Membaca Andi Amran Sulaiman sebagai Arsitek Perut Rakyat
Dr. Nani Harlinda Nurdin, M.Si
Dosen Fisip Universitas Indonesia Timur
PP IKA Unhas 2022-2026
Satu kekeliruan besar dalam cara kita memandang politik hari ini adalah terlalu banyaknya energi yang dihabiskan untuk mengamati perebutan kekuasaan. Kita terlalu dipenuhi pertarungan citra, populisme digital, serta perang narasi di media sosial. Akibatnya, kita abai pada fakta bahwa negara ini berdiri di atas stabilitas pangan. Negara mungkin aman-aman saja saat terjadi kegaduhan konflik elite, namun perlu diingat bahwa republik bisa runtuh bukan karena oposisi yang kuat, melainkan karena dapur rakyatnya yang mulai kosong.
State capacity (kapasitas negara) yang paling mendasar bukanlah teknis pertanian semata, melainkan kemampuan negara menjaga ketersediaan pangan dan ini adalah indikator paling kontekstual dari efektivitas pemerintahan. Negara boleh saja memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, infrastruktur megah, bahkan stabilitas politik di permukaan. Namun, ketika harga pangan tidak terkendali dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar terganggu, maka kredibilitas negara perlahan akan tergerus.
Memilih frasa politik perut tampaknya menemukan relevansinya dengan kenyataan hari ini, bahwa pangan ditempatkan sebagai bagian dari instrument keamanan negara (food security as national security). Dalam perspektif governance, politik perut memiliki makna yang jauh lebih substantif, yakni bagaimana negara membangun legitimasi melalui kapasitasnya dalam menjamin keberlangsungn hidup warga. Negara modern tidak hanya diuji oleh kualitas prosedur demokrasinya, namun juga oleh kemampuannya menyediakan basic public goods, dan pangan adalah bentuk paling fundamental dari barang publik tersebut.
Dalam kerangka public value, pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan nilai publik strategis yang menentukan stabilitas sosial, kohesi masyarakat, dan tingkat kepercayaan terhadap negara. Ketika harga beras melonjak, distribusi pangan terganggu, petani kehilangan daya hidupnya, yang sesungguhnya mengalami krisis bukan hanya sektor pertanian, melainkan legitimasi negara itu sendiri.
Yang menarik untuk kita cermati lebih serius adalah sosok seorang Andi Amran Sulaiman. Dia tidak membangun legitimasi melalui retorika ideologis yang rumit atau simbolisme politik yang berlebihan. Tetapi pendekatan yang dibangunnya justru bekerja pada wilayah paling konkret dalam kehidupan rakyat, memastikan pangan tersedia dan tetap terjangkau.
Pendekatan yang dibangun oleh Andi Amran Sulaiman tersebut dapat dibaca sebagai paradigma tata kelola yang menempatkan keberlangsungan hidup masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan pubik (state capacity). Negara tidak tidak cukup hadir sebagai regulator administratif, tetapi harus tampil sebagai penjaga stabilitas sosial melalui penguatan ketahanan pangan nasional. Ini menjadi semakin relevan ditengah situasi global yang tidak menentu.
Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) bahkan telah berkali-kali mengingatkan bahwa krisis pangan dapat menjadi pemicu instabilitas politik global. Indonesia sendiri mengalami tekanan yang cukup berat akibat fenomena El Niño sepanjang 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia pada 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Produksi beras nasional tercatat sekitar 30,62 juta ton atau turun sekitar 1,54 persen dibandingkan 2023. Penurunan tersebut terutama dipicu oleh dampak kekeringan akibat El Niño berkepanjangan.
Data tersebut menunjukkan bahwa pangan bukanlah isu biasa, bahkan sangat rentan terhadap krisis global dan perubahan iklim. Ketika produksi menurun, tekanan terhadap harga pangan akan meningkat dan pada akhirnya menghantam kelompok masyarakat paling rentan. Biia dilihat dari perspektif governance, stabilitas pangan sesungguhnya adalah bagian dari state resilience atau ketahanan negara. Negara yang kuat bukan hanya negara dengan petumbuhan ekonomi tinggi atau infrastruktur megah, tetapi negara yang mampu menjaga keberlangsungan hidup rakyatnya di tengah ketidakpastian global.
Langkah-langkah yang ditempuh Andi Amran Sulaiman mulai dari percepatan produksi pangan, program cetak sawah, pompanisasi, hingga dorongan swasembada pangan, dapat kita cermati sebagai upaya membangun kapasitas negara dalam menghadapi krisis pangan masa depan. Bahkan pada awal 2025, pemerintah menyebut produksi beras Januari-April mencapai sekitar 13,9 juta ton dan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini yang menarik, bahwa membaca Amran bukan sekedar sebagai meteri teknis tetapi saya menyebutnya sebagai Arsitektur Perut Rakyat. Seorang arsitek bukan hanya membangun bangunan, melainkan merancang fondasi keberlangsungan hidup. Dan politik pangan adalah upaya merancang fondasi social republic melalui stabilitas kebutuhan dasar masyarakat.
Pandangan ini menjadi penting, karena politik Indonesia terlalu lama terjebak dalam symbolic politics (politik symbol), pencitraan, dan sensasi. Bagi sebagian besar masyarakat, stabilitas negara tidak diukur dari debat elite di layer kaca atau perang tagar di media sosial. Stabilitas negara diukur dari harga beras di pasar, ketersediaan pupuk di desa, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan makan sehari-hari
Politik perut bukan politik rendahan, tapi justru bentuk paling mendasar dari politik kesejahteraan (welfare politics). Sebelum rakyat berbicara tentang demokrasi, investasi, atau industrialisasi, mereka terlebih dahulu berbicara tentang keberlangsungan hidup. Negara bisa runtuh bukan karena kekalahan militer semata tetapi karena krisis pangan. Dan politik perut tampaknya akan menjadi arena paling menentukan bagi masa depan Indonesia. (*)