KABARIKA.ID, LONDON — Setidaknya enam wartawan telah ditolak masuk ke Israel atau wilayah Palestina, atau izin perjalanan mereka dicabut akibat pemberitaan maupun pernyataan publik yang mereka sampaikan.
Wartawan Inggris, Secunder Kermani mengatakan bahwa petugas perbatasan Israel bertanya apakah ia meyakini Israel sedang melakukan genosida di Gaza, setelah sebelumnya menolak izin masuknya, di Bandara Ben-Gurion, pada hari Senin (12/10/2026).
Kermani, seorang koresponden urusan luar negeri peraih penghargaan untuk Channel 4 News, tiba di Israel untuk meliput pemilihan umum negara tersebut.
Ia mengatakan dirinya menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak diizinkan masuk ke negara itu dan kemudian dibawa ke fasilitas penahanan imigrasi.
Kermani mengatakan, petugas perbatasan juga bertanya apakah ia menganggap Hamas dan Hizbullah sebagai organisasi teroris.
“Saya ditanya apakah menurut saya Israel sedang melakukan genosida,” tulis Kermani dalam sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan asing dan pejabat Israel, menurut laporan media Israel, Haaretz.
“Apakah ini kebijakan pemerintah yang baru untuk hanya mengizinkan wartawan tertentu masuk ke negara ini? Bahkan ketika mereka bekerja untuk organisasi berita arus utama?,” kata Kermani dengan nada bingung.
Izin masuk Kermani akhirnya disetujui beberapa jam kemudian setelah Channel 4 menghubungi para diplomat Israel.
Insiden ini kembali memicu sorotan terhadap perlakuan Israel terhadap wartawan internasional yang meliput situasi di negara tersebut.
Dalam sebuah unggahan di akun X setelah penahanannya, Kermani menyatakan kekhawatirannya bahwa jurnalis lain yang mencoba memasuki Israel dalam beberapa minggu terakhir juga menghadapi masalah serupa.
Kermani memenangkan penghargaan Emmy dan BAFTA pada tahun 2024 untuk tayangan Channel 4 berjudul “Inside Gaza: Israel and Hamas at War” yang meliput awal perang Gaza pasca-7 Oktober.
Pada bulan Juni, Committee to Protect Journalists (Komite Perlindungan Jurnalis) mendokumentasikan setidaknya enam kasus selama setahun terakhir di mana jurnalis asing ditolak masuk ke Israel atau wilayah Palestina, atau izin perjalanan mereka dicabut.
Dalam beberapa kasus, pihak berwenang merujuk pada pemberitaan atau pernyataan publik para jurnalis tersebut, termasuk penggunaan istilah seperti “apartheid” dan “genosida”.
Foreign Press Association (Asosiasi Pers Asing) pada hari Senin menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya kasus-kasus lain selama setahun terakhir di mana jurnalis dipulangkan kembali di perbatasan atau izin masuk mereka dicabut.
“Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa mereka ditolak masuk atau dideportasi karena pemberitaan mereka dianggap tidak menguntungkan bagi Israel,” ujar asosiasi tersebut, seraya mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik yang dinilai tidak sejalan dengan kebebasan pers itu.
Pada hari Minggu (11/10/2026), Kementerian Urusan Diaspora Israel menyatakan bahwa jurnalis yang berbasis di Jerman, Serena Bilanceri, ditolak permohonan visa kerjanya berdasarkan rekomendasi kementerian tersebut karena ia pernah menyerukan sanksi terhadap Israel.
Kementerian itu menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Masuk Israel serta sebagai bagian dari mekanisme berbagi rekomendasi dengan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi.
Penerbitnya, Taz, menyatakan bahwa Bilanceri sama sekali tidak pernah menyerukan boikot terhadap Negara Israel dan mengkritik langkah Israel yang menggunakan kritik sah atas tindakannya di Tepi Barat dan Gaza sebagai dalih untuk membatasi kebebasan pers.
Jurnalis asal Prancis, Alice Froussard, ditolak masuk Israel pada bulan Juni lalu setelah pejabat Israel menyoroti pemberitaannya, termasuk penyebutan operasi militer Israel di Gaza sebagai “pembantaian” serta tuduhan bahwa Israel mempraktikkan apartheid.
Pada bulan Mei, harian Israel, Haaretz melaporkan bahwa polisi Israel secara sistematis meninjau karya jurnalis asing dan menggunakan penilaian tersebut untuk memberikan rekomendasi mengenai apakah mereka boleh diizinkan masuk ke negara itu atau tidak. (rus)