor inilah yang menjadi bantalan paling lentur dan paling cepat pulih dibanding korporasi besar yang kaku.

Maka solusi yang paling mendesak adalah menyalakan kembali daya beli masyarakat. Kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada stabilisasi harga pangan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan ketepatan sasaran perlindungan sosial. Selama dapur rumah tangga mampu berbelanja, selama itu pula warung dan kios akan tetap hidup.

Di sisi pembiayaan, negara sudah membuka pintu lebih lebar. Pada 2026, Kredit Usaha Rakyat diarahkan semakin fleksibel dengan target plafon hingga Rp295 triliun, suku bunga 6 persen per tahun, dan porsi lebih besar untuk sektor produksi.

Tugas kita bersama adalah memastikan dana ini benar-benar mengalir kepada yang non-bankable, bukan berputar di kalangan yang sudah mapan. Skema penilaian kredit berbasis rekam jejak digital perlu diperluas agar penjahit, pedagang sayur, dan pengrajin tanpa agunan fisik tetap memperoleh akses modal.

Pendampingan yang sabar sering kali lebih berharga daripada suntikan dana yang besar namun ditinggal tanpa bimbingan.

Digitalisasi tetap menjadi jalan strategis, asalkan dilakukan secara inklusif dan manusiawi. Kabar baiknya, sekitar 25 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital, dengan transaksi QRIS tumbuh hampir 140 persen pada akhir 2025.

Pelatihan, perluasan infrastruktur, dan akses teknologi harus terus diperluas, dengan menggandeng perguruan tinggi, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas.

Optimalisasi program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis yang mampu menyerap hingga 90 persen produk UMKM lokal juga membuktikan bahwa belanja negara bisa menjadi pasar yang nyata bagi rakyat kecil.

Kisah keberpihakan perbankan turut menambah harapan, sebagaimana BNI yang merajut rantai pemberdayaan dari sawah hingga pasar dunia, membuktikan bahwa modal, pelatihan, dan akses pasar bisa berjalan seiring.

Pada akhirnya, tema dunia tahun ini menegaskan satu kebenaran yang sederhana namun sering terlupakan: teknologi tercanggih sekalipun tidak akan berarti tanpa manusia di dalamnya.

UMKM bukan sekadar angka kontribusi terhadap PDB. Ia adalah martabat seorang ibu yang menyekolahkan anaknya dari hasil berjualan kue, harga diri seorang pemuda desa yang menolak menyerah pada keadaan, dan harapan jutaan keluarga yang menggerakkan ekonomi negeri ini dengan tangan mereka sendiri. Merawat UMKM berarti merawat kemanusiaan kita.

Maka pada 27 Juni ini, mari kita tutup dengan kata-kata yang dinisbatkan kepada Margaret Mead: jangan pernah ragu bahwa sekelompok kecil orang yang berpikir dan bekerja sungguh-sungguh dapat mengubah dunia, karena sesungguhnya hanya itulah yang pernah terjadi.

Para pelaku UMKM adalah sekelompok kecil orang itu, yang jumlahnya puluhan juta, yang setiap hari diam-diam mengubah nasib bangsanya.

Selamat Hari UMKM Sedunia. Teruslah menyala.

Artikel Ekonomi Wong Cilik, Detak Jantung Sebuah Bangsa : Refleksi Hari UMKM Sedunia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bahaya terbesar bagi sebuah bangsa tidak selalu datang dari luar. Ia sering tumbuh perlahan dari dalam, tanpa suara ledakan, tanpa parade senjata, bahkan tanpa perubahan yang tampak mencolok. Semua terlihat normal. Pemilu tetap berlangsung, lembaga negara tetap bekerja, dan hukum tetap berjalan. Namun diam-diam, kekuasaan mulai menjauh dari rakyat.

Demokrasi lahir dari keyakinan bahwa kekuasaan harus diawasi. Rakyat bukan sekadar objek yang dipimpin, tetapi subjek yang memiliki hak untuk memilih, mengoreksi, dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ketika suara rakyat semakin sulit memengaruhi kebijakan, sementara kritik kehilangan daya dengarnya, saat itulah demokrasi mulai kehilangan ruhnya.

Anti-demokrasi tidak selalu membunuh demokrasi secara terbuka. Ia lebih sering mengosongkan maknanya sedikit demi sedikit. Rakyat tetap diajak memilih, tetapi tidak selalu didengar. Aspirasi tetap diterima, tetapi tidak selalu menjadi pertimbangan. Akibatnya, rakyat hadir dalam proses politik, tetapi tidak benar-benar hadir dalam pengambilan keputusan.

Al-Qur’an telah mengingatkan:
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
“Takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian.”(QS. Al-Anfal: 25)

Ayat ini mengajarkan bahwa ketika penyimpangan dan ketidakadilan dibiarkan tanpa koreksi, dampaknya tidak hanya menimpa pelakunya, tetapi seluruh masyarakat. Karena itu, ancaman bagi demokrasi bukan hanya kekuasaan yang berlebihan, tetapi juga diamnya rakyat yang membiarkan keadaan berlangsung apa adanya.

Allah Swt. kembali berfirman:
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوه
“Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan.”
(QS. Al-Ma’idah: 79)

Sering kali sebuah bangsa tidak runtuh karena kekurangan orang baik, tetapi karena orang-orang baik kehilangan keberanian untuk bersuara. Ketika kritik dianggap gangguan dan kejujuran dipandang ancaman, maka jalan menuju kemunduran sedang dibuka secara perlahan.

Rasulullah SAW.bersabda:
إِذَا رَأَى النَّاسُ الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ
“Apabila manusia melihat orang zalim lalu tidak berusaha mencegahnya, maka hampir saja Allah menimpakan hukuman kepada mereka secara merata.”
(HR. Abu Dawud)

Hadis ini mengingatkan bahwa membiarkan ketidakadilan sama berbahayanya dengan melakukan ketidakadilan itu sendiri.

Karena itu, pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang hanya mendengar pujian, melainkan pemimpin yang bersedia menerima kritik. Umar bin Khattab memahami bahwa kritik sering kali lebih menyelamatkan daripada sanjungan. Sebaliknya, kekuasaan yang alergi terhadap koreksi sesungguhnya sedang menunjukkan kelemahannya sendiri.

Imam Ibnul Qayyim menegaskan:
إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً
“Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun tidak beriman, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun mengaku beriman.”

Pesan ini menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa bertumpu pada keadilan. Bukan pada slogan, simbol, atau retorika. Ketika keadilan dijaga, bangsa memiliki masa depan. Ketika keadilan diabaikan, kemunduran hanya menunggu waktu.

Pada akhirnya, anti-demokrasi bukan hanya tentang hilangnya hak politik, tetapi tentang hilangnya keberanian moral. Ia dimulai ketika rakyat berhenti bertanya, berhenti mengawasi, dan berhenti peduli. Ketika itu terjadi, rakyat perlahan berubah dari pemilik kedaulatan menjadi penonton.

Maka pertanyaan yang patut direnungkan bukanlah apakah demokrasi masih berdiri, tetapi apakah kita masih memiliki keberanian untuk menjaganya. Sebab sejarah membuktikan bahwa banyak bangsa tidak runtuh karena serangan musuh dari luar, melainkan karena rakyatnya sendiri berhenti peduli terhadap apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya.

#Wallahu A’lam🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel ANTI-DEMOKRASI: Ketika Rakyat Hanya Menjadi Penonton pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Munawir Kamaluddin

Ada berita yang hanya lewat di mata, ada berita yang mengusik pikiran. Namun ada pula berita yang mengguncang nurani dan membuat kita bertanya, masih adakah kemanusiaan yang tersisa dalam diri manusia?

Kasus yang menimpa seorang perempuan muda berinisial YTT di Bandung bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah masyarakat kita sendiri. Sebuah kisah yang terlalu menyakitkan untuk dibaca sebagai angka statistik, tetapi terlalu penting untuk diabaikan begitu saja.

Bayangkan, Seorang perempuan menghilang selama tiga tahun. Bukan tiga hari, bukan tiga minggu, tiga tahun. Ketika akhirnya ditemukan, ia tidak kembali sebagai sosok yang dahulu dikenal keluarganya. Ia kembali dengan tubuh yang dipenuhi luka, wajah yang rusak, penglihatan yang terganggu, kemampuan bicara yang melemah, dan trauma yang mungkin akan tinggal jauh lebih lama daripada bekas luka di tubuhnya.

Yang lebih menggetarkan, kata pertama yang keluar dari bibirnya ketika mulai mampu berkomunikasi justru bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan permintaan maaf.

Permintaan maaf, Seakan-akan korban merasa dirinya bersalah karena masih hidup. Di titik inilah tragedi ini berhenti menjadi sekadar kasus hukum. Ia berubah menjadi tragedi kemanusiaan.

Pertanyaan besar yang layak diajukan bukan hanya “siapa pelakunya?”, melainkan “bagaimana semua ini bisa terjadi begitu lama tanpa terdeteksi?”

Kita hidup di era kamera pengawas, media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi yang mampu melacak hampir segala sesuatu. Namun seorang perempuan dapat diduga mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun tanpa mampu diselamatkan.

Ini menunjukkan bahwa masalah terbesar masyarakat modern bukan kekurangan teknologi, melainkan berkurangnya kepekaan. Kita semakin terhubung secara digital, tetapi semakin jauh secara sosial.

Kita mengetahui konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, tetapi sering tidak mengetahui jeritan yang terjadi di balik pintu rumah atau kamar kos di sekitar kita.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa kekerasan besar sering kali tidak lahir karena banyaknya orang jahat. Ia bertahan karena terlalu banyak orang memilih diam.

Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, luka pertama memang dibuat oleh pelaku. Namun luka berikutnya sering diperparah oleh ketakutan, pembiaran, ancaman, dan ketidakpedulian lingkungan.

Lebih menyedihkan lagi, banyak korban kekerasan justru mengalami apa yang disebut para psikolog sebagai trauma bonding, yaitu kondisi ketika korban mengalami ketergantungan emosional terhadap pelaku yang menyakitinya. Karena ancaman, manipulasi, rasa takut, dan tekanan psikologis yang berlangsung lama, korban perlahan kehilangan keberanian untuk meminta pertolongan.

Akibatnya, penjara paling mengerikan bukanlah dinding yang mengurung tubuh, melainkan ketakutan yang mengurung jiwa.

Di sinilah kita harus berhenti melihat kasus ini sebagai kisah satu korban dan satu pelaku.

Ini adalah alarm sosial. Alarm bagi keluarga agar tidak menganggap hilangnya komunikasi sebagai sesuatu yang biasa. Alarm bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar mereka. Alarm bagi negara agar memperkuat sistem perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Alarm bagi kita semua agar tidak menjadi generasi yang sibuk mengomentari tragedi setelah terjadi, tetapi abai ketika tragedi sedang berlangsung.

Ironisnya, pelaku kekerasan sering kali tidak muncul dengan wajah menyeramkan sebagaimana dalam film-film. Mereka bisa hadir dengan wajah yang tampak biasa. Bisa datang atas nama cinta. Bisa berbicara dengan bahasa kasih sayang. Bisa menawarkan perlindungan.

Namun ketika cinta berubah menjadi kontrol, ketika perhatian berubah menjadi penguasaan, ketika kedekatan berubah menjadi intimidasi, maka yang tumbuh bukan lagi cinta, melainkan penjara.

Karena cinta yang sehat tidak menghancurkan. Cinta yang sehat tidak menyiksa. Cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan kebebasan, harga diri, dan kemanusiaannya.

Kasus ini juga mengingatkan kita pada satu kenyataan yang sering dilupakan, bahwa kekerasan tidak selalu dimulai dengan pukulan. Ia sering dimulai dengan kata-kata yang merendahkan, dengan ancaman kecil, dengan isolasi dari keluarga, denganpengawasan berlebihan, dengan rasa takut yang perlahan ditanamkan. Lalu tumbuh sedikit demi sedikit hingga akhirnya berubah menjadi tragedi besar.

Karena itu, pencegahan kekerasan harus dimulai jauh sebelum luka fisik muncul. Ia harus dimulai dari pendidikan karakter, penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan kesadaran bahwa tidak seorang pun berhak menguasai kehidupan orang lain.

Pada akhirnya, kasus YTT bukan hanya tentang seorang perempuan yang kembali dengan wajah hancur. Ini adalah kisah tentang rapuhnya perlindungan sosial ketika kepekaan kemanusiaan mulai memudar.

Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi: “Siapa yang bertanggung jawab?”. Karena pelaku tentu harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Pertanyaan yang lebih mengusik adalah:” Apakah kita sudah melakukan cukup banyak untuk memastikan tidak ada lagi perempuan lain yang harus mengalami nasib yang sama?”

Sebab ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya pada tingginya gedung, cepatnya internet, atau besarnya pertumbuhan ekonomi. Ukuran kemajuan yang sesungguhnya adalah seberapa aman perempuan dapat hidup, seberapa cepat korban mendapatkan pertolongan, dan seberapa kuat masyarakat berdiri membela mereka yang tidak mampu membela dirinya sendiri.

Jika tragedi ini tidak membuat kita lebih peka, maka sesungguhnya yang terluka bukan hanya korban. Yang terluka adalah kemanusiaan kita sendiri.

#Wallahu A’lam Bishawab🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel HILANG TANPA JEJAK, KEMBALI DENGAN WAJAH HANCUR: Siapa yang Bertanggung Jawab? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di tengah berkembangnya budaya individualisme modern, muncul satu cara pandang yang semakin sering terdengar: “Saya tidak suka organisasi.” Sebagian menganggap organisasi hanya membatasi kebebasan, menghambat kreativitas, memperpanjang proses, dan sering kali melahirkan konflik yang melelahkan. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih nyaman berjalan sendiri. Mereka ingin berkontribusi tanpa terikat, ingin berjuang tanpa struktur, dan ingin didengar tanpa harus mendengar orang lain.

Sekilas, cara pandang ini tampak rasional. Bahkan bagi sebagian kalangan terdidik, sikap anti-organisasi sering dipersepsikan sebagai simbol kemandirian berpikir. Namun jika direnungkan lebih dalam, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah organisasi memiliki kekurangan, melainkan apakah manusia memang diciptakan untuk hidup dan berjuang sendirian?

Menariknya, ketika kita memperhatikan alam semesta, hampir tidak ada satu pun ciptaan Allah yang bergerak tanpa sistem. Bintang-bintang beredar pada orbitnya, siang dan malam datang silih berganti dengan keteraturan yang menakjubkan, burung-burung terbang dalam formasi, dan semut-semut bekerja dalam koloni yang terorganisasi. Al-Qur’an menggambarkan keteraturan itu dalam firman-Nya:
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون
“Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”(QS. Yasin: 40)

Ayat ini bukan sekadar berbicara tentang benda-benda langit. Ia mengajarkan bahwa keteraturan adalah bagian dari sunnatullah. Alam tidak dibangun oleh kesendirian, tetapi oleh keterhubungan. Tidak oleh ego yang berjalan sendiri, tetapi oleh sistem yang saling menopang. Karena itu, menjadi aneh ketika manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling sempurna justru merasa dapat tumbuh tanpa kebersamaan.

Sejak awal penciptaannya, manusia diperkenalkan dengan konsep relasi dan komunitas. Allah tidak membiarkan Nabi Adam hidup sendiri. Allah menciptakan pasangan, keluarga, dan masyarakat sebagai ruang bertumbuh bagi manusia. Firman Allah:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa.”(QS. An-Nisa’: 1)

Pesan ayat ini sangat mendalam. Manusia berasal dari sumber yang sama dan karena itu tidak ditakdirkan untuk hidup dalam keterasingan. Kebersamaan bukan sekadar kebutuhan sosial, tetapi bagian dari desain penciptaan manusia itu sendiri.

Salah satu sebab mengapa sebagian orang menjauhi organisasi adalah karena mereka pernah kecewa oleh manusia di dalamnya. Mereka menemukan perbedaan pendapat, konflik kepentingan, persaingan, atau bahkan pengkhianatan. Namun justru di sinilah letak pelajaran yang sering luput dipahami. Allah berfirman:
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
“Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar?”
(QS. Al-Furqan: 20)

Ayat ini seolah menjelaskan bahwa perbedaan karakter manusia bukanlah kecelakaan sosial, melainkan bagian dari proses pendidikan Ilahi. Organisasi mempertemukan orang-orang dengan latar belakang, watak, dan cara berpikir yang berbeda. Di sanalah seseorang belajar mengendalikan ego, menerima kritik, menghargai perbedaan, dan membangun kedewasaan. Sebab kedewasaan tidak lahir ketika seseorang selalu bersama orang-orang yang sepakat dengannya. Kedewasaan justru lahir ketika ia mampu hidup bersama mereka yang berbeda.

Karena itu Rasulullah SAW. memberikan ukuran yang sangat menarik tentang kualitas seorang mukmin:
الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ
“Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka.”
(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini mengandung pesan yang sangat relevan bagi zaman sekarang. Kesalehan tidak diukur dari kemampuan menghindari manusia, tetapi dari kemampuan tetap berbuat baik di tengah kompleksitas hubungan manusia.

Pada saat yang sama, teknologi modern telah melahirkan ilusi baru: ilusi bahwa manusia tidak lagi membutuhkan orang lain. Kita dapat belajar sendiri, bekerja sendiri, berbelanja sendiri, bahkan membangun citra diri sendiri melalui media sosial. Namun semakin mudah manusia hidup sendiri, semakin besar pula risiko kehilangan kemampuan bekerja bersama. Padahal peradaban besar tidak pernah lahir dari kerja individual semata. Allah mengingatkan:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
“Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai.”
(QS. Ali Imran: 103)

Perhatikan kata جَمِيعًا (semuanya). Allah tidak hanya memerintahkan berpegang pada kebenaran, tetapi juga melakukannya secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membangun kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial dan peradaban kolektif.

Karena itulah Umar bin Khattab RA. pernah mengatakan:
لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ
“Tidak sempurna kehidupan Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan.”

Ungkapan ini bukan sekadar berbicara tentang struktur organisasi. Ia berbicara tentang pentingnya keteraturan dalam membangun kehidupan bersama. Sebab energi besar yang tidak terorganisasi sering kali hanya menjadi potensi yang tercecer.

Lebih jauh lagi, Allah memberikan gambaran yang sangat indah tentang kekuatan kolektif:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka bangunan yang kokoh.”(QS. Ash-Shaff: 4)

Allah tidak mengumpamakan orang beriman sebagai batu-batu yang berserakan. Allah mengumpamakannya sebagai bangunan yang kokoh. Sebab satu batu, betapa pun kuatnya, tidak akan mampu menjadi rumah. Namun ketika batu-batu itu disusun, saling menopang, dan menyatu dalam satu konstruksi, lahirlah kekuatan yang mampu melindungi banyak orang.

Mungkin di sinilah letak kesalahpahaman terbesar tentang organisasi. Organisasi bukanlah tempat mencari kesempurnaan manusia, melainkan tempat belajar menghadapi ketidaksempurnaan manusia. Hasan Al-Bashri pernah berkata:
مَنْ طَلَبَ أَخًا بِلَا عَيْبٍ بَقِيَ بِلَا أَخٍ
“Siapa yang mencari saudara tanpa kekurangan, maka ia akan hidup tanpa saudara.”

Kalimat singkat ini seakan menjadi cermin bagi mereka yang terlalu mudah meninggalkan organisasi hanya karena menemukan kekurangan. Sebab organisasi yang sempurna tidak pernah ada, sebagaimana manusia yang sempurna juga tidak pernah ada.

Pada akhirnya, organisasi bukan sekadar wadah berkumpul. Ia adalah sekolah kehidupan. Di dalamnya seseorang belajar memimpin dan dipimpin, berbicara dan mendengar, mengoreksi dan dikoreksi, memberi dan menerima. Organisasi mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu tentang menjadi tokoh utama, tetapi sering kali tentang kesediaan menjadi bagian dari sebuah karya besar yang manfaatnya melampaui diri sendiri.

Karena itu, sebelum seseorang menyebut dirinya anti-organisasi, mungkin ada baiknya ia bertanya kepada dirinya sendiri: apakah yang sedang ia cari benar-benar kebebasan, atau sebenarnya ia sedang menghindari proses panjang yang diperlukan untuk bertumbuh bersama orang lain?

Sebab sejarah menunjukkan bahwa mereka yang berjalan sendiri mungkin dapat bergerak lebih cepat. Namun mereka yang berjalan bersama sering kali melangkah lebih jauh. Dan peradaban besar tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya sibuk memperjuangkan dirinya sendiri, tetapi oleh mereka yang bersedia menyatukan tenaga, pikiran, dan pengorbanannya demi cita-cita yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya.

Maka anti-organisasi bukan sekadar pilihan sikap. Ia adalah pilihan cara pandang terhadap kehidupan. Dan sering kali, jalan yang tampak paling bebas justru berakhir pada kesepian, sementara jalan yang penuh dinamika, perbedaan, dan pengorbanan justru mengantarkan manusia menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

#Wallahu A’lam Bishawab🙏

SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel ANTI-ORGANISASI: Jalan Pintas Menuju Kebebasan atau Jalan Sunyi Menuju Keterasingan? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tertawa adalah salah satu bahasa paling tua dalam kehidupan manusia. Sebelum manusia pandai berbicara, ia telah mengenal senyum. Sebelum mengenal banyak hal tentang dunia, seorang bayi telah mampu tertawa. Karena itu, tertawa bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru ia merupakan bagian dari fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia.

Allah SWT. berfirman:
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى
“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis.” (QS. An-Najm: 43)

Ayat ini menunjukkan bahwa tawa dan air mata sama-sama merupakan karunia Allah. Keduanya adalah bahasa jiwa. Keduanya mempunyai tempat dan waktunya masing-masing. Karena itu Islam bukan agama yang melarang manusia bergembira, tetapi agama yang mengajarkan bagaimana bergembira tanpa kehilangan arah.

Menariknya, Rasulullah SAW. dikenal sebagai pribadi yang murah senyum. Abdullah bin Al-Harits RA.berkata:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِﷺ
“Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW..” (HR. Tirmidzi)

Namun senyum Nabi berbeda dengan budaya hiburan zaman sekarang. Beliau tersenyum tanpa meremehkan. Beliau bercanda tanpa menyakiti. Beliau bergembira tanpa melupakan Allah. Di sinilah letak perbedaannya. Islam tidak mempersoalkan tawa, tetapi memperhatikan apa yang melahirkan tawa itu dan ke mana tawa itu membawa manusia.

Hari ini kita hidup pada zaman ketika hiburan tersedia tanpa batas. Dalam satu genggaman, seseorang dapat tertawa berkali-kali dalam sehari melalui berbagai video, meme, dan candaan yang terus mengalir. Namun ironisnya, semakin banyak hiburan, tidak selalu berarti semakin banyak kebahagiaan. Banyak orang yang tertawa di hadapan orang lain, tetapi gelisah ketika sendirian. Banyak yang tampak ceria di media sosial, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan.

Mungkin karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya hiburan, melainkan dari ketenangan hati. Karena itu Al-Qur’an tidak pernah menjadikan tawa sebagai ukuran kebahagiaan. Yang dijadikan ukuran adalah ketenteraman jiwa.

Allah berfirman:
فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ
“Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka ia berada di atas cahaya dari Tuhannya.” (QS. Az-Zumar: 22)

Karena itu, yang perlu dijaga bukanlah seberapa sering kita tertawa, tetapi apakah tawa itu membuat hati semakin hidup atau justru semakin lalai. Sebab ada tawa yang lahir dari rasa syukur, tetapi ada pula tawa yang lahir dari ejekan. Ada tawa yang mempererat persaudaraan, tetapi ada pula tawa yang meruntuhkan kehormatan orang lain.

Allah mengingatkan:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain.” (QS. Al-Hujurat: 11)

Ayat ini sangat relevan pada zaman sekarang ketika banyak hiburan dibangun di atas olok-olok, penghinaan, dan mempermalukan orang lain demi mendapatkan perhatian. Padahal kegembiraan yang dibangun di atas luka orang lain bukanlah kegembiraan yang bermartabat.

Imam Asy-Syafi’i pernah berkata:
مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ
“Siapa yang terlalu banyak tertawa, berkurang kewibawaannya.”

Nasihat ini bukan larangan untuk tertawa, tetapi ajakan menjaga keseimbangan. Sebab hidup bukan hanya membutuhkan kegembiraan, tetapi juga kesadaran. Bukan hanya membutuhkan hiburan, tetapi juga perenungan.

Ali bin Abi Thalib RA. pernah mengingatkan.
إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً
“Sesungguhnya dunia sedang berjalan menjauh, sedangkan akhirat sedang berjalan mendekat.”

Karena itu, seorang mukmin tidak hidup dalam kesedihan yang berkepanjangan, tetapi juga tidak tenggelam dalam kegembiraan yang melalaikan. Ia mampu tertawa, tetapi tidak kehilangan rasa takut kepada Allah. Ia mampu menikmati hidup, tetapi tidak melupakan tujuan hidup.

Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa keras kita tertawa, melainkan seberapa tenang hati kita setelah tawa itu berlalu. Sebab kebahagiaan sejati bukan ketika bibir terus tersenyum, melainkan ketika hati tetap damai dalam keadaan apa pun.

Maka tertawalah ketika ada alasan untuk tertawa. Tersenyumlah kepada sesama karena itu adalah sedekah. Nikmatilah hidup sebagai karunia Allah. Tetapi jangan biarkan kegembiraan menutupi kesadaran bahwa setiap langkah hidup sedang membawa kita menuju-Nya.

Sebab tawa yang paling indah bukanlah tawa yang paling riuh, melainkan tawa yang lahir dari hati yang bersyukur, akal yang jernih, dan jiwa yang tetap dekat dengan Allah.

Wallahu A’lam Bishawab
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel Tertawa Dalam Timbangan Langit pertama kali tampil pada KABARIKA.

PADA tulisan pertama, Melawan Oligarki: Belajar dari Putin Mengatasi Oligarki di Rusia, kita melihat bagaimana Rusia berusaha mengubah hubungan antara negara dan oligarki. Vladimir Putin tidak menghapus para oligark. Yang ia lakukan adalah memastikan bahwa negara lebih kuat daripada mereka. Pesannya sederhana: siapa pun boleh kaya, tetapi tidak boleh menjadi pusat kekuasaan yang menyaingi negara.

Tiongkok menawarkan pelajaran yang berbeda. Jika Rusia menghadapi oligarki yang sudah terlanjur tumbuh kuat pada dekade 1990-an, maka Tiongkok berusaha mencegah lahirnya oligarki yang mampu mendominasi negara sejak awal. Kunci strategi tersebut terletak pada reformasi BUMN dan penguatan kapasitas negara.

Pelajaran ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan pengalaman Indonesia pasca krisis 1997-1998. Dalam situasi ekonomi yang sangat sulit, Indonesia menandatangani berbagai Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Salah satu konsekuensinya adalah dorongan untuk melakukan liberalisasi ekonomi, restrukturisasi, dan privatisasi berbagai aset negara.

Privatisasi pada dasarnya bukan sesuatu yang selalu salah. Namun dalam praktiknya, proses yang terjadi pada masa itu berlangsung terlalu cepat dan terlalu luas. Negara secara bertahap kehilangan sebagian kendali terhadap sejumlah aset dan sektor strategis yang kemudian semakin didominasi oleh kelompok swasta besar. Bersamaan dengan itu, konsentrasi kekayaan pada kelompok-kelompok ekonomi tertentu juga semakin menguat.

Akibatnya, arah pembangunan ekonomi nasional dinilai semakin menjauh dari semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berbeda dengan Indonesia pada periode tersebut, Tiongkok memilih jalan yang lain. Sejak era reformasi ekonomi Deng Xiaoping, Tiongkok tidak melakukan privatisasi menyeluruh terhadap BUMN. Sebaliknya, pemerintah mereformasi BUMN agar menjadi lebih efisien, profesional, dan kompetitif.

BUMN yang kecil banyak direstrukturisasi, tetapi perusahaan-perusahaan besar di sektor strategis justru diperkuat. Energi, perbankan, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, infrastruktur, dan berbagai sektor vital lainnya tetap berada di bawah kendali negara.

Langkah penting berikutnya adalah pembentukan SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission) pada tahun 2003. Melalui lembaga ini, negara bertindak layaknya pemegang saham profesional yang mengawasi dan mengelola aset negara secara terpusat. BUMN tidak lagi diperlakukan semata sebagai perpanjangan birokrasi, melainkan sebagai korporasi modern yang dituntut menghasilkan kinerja dan nilai ekonomi.

Tiongkok juga membentuk China Investment Corporation (CIC), sebuah dana investasi negara yang mengelola sebagian cadangan devisa dan aset nasional untuk investasi jangka panjang. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor besar yang memiliki daya pengaruh kuat dalam perekonomian.

Dalam perspektif teori Jeffrey Winters, langkah-langkah tersebut penting karena oligarki muncul ketika kekayaan yang sangat besar dapat diubah menjadi kekuasaan politik. Tiongkok membatasi proses itu melalui beberapa mekanisme. Bank-bank terbesar tetap berada di bawah pengaruh negara. Sektor-sektor strategis tetap didominasi BUMN. Pengelolaan aset negara dilakukan secara terpusat dan diawasi secara ketat. Dengan kata lain, negara tetap menguasai “urat nadi” ekonomi nasional.

Pelajaran terpenting dari Tiongkok bukanlah soal negara melawan pengusaha. Tiongkok justru melahirkan banyak miliarder dan perusahaan swasta besar. Namun negara memastikan bahwa kekuatan ekonomi tersebut tidak berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu mendikte kebijakan nasional.

Di sinilah relevansinya dengan Indonesia saat ini. Jika privatisasi pasca krisis dahulu dianggap sebagai salah satu faktor yang melemahkan posisi negara terhadap kekuatan modal besar, maka transformasi BUMN melalui Danantara dapat dibaca sebagai upaya untuk membalik arah sejarah tersebut.

Danantara bukan sekadar penggabungan aset negara. Secara konseptual, ia merupakan upaya mengonsolidasikan kembali kekuatan ekonomi negara agar mampu bertindak lebih strategis, lebih profesional, dan lebih efektif dalam mengelola aset nasional. Dalam perspektif ini, Danantara dapat dipahami sebagai langkah untuk memperkuat kembali kapasitas negara yang selama beberapa dekade mengalami fragmentasi pengelolaan aset.

Tentu saja, keberhasilan tidak ditentukan oleh lembaga semata. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa reformasi BUMN hanya berhasil jika didukung tata kelola yang baik, transparansi yang kuat, disiplin manajemen, dan visi pembangunan jangka panjang yang konsisten.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Tiongkok adalah bahwa negara tidak harus memusuhi dunia usaha untuk menghadapi oligarki. Yang dibutuhkan adalah negara yang cukup kuat, cukup profesional, dan cukup cerdas untuk memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada dalam kendali nasional, sehingga manfaat terbesar dari kekayaan ekonomi dapat kembali kepada rakyat.

Jika Rusia mengajarkan bahwa oligarki harus tunduk kepada negara, maka Tiongkok mengajarkan sesuatu yang berbeda: negara harus cukup kuat sehingga oligarki tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat daripada negara.

Dalam konteks Indonesia, tantangan yang dihadapi bukan sekadar membangun BUMN yang besar, melainkan mengembalikan peran negara sebagaimana dicita-citakan Pasal 33 UUD 1945. Danantara dapat dilihat sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut: menjadikan negara kembali sebagai pengelola utama kekayaan strategis bangsa, bukan sekadar penonton di tengah pertarungan kekuatan modal.

GALibrary, 1906’26
Gunawan Adji (Tim Transformasi BUMN 2024).

Artikel Pengalaman Tiongkok Mereformasi BUMN-nya  pertama kali tampil pada KABARIKA.

ADA kemiripan antara Rusia tahun 1990-an pasca Glasnost dan Perestroika dengan Indonesia pasca Reformasi 1998. Rusia pada saat itu berada dalam kondisi negara yang lemah, sementara kelompok oligarki yang menguasai aset-aset strategis tampil sangat dominan. Indonesia pasca Reformasi memang tidak mengalami keruntuhan negara seperti Rusia, tetapi muncul kenyataan bahwa kekayaan alam nasional—mulai dari batu bara, sawit, migas, hingga berbagai komoditas strategis lainnya—semakin terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi yang memiliki akses besar terhadap sumber daya, modal, dan jaringan kekuasaan.

Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bukan sekadar kumpulan orang kaya. Oligarki adalah kelompok yang memiliki kekayaan luar biasa besar dan mampu menggunakan kekayaan tersebut untuk mempertahankan, melindungi, dan memperbesar pengaruhnya. Winters menyebut mekanisme ini sebagai wealth defense atau pertahanan kekayaan. Dalam dunia modern, pertahanan kekayaan dilakukan melalui jaringan korporasi, lobi politik, konsultan hukum, pusat perdagangan internasional, hingga struktur perusahaan lintas negara.

Dalam konteks Indonesia, terdapat fakta bahwa sebagian besar nilai ekonomi dari ekspor sumber daya alam belum sepenuhnya kembali ke perekonomian nasional. Praktik seperti under invoicing, transfer pricing, penggunaan perusahaan afiliasi di pusat perdagangan komoditas luar negeri, hingga penempatan keuntungan di yurisdiksi lain sering disebut sebagai penyebab berkurangnya penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. Akibatnya, meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar batu bara, sawit, dan berbagai komoditas strategis dunia, manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.

Padahal para pendiri bangsa telah memberikan arah yang jelas. Sebelum amandemen, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semangat inilah yang menjadi fondasi bahwa sumber daya alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan nasional.

Di sinilah pemikiran Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia menjadi relevan. Prabowo mengajukan pertanyaan mendasar: mengapa Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam masih menghadapi ketimpangan dan belum mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan yang merata? Menurutnya, terdapat kebocoran ekonomi nasional yang menyebabkan sebagian nilai tambah dan keuntungan dari kekayaan alam Indonesia tidak sepenuhnya berputar di dalam negeri.

Pengalaman Rusia di bawah Vladimir Putin memberikan pelajaran yang menarik. Putin tidak menghilangkan oligarki. Oligarki Rusia tetap ada dan banyak yang tetap menjadi miliarder. Yang dilakukan Putin adalah mengubah hubungan kekuasaan antara negara dan oligarki.

Pertama, Putin mengambil kembali kendali negara atas sektor-sektor strategis seperti minyak, gas, dan energi. Kedua, ia memperkuat aparat perpajakan, regulator, dan lembaga penegak hukum sehingga negara memiliki data dan kemampuan pengawasan yang jauh lebih kuat. Ketiga, ia mengurangi kemampuan oligarki menggunakan media sebagai alat tekanan politik. Keempat, ia mengirim pesan tegas bahwa siapa pun boleh kaya, tetapi tidak boleh menjadi pusat kekuasaan yang menyaingi negara. Kasus terhadap beberapa oligark besar pada awal era Putin menjadi simbol perubahan tersebut.

Pelajaran yang paling penting bukan soal tindakan keras, melainkan soal kapasitas negara. Putin memahami bahwa negara tidak akan pernah mampu mengatur oligarki jika negara tidak mengetahui secara pasti siapa yang menguasai aset, berapa nilai transaksi yang terjadi, kepada siapa komoditas dijual, dan ke mana uangnya mengalir.

Dalam perspektif ini, kebijakan hilirisasi, penguatan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga ekspor satu pintu dapat dipahami sebagai upaya memperbesar kapasitas negara dalam mengawasi aliran nilai ekonomi dari sumber daya alam Indonesia. Tujuannya bukan memusuhi dunia usaha, melainkan memastikan bahwa negara memperoleh informasi, pengawasan, dan kendali yang cukup untuk mencegah kebocoran.

Dalam kerangka teori Winters, perlawanan terhadap kebijakan semacam itu juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Kelompok yang memiliki kekayaan besar secara alami akan berusaha mempertahankan kepentingannya. Semakin besar kekayaan yang dipertaruhkan, semakin besar pula dorongan untuk mempertahankannya.

Karena itu, pertarungan yang sedang berlangsung sesungguhnya bukan antara negara dan pengusaha, melainkan antara dua gagasan besar: apakah kekayaan alam Indonesia akan terus lebih banyak dikendalikan oleh jaringan pemilik modal, ataukah negara mampu memastikan bahwa manfaat terbesar dari kekayaan tersebut kembali kepada bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak akan diukur dari kerasnya retorika terhadap oligarki. Ukurannya jauh lebih konkret: apakah penerimaan negara meningkat, apakah devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke Indonesia, apakah industri nasional tumbuh lebih kuat, dan apakah kemakmuran rakyat meningkat. Jika itu terjadi, maka semangat Pasal 33 UUD 1945 dan gagasan dalam Paradoks Indonesia akan menemukan bentuk nyatanya dalam kebijakan negara.

GALibrary, 1706’26
Penulis Gunawan Adji adalah Tim Transformasi BUMN 2024

Artikel Belajar dari Putin Mengatasi Oligarki di Rusia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di sebuah ruang akademik di Gorontalo, terpampang sebuah tema yang sesungguhnya melampaui batas seremoni: “Urgensi Hilirisasi dan Inovasi Terapan Berbasis Ekoteologi.” Tema itu hadir dalam bingkai silaturahmi dan tausiyah swasembada pangan, mempertemukan dunia pertanian, pendidikan tinggi, dan nilai-nilai spiritual dalam satu tarikan napas yang sama.

Di balik rangkaian kata tersebut tersimpan sebuah pesan besar: bangsa ini tidak sedang berbicara sekadar tentang menanam padi, jagung, atau kedelai. Bangsa ini sedang berbicara tentang masa depan peradaban.

Swasembada pangan sering dipahami sebagai kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Namun sesungguhnya swasembada bukan hanya soal ketersediaan beras di gudang atau jagung di lumbung. Swasembada adalah soal kedaulatan. Ia adalah kemampuan sebuah bangsa berdiri tegak tanpa menggantungkan nasib perut rakyatnya pada ketidakpastian pasar global.

Pengalaman dunia menunjukkan bahwa pangan selalu menjadi instrumen geopolitik. Ketika konflik, krisis energi, pandemi, dan perubahan iklim datang bersamaan, negara-negara produsen cenderung menahan ekspor untuk kepentingan domestiknya. Dalam situasi seperti itu, negara yang tidak memiliki kemandirian pangan akan menjadi bangsa yang rentan.

Karena itulah swasembada pangan bukan proyek pertanian semata. Ia adalah proyek kebangsaan.

Namun ada pertanyaan yang sering luput diajukan: apakah cukup jika petani hanya menghasilkan bahan mentah?

Jawabannya tidak.

Di sinilah hilirisasi menemukan relevansinya. Selama bertahun-tahun, banyak komoditas pertanian Indonesia dijual dalam bentuk bahan baku dengan nilai ekonomi yang relatif rendah. Petani bekerja keras di bawah terik matahari, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh rantai distribusi dan industri pengolahan.

Padahal nilai tambah sesungguhnya lahir ketika hasil panen diolah menjadi produk bernilai tinggi.

Jagung dapat menjadi tepung, pakan ternak, bioetanol, hingga berbagai produk pangan modern. Kelapa dapat berkembang menjadi minyak murni, kosmetik, karbon aktif, dan produk kesehatan. Kakao dapat menjelma menjadi cokelat premium yang memiliki nilai ekonomi berkali-kali lipat dibanding biji mentahnya. Singkong dapat diolah menjadi tepung mocaf, bioenergi, maupun berbagai produk industri kreatif berbasis pangan.

Di sinilah hilirisasi menjadi jembatan antara produktivitas dan kesejahteraan.

Petani tidak lagi sekadar menjual hasil panen, tetapi menjadi bagian dari ekosistem nilai tambah. Desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat inovasi ekonomi.

Namun hilirisasi yang hanya berorientasi keuntungan berpotensi melahirkan persoalan baru. Produksi meningkat, tetapi lingkungan rusak. Industri tumbuh, tetapi ekosistem melemah. Pendapatan naik, tetapi sumber daya alam terkuras.

Karena itu tema yang diangkat dalam forum tersebut menghadirkan satu kata yang sangat menarik: ekoteologi.

Ekoteologi adalah kesadaran bahwa hubungan manusia dengan alam bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan hubungan moral dan spiritual. Alam bukan hanya objek eksploitasi, tetapi amanah yang harus dijaga.

Dalam perspektif keagamaan, manusia bukan pemilik mutlak bumi. Ia adalah khalifah yang diberi tanggung jawab untuk merawatnya.

Maka sawah bukan hanya ruang produksi. Ia adalah ruang pengabdian.

Ladang bukan hanya tempat menanam benih. Ia adalah ruang menanam harapan.

Air bukan hanya sumber irigasi. Ia adalah anugerah yang harus dijaga keberlangsungannya.

Ketika pertanian dibangun dengan kesadaran ekoteologis, maka inovasi tidak lagi diarahkan untuk menaklukkan alam, melainkan bekerja sama dengan alam. Teknologi digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Pertanian modern bertemu dengan kearifan lokal. Sains bertemu dengan etika. Inovasi bertemu dengan nilai.

Dalam konteks itulah perguruan tinggi memiliki peran strategis. Kampus tidak boleh berhenti menjadi menara gading yang sibuk memproduksi teori. Ia harus hadir sebagai laboratorium kehidupan yang menjawab persoalan riil masyarakat.

Kampus harus menjadi ruang lahirnya benih-benih inovasi terapan. Dari penelitian tentang varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, teknologi irigasi hemat air, pengolahan pascapanen berbasis desa, hingga model bisnis pertanian yang memberikan keuntungan lebih adil bagi petani.

Ketika kampus, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan dalam irama yang sama, maka swasembada pangan tidak lagi menjadi slogan tahunan. Ia berubah menjadi gerakan nasional.

Mungkin itulah makna terdalam dari silaturahmi dan tausiyah swasembada pangan. Bahwa pangan bukan hanya urusan perut, melainkan urusan martabat bangsa. Bahwa hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, melainkan jalan menuju keadilan. Dan bahwa ekoteologi bukan hanya konsep akademik, melainkan kesadaran spiritual untuk menjaga bumi yang dititipkan kepada kita.

Di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Bangsa ini membutuhkan cara pandang baru. Cara pandang yang melihat sawah sebagai sumber kehidupan, petani sebagai penjaga peradaban, kampus sebagai pusat transformasi, dan alam sebagai sahabat yang harus dirawat.

Sebab pada akhirnya, swasembada pangan bukanlah tentang berapa ton hasil panen yang berhasil dicapai. Ia adalah tentang bagaimana sebuah bangsa memastikan bahwa kemakmuran tumbuh bersama keberlanjutan, bahwa kemajuan berjalan beriringan dengan kelestarian, dan bahwa pembangunan tidak memutus hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta.

Ketika hilirisasi bertemu inovasi, ketika inovasi dipandu ekoteologi, dan ketika seluruh kekuatan bangsa bergerak dalam satu kesadaran, maka lumbung pangan tidak hanya menghasilkan hasil panen. Ia akan melahirkan peradaban.

Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.

Artikel Merawat Swasembada Pangan dengan Hilirisasi Berbasis Ekoteologi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu terobosan kebijakan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, urgensi program ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena memiliki kontribusi langsung dalam mendukung proses tumbuh kembang anak yang optimal, sekaligus memicu peningkatan konsentrasi dan capaian prestasi belajar siswa di sekolah. Lebih jauh lagi, intervensi pemenuhan gizi secara massal ini memegang peranan krusial dalam memutus rantai masalah gizi kronis yang masih membayangi generasi muda kita, seperti stunting, anemia, kekurangan energi kronis, serta berbagai bentuk malnutrisi lainnya yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Sebagai negara besar yang tengah menyongsong masa depan, Indonesia sangat membutuhkan fondasi generasi penerus yang tidak hanya cerdas dan produktif, tetapi juga memiliki ketahanan fisik yang prima. Oleh karena itu, langkah pemerintah yang bersedia mengalokasikan investasi besar melalui Program Makan Bergizi Gratis ini sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat.

​Namun, di balik optimisme yang besar tersebut, tantangan nyata justru terletak pada bagaimana mengawal implementasi program ini di lapangan. Keberhasilan program berskala nasional seperti ini tentu tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah paket makanan yang berhasil didistribusikan secara masif, melainkan harus dinilai dari seberapa tepat sasaran distribusi tersebut, seberapa efisien penggunaan anggaran negara yang dialokasikan, serta bagaimana tingkat penerimaan yang sebenarnya dari masyarakat yang menjadi target manfaat.

Dalam realitas di lingkungan sekolah, kita harus mengantisipasi dinamika bahwa tidak semua siswa serta-merta bersedia atau membutuhkan makanan yang disediakan oleh program ini. Ada berbagai faktor personal dan kultural yang melatarbelakanginya, mulai dari siswa yang memang sudah terbiasa membawa bekal khusus yang disiapkan oleh orang tua mereka dari rumah, adanya preferensi rasa atau jenis makanan tertentu, hingga alasan kesehatan spesifik seperti alergi makanan yang membuat mereka memilih untuk tidak mengonsumsi hidangan dari program tersebut.

​Menyikapi adanya variasi kebutuhan dan preferensi di lapangan ini, pemerintah sebaiknya mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan seluruh instansi sekolah di Indonesia untuk menyelenggarakan survei sederhana yang dilakukan secara berkala. Survei ini difokuskan untuk memetakan dan mendata secara akurat mengenai kesediaan masing-masing peserta didik dalam menerima Program Makan Bergizi Gratis. Melalui mekanisme pendataan yang sistematis ini, pihak sekolah dapat melakukan kategorisasi yang jelas antara kelompok siswa yang benar-benar bersedia dan membutuhkan asupan MBG dengan kelompok siswa yang secara sukarela memilih untuk tidak menerimanya.

​Penerapan pendekatan berbasis data riil ini setidaknya akan membawa sejumlah dampak positif yang saling berkesinambungan bagi tata kelola program. Pertama-tama, tingkat efektivitas program akan melonjak drastis karena setiap porsi makanan yang dimasak dan disiapkan akan benar-benar sesuai dengan jumlah siswa yang berniat mengonsumsinya, sehingga bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran. Berangkat dari ketepatan jumlah tersebut, efisiensi anggaran negara dapat terjaga dengan sangat baik karena pemerintah tidak perlu lagi membuang-buang dana untuk mengalokasikan jatah makanan bagi siswa yang sejak awal memilih menolak, sehingga setiap rupiah dari uang rakyat dapat dialokasikan untuk kepentingan lain yang tidak kalah mendesak.

Implikasi positif berikutnya yang sangat krusial adalah mampunya menekan potensi timbulnya limbah makanan di lingkungan sekolah, yang selama ini menjadi salah satu momok terbesar dalam program pengadaan pangan massal akibat banyaknya makanan yang tidak tersentuh dan berakhir di tempat sampah.

Selain itu, akuntabilitas dari pelaksanaan program ini juga akan semakin kuat karena ketersediaan data penerima yang valid dan diperbarui secara berkala akan mempermudah jalannya proses monitoring serta evaluasi oleh pihak-pihak terkait. Terakhir, pendekatan ini mencerminkan sikap kepemimpinan yang demokratis dan inklusif, di mana program pemerintah tidak dipaksakan secara kaku melainkan tetap menghormati hak pilihan serta kebebasan berpendapat dari para peserta didik beserta orang tua mereka.
​
Kendati demikian, pelaksanaan survei dan pendataan ini wajib dikawal dengan komitmen moral yang tinggi agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk membatasi atau memangkas hak akses bagi siswa yang sebetulnya sangat membutuhkan bantuan gizi ini. Proses pendataan harus diselenggarakan dengan mengedepankan asas transparansi penuh, membuka ruang komunikasi dan pelibatan aktif dari orang tua atau wali murid, serta wajib diperbarui secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Sifat pembaruan data yang fleksibel ini sangat penting agar siswa yang pada survei sebelumnya menyatakan menolak, tetap diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk mengajukan diri sebagai penerima manfaat di kemudian hari apabila situasi ekonomi atau kebutuhan mereka berubah.
​
Secara garis besar, saya melihat Program Makan Bergizi Gratis ini sebagai sebuah pilar investasi kemanusiaan jangka panjang yang amat bernilai bagi keberlangsungan bangsa. Akan tetapi, agar visi mulia ini dapat berjalan di atas rel yang efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh akar rumput yang tepat, pemerintah harus segera mendorong gerak serentak di setiap sekolah untuk merapikan basis data kesediaan siswa. Langkah ini menjadi kunci utama agar penggunaan anggaran negara dapat dioptimalkan tanpa ada yang terbuang sia-sia, potensi pemborosan logistik dapat ditekan serendah mungkin, dan pada akhirnya, tujuan besar untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang sehat, bergizi seimbang, dan berdaya saing tinggi dapat diwujudkan dengan jauh lebih maksimal.

Artikel Program Makan Bergizi Gratis: Pentingnya Pendataan Penerima untuk Efektivitas Program pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tidak semua orang yang hidup di bawah matahari yang sama akan menikmati hangat yang sama. Tidak semua orang yang melewati jalan yang sama akan sampai pada tujuan yang sama. Sebab kehidupan sering kali tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi, tetapi oleh cara kita memandang keadaan tersebut. Ada orang yang melihat badai lalu berhenti melangkah, dan ada yang melihat badai yang sama lalu menyiapkan layar untuk berlayar lebih jauh.

Di situlah letak kekuatan berpikir positif. Ia bukan sekadar kata-kata motivasi untuk menghibur diri ketika terluka, melainkan cara pandang yang lahir dari kedewasaan akal, keluasan hati, dan kekuatan iman. Berpikir positif adalah kemampuan melihat harapan ketika sebagian orang hanya melihat kesulitan, melihat peluang ketika banyak orang sibuk menghitung hambatan, dan melihat hikmah ketika orang lain tenggelam dalam keluhan.

Sayangnya, manusia modern hidup di tengah banjir informasi yang sering kali membuatnya lebih akrab dengan ketakutan daripada harapan. Setiap hari kita disuguhi kabar tentang kegagalan, konflik, krisis, dan berbagai kecemasan yang perlahan menguasai pikiran. Akibatnya, banyak orang menderita bukan karena kenyataan yang sedang dihadapinya, tetapi karena bayangan buruk yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Mereka khawatir kehilangan sesuatu yang belum hilang, takut gagal sebelum berusaha, dan merasa lelah sebelum benar-benar berjuang.

Padahal Allah Swt. mengingatkan:
وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 216)

Ayat ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus dipahami saat ini juga. Ada peristiwa yang baru terlihat hikmahnya setelah waktu berlalu. Ada kehilangan yang ternyata menyelamatkan. Ada kegagalan yang ternyata menguatkan. Dan ada kesedihan yang diam-diam sedang mengantarkan seseorang menuju kedewasaan.

Karena itu, berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan, tetapi meyakini bahwa di balik setiap kenyataan selalu ada kemungkinan kebaikan yang belum kita lihat. Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis qudsi:
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي
“Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Betapa banyak orang yang kehilangan harapan bukan karena Allah meninggalkannya, tetapi karena ia terlebih dahulu meninggalkan keyakinannya kepada Allah. Padahal orang yang berbaik sangka kepada-Nya akan selalu menemukan alasan untuk bangkit, meskipun berkali-kali jatuh.

Berpikir positif juga berarti memilih melihat cahaya daripada terus menghitung kegelapan. Bukan karena kita menutup mata terhadap masalah, tetapi karena kita sadar bahwa mengeluh tidak pernah menyelesaikan persoalan, sedangkan harapan mampu melahirkan kekuatan. Umar bin Al-Khattab r.a. pernah berkata:
لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا
“Janganlah engkau berprasangka buruk terhadap ucapan saudaramu selama masih ada kemungkinan untuk memaknainya dengan kebaikan.”

Nasihat ini bukan hanya tentang hubungan dengan manusia, tetapi juga tentang cara kita memandang kehidupan. Sebab banyak luka lahir bukan karena kenyataan, melainkan karena prasangka. Banyak permusuhan muncul bukan karena fakta, melainkan karena asumsi.

Pada akhirnya, hidup adalah cermin dari pikiran yang kita pelihara. Jika hati dipenuhi harapan, maka kesulitan akan terlihat sebagai tantangan. Jika hati dipenuhi prasangka buruk, maka kesempatan pun akan tampak sebagai ancaman. Karena itu, jangan biarkan pikiran negatif merampas kebahagiaan yang belum sempat Anda nikmati.

Percayalah, tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Tidak semua yang hilang adalah kerugian. Tidak semua yang menyakitkan adalah hukuman. Terkadang Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Terkadang Allah menunda agar kita bertumbuh. Dan terkadang Allah menguji agar kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita.

Maka berpikirlah positif, berbaik sangkalah kepada Allah, dan teruslah melangkah. Sebab orang yang menjaga harapan akan selalu menemukan jalan, bahkan ketika dunia mengatakan bahwa jalan itu telah tertutup. Karena sesungguhnya, ketika pikiran dipenuhi cahaya optimisme, hati menjadi lebih tenang, langkah menjadi lebih ringan, dan hidup terasa lebih bermakna.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُحْسِنِينَ الظَّنَّ بِكَ، الْمُتَفَائِلِينَ بِرَحْمَتِكَ، الْمُطْمَئِنِّينَ بِحِكْمَتِكَ
“Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepada-Mu, optimis terhadap rahmat-Mu, dan tenang menerima kebijaksanaan-Mu.”

#Wallahu A’lam Bishawab🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel BERPIKIR POSITIF: Ketika Cara Pandang Menentukan Arah Kehidupan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Jika para leluhur Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar dahulu menciptakan berbagai ritual pertanian sebagai bentuk dialog dengan alam, maka generasi hari ini menghadapi kenyataan yang jauh lebih rumit. Pertanian tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan musim, tetapi juga dengan perubahan iklim global, penyusutan lahan, degradasi lingkungan, krisis regenerasi petani, hingga ketidakpastian pasar yang terus berubah.

Di tengah kecemasan dunia terhadap krisis pangan, perubahan iklim, dan menurunnya jumlah petani, Sulawesi Selatan sesungguhnya menyimpan sebuah pelajaran berharga. Pelajaran itu tidak lahir dari laboratorium modern atau ruang-ruang konferensi internasional, melainkan dari sawah, ladang, dan tradisi yang telah hidup berabad-abad dalam denyut kehidupan masyarakat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar.

Hari ini, sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim membuat musim sulit diprediksi. Kekeringan panjang datang silih berganti dengan banjir yang merusak tanaman. Hama dan penyakit berkembang lebih cepat. Lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri. Di saat yang sama, sebagian besar petani memasuki usia senja, sementara minat generasi muda untuk bertani semakin berkurang.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, banyak orang mencari solusi pada teknologi semata. Padahal, ada kekuatan lain yang sering luput dari perhatian: kearifan lokal.

Sulawesi Selatan memiliki tradisi agraris yang sangat kaya. Dalam tradisi Mappalili, masyarakat mengawali musim tanam dengan ritual yang sarat makna, sebagai bentuk penghormatan kepada alam sekaligus ikhtiar kolektif menghadapi musim yang akan datang. Dalam Maddoja Bine, benih padi dijaga sepanjang malam sambil melantunkan kisah-kisah kebijaksanaan dari Sureq La Galigo. Melalui Mappadendang, panen raya dirayakan dalam irama lesung yang menghadirkan rasa syukur dan kebersamaan.

Ada pula Manre Sipulung yang mempererat solidaritas sosial, Akkudu-kudu sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, A’pare-pare yang mengajarkan agar tidak ada rezeki yang terbuang, hingga sistem tumpang sari yang menjaga keseimbangan ekologi dan kesuburan tanah.

Bagi sebagian orang, tradisi-tradisi tersebut mungkin tampak sebagai warisan budaya yang hanya layak dikenang. Namun sesungguhnya, di dalamnya tersimpan pengetahuan sosial, ekologis, dan spiritual yang sangat relevan untuk menjawab tantangan pertanian masa kini.

Modernisasi pertanian sering kali gagal bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena pendekatannya mengabaikan budaya masyarakat. Inovasi yang datang tanpa memahami cara berpikir petani sering berakhir sebagai program yang tidak berumur panjang. Sebaliknya, ketika teknologi berjalan bersama nilai-nilai lokal, proses adopsi menjadi lebih cepat dan berkelanjutan.

Ritual seperti Mappalili dapat menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan kalender tanam digital, varietas unggul tahan iklim, atau teknologi prediksi cuaca. Forum Mappadendang dan Manre Sipulung dapat menjadi media evaluasi bersama sekaligus sarana memperkenalkan inovasi pascapanen yang mengurangi kehilangan hasil produksi.

Dalam budaya Bugis dikenal nilai Siri’ na Pesse, sedangkan masyarakat Makassar mengenal Pacce. Nilai-nilai ini menempatkan solidaritas, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap sesama sebagai fondasi kehidupan bersama. Ketika penyuluh pertanian memahami nilai tersebut, hubungan yang terbangun bukan lagi hubungan instruktif antara pemberi dan penerima informasi, melainkan kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan.

Kepercayaan adalah pupuk sosial yang membuat inovasi tumbuh subur.

Budaya gotong royong yang kuat juga mempercepat transfer pengetahuan. Teknologi baru tidak diperkenalkan kepada individu secara terpisah, melainkan melalui kelompok tani yang bekerja dan belajar bersama. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih cepat, murah, dan efektif.

Lebih menarik lagi, masyarakat Sulawesi Selatan telah lama mengenal pengetahuan membaca tanda-tanda alam melalui Palontara. Pengetahuan ini dapat dipadukan dengan data klimatologi modern, sensor cuaca, dan teknologi smart farming. Ketika kearifan leluhur bertemu sains modern, lahirlah model pertanian yang tidak hanya canggih, tetapi juga kontekstual dan membumi.

Kearifan lokal juga memberi pelajaran penting tentang keberlanjutan. Sistem tumpang sari yang diwariskan turun-temurun merupakan bentuk pertanian ramah lingkungan yang mampu menjaga kesuburan tanah dan mencegah kerusakan ekosistem. Apa yang kini disebut pembangunan berkelanjutan sejatinya telah lama dipraktikkan oleh para petani dalam bahasa kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, keberagaman komoditas lokal yang berkembang di Sulawesi Selatan menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Ketergantungan pada satu jenis pangan selalu menyimpan risiko. Karena itu, pengembangan jagung, umbi-umbian, kopi, dan berbagai komoditas lokal lainnya perlu terus didorong melalui inovasi pengolahan yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Pada akhirnya, masa depan pertanian tidak dapat dibangun hanya dengan mesin yang lebih modern, benih yang lebih unggul, atau aplikasi yang lebih canggih. Pertanian membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar: kebijaksanaan.

Kebijaksanaan untuk memahami bahwa alam bukan sekadar objek produksi, melainkan mitra kehidupan. Kebijaksanaan untuk menyadari bahwa teknologi terbaik adalah teknologi yang menghormati budaya masyarakat. Kebijaksanaan untuk melihat bahwa ketahanan pangan tidak hanya dibangun di atas produktivitas, tetapi juga di atas solidaritas sosial dan keberlanjutan ekologis.

Sulawesi Selatan telah menunjukkan bahwa tradisi dan inovasi bukanlah dua kutub yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan, saling menguatkan, dan bersama-sama menjawab tantangan zaman.

Sebab sesungguhnya, masa depan pertanian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita ciptakan hari ini, tetapi juga oleh seberapa bijak kita merawat warisan pengetahuan yang telah ditanamkan para leluhur sejak lama.

Dari sawah-sawah yang menghampar, dari lesung yang berdentang dalam Mappadendang, dari doa-doa petani yang mengiringi musim tanam, kita belajar satu hal: peradaban yang besar selalu tumbuh dari kemampuan menghormati akar sambil menatap masa depan.

Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.

Artikel Membaca Masa Depan Pertanian dari Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kebijakan public yang baik tidak dimulai dari tumpukan data atau pasal peraturan. Ia mulai dari gagasan. Data, fakta dan konstitusi adalah bahan bakunya, partisipasi publik adalah uji kelayakannya. Tanpa gagasan yang berani kebijakan hanya akan menjadi administrasi yang kaku dan kehilangan nyawa.

Perdebatan publik pasca unjuk rasa mahasiswa 12 Juni 2026 mengingatkan kita pada satu pertanyaan mendasar dalam kebijakan publik, dari mana kebijakan itu lahir? Sebagian kalangan menjawab dari data, sebagian lain menjawab dari konstitusi. Jawaban-jawaban itu tidak salah tetapi belum cukup menjelaskan keseluruhan proses kebijakan.

Pakar kebijakan publik Riant Nugroho dalam kerangka konseptualnya, menempatkan gagasan sebagai titik tolak kebijakan publik yang baik, bukan data, fakta, evidence atau bahkan bahkan peraturan di atasnya, yang menurutnya berfungsi sebagai instrument, bukan sumber. Cara berpikir ini membalik logika birokrasi konvensional yang umumnya lebih dulu bertanya, aturan mengatakan apa, data menunjukkan apa, ketimbang bertanya apa yang dicapai bersama sebagai satu bangsa.

Dalam analogi yang digunakannya, gagasan diposisikan sebagai komposer, sementara data, fakta, evidence, konstitusi, praktik baik (best pracices) adalah alat musiknya. Tanpa arahan komposer, instrument secanggih apapun hanya menghasilkan bunyi, bukan komposisi yang utuh.

Gagasan dalam konteks ini dipahami sebagai visi dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan, hendak menjadi apa Indonesia satu dekade mendatang? Gagasan menjawab pertanyaan mengapa, sebelum ada data yang menjawab pertanyaan bagaimana. Tanpa data, gagasan beresiko menjadi utopia, tanpa gagasan data hanya kebijakan yang tambal sulam.

Gagasan Sebagai Titik Awal

Sejumlah kebijakan besar di Indonesia lahir dari satu gagasan sederhana. BPJS Kesehatan misalnya, berangkat dari gagasan bahwa warga semestinya tidak meninggal dunia hanya karena tidak mampu membayar biaya berobat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berangkat dari gagasan bahwa anak-anak Indonesia memerlukan asupan gizi yang layak untuk tumbuh dan belajar. Gagasan semacam ini memberi arah normatif pada kebijakan, menjawab pertanyaan tentang keadilan dan kepatutan yang tidak dapat dijawab oleh data semata.

Data Sebagai Kompas dan Rem

Begitu gagasan dirumuskan, selanjutnya perlu diuji dan dipandu oleh data, seperti angka kemiskinan, inflasi, daya beli, atau kapasitas fiskal yang berfungsi sebagai kompas sekaligus rem. Kompas agar implementasi tidak menyimpang dari tujuan, rem agar gagasan tidak melampaui kapasitas negara untuk membiayainya.

Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik belakangan dapat dibaca melalui pemikiran ini. Kenaikan BBM nonsubsidi pada awal Juni 2026 misalnya, oleh pemerintah dikaitkan dengan pertimbangan konsolidasi fiskal dan ketepatan sasaran subsidi. Ini merupakan sebuah kebijakan yang lazim dalam literatur ekonomi publik. Namun, sebagain publik menilai data dan justifikasi di balik kebijakan tersebut belum cukup dikomunikasikan secara transparan, sehingga muncul jarak antara rasionalitas teknokratik pembuat kebijakan dan persepsi masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Pola yang relatif serupa muncul pula dalam sorotan terhadap efisiensi anggaran negara serta evaluasi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Gagasan awalnya populer, tetapi pertanyaan publik mengenai implementasi yang mencakup efektivitas, akuntabilitas anggaran dan kualitas pelaksanannya di lapangan, belum terjawab secara memadai.

Dari Government ke Governance : Akar Defisit Partisipasi

Untuk memahami mengapa jarak semacam itu mudah meluas menjadi ketidakpercayaan publik, kerangka Riant Nugroho bisa dilengkapi dengan teori governance dari Mark Bevir (2010) dalam karyanya Democratic Governance. Bevir menjelaskan bagaimana pemerintah modern di banyak negara bergeser dari model government (birokasi hierarkis yang akuntabel secara langsung kepada lembaga perwakilan) menuju model governance, yakni pengelolaan kebijakan melalui jejaring teknokrat, pakar, pasar, serta lembaga pemerintah dan swasta. Pergeseran ini menurut Bevir, bukan saja membawa keuntungan dalam efisiensi dan keahlian teknis, tetapi juga pada saat yang sama mengaburkan garis akuntabilitas dan beresiko menurunkan legitimasi demokratis, karena keputusan yang dulunya lahir dari proses politik terbuka, kini lebih banyak ditentukan oleh logika teknokratik yang sulit diakses dan diperdebatkan oleh masyarakat awam.

Begitu juga kebijakan fiskal dan program berskala nasional yang melibatkan banyak lembaga dan jejaring pelaksana, termasuk sejumlah kebijakan sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat dibaca sebagai contoh konkret pergeseran ke arah governance. Sebagian masyarakat tidak sepenuhnya menolak gagasan di baliknya, melainkan mempertanyakan mengapa keputusan dan data teknokratik yang menyertainya terasa jauh dan tidak cukup didialogkan.

Partisipasi Sebagai Uji Kelayakan

Bevir berargumen bahwa harapan terbesar bagi pembaruan demokrasi di tengah pergeseran tersebut terletak pada tiga hal yakni gaya keahlian yang lebih interpretatif dan terbuka untuk diperdebatkan, bentuk perumusan kebijakan yang dialogis, serta ruang partisipasi publik yang lebih beragam. Argumen ini sejalan dengan filosofi kebijakan publik yang menempatkan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, bukan sekadar konsultasi formal yang dilakukan setelah keputusan diambil.

Gelombang aksi mahasiswa yang dimulai pada 12 Juni 2026 dan menyebar ke berbagai kota dalam hari-hari berikutnya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi publik itu sendiri, meskipun dalam wujud yang lebih konfrontatif dibanding forum konsultasi formal. Dalam siklus kebijakan, fenomena ini dapat dibaca sebagai mekanisme evaluasi dan umpan balik dari luar saluran kelembagaan resmi yang menunjukkan sinyal bahwa sebagian publik merasa belum menemukan ruang dialog yang memadai untuk mempertanyakan gagasan dan data yang melandasi kebijakan tertentu.

Ketika Ketiganya Tidak Sejalan

Dalam perspektif kebijakan publik, demonstrasi berskala luas jarang dapat dijelaskan oleh satu sebab tunggal. Ia lebih sering muncul ketika gagasan, data, dan partisipasi berjalan tidak sejalan secara bersamaan, yakni ketika gagasan kebijakan dipersepsikan kurang berpihak pada kelompok yang terdampak langsung, ketika data dan justifikasi teknokratik dirasakan kurang transparan, serta ketika ruang dialog dirasakan belum cukup terbuka untuk menampung kritik. Kombinasi faktor-faktor ini berpotensi mengubah ketidakpuasan administratif menjadi mobilisasi di ruang publik.

Kebijakan pemerintah bukan satu-satunya faktor yang memicu demonstrasi, tetapi tetap menjadi faktor yang paling langsung dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari melalui harga, anggaran, maupun institusi yang menyentuh kepentingan mereka secara konkret. Ketika saluran kelembagaan yang tersedia, seperti parlemen dan forum konsultasi publik, dirasakan belum cukup responsif, sebagian warga memilih menyalurkan aspirasinya melalui jalur yang lebih langsung.

Menutup Jarak antar Gagasan dan Publik

Baik konsep Riant Nugroho maupun Bevir pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sejalan, kebijakan publik yang kredibel memerlukan keseimbangan antara gagasan yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipasi yang dialogis. Jadi bukan hanya pada tahap perumusan, tetapi sepanjang siklus kebijakan.

Gelombang protes pada Juni 2026 dapat dibaca bukan sekadar sebagai gangguan terhadap ketertiban, melainkan sebagai bagian dari proses umpan balik yang melekat pada tata kelola demokratis itu sendiri. Tantangan bagi pembuat kebijakan ke depan bukanlah meredam sinyal tersebut, melainkan menerjemahkannya kembali menjadi dialog yang dapat memperkecil jarak antara gagasan, data, dan publik yang dituju oleh kebijakan itu. (*)

Artikel Gagasan, Data, dan Defisit Partisipasi: Membaca Kebijakan di Balik Gelombang Protes pertama kali tampil pada KABARIKA.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras nasional smester I (Januari – Juni) 2026 mencapai 19,31 juta ton. Pencapaian ini sedikit lebih tinggi, 0,26%, dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan total produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) menyentuh angka 33,52 juta ton, yang diperoleh dari hasil panen seluas 6,27 juta hektar.

Pencapaian tersebut pada gilirannya mendorong Cadangan Beras Pemerintah (CBP) meningkat tajam. Diperkirakan pada akhir Juni 2026, stok beras Bulog mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Oleh karena kapasitas operasional (normal) seluruh gudang Bulog hanya sekitar 3 juta ton, sehinga timbul masalah terkait soal penyimpanan. Namun Bulog lebih dini mengantisipasinya dengan menyewa gudang milik swasta. Saat ini, Bulog telah memiiliki gudang sewa dengan kapasitas 2 juta ton, tersebar di daerah sentra produksi beras di Pulau Jawa.

Menurut sumber di Perum Bulog, untuk mengantisipasi lonjakan produksi yang diperkirakan terjadi pada smester II 2026, Bulog juga sedang mempersiapkan gudang sewa baru sebagai tambahan dengan kapasitas 1 juta ton. Langkah ini cukup beralasan. Sebab sawah hasil Optimasi Lahan (Oplah) dan cetak sawah baru di luar Jawa, kini mulai berproduksi. Konstribusinya diperkirakan akan mencapai 10 – 15% dari agregat produksi nasional.

Paralel dengan itu, Bulog juga sedang membangun Gudang baru modern pada 100 titik yang mencakup 92 kabupaten/kota. Disebut modern karena gudang tersebut akan dilengkapi sistem pengering (dryer system), penggilingan gabah (rice milling unit), dan mesin pengemas otomatis. Teknologi yang digunakan diklaim mampu menyimpan beras dengan kualitas tetap prima hingga 3 tahun.

Bagi mereka yang tak percaya Indonesia saat ini surplus beras (kelompok kontra), punya pandangan lain. Pembangunan Gudang baru itu dianggapnya lips service. Bahkan menuding pemerintah hanya membangun kesan seolah-olah kita memang benar-benar mengalami surplus.

Narasi kontra semacam itu tak bisa juga sepenuhnya disalahkan. Sebab terbukti, sejak dicanangkannya hingga saat ini, belum ada satu pun dari gudang-gudang baru yang dimaksud telah rampung dibangun. Padahal, pembangunan gudang semacam itu, konstruksnya tak tergolong rumit.

Namun, taruhlah tudingan itu benar. Akan tetapi, bagaimana pula menjelaskan upaya masif Bulog menyewa gudang di berbagai daerah untuk penyimpanan beras? Dan, apa yang dilakukan Bulog itu bukan isapan jempol, karena dampaknya terlihat pada maraknya bisnis sewa gudang belakangan ini di berbagai daerah. Setidaknya, bisnis gudang menjadi marak oleh wara-wiri para makelar yang gentayangan.

Tak percaya Indonesia saat ini surplus beras, seperti narasi yang dibangun oleh kelompok kontra, sebenarnya, penjelasannya juga tidak memadai. Narasinya tentu saja tak cukup jika hanya melihatnya pada sisi harga beras yang dinilai mahal (menyalahi kaidah supply and demand). Sebab yang disebut mahal di sini, relatif. Faktanya, sejauh ini masyarakat masih mampu membelinya. Artinya, harganya masih terjangkau.

Beras premium seharga 15 ribu/Kg itu, misalnya, setelah dimasak, cukup dimakan oleh 12 orang. Artinya, untuk sepiring nasi nilainya Rp 1.250. Satu piring nasi ini jika kita makan di warung pecel pinggir jalan seharga 22.000, maka kontribusi nilai beras di dalamnya hanya 5,6%. Apakah ini masih disebut mahal? Sementara warung pecel itu adalah tempat makan bagi rakyat kebanyakan Indonesia.

Jika saja saat ini kita mengalami defisit, maka pertanyaannya, dari mana sumber beras yang kita makan dalam satu setengah tahun terakhir? Sedangkan sumber beras yang kita makan hanya dua, yaitu produksi dalam negeri dan impor.

Sebut saja impor, maka siapa yang bisa memberi bukti bahwa ada impor beras konsumsi dalam satu setengah tahun terakhir? Anggap saja pemerintah sembunyikan datanya, ayo cari datanya di negara eksportir, pasti ada. Jika tak ketemu juga, maka tidak ada lagi alasan untuk menolak narasi surplus yang disodorkan pemerintah.

Sekali lagi, jika memang kita mengalami defisit, maka seharusnya sudah terlihat antrian beras yang panjang di berbagai kota di seantero negeri. Tetapi realitasnya, tak tampak hingga sejauh ini. Artinya apa?

Depok, 18 Juni 2026

Artikel Mau Percaya atau Tidak, 2026 ini Indonesia Kembali Surplus Beras pertama kali tampil pada KABARIKA.

MENJELANG pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, suasana di kompleks GOR David-Tonny, Limboto, tampak seperti sebuah ladang besar yang sedang menunggu musim panen. Para pekerja merapikan setiap sudut arena, panitia menuntaskan persiapan akhir, sementara ribuan peserta dari berbagai penjuru Nusantara terus berdatangan. Menurut Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, persiapan kegiatan telah mencapai 90 hingga 95 persen. Sebanyak 8.700 peserta telah tiba, dan jumlah itu akan terus bertambah hingga menjelang pembukaan.

Namun sesungguhnya yang sedang dipersiapkan bukan sekadar sebuah acara nasional. Yang sedang disiapkan adalah ruang perjumpaan gagasan, pengalaman, dan harapan. PENAS adalah titik temu antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi dan teknologi.

Di setiap bulir padi yang menguning, tersimpan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Di setiap jaring yang ditebar nelayan ke lautan, hidup pengalaman panjang yang dibentuk oleh musim, angin, dan gelombang. Tradisi telah menjadi guru yang sabar bagi petani dan nelayan Indonesia selama berabad-abad. Dari sanalah lahir kearifan tentang cara membaca alam, menjaga keseimbangan lingkungan, dan merawat sumber kehidupan.
Namun zaman terus bergerak.

Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, disrupsi pasar global, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat menghadirkan tantangan yang tak bisa dijawab hanya dengan cara-cara lama. Di sinilah teknologi menemukan relevansinya.

Tema PENAS XVII, “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Program Swasembada Pangan guna Mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045,” bukan sekadar slogan pembangunan. Ia adalah panggilan untuk menyatukan kebijaksanaan tradisi dengan kekuatan inovasi. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengalaman petani dan nelayan, melainkan memperkuatnya. Kecerdasan buatan, pertanian presisi, sistem informasi cuaca, digitalisasi pemasaran, hingga inovasi benih dan budidaya hanyalah alat untuk membuat kerja keras mereka lebih produktif dan bermartabat.

Tradisi tanpa inovasi berisiko tertinggal oleh zaman. Sebaliknya, teknologi tanpa akar tradisi dapat kehilangan arah dan merusak keseimbangan yang selama ini dijaga oleh masyarakat agraris dan maritim. Karena itu, masa depan pangan Indonesia tidak terletak pada pertentangan keduanya, melainkan pada kemampuan mempertemukan keduanya dalam satu visi yang sama.

PENAS menjadi ruang dialog yang penting. Di Gorontalo, petani dapat berbicara dengan peneliti. Nelayan dapat berdiskusi dengan pengembang teknologi. Penyuluh, akademisi, pemerintah, dan dunia usaha dapat saling bertukar pengetahuan. Yang dipertemukan bukan hanya manusia, tetapi juga cara pandang. Cara pandang yang menghormati pengalaman masa lalu sekaligus terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.
Lebih dari itu, PENAS mengingatkan kita bahwa swasembada pangan bukan hanya persoalan produksi. Ia adalah soal peradaban. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki teknologi canggih, tetapi negara yang mampu menjamin pangan bagi rakyatnya.

Ketahanan pangan adalah ketahanan bangsa.

Karena itu, kehadiran ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia di Gorontalo memiliki makna simbolik yang mendalam. Mereka datang membawa benih pengalaman, cerita keberhasilan, pelajaran kegagalan, dan harapan yang sama: Indonesia yang berdaulat atas pangannya sendiri.
Di tengah berbagai seremoni dan gelar teknologi yang akan berlangsung, ada satu pesan yang patut direnungkan. Masa depan tidak lahir dari penolakan terhadap masa lalu. Masa depan tumbuh ketika tradisi dan teknologi saling bergandengan tangan. Ketika kearifan lokal bertemu ilmu pengetahuan. Ketika cangkul berdialog dengan data. Ketika pengalaman lapangan berpadu dengan inovasi.

Mungkin itulah makna terdalam PENAS XVII. Sebuah perjumpaan besar yang tidak hanya mempertemukan manusia, tetapi juga mempertemukan akar dan sayap. Akar yang membuat bangsa tetap berpijak pada jati dirinya, dan sayap yang membawanya terbang menuju Indonesia Emas 2045.

Dari Gorontalo, kita belajar bahwa pangan bukan sekadar urusan perut. Ia adalah urusan martabat, kedaulatan, dan keberlanjutan peradaban. (*)

Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.

Artikel PENAS di GORONTALO: Titik Temu Tradisi dan Teknologi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)

Pagi belum sepenuhnya benderang ketika sebuah kapal raksasa merapat perlahan ke tepi Tanjung Priok. Mesin derek mulai bernyanyi, peti kemas berwarna mengangkasa satu demi satu, dan ratusan tangan manusia bergerak dalam koreografi yang sudah berlangsung lebih dari seabad.

Inilah denyut yang jarang kita sadari, namun tanpanya beras di dapur, semen di rumah, hingga ponsel di genggaman tidak akan pernah sampai. Setiap 17 Juni, bangsa ini berhenti sejenak untuk menghormati tempat sederhana yang menjadi sandaran segala harapan itu, yakni dermaga.

Peringatan Hari Dermaga Nasional berakar erat pada lahirnya Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, yang lahir sebagai jawaban atas Pelabuhan Sunda Kelapa yang tak lagi sanggup menampung derasnya arus perdagangan.

Sebagaimana dicatat oleh Kementerian Perhubungan melalui RRI, proyek pengembangan Tanjung Priok dimulai pada Mei 1877 dan rampung pada tahun 1888, diprakarsai oleh perusahaan pelayaran Belanda Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Ambisinya tak main-main, yakni menjadikan pelabuhan ini sebagai pusat distribusi hasil bumi Nusantara yang sanggup menyaingi Singapura.

Namun jauh sebelum itu, naluri bahari bangsa ini sudah menyala sejak masa Kerajaan Sriwijaya, ketika dermaga dan pelabuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang menghubungkan kepulauan dengan dunia luar.

Maka tanggal 17 Juni bukan sekadar penanda di kalender, melainkan pengakuan terhadap jati diri kita sebagai bangsa yang lahir dari laut, hidup oleh laut, dan akan terus bersandar pada laut.

Sebagai negara dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai yang membentang sepanjang puluhan ribu kilometer, kita memang ditakdirkan menjadi bangsa kepulauan. Dermaga adalah simpul yang menjahit ribuan pulau itu menjadi satu tubuh yang utuh.

Tanpa dermaga, Papua terasa sejauh benua lain, dan harga sekarung semen di pedalaman bisa melambung berkali lipat dibanding di Jawa. Itulah sebabnya, merawat dermaga sesungguhnya sama dengan merawat persatuan, merawat keadilan, dan merawat harga diri sebuah negeri yang bertekad berdiri di atas kakinya sendiri.

Kabar baiknya, denyut itu kian kencang. Sepanjang tahun 2025, arus peti kemas yang dikelola Pelindo menembus 13,34 juta TEUs, tumbuh 6,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 12,48 juta TEUs.

Momentum itu berlanjut hingga awal 2026, ketika hingga April arus peti kemas mencapai 6,42 juta TEUs, naik sekitar 7 persen, dengan segmen internasional yang melonjak hingga 11 persen. Geliat ini sejalan dengan denyut ekonomi nasional yang tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 menurut Badan Pusat Statistik, dengan sektor transportasi dan pergudangan justru melaju lebih kencang lagi pada angka mendekati 9 persen.

Angka angka ini bukan sekadar statistik dingin. Di baliknya tersimpan keringat buruh pelabuhan, harapan pelaku usaha kecil, dan mimpi seorang nelayan yang ingin anaknya bersekolah lebih tinggi.

Namun di tengah cahaya itu, kita tak boleh menutup mata pada bayang bayang yang membentang. Ekonomi dunia hari ini bergerak dalam ketidakpastian yang menggigit, mulai dari perang dagang antarraksasa ekonomi, gangguan rantai pasok global, hingga gejolak harga energi yang membuat ongkos pelayaran naik turun bagai ombak.

Tantangan paling nyata di dalam negeri tetaplah soal biaya. Sebagaimana dilaporkan Bisnis.com mengutip data resmi, biaya logistik nasional masih berada di kisaran 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto.

Memang ini sudah jauh membaik dibanding posisi 23,8 persen pada tahun 2018, namun masih terasa berat bila dibandingkan negara tetangga yang lebih ramping. Setiap satu persen biaya logistik yang tak tertekan berarti harga barang yang lebih mahal di rak warung, daya saing ekspor yang tergerus, dan beban yang akhirnya dipikul oleh rakyat kecil.

Belum lagi tantangan kesenjangan, ketika sebagian besar arus barang masih menumpuk di sepuluh pelabuhan utama, sementara ribuan dermaga kecil di pelosok timur Nusantara masih menunggu sentuhan modernisasi.

Lalu, ke mana arah jalan keluarnya?

Pertama, percepatan digitalisasi layanan pelabuhan harus menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Pemerintah sudah merintis jalan ini melalui Ekosistem Logistik Nasional yang hingga 2024 telah diterapkan di 53 pelabuhan dan 7 bandara internasional, namun jangkauannya perlu diperluas hingga menyentuh dermaga dermaga rakyat di kepulauan terjauh.

Ketika dokumen tak lagi menumpuk dan antrean kapal tak lagi mengular, waktu dan biaya akan terpangkas dengan sendirinya.

Kedua, pemerataan pembangunan menjadi kunci keadilan. Pengembangan terminal di luar Jawa, pendalaman alur pelayaran, dan penguatan tol laut harus dirancang bukan sekadar mengejar untung, melainkan menyambungkan saudara saudara kita yang selama ini terpinggirkan oleh jarak.

Ketiga, investasi pada manusianya. Sehebat apa pun derek otomatis dan sistem digital, dermaga tetaplah dijalankan oleh manusia. Pelatihan keterampilan baru bagi buruh pelabuhan, perlindungan sosial bagi pelaut, dan regenerasi tenaga ahli maritim adalah investasi yang buahnya akan dipetik puluhan tahun ke depan.

Keempat, dan ini sering terlupakan, peran media sosial sebagai jembatan kesadaran. Sebagai negeri yang warganya begitu lekat dengan gawai, kisah kisah dari dermaga semestinya tak berhenti di ruang rapat para pejabat.

Cerita seorang operator derek perempuan pertama, dokumentasi pelabuhan kecil yang bangkit, atau penjelasan sederhana mengapa biaya logistik memengaruhi harga cabai di pasar, semua itu layak menggema di lini masa.

Kesadaran publik adalah bahan bakar paling murah namun paling ampuh untuk menjaga agar pembangunan maritim tetap menjadi agenda bersama, bukan sekadar slogan tahunan.

Pemerintah sendiri telah memasang target yang menggugah, yakni menurunkan biaya logistik yang kini 14,29 persen dari PDB secara bertahap menuju level yang lebih ramping demi daya saing ekspor.

Target ini terasa ambisius, namun bukankah seluruh sejarah maritim bangsa ini memang dibangun dari keberanian menantang yang mustahil? Para pelaut Bugis, Makassar, dan Madura sudah membuktikannya berabad lampau, mengarungi samudra dengan perahu kayu dan kompas bintang, tanpa kenal kata gentar.

Maka pada 17 Juni 2026 ini, mari kita pandang dermaga bukan sekadar tumpukan beton dan baja. Pandanglah ia sebagai meja makan bangsa, tempat seluruh anak negeri berkumpul dan berbagi rezeki dari ujung Sabang hingga pelosok Merauke.

Setiap kapal yang merapat membawa harapan, setiap peti kemas yang terangkat adalah janji akan hari esok yang lebih baik. Tugas kita, generasi hari ini, adalah memastikan dermaga itu tak pernah tidur, tak pernah ditinggalkan, dan tak pernah berhenti menjadi nadi yang mengalirkan kehidupan ke seluruh tubuh negeri.

Selamat Hari Dermaga Nasional. Semoga laut kita tetap ramah, kapal kita tetap berlayar, dan harapan kita tetap berlabuh.

Artikel Sepucuk Surat untuk Negeri Maritim : Catatan Hari Dermaga 2026 pertama kali tampil pada KABARIKA.