Oleh: Baharuddin Solongi
Suatu pagi, saya bertemu seorang petani di pedalaman Luwu Raya. La Base namanya. Usianya sudah melewati enam puluh tahun. Sejak muda La Base mengikuti setiap pemilu. Ia pernah memilih berbagai partai dan menyaksikan bergantinya banyak pemimpin.
Ketika saya bertanya apa arti demokrasi baginya, La Base tersenyum lalu menunjuk hamparan sawah di depannya.
“Demokrasi itu sederhana. Kalau hasil panen kami laku, anak-anak bisa sekolah, jalan tani bagus, dan kami tidak dipersulit, berarti demokrasi bekerja.”
Jawaban itu terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendalam. Sebab di situlah letak persoalan demokrasi modern. Terlalu sering demokrasi dipahami sebagai prosedur, padahal rakyat menilainya dari hasil.
Bagi masyarakat bawah, demokrasi bukanlah seberapa sering elite politik berdebat di televisi. Demokrasi adalah seberapa cepat negara menyelesaikan masalah nyata yang mereka hadapi.
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa demokrasi yang paling efektif bukanlah demokrasi yang hanya sibuk dengan kontestasi politik, melainkan demokrasi yang memiliki tiga kemampuan sekaligus: mendengar rakyat, mengambil keputusan dengan cepat, dan memastikan hasilnya dirasakan secara adil.
Negara-negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam waktu relatif singkat umumnya memiliki birokrasi yang profesional, hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu, serta anggaran yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi rakyat. Demokrasi mereka tidak berhenti di kotak suara, tetapi diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas.
Di sinilah kita perlu membedakan antara demokrasi elektoral dan demokrasi kesejahteraan. Demokrasi elektoral berfokus pada pemilihan pemimpin. Demokrasi kesejahteraan berfokus pada hasil kerja pemimpin setelah terpilih.
Rakyat sesungguhnya tidak membutuhkan demokrasi yang hanya menghasilkan kebebasan berbicara tanpa perbaikan hidup. Mereka juga tidak membutuhkan pembangunan ekonomi yang mengorbankan keadilan dan partisipasi. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan keduanya.
Demokrasi yang efektif adalah demokrasi yang mampu menghubungkan suara rakyat dengan kebijakan publik secara langsung. Ketika petani mengeluhkan pupuk langka, negara hadir. Ketika nelayan kesulitan BBM, negara bertindak. Ketika anak-anak tidak mampu sekolah, negara membuka akses pendidikan. Ketika hukum dipermainkan oleh kekuasaan, negara menegakkan keadilan.
Dengan kata lain, demokrasi yang berhasil bukan yang paling banyak janjinya, tetapi yang paling cepat mengubah anggaran menjadi kesejahteraan dan kekuasaan menjadi pelayanan.
Dalam perspektif ini, ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga penurunan kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan, terbukanya lapangan kerja, berkurangnya kesenjangan sosial, dan kuatnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Petani yang saya temui di Luwu Raya itu mungkin tidak pernah membaca teori-teori politik modern. Namun ia memahami satu kebenaran yang sering dilupakan para elite: demokrasi bukan tujuan akhir. Demokrasi adalah alat untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.
Karena itu, masa depan demokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa ramai perdebatan politik berlangsung, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat kecil dalam kehidupan sehari-hari.
Jika demokrasi mampu mengenyangkan di meja makan, membuka masa depan anak-anak, dan menghadirkan keadilan bagi semua, maka rakyat akan menjaganya dengan sepenuh hati. Namun jika demokrasi hanya menjadi panggung perebutan kekuasaan tanpa manfaat nyata, rakyat lambat laun akan kehilangan kepercayaan.
Rakyat tidak menolak demokrasi. Mereka hanya menginginkan demokrasi yang bekerja. Demokrasi yang tidak hanya memberi hak untuk memilih, tetapi juga memberi harapan untuk hidup lebih baik. Itulah demokrasi yang sesungguhnya: demokrasi yang adil, demokrasi yang produktif, dan demokrasi yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih.