Oleh: Muliadi Saleh
Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 September 2026 membawa kabar menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19 atau naik 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.
Kenaikan itu terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani meningkat 1,14 persen, lebih tinggi daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani sebesar 0,09 persen.
Angka tersebut bukan sekadar deretan statistik. Ia dapat dibaca sebagai tanda bahwa posisi ekonomi petani sedang memperoleh angin yang lebih baik. Gabah dan kelapa sawit, bersama sejumlah komoditas lain seperti karet dan ayam ras pedaging, menjadi pendorong kenaikan harga yang diterima produsen.
Karena itu, ketika harga hasil pertanian membaik, sudah semestinya ada senyum yang tumbuh di wajah petani. Terlalu lama kita menyaksikan mereka berada dalam lingkaran paradoks: bekerja paling dekat dengan sumber pangan, tetapi belum tentu paling mudah menikmati kesejahteraan. Bangsa yang ingin berdaulat pangan seharusnya tidak membiarkan petaninya hidup dalam ketidakpastian.
Namun, setiap kabar baik dari sawah sering membawa pertanyaan lain ke meja makan. Ketika petani menerima harga yang lebih tinggi, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang setiap hari harus menghitung uang belanja? Di sinilah persoalan pangan memperlihatkan wajahnya yang paling rumit. Senyum di satu ujung rantai tidak boleh berubah menjadi kegelisahan di ujung yang lain.
BPS mencatat bahwa pada Agustus 2026, rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan mencapai Rp15.062 per kilogram, naik 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, beras kualitas medium rata-rata mencapai Rp13.897 per kilogram, atau naik 1,48 persen secara bulanan.
Kenaikan harga di tingkat produksi memang tidak serta-merta berarti seluruh kenaikan itu menjadi keuntungan petani. Ada biaya benih, pupuk, tenaga kerja, transportasi, sewa lahan, dan berbagai risiko yang harus mereka tanggung. Tetapi bagi konsumen, harga pangan yang terus bergerak naik tetap terasa nyata di dapur, ketika belanja harian harus disesuaikan dengan isi dompet.
Dapur adalah ruang ekonomi yang paling jujur. Di sana, teori tentang inflasi bertemu dengan kenyataan tentang kebutuhan makan keluarga. Tidak semua orang memahami grafik pertumbuhan ekonomi, tetapi setiap ibu rumah tangga memahami perubahan harga beras, cabai, ayam, telur, dan minyak goreng.
BPS mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,19 persen. Bank Indonesia juga mencatat kelompok volatile food mengalami inflasi 0,88 persen secara bulanan pada Agustus 2026, dengan komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan beras menjadi penyumbang utamanya.
Angka-angka itu mengingatkan kita bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Pangan adalah soal ketenangan sosial, daya beli, kesehatan keluarga, bahkan martabat manusia. Ketika harga pangan bergejolak, yang pertama kali merasakan getarannya adalah dapur-dapur kecil di rumah rakyat.
Karena itu, kita tidak seharusnya mempertentangkan petani dan konsumen. Petani membutuhkan harga yang layak agar tetap mau menanam. Konsumen membutuhkan harga yang terjangkau agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Keduanya sesungguhnya berada dalam satu perahu yang sama: perahu bernama sistem pangan nasional.
Masalahnya sering kali bukan terletak pada harga di sawah atau harga di dapur semata. Persoalan besar justru berada di ruang di antara keduanya. Rantai distribusi yang panjang, biaya logistik, ketimpangan informasi pasar, keterbatasan penyimpanan, dan lemahnya posisi tawar petani dapat membuat nilai ekonomi pangan menguap di tengah perjalanan.
Petani mungkin menjual dengan harga yang belum tentu tinggi, tetapi konsumen membeli dengan harga yang sudah jauh meningkat. Di antara sawah dan dapur, terdapat mata rantai yang kadang terlalu panjang. Maka, tugas besar pembangunan pertanian bukan hanya meningkatkan produksi, melainkan juga memperpendek jarak antara mereka yang menanam dan mereka yang makan.
Indonesia membutuhkan harga pangan yang adil. Adil bukan berarti semua harga harus murah tanpa mempertimbangkan biaya produksi. Harga yang terlalu rendah dapat mematikan semangat petani untuk menanam, tetapi harga yang terlalu tinggi juga dapat menggerus daya beli rakyat.
Keadilan pangan seharusnya menghadirkan keseimbangan. Petani memperoleh keuntungan yang cukup untuk hidup layak dan melanjutkan usaha taninya. Konsumen mendapatkan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Negara hadir memastikan keseimbangan itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada gelombang pasar.
Data NTP Agustus 2026 juga mengajarkan satu hal penting bahwa kesejahteraan pertanian tidak boleh dibaca hanya dari satu angka nasional. Di balik kenaikan NTP secara agregat, terdapat subsektor dan komoditas yang mengalami dinamika berbeda. Bahkan, BPS mencatat subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP pada Agustus 2026, terutama dipengaruhi pergerakan harga bawang merah, tomat, serta kol atau kubis.
Artinya, senyum petani belum tentu tumbuh merata di seluruh ladang. Ada yang menikmati harga membaik, ada pula yang masih berhadapan dengan harga panen yang jatuh. Pertanian memang tidak pernah sesederhana statistik nasional, karena setiap komoditas memiliki musim, risiko, dan nasib pasarnya sendiri.
Di situlah pentingnya kebijakan yang tidak hanya melihat pertanian dari balik meja. Kebijakan yang hadir di sawah, di kebun, di pasar, di gudang, dan di dapur. Negara perlu memastikan ketersediaan sarana produksi, memperkuat irigasi, membangun sistem penyimpanan, memperbaiki distribusi, dan memperluas akses petani terhadap pasar serta informasi harga.
Kita juga harus mulai mengubah cara memandang pangan. Sebutir beras bukan hanya hasil panen. Ia adalah kumpulan dari tanah yang digemburkan, air yang dialirkan, benih yang ditanam, punggung yang membungkuk, dan doa yang dipanjatkan.
Ketika kita menyendok nasi ke piring, sesungguhnya ada perjalanan panjang yang ikut hadir di sana. Ada matahari yang menyengat, ada hujan yang dinantikan, ada kegagalan panen yang pernah ditanggung, dan ada harapan agar musim berikutnya lebih baik. Pangan adalah hasil kerja manusia yang bersahabat dengan rahmat Tuhan.
Maka, ketika NTP mencapai 129,19, kita patut menyambutnya sebagai kabar baik. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada kegembiraan terhadap angka. Sebab, keberhasilan pertanian yang sesungguhnya bukan hanya ketika indikator kesejahteraan petani meningkat, melainkan ketika peningkatan itu berlangsung berkelanjutan dan berjalan seiring dengan terjaganya keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat.
Kita membutuhkan Indonesia di mana petani tidak takut pada musim panen karena harga jatuh. Kita juga membutuhkan Indonesia di mana keluarga kecil tidak cemas memasuki pasar karena harga pangan melambung. Keduanya bukan cita-cita yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan yang harus dipertemukan oleh kebijakan yang adil.
Pada akhirnya, sawah dan dapur adalah dua ruang kehidupan yang tidak boleh dipisahkan. Dari sawah, kehidupan ditanam. Di dapur, kehidupan dipelihara. Jika salah satunya terluka, maka sesungguhnya seluruh rantai kehidupan bangsa sedang kehilangan keseimbangannya.
Dalam jalan kesadaran sufistik, rezeki bukan hanya tentang banyaknya yang masuk ke tangan kita, melainkan tentang keberkahan yang mengalir kepada sebanyak mungkin kehidupan. Pangan yang berkah adalah pangan yang membuat petani memperoleh keadilan tanpa membuat rakyat kehilangan kemampuan untuk makan.
Kemakmuran yang sejati bukan ketika satu pihak tersenyum karena pihak lain menangis, melainkan ketika dari pematang sawah hingga dapur rakyat, rezeki mengalir sebagai keadilan dan keberkahan.
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”