KABARIKA.ID, WASHINGTON — Gedung Putih telah meluncurkan saluran video 24 jam miliknya sendiri yang diberi nama “Trump TV: The Essentials Station,” hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump melarang media CNN, MS NOW, dan Politico masuk ke Gedung Putih.
Layanan baru ini diluncurkan pada hari Senin (21/09/2026) pukul 19.00 ET, menurut pihak Gedung Putih, yang mempromosikannya sebagai sarana untuk menyaksikan “momen-momen terbesar” pemerintahan Trump di satu tempat.
Tayangan pertama yang disiarkan secara streaming menampilkan pidato yang disampaikan Trump dua bulan lalu di Mount Rushmore, pada tanggal 3 Juli tahun ini.
Kaelan Dorr, wakil asisten presiden, mendeskripsikan saluran tersebut di X sebagai “siaran langsung momen-momen terbaik pemerintahan, tanpa penyaringan.”
Peluncuran ini terjadi di tengah perselisihan yang kian memanas antara Trump dan media berita, yang telah mengganggu sistem pool televisi tradisional, mekanisme penyediaan liputan video bersama mengenai kegiatan presiden.
Pada hari Senin (21/09/2026), CNN, MS NOW, dan Politico mengajukan gugatan federal terhadap Gedung Putih untuk menentang pengecualian mereka.
Mereka berargumen bahwa pemerintah telah melanggar hak-hak Amendemen Pertama mereka dengan mencabut akses akibat pemberitaan yang mereka lakukan.
Beberapa jam kemudian, konsorsium peliputan televisi mengumumkan akan menangguhkan peliputan acara-acara kepresidenan alih-alih menggantikan CNN untuk tugas peliputan bersama yang telah dijadwalkan.
Konsorsium ini biasanya melakukan rotasi peliputan di antara ABC, CBS, CNN, Fox News, dan NBC, dengan hasil rekaman yang kemudian didistribusikan kepada organisasi berita lainnya.
Kritikus Mengecam sebagai “TV Milik Negara”
Pengumuman tersebut segera memicu reaksi keras dari para kritikus yang menyebut layanan itu sebagai media milik negara atau yang dikendalikan negara, serta membandingkannya dengan sistem media yang dikontrol ketat di Tiongkok dan Rusia.
Breck Worsham, seorang tokoh media sosial sayap kanan terkemuka dan mantan pendukung Trump yang kini menjadi kritikus, menulis di X: “Trump benar-benar bersiap meluncurkan media milik negara bernama Trump TV. Bukankah ada diktator lain yang memiliki media milik negara, atau apakah saya salah ingat?”
Aquilino Gonell, mantan sersan Kepolisian Capitol AS yang mempertahankan Gedung Capitol saat serangan 6 Januari, menyebut Trump TV sebagai “media resmi milik negara” dalam sebuah unggahan di X.
“Tapi lihat ke sana… si komunis, benar-benar mengoyak konstitusi,” tambahnya, menyindir keputusan pemerintah yang melabeli Sosialis Demokrat sebagai “komunis.
Philip Lewis, wakil editor HuffPost, juga menggambarkan rencana saluran tersebut sebagai “jaringan propaganda milik negara” versi Gedung Putih, dengan menulis: “Di tengah pelarangan Trump terhadap tiga outlet media, Gedung Putih kini mempromosikan jaringan propaganda milik negaranya sendiri: ‘Trump TV’.”
Pengamat politik Ed Krassenstein juga menulis bahwa Gedung Putih sedang bersiap meluncurkan “Trump TV,” dan menyebutnya sebagai “media resmi milik negara.”
Media yang dikendalikan negara umumnya merujuk pada outlet yang kepemilikan, pendanaan, atau operasional redaksionalnya tunduk pada kendali atau pengaruh langsung pemerintah.
Dalam sistem politik yang lebih otoriter, outlet semacam itu dapat berfungsi sebagai saluran resmi untuk pesan-pesan pemerintah, sementara media independen menghadapi pembatasan yang signifikan.
Tiongkok, misalnya, memiliki outlet besar milik negara termasuk China Central Television (CCTV) dan Xinhua, yang dikendalikan langsung oleh pihak berwenang.
Demikian pula Rusia, yang menjalankan lingkungan media di mana pemerintah memegang kendali luas atas televisi dan outlet berita besar lainnya.
Apa itu Trump TV?
Gedung Putih mendeskripsikan layanan baru ini sebagai “Trump TV: The Essentials Station.”
Halaman siaran langsungnya menyatakan bahwa layanan ini akan menyajikan video-video kegiatan pemerintahan, pernyataan penting presiden, dan sorotan lainnya, dengan konten yang disiarkan serta diperbarui secara real-time.
Gedung Putih telah memberikan isyarat mengenai peluncuran ini di media sosial sepanjang hari Senin, termasuk melalui video-video yang mengindikasikan akan adanya sesuatu yang baru.
Layanan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat melalui platform mereka sendiri, tanpa melalui organisasi berita konvensional.
Mengapa Gedung Putih Meluncurkannya Sekarang?
Peluncuran ini bertepatan dengan memburuknya hubungan antara Gedung Putih dan kelompok jurnalis televisi yang meliput kegiatan kepresidenan (press pool).
Pada hari Jumat (18/09/2026), Trump mengumumkan bahwa CNN, MSNBC, dan Politico dilarang masuk ke Gedung Putih, dengan alasan pemberitaan yang dianggapnya tidak menguntungkan dan “palsu” (fake).
Akibatnya, para reporter dari ketiga organisasi tersebut tidak diizinkan memasuki area Gedung Putih.
Perselisihan ini memuncak pada hari Senin ketika CNN dijadwalkan menyediakan liputan pool televisi untuk perjalanan Trump ke New York guna menghadiri Sidang Umum PBB.
Alih-alih menggantikan CNN, jaringan televisi lainnya mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan liputan pool untuk acara-acara kepresidenan.
Hal ini berarti tidak ada kamera pool jaringan televisi konvensional yang meliput keberangkatan Trump ke New York.
Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada hari Senin, Trump membela keputusannya. Ia menyebut “Berita Palsu” (Fake News) sebagai “ancaman terhadap demokrasi” dan bersumpah akan mengajukan banding.
“Orang-orang dan publikasi ‘Berita Palsu’ yang hanya menulis hal-hal negatif, serta melanggar Keamanan Nasional kita dengan menulis cerita palsu dan memfitnah menggunakan ‘sumber’ yang tidak diketahui, seharusnya tidak diberi akses ke Kantor paling penting di dunia mana pun,” tulisnya.
Trump juga mengkritik Hakim Distrik AS Timothy Kelly, hakim yang ditunjuk oleh Trump sendiri, yang ditugaskan menangani kasus ini karena sebelumnya pernah memenangkan gugatan Jim Acosta dari CNN terkait pelarangan akses serupa di masa lalu.
Apa yang Terjadi di Landasan Helikopter Gedung Putih?
Dampaknya terlihat pada Senin sore (21/09/2026) ketika Trump meresmikan landasan helikopter baru di Halaman Selatan Gedung Putih melalui upacara pemotongan pita.
Karena pengaturan pool televisi (liputan bersama oleh jaringan TV) ditiadakan, Gedung Putih mengandalkan siaran videonya sendiri.
Trump berbicara selama beberapa menit, namun ucapannya sulit terdengar karena suara bising mesin helikopter Marine One.
Presiden Trump meresmikan landasan helikopter baru di Halaman Selatan Gedung Putih melalui upacara pemotongan pita, pada Senin sore (21/09/2026). Trump berbicara selama beberapa menit, namun ucapannya sulit terdengar karena suara bising mesin helikopter Marine One. (Foto: tangkapan layar live streaming White House)
Meski demikian, siaran langsung Gedung Putih tetap menyajikan rekaman acara tersebut, yang menunjukkan bagaimana operasi video internal pemerintah dapat mengisi sebagian kekosongan akibat tidak adanya pool televisi tradisional.
Apa Kaitannya dengan Larangan terhadap Media?
Waktu pelaksanaannya menjadikan layanan baru ini bagian dari perselisihan yang lebih luas mengenai apakah Gedung Putih berhak menentukan organisasi berita mana yang mendapatkan akses kepada presiden.
Pihak pemerintah berargumen bahwa Amendemen Pertama Konstitusi melindungi hak media untuk memublikasikan berita, namun tidak memberikan hak otomatis kepada organisasi tertentu untuk mendapatkan kredensial Gedung Putih, kursi di ruang pengarahan pers, atau partisipasi dalam pool pers.
Pada hari Senin, Gedung Putih menyatakan bahwa keputusan Trump tersebut diambil menyusul apa yang mereka sebut sebagai “pemberitaan keliru selama bertahun-tahun.”
CNN, MS NOW, dan Politico berpendapat bahwa larangan tersebut melanggar konstitusi karena pemerintah mengecualikan mereka sebagai tanggapan atas pemberitaan yang mereka buat.
Gugatan hukum mereka meminta pengadilan federal untuk memulihkan akses mereka selama proses hukum berlangsung.
Peluncuran “Trump TV” itu sendiri tidak menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Sebaliknya, hal itu memberikan saluran langsung tambahan bagi pemerintah untuk menyebarluaskan video presiden dan pemerintahannya sementara pertarungan mengenai akses pers tradisional bergulir di pengadilan.
Bagaimana Tanggapan Para Pembuat Undang-Undang?
Anggota DPR Robert Garcia, anggota Demokrat senior di Komite Pengawasan DPR (House Oversight Committee), meminta penjelasan dari Gedung Putih mengenai keputusannya untuk melarang wartawan dari CNN, MS NOW, dan Politico memasuki Gedung Putih.
Anggota Partai Demokrat asal California tersebut mengirimkan surat pada hari Senin kepada Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung, yang berisi daftar pertanyaan.
Ia menyatakan, Anggota Demokrat yang bertugas dalam fungsi pengawasan sedang menyelidiki serangan terbaru, dan yang paling terang-terangan, dari Presiden Trump terhadap kebebasan pers.
Garcia meminta informasi tersebut diserahkan paling lambat tanggal 5 Oktober, termasuk rincian mengenai bagaimana dan kapan Cheung mengetahui adanya kemungkinan pelarangan tersebut, siapa saja pihak yang dimintai pendapat, serta dasar hukum dan fakta yang digunakan Gedung Putih untuk menolak pemberian akses.
“Sungguh sangat munafik bahwa Gedung Putih, yang menggambarkan Presiden Trump sebagai ‘presiden paling transparan dan mudah diakses dalam sejarah Amerika’, justru menyembunyikan Presiden dari para wartawan dan membuatnya tidak dapat diakses oleh perwakilan dari tiga organisasi media besar, serta seluruh pembaca berita mereka,” tulis Garcia dalam surat tersebut.
Mantan anggota DPR dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, membagikan video saat Trump berbicara dalam upacara peresmian helipad baru Gedung Putih pada hari Senin.
Dalam video tersebut, sebagian besar ucapannya tidak terdengar jelas karena tim peliput televisi tidak hadir di lokasi.
“Sungguh ironis, saat Anda melanggar Amendemen Pertama tentang kebebasan berpendapat, hal itu justru menjadi bumerang bagi Anda sendiri sehingga kini tidak ada seorang pun yang bisa mendengar pidato Anda! Mendukung kebebasan berpendapat berarti mendukung kebebasan berbicara, bahkan untuk pendapat yang tidak Anda sukai sekalipun,” tulis Greene di platform X, yang merupakan mantan pendukung setia Trump.
Anggota DPR Thomas Massie menanggapi unggahan Trump pada hari Senin, di mana presiden menyatakan bahwa Gedung Putih tidak sedang “melakukan serangan terhadap kebebasan pers,” melainkan terhadap “Berita Palsu” (fake news).
“Jika ada ‘berita’ yang melaporkan bahwa setiap orang akan menerima cek senilai $5.000 jika Partai Republik memenangkan pemilihan paruh waktu, apakah hal itu menjadikannya ‘berita palsu’? Jika itu berita yang benar, apakah berarti Partai Republik sedang bergerak ‘melawan sosialisme’ atau ‘mendukung sosialisme’?,” tulis politisi Partai Republik asal Kentucky tersebut di platform X.
Pemimpin Mayoritas DPR, Steve Scalise membela langkah Trump yang melarang akses bagi sejumlah outlet berita tersebut dalam sebuah wawancara di acara “This Week” di ABC.
“Coba lihat Joe Biden. Joe Biden mencabut kredensial pers dari lebih dari 400 lembaga yang berbeda,” ujar politisi Partai Republik asal Louisiana itu. (rus)