Swasembada Beras 2022:
Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia
Oleh: M. Nawir
Ketua Bidang Seni Budaya PP IKA UNHAS 2022-2026
Kebijakan pangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tertuang dalam Nawacita, yaitu upaya strategis untuk mencapai swasembada dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Jokowi menegaskan tiga hal harus digarisbawahi: pertama, pangan cukup untuk masyarakat; kedua, menurunkan angka kemiskinan; ketiga, mensejahterakan petani.
Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan oleh Menteri Andi Amran Sulaiman (AAS) melalui berbagai program terobosan, antara lain optimalisasi lahan, penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani, serta penataan sumber daya manusia.
Kementerian Pertanian RI memiliki Peta Jalan Menuju Lumbung Pangan Dunia. Peta ini menjadi acuan strategi ketahanan pangan dengan target swasembada. Pertama, swasembada padi, bawang merah, cabai, dan jagung (2016-2017). Kedua, swasembada gula konsumsi (2019). Ketiga, swasembada kedelai dan bawang putih (2020).
Keempat, swasembada gula industri (2024). Kelima, swasembada daging sapi (2026). Keenam, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045.
Salah satu prioritas kebijakan ketahanan pangan masa kepemimpinan menteri AAS adalah program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA).
Program ini dirancang untuk mengentaskan kemiskinan hingga kurang dari 10%. Tahun 2017, penduduk miskin perdesaan sebesar 13,9% atau 27,1 juta jiwa. Data BPS (2018) menunjukkan persentase penduduk miskin perdesaan Maret 2018 sebesar 13,20%, turun menjadi 13,10% atau 15,54 juta jiwa pada September 2018.
Dapat dikatakan secara statistik program prioritas menteri AAS berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan di perdesaan, serta tercapainya swasembada pangan.
Gayung bersambut, Kementerian Pertanian era Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui tiga program strategis, yakni; (1) penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks); (3) pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani).
Dalam hal ini, Presiden Jokowi memberi perhatian agar menteri fokus pada peningkatan pertanian off farm pasca produksi, yaitu usaha komersialisasi hasil budidaya dengan mengoptimalkan peran para pihak (stake-holder), pedagang, pengepul dan lain-lain.
Jelas ketiga program strategis menteri SYL tercakup dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan pencapaian ketahanan pangan, terutama swasembada beras era menteri AAS. Menteri SYL menyediakan dana program KUR 50 trilyun dari plafon 150 T.
Kementan mendorong peran pemangku kepentingan agar memanfaatkan teknologi, inovasi, dan jejaringan. Pada tingkat petani, Kementan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak.
Meskipun bangsa Indonesia sempat terpuruk oleh pandemi global, dan Pemerintah RI berjibaku mengatasi krisis selama 2019-2021, strategi pemertahanan ekonomi dan pangan rakyat relatif terkendali. Di sektor pertanian, pandemi Corona tidak berdampak parah bagi petani dan pembudidaya pangan lainnya.
Justru terjadi arus balik buruh dan miskin kota “pulang kampung” bercocok tanam. Misalnya, rilis Kemenakertrans (12 Mei 2020) sebanyak 1.032.960 pekerja formal yang dirumahkan, dan 375.165 diPHK. Namun, jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat dari 27,53% (2019) menjadi 29,76% (2020).
Akibat PHK, banyak pekerja kembali ke desa. sehingga sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi katup pengaman di masa krisis. Dapat dikatakan bahwa tradisi bertani merupakan sub-alternatif dari sejumlah alternatif pemertahanan pangan di masa krisis.
Usaha pemerintah dalam mengatasi krisis pandemi “berbuah manis”. Pada 14 Agustus 2022, Pemerintah RI menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) atas keberhasilan sistem ketahanan pangan dan swasembada beras selama 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi.
Presiden Jokowi menilai keberhasilan tersebut berkat gotong royong (kolaborasi) Kementan dengan para pihak, petani, bupati, gubernur, dan perguruan tinggi.
Penghargaan IRRI merupakan kado bagi bangsa Indonesia yang tengah merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-77. IRRI memberikan Certificate of Acknowledgement sebagai pengakuan terhadap ketangguhan sektor pertanian Indonesia. Indikator ketangguhan sektor pertanian Indonesia adalah peningkatan produksi hingga mencapai swasembada, dan non-impor beras dalam tiga tahun terakhir.
Tentu, swasembada beras bukanlah prestasi baru sektor pertanian Indonesia. Presiden Soeharto telah mencapainya pada tahun 1985. Kebijakan non-impor beras bukan juga hal yang menakjubkan, tetapi sudah dirintis oleh Kementan sejak awal pemerintahan presiden Jokowi.
Hal yang luar biasa dan patut diapresiasi, khususnya oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional kepada bangsa dan petani Indonesia sebagai salah satu pemilik lumbung pangan dunia (M. Nawir. Ketua Bidang Seni Budaya PP IKA UNHAS 2022-2026).
