Nanik Sudaryati Deyang resmi menjadi Kepala BGN setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/06/2026), di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Keduanya menggantikan posisi Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya, yang juga telah dicopot sebelumnya oleh Presiden.

Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BGN tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

Rekam Jejak Nanik S. Deyang

Nanik lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia memulai karier profesional sebagai wartawan di Tabloid Bangkit sebelum kemudian meniti karier di berbagai perusahaan media nasional.

Sebelum dipercaya sebagai orang nomor satu di BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan badan negara sejak Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih pada 2024.

Kariernya berkembang tak hanya sebagai jurnalis, tetapi juga di level manajemen media.

Berdasarkan Data Pers 2014, Nanik pernah menjabat sebagai pemimpin umum majalah Femme, direktur utama tabloid Info Kecantikan, serta komisaris di sejumlah media, seperti Info Kuliner, Peluang Usaha, dan The Politic.

Pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik membuat Nanik dikenal aktif mengikuti berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik.

Nanik juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Nama Nanik mulai mendapat perhatian lebih luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Saat itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024, Nanik dilantik sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024-2029.

Pada Juni 2025, Nanik juga sempat ditunjuk sebagai komisaris independen PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya, pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi wakil kepala BGN sekaligus diberhentikan dari jabatannya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Alasan Penunjukan Nanik

Pemerintah mengungkap alasan di balik penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo menilai Nanik adalah sosok yang tegas dan disiplin, terutama dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG.

“Kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Menurut Prasetyo, evaluasi yang dilakukan pemerintah selama ini menunjukkan Nanik termasuk salah satu pejabat yang konsisten mengawasi pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Prasetyo menyebut ketegasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden Prabowo dalam memilih pimpinan baru BGN di tengah upaya pembenahan lembaga tersebut.

“Dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang sangat strict, sangat tegas,” ujar Prasetyo.

Selain menjaga kualitas makanan, Nanik juga dinilai mampu memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola BGN yang memegang peran penting dalam program pemenuhan gizi nasional.

“Dengan pengalaman dan karakter kepemimpinan beliau, kami minta untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan di Badan Gizi Nasional,” lanjut Prasetyo.

Evaluasi Program MBG

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN merupakan hasil monitoring dan evaluasi mendalam pemerintah terhadap pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan selama satu setengah tahun terakhir.

Pemerintah memandang perlu adanya penyegaran organisasi untuk memastikan efektivitas distribusi gizi nasional. (rus)

Artikel BGN Kini Dinakhodai Seorang Perempuan dan Mantan Jurnalis. Ini Rekam Jejaknya! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi dan konsolidasi untuk membahas berbagai tantangan bangsa sekaligus peluang kolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional, Minggu, 7 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Tamsil menekankan pentingnya membangun kekuatan umat dan memperkuat konsolidasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada pada momentum penting untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi bangsa yang mandiri, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita harus membangun kemandirian bangsa. Lepas dari ketergantungan terhadap pihak asing bukan berarti menutup diri, tetapi bagaimana Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri dan memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai sektor,” ujar Tamsil.

Ia mengakui bahwa salah satu kelemahan yang pernah dihadapi bangsa ini adalah lemahnya konsolidasi antar elemen masyarakat. Akibatnya, berbagai potensi besar yang dimiliki bangsa belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

“Konsolidasi kita pada masa lalu memang lemah. Karena itu sekarang saatnya memperkuat persatuan, memperkuat jaringan sosial, dan membangun kerja sama yang lebih konkret untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Tamsil juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan visi Indonesia maju, mandiri, dan berdaulat. Menurutnya, visi tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam kesempatan itu, Tamsil mengaku menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait arah pembangunan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu terhadap kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Saya menerima surat dan berbagai pandangan yang menyebut bahwa oligarki dan kelompok konglomerat tertentu merasa khawatir terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan menghadirkan keadilan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Indonesia juga masih menghadapi berbagai bentuk permainan dan pengaruh asing yang dapat memengaruhi arah pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan luar.

Tamsil juga menyoroti pentingnya peran generasi muda, termasuk mahasiswa, dalam mengawal pembangunan bangsa. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus diarahkan untuk memperkuat bangsa dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Mahasiswa adalah kekuatan moral bangsa. Energi kritis yang dimiliki harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menolak tanpa memberikan alternatif solusi,” ujarnya.

Pada akhir pertemuan, Tamsil mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen umat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memperbaiki kondisi bangsa serta mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita sudah puluhan tahun mengikuti kajian, pengajian, dan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sekarang saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, apa manfaat yang sudah kita berikan untuk umat dan bangsa ini. Tujuan nasional kita jelas, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, mari bersama-sama mengambil peran dan memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini,” tutup Tamsil Linrung. (*)

Artikel Tamsil Linrung Serukan Konsolidasi Umat, Ajak Masyarakat Bersatu Sukseskan Visi Prabowo pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pengajuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, bersama jajaran pengurus wilayah. Turut mendampingi Sekretaris Muhammad Zynur, Wakil Sekretaris Samila Ahmad Rejo dan Muhammad Nur Muin, serta Bendahara Irma Effendy. Hadir pula Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief, sebagai representasi organisasi sayap partai.

Rombongan membawa satu kontainer berisi dokumen administratif yang mencakup struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota, hingga dokumen DPW tingkat provinsi.

Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Demson dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli.

Asri Tadda mengatakan, penyerahan berkas ini merupakan tahapan penting dalam proses memperoleh legalitas partai secara nasional.

“Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kami secara resmi menyerahkan berkas administrasi sebagai syarat mendapatkan SKT sekaligus bagian dari tahapan pendaftaran badan hukum partai politik di tingkat pusat,” ujarnya usai penyerahan.

Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan meliputi surat keputusan kepengurusan di seluruh tingkatan, dokumen pernyataan dan fotokopi KTP pengurus, hingga surat keterangan domisili kantor sekretariat di tingkat DPC, DPD, dan DPW.

Selain itu, pihaknya juga melampirkan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi.

Asri menambahkan, secara administratif pihaknya telah memenuhi ketentuan minimal pembentukan partai politik, yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan.

“Di Sulsel, kami menyerahkan berkas dari 18 DPD kabupaten/kota dan 118 DPC kecamatan untuk diverifikasi oleh Kanwil Kemenkum,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan.

“Sudah menjadi tugas kami untuk menerima dan memverifikasi berkas partai politik yang akan mendaftarkan badan hukum. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan SKT,” kata Andi Basmal.

Proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan 18 Januari 2026 lalu dapat melanjutkan pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum RI di tingkat pusat sebagai partai politik resmi. (*)

Artikel PGR Sulsel Ajukan SKT ke Kemenkum, Serahkan Berkas dari 18 Daerah dan 118 Kecamatan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026).

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah.

“Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menilai bahwa hubungan erat antara Indonesia dan Jepang menjadi contoh konkret kolaborasi yang mampu menjaga stabilitas regional.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan ini, dan di tengah ketidakpastian itu hubungan baik kerja sama antara Indonesia dan Jepang, adalah contoh kolaborasi yang mengarah dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan kita,” kata Presiden Prabowo.

Dalam aspek pembangunan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan hubungan yang telah terjalin erat selama ini.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan Jepang dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih bahwa pemuda-pemudi kami banyak diberi kesempatan belajar di Jepang di semua bidang, dan juga banyak tenaga kerja kami diizinkan untuk magang di Jepang ini,” papar Kepala Negara.

Pada bagian awal pernyataan pers bersamanya dengan PM Jepang, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Jepang dalam kunjungan resminya kali ini.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu dengan Kaisar Jepang.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama.

“Saya juga sangat berterima kasih, kemarin saya diterima oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito, dan kembali saya tegaskan komitmen kami untuk memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia yang memang sudah berjalan lama dan berjalan dengan sangat baik,” ujar Presiden Prabowo.

Pada momen yang baik itu, Presiden Prabowo tidak lupa menyampaikan undangan resmi kepada PM Takaichi untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

“Sekali lagi saya sangat merasa dihormati oleh pemerintah dan oleh bangsa Jepang, dan saya ingin mengundang Yang Mulia Perdana Menteri Jepang, Yang Mulia Takaichi Sanae untuk berkunjung resmi di Indonesia. Kami akan menyambut juga dengan hangat,” tutur Presiden.

Pertemuan ini menandai babak baru hubungan Indonesia dan Jepang yang bukan hanya sebagai mitra ekonomi, tetapi sebagai dua kekuatan strategis yang siap bersama menjaga perdamaian, stabilitas, dan masa depan kawasan Indo-Pasifik. (BPMI Setpres/rs)

Artikel Indonesia dan Jepang Berkomitmen Jadi Penjaga Stabilitas dan Perdamaian Kawasan pertama kali tampil pada KABARIKA.

DPP Partai Golkar memberi kepercayaan kepada Lukman Baco Kady untuk memimpin Organizing Committee (OC) Musda Golkar Sulsel.

Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin Mohamad Said sendiri yang menunjuk. Kata dia, Lukman adalah ketua fraksi Golkar di DPRD Sulsel, sehingga sudah layak menerima tugas ini.

“Panitia Musda sudah ada ketuanya, beliau (Lukman B Kady). Beliau kan Ketua Fraksi, jadi harus diberi tugas Pak Lukman ini,” ujarnya di Makassar.

Lebih lanjut Muhidin menyampaikan, selain ketua panitia, koordinator steering committee juga sudah ditentukan. Plt Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Armin Toputiri yang diberi amanah tersebut.

Kata Muhidin, dua figur tersebut diberi waktu untuk segera melengkapi struktur kepanitiaan dan jajaran steering committee. Setelah itu, DPD I akan membuat surat pengantar yang menyatakan bahwa Musda sudah siap dimulai.

“Kemudian Ketua Steering Committee-nya Pak Armin, nanti dia lengkapi pengurusnya, lalu kita kirim ke Jakarta, kita bikin surat pengantar bahwa DPD Golkar Sulsel sudah siap untuk melaksanakan Musda,” lanjutnya.

Lukman B Kady sendiri menyampaikan, jajaran kepanitiaan akan segera dirampungkan. Targetnya, bulan ini sudah bisa selesai dan diserahkan kepada DPP.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini susunan kepanitiaan sudah rampung. Kalau bisa justru lebih cepat lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan, Musda segera dilaksanakan setelah OC dan SC rampung. “Jadi Musda ini segera dilaksanakan setelah OC dan SC selesai, dan kami segera menyurat ke DPP,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan, apa pun tugas yang diberikan oleh partai merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Dia tidak lagi memandang berat atau ringannya tugas, namun lebih pada penuntasan pekerjaan.

Menurutnya, semua pekerjaan bisa dituntaskan dengan baik, selama semua pihak yang terlibat bisa kompak dan satu suara. Sehingga, tidak ada rintangan berarti yang akan mereka hadapi dalam melaksanakan tugas tersebut.

“Kalau bicara berat atau tidak, semua bisa berjalan dengan baik, selama kita bisa bersatu dan kompak untuk Golkar yang lebih bagus ke depan,” tegasnya. (*)

Artikel Lukman B Kady Pimpin Panitia Musda Golkar Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

“PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia,” tegas Kaesang dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Hotel Claro, Makassar, Kamis (29/1/2026).

Meski belum memiliki kursi di DPR, PSI secara tegas menyatakan posisinya dalam perdebatan reformasi sistem pemilihan kepala daerah.

Kaesang mengakui bahwa Pilkada langsung yang telah berjalan selama hampir dua dekade, sejak 2005, memang memiliki kelemahan, seperti maraknya praktik politik uang dan masalah ambang batas pencalonan. Namun, ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci demokrasi.

“Kita harus jujur, pemilihan langsung masih memiliki kekurangan, mulai dari politik amplop hingga persoalan ambang batas. Namun, partisipasi masyarakat adalah kunci utama menentukan sistem pemilu kita ke depan,” ujar putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu.

Pernyataan Kaesang ini menguatkan posisi PSI di tengah wacana panas tentang revisi undang-undang Pilkada.

Partai ini berpandangan bahwa evaluasi sistem harus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pemimpin dan perlindungan hak pilih rakyat, bukan mengurangi peran langsung publik dalam memilih. (*)

Artikel Pilkada Langsung atau di DPRD, Kaesang: Kami Satu Suara dengan Rakyat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam keterangannya di Lancaster House, London, Selasa (20/01/2026) Presiden Prabowo mengatakan bahwa Inggris merupakan mitra penting dengan kekuatan di bidang teknologi dan keuangan.

“Kita memandang UK, Inggris, sebagai satu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan (finance) yang sangat kuat, mereka berminat untuk investasi di Indonesia,” kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, kemitraan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari transfer teknologi dan kemampuan keuangan Inggris.

“Jadi, saya kira partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak,” tandas Kepala Negara.

Mengenai kerja sama strategis di bidang maritim, Presiden menyampaikan bahwa Inggris akan mendukung rencana Indonesia membangun sekitar 1.500 kapal ikan, serta memperbaiki desa-desa nelayan.

Penguatan sektor maritim ini, menurut Presiden, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperbaiki konsumsi protein ikan oleh masyarakat.

“Ini sangat strategis bagi kita. Ini akan sangat mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita, khususnya di bidang maritim. Saya ingatkan tiga perempat Tanah Air kita itu adalah laut dan konsumsi protein kita, oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi” papar Presiden Prabowo.

Kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris merupakan tindak lanjut dari Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom, yang telah disepakati oleh kedua pemimpin pada tahun 2024 lalu.

Kemitraan strategis baru ini merefleksikan komitmen kuat kedua negara dalam memperdalam hubungan yang telah terbangun.

Dalam kemitraan strategis baru ini, empat pilar utama bertumpu pada penguatan pertumbuhan ekonomi; kerja sama di bidang iklim, energi, dan alam; peningkatan pertahanan dan keamanan; serta pengembangan manusia dan masyarakat.

Melalui empat pilar ini, Indonesia dan Inggris berkomitmen membangun kemitraan yang inklusif, berkelanjutan, dan strategis, sekaligus memperkokoh posisi kedua negara sebagai mitra utama di kawasan dan di tingkat global. (*/rs)

Artikel Inggris Dukung Rencana Indonesia Bangun 1.500 Kapal Ikan Melalui Kemitraan Maritim pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurutnya, diskursus Pilkada semestinya diletakkan pada kerangka yang lebih substansial, yakni bagaimana negara mendapatkan pemimpin yang paling sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

“Perspektif atau sudut pandang kita tentang Pilkada itu yang mesti tepat sejak awal. Ini bukan soal untung-rugi, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, karena Pilkada bukan transaksi bisnis,” ujar Ni’matullah, Senin (12/1/2026).

Ni’matullah menilai, perdebatan Pilkada juga tidak seharusnya semata-mata diletakkan pada isu hak politik rakyat. Ia mengingatkan bahwa terdapat banyak hak publik lain yang justru lebih mendesak, namun kerap terabaikan di tengah hiruk-pikuk kontestasi elektoral.

“Pilkada itu soal memilih dan menentukan pemimpin. Karena itu, diskusinya harus fokus pada bagaimana cara paling tepat untuk mendapatkan pemimpin yang mampu menjawab persoalan dan dinamika masyarakatnya,” tegasnya.

Sebagai bangsa, lanjut Ni’matullah, Indonesia sejatinya telah memiliki pengalaman panjang dalam berbagai model pemilihan kepala daerah. Mulai dari penunjukan langsung, pemilihan melalui DPRD, hingga Pilkada langsung oleh rakyat.

“Kita hari ini jauh lebih informatif karena sudah mengalami banyak cara dan prosedur Pilkada. Semua itu seharusnya kita cermati secara jernih dan objektif, tanpa prasangka,” katanya.

Lebih jauh, Ni’matullah yang juga menjabat sebagai Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan menilai bahwa publik kerap dijebak dalam diskusi politik yang parsial.

Fokus berlebihan pada Pilkada dan Pileg, menurutnya, membuat bangsa ini abai pada persoalan yang lebih mendasar.

“Seolah-olah Pilkada dan Pileg adalah satu-satunya hal penting. Padahal, yang kita butuhkan adalah desain besar dan arah yang jelas tentang sistem politik kita ke depan,” ujarnya.

Karena itu, Ni’matullah menekankan pentingnya membahas secara serius perubahan atau revisi Paket Undang-Undang Politik.

Paket tersebut meliputi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR/DPRD.

“Tiga paket UU politik ini harus sejalan dan senada. Tanpa itu, perdebatan soal Pilkada hanya akan berputar-putar dan tidak menyentuh akar persoalan,” pungkas alumni Universitas Hasanuddin tersebut. (*)

Artikel Ni’matullah: Pilkada Bukan Soal Untung-Rugi, Tapi Soal Mendapatkan Pemimpin pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bantuan untuk anak yatim piatu itu berasal dari kantong pribadinya dan akan disalurkan melalui IKA Unhas dengan kegiatan yang bertajuk IKA Unhas Peduli.

Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahmi IKA Unhas di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (2/1/2026).

Rakor dan Silaturahmi IKA Unhas tersebut digelar untuk menandai awal tahun 2026, sekaligus persiapan untuk pelaksanaan Musyawar Besar IKA Unhas yang akan digelar pada 27 April 2026.

Dalam rakor tersebut, juga disepakati bahwa Andi Amran Sulaiman menjadi calon tunggal Ketua Umum IKA Unhas untuk periode 2026-2030.

Andi Amran Sulaiman merupakan Ketua Umum PP IKA Unhas periode 2022-2026.

Saat memberikan pengarahan kepada para peserta rakor, Andi Amran Sulaiman sebenarnya sudah menyampaikan pesan agar dirinya tidak dicalonkan lagi.

Namun, begitu sesi diskusi dibuka, tiga perwakilan dari masing-masing wilayah menyampaikan pernyataan sikap agar Andi Amran Sulaiman kembali memimpin IKA Unhas untuk periode selanjutnya.

Ketua IKA Fakultas Pertanian Unhas, Ilham Arief Sirajuddin, mengatakan, “Pak Amran tidak usah mencalonkan lagi. Kami semua yang mencalonkan Bapak.”

Demikian pula Ketua IKA Kalimantan Timur Isradi Zainal. Dia menyampaikan pernyataan sikap agar Andi Amran Sulaiman kembali memimpin IKA Unhas.

Mencermati aspirasi dari floor, pimpinan sidang kemudian mengetuk palu tiga kali untuk mengesahkan kesepakatan menjadikan Andi Amran Sulaiman sebagai calon tungga Ketua Umum PP IKA Unhas periode 2026-2030.

“Apakah setuju aklamasi Mentan Amran lanjut pimpin IKA Unhas?” kata Rahman Pina yang memimpin sidang.

“Setuju…,” teriak peserta menggema memenuhi seluruh ruang.

Tok, tok, tok, suara palu mengikuti keputusan aklamasi.

Selama kepemimpinan Amran, IKA Unhas bergerak dan telah melaksanakan berbagai kegiatan, terutama kerja-kerja sosial dan pembentukan IKA Unhas di berbagai tingkatan.

Karena prestasi itu maka para perwakilan yang berbicara meminta supaya kepemimpinan Amran Sulaiman dilanjutkan.

“Tidak ada calon lain yang pantas menggantikan Mentan Amran,” kata Ketua IKA Sulawesi Barat, Muhammad Idris.

Begitupun dengan pernyataan yang disampaikan Ketua IKA Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Andi Rachmatika Dewi yang juga menjabat Ketua DPRD Sulsel.

“Kami IKA Fakultas Kedokteran Gigi sepakat memilih Mentan Andi Amran kembali memimpin IKA Unhas,” kata Cicu, sapaan akrab ketua DPRD Sulsel. (*)

Artikel Mentan Andi Amran Sulaiman Bantu Rp 1 Miliar untuk Anak Yatim Piatu Melalui Kegiatan IKA Unhas Peduli pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang diberikan pemerintah Rusia di tengah padatnya agenda kenegaraan Presiden Putin.

“Terima kasih atas penerimaan saya. Saya paham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menambahkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah delegasi dari pemerintah dan dunia usaha Rusia telah berkunjung ke Jakarta.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mempertemukan entitas industri dan perusahaan nasional dengan mitra Rusia guna mempercepat tindak lanjut kerja sama strategis.

“Saya sudah pertemukan, hubungkan dengan entitas-entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga, dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif,” ujar Presiden Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Putin untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Undangan tersebut terbuka untuk tahun 2026 maupun 2027, menyesuaikan agenda Presiden Putin.

“Saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang Anda miliki. Apakah tahun 2026 atau 2027 tidak ada masalah, kami berharap Anda akan berkunjung ke Indonesia juga. Jangan ke India saja,” ujar Presiden Prabowo yang disambut tawa ringan hadirin yang ada dalam ruangan.

Menanggapi undangan tersebut, Presiden Putin pun memberikan respons positif.

“Terima kasih, saya akan datang,” timpal Presiden Putin.

Pertemuan bilateral ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Pemerintah berharap langkah ini semakin memperkokoh kemitraan strategis Indonesia–Rusia di masa mendatang. (*/mr)

Artikel Presiden Prabowo Undang Presiden Putin Berkunjung ke Indonesia pada 2026 atau 2027 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menyusul kejadian bencana alam dahsyat yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia itu, pemerintah akan melakukan investigasi mengenai kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Pengambil keputusan berjanji bakal menuntaskan persoalan itu dan menegakkan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran.

Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), yang juga Koordinator Penanganan Bencana di Sumatra, Pratikno dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang dikutip Kamis (4/12/2025).

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ujar Pratikno.

Investigasi dan pengusutan perusakan lingkungan itu juga disebut menjadi prioritas pemerintah, paralel dengan upaya evakuasi dan penanganan korban terdampak bencana.

Menurut Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya hal itu telah menjadi perhatian utama pemerintah sedari awal.

“Selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, seiring dengan evakuasi dan penanganan, sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas Teddy.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk menyelidiki dugaan adanya pelanggaran hukum di sektor kehutanan atas bencana banjir bandang di wilayah Sumatra.

“Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses,” ujar Listyo.

Salah satu area terdampak dengan jumlah korban jiwa paling banyak, yakni Kabupaten Agam, Sumbar. Data per 1 Desember, sebanyak 118 orang meninggal dunia, sementara 72 orang lainnya hilang, dan 6.300 orang mengungsi.

Di Sumut, area terdampak paling parah yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan jumlah orang meninggal (per 1 Desember) sebanyak 86, dan hilang sebanyak 104 orang. Sebanyak 2.100 orang kehilangan rumah dan harus mengungsi. (*/mr)

Artikel Pasca-Banjir Bandang Menerjang Aceh, Sumut dan Sumbar, Pemerintah akan Investigasi Perusakan Lingkungan di Sumatra pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut keterangan tertulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Negara menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin langsung rapat tersebut.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Prabowo saat memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025) sesaat sebelum bertolak menuju Australia untuk kunjungan kerja.

Menurut keterangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

“Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy.

Rapat yang berlangsung secara tertutup itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.

Yakni, Wapres Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg, Menlu, Menhan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Seskab RI.

Menurut Seskab Teddy, pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada Mensesneg Prasetyo Hadi, untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun.

“Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ujar Seskab Teddy.

Kunjungan Kenegaraan ke Australia

Usai memimpin rapat khusus, Presiden Prabowo beserta rombongfan bertolak menuju Sydney, Australia, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 11.55 WIB, menuju Bandara Sydney Kingsford Smith.

Seskab Teddy mengatakan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo selama satu hari tersebut akan diisi dengan sejumlah agenda penting.

“Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri Anthony Albanese, menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan lain yang membahas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.

Seskab Teddy menambahkan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ini merupakan balasan atas kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kunjungan ini juga merupakan bentuk kunjungan balasan atas kedatangan Perdana Menteri Albanese ke Jakarta pada bulan Mei lalu, sehari setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia,” kata Seskab Teddy. (*/rus)

Artikel Presiden Prabowo: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Akuntabel dan Berorientasi pada Hasil Nyata bagi Masyarakat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pemerintah akhirnya resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Jenderal Besar TNI Soeharto, sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025, bersama sembilan nama lainnya.

Selain itu, mantan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada hari ini.

Pengumuman penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 10 putra terbaik bangsa, disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025) di Istana Negara Jakarta.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Pemerintah menilai Soeharto layak dianugerahi gelar pahlawan karena jasanya dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

“Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada para tokoh yang telah memberi kontribusi besar terhadap bangsa, termasuk (Pak Harto),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Ia menambahkan, proses penetapan dilakukan secara ketat melalui kajian mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang terdiri dari akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat.

Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, menuturkan bahwa seluruh nama yang diajukan berasal dari usulan masyarakat.

Dalam kajian tim peneliti, Soeharto dinilai memiliki peran signifikan dalam menciptakan kestabilan ekonomi, swasembada pangan, dan memperkuat diplomasi Indonesia di dunia internasional.

“Beliau berhasil membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta mengokohkan peran negara di tingkat global. Itu yang menjadi dasar utama pemberian gelar ini,” kata Fadli.

Ia menegaskan, keputusan ini diambil berdasarkan kajian sejarah dan bukti dokumenter, bukan atas pertimbangan politik.

“Kita bicara fakta sejarah dan kontribusi nyata, bukan persepsi atau asumsi,” tandas Fadli Zon.

Daftar 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur
2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat
5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara
10. Zainal Abisin Syah – Maluku Utara

Dengan penetapan ini, pemerintah berharap generasi muda dapat meneladani semangat pengabdian dan dedikasi para tokoh tersebut dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

Artikel Pro Kontra Berakhir Sudah, Mantan Presiden Soeharto Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam tanggapannya saat di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, 9 November 2025. Cak Imin menyebut bahwa demokrasi di Tanah Air tumbuh kuat di era pemerintahan Gus Dur.

“Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan tentu kita bangga, bersyukur, terima kasih karena memang demokrasi tumbuh kuat,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden RI ke-4 tersebut banyak berperan di masa peralihan Orde Baru ke era reformasi, menuju perubahan.

Namun demikian, terkait keputusan akhir penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebu, ia tetap menyerahkan pertimbangan pemberian gelar pahlawan kepada Dewan Gelar.

“Nah siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar, saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak,” tuturnya.

“Sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Gelar, kita tunggu saja,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Diketahui, di tahun 2025 ini ada dua nama mantan Presiden RI yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Soeharto. (*)

Artikel Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan, Cak Imin: Kita Bangga pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam komentarnya yang disampaikan pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 November 2025. Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gerindra adalah partai terbuka yang siap menerima siapapun.

“Pada prinsipnya, Partai Gerindra itu partai terbuka. Kami menerima keanggotan dari mana saja,” ungkap Muzani.

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa syarat untuk dapat bergabung dengan partainya dapat dikatakan sederhana, dengan tidak disertai banyak persyaratan.

“Yang penting ada dua syarat. Pertama, sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Kedua, dia adalah Warga Negara Indonesia (WNI),” jelasnya.

Muzani menyebut bahwa jika dua syarat tersebut terpenuhi, partainya akan terbuka menerima sosok seperti Budi Arie.

“Kalau memenuhi syarat itu, saya kira kami bisa menerima siapa saja, apalagi seorang Budi Arie yang kita semua sudah tahu,” tuturnya.

Namun demikian, hingga saat ini Muzani mengklaim belum bertemu langsung dengan Budi membicarakan terkait wacana tersebut. Ia pun mengaku belum melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Saya belum ketemu beliau (Budi Arie), saya juga belum bertemu Presiden (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto) sejak berita ini muncul,” imbuh Ahmad Muzani. (*)

Artikel Tanggapi Wacana Budi Arie Gabung Gerindra, Ahmad Muzani: Yang Penting Ada Dua Syarat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Rencana Budi Arie yang akan merapat ke Partai Gerindra tersebut diungkapkan saat memberi sambutan dalam acara Kongres ke-III Projo, yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, 1 November 2025.

“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya,” ungkap Budi dalam sambutannya di acara kongres yang turut dihadiri Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

“Nggak usah ditanya lagi partainya apa, karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di forum,” lanjutnya.

Ia pun menerangkan alasan ketertarikan dengan partai yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo, yang menurutnya memiliki program-program yang dinilai banyak membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Ia pun menegaskan bahwa organisasi Projo yang dipimipinnya saat ini menjadi relawan pelopor pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi memastikan komitmen organisasinya tersebut dapat berkomitmen penuh dalam mendukung program strategis pemerintahan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Perumahan Rakyat dan Sekolah Rakyat.

Ketika wartawan menanyakan memastikan apakah partai yang dimaksud Ketua Umum Projo tersebut adalah Gerindra, Budi pun membenarkannya.

“Betul, iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di kongres ketiga ini,” kata Budi Arie pada wartawan. (*)

Artikel Ketua Umum Projo Budi Arie Ungkap Rencana Merapat ke Partai Gerindra pertama kali tampil pada KABARIKA.

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT APEC tersebut yang akan membicarakan kerja sama ekonomi.

“Ya, beliau rencananya akan hadir di KTT APEC, kalau saya tidak salah jadwalnya tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November 2025,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono usai menghadiri penutupan KTT ASEAN, Selasa (28/10/2025) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Presiden Prabowo bersama para pimpinan negara-negara anggota APEC akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi.

Para peserta KTT APEC juga akan membahas sejumlah isu penting, seperti perdamaian dunia.

Menlu Sugiono menambahkan, dalam pertemuan APEC mendatang banyak pimpinan negara akan memperkuat multilateralisme. Hal ini biasa terjadi pada pertemuan-pertemuan kelompok negara multilateral.

“Bagaimana hubungan antara negara-negara Asia Pasifik ini sebagai satu multilateral grouping, itu ditingkatkan. Di bidang ekonomi dan biasanya juga ada sektor-sektor apa yang perlu mengalami peningkatan,” kata Menlu Sugiono.

“Saat ini tengah berkembang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi baru. Hal ini tentu akan disampaikan dalam forum APEC,” tambah Sugiono.

Menurut Menlu, para pemimpin yang hadir di KTT APEC tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan perdamaian dunia, kaitannya dengan situasi geopolitik dunia akhir-akhir ini. (*/mr)

Artikel Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri KTT APEC di Korea Selatan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ‘Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu’, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan terkait pentingnya kerja sama lintas generasi untuk menghadapi dinamika sosial, politik, dan digital yang begitu pesat saat ini. Ia juga menyinggung terkait keberanian generasi muda dalam menyampaikan aspirasinya.

“Sejarah membuktikan, dari Sumpah Pemusa hingga Reformasi, perubahan besar bangsa ini selalu dimulai oleh keberanian anak muda,” ungkap Puan Maharani pada awak media, 28 Oktober 2025, di Jakarta.

Putri dari Megawati Soekarnoputri tersebut menyoroti peran strategis generasi muda di Tanah Air sebagai penggerak moral dan intelektual demokrasi.

Puan menekankan pentingnya pendidikan karakter agar kiranyanya para generasi muda dapat tumbuh dengan etika disertai budi pekerti yang baik.

Ia berharap keterlibatan pemuda di masyarakat diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan, kepedulian sosial, serta kontrol kebijakan negara agar dapat berpihak pada rakyat.

Puan menyebut bahwa pihaknya di DPR saat ini berkomitmen membuka ruang bagi partisipasi pemuda dalam proses legislasi, pengawasan, serta pembangunan.

“Bersama Pemuda, DPR RI memiliki semangat untuk mengawal demokrasi dan bersama menjaga masa depan bangsa,” tuturnya.

Sosok cucu dari Proklamator Bung Karno tersebut memandang bahwa demokrasi akan tumbuh dengan sehat dengan partisipasi aktif dan juga kritis, namun demikian disertai dengan etika.

“Anak muda harus berani bersuara, tetapi juga bertanggung jawab. Kritik yang cerdas, partisipasi yang berintegritas,” tegas Puan Maharani di momen Hari Sumpah Pemuda. (*)

Artikel Momen Sumpah Pemuda, Puan Maharani: Anak Muda Harus Berani Bersuara pertama kali tampil pada KABARIKA.