Site icon KABARIKA

Tiga Nyawa Dalam Pengabdian: Pahlawan Pangan di Tanah Papua

Penulis: Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran

Rabu sore, 9 September 2026, di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, tiga pegawai Dinas Pertanian gugur ketika menjalankan tugas  mulia. Mereka bekerja untuk masyarakat dan pembangunan pertanian. Kementerian Pertanian mencatat bahwa rombongan tersebut sedang menjalankan tugas di lapangan ketika terjadi penembakan.  Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka mendalam serta menyebut mereka sebagai “pahlawan pangan” yang gugur dalam tugas kemanusiaan.

Gugurnya mereka mengingatkan kita bahwa pangan bukan sekadar beras di gudang, ternak di kandang, bibit di persemaian, atau angka produksi dalam tabel statistik. Di balik setiap program pangan selalu ada manusia yang berjalan, menyeberang, mendaki, berpanas-panasan, bahkan mempertaruhkan keselamatan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, ketika seorang petugas pangan gugur di tengah jalan menuju masyarakat, yang sesungguhnya terluka bukan hanya keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga wajah negara yang sedang berusaha hadir di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau.

Papua Pegunungan membutuhkan pembangunan pertanian bukan karena wilayah itu kekurangan potensi, melainkan karena potensi tersebut membutuhkan sentuhan pengetahuan, teknologi, infrastruktur, pendampingan, dan keberpihakan kebijakan. BPS dalam Analisis Isu Terkini Sosial Ekonomi Pertanian Provinsi Papua Pegunungan 2025 menegaskan bahwa pertanian memiliki peranan penting bagi penghidupan rumah tangga, ketahanan pangan, sekaligus pertumbuhan ekonomi wilayah. .

Pembangunan pangan di Papua Pegunungan tidak boleh dipandang sebagai proyek sektoral semata, tetapi sebagai bagian dari ikhtiar membangun martabat manusia dan memperkuat kehadiran negara melalui jalan yang paling damai yakni menyediakan makan, memberi kesempatan dan masa depan.

Data produksi juga mengajarkan kita bahwa perjalanan masih panjang. BPS mencatat produksi padi Papua Pegunungan pada 2025 sebesar 346,31 ton gabah kering giling, dari luas panen 78,73 hektare, atau setara sekitar 197,75 ton beras untuk konsumsi penduduk. Angka ini bukan untuk membandingkan Papua Pegunungan dengan sentra pangan lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa penguatan pangan lokal membutuhkan kerja panjang, konsisten, dan sabar—dari membuka lahan, menyediakan sarana produksi, mengembangkan ternak, memperbaiki distribusi, sampai memastikan petani memiliki pasar.

Di sinilah tragedi Muliama seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara negara bekerja di daerah rawan. Program pangan tidak boleh dihentikan karena kekerasan, tetapi cara pelaksanaannya harus diperbaiki agar keselamatan manusia tidak menjadi biaya tersembunyi dari sebuah program pembangunan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bantuan sudah tiba, tetapi sejak petugas berangkat dari kantor, sepanjang perjalanan, ketika berada di lokasi, hingga kembali dengan selamat kepada keluarganya.

Solusinya bukan sekadar menambah pengawalan bersenjata pada setiap kegiatan pertanian. Mungkin yang lebih penting adalah membangun protokol keamanan pembangunan pangan di wilayah rawan, dengan pemetaan risiko sebelum perjalanan, koordinasi pemerintah daerah dengan aparat keamanan, penentuan rute dan waktu perjalanan yang aman, sistem komunikasi darurat, serta mekanisme penghentian sementara kegiatan apabila indikator ancaman meningkat. Setiap kegiatan lapangan juga perlu memiliki security clearance sederhana yang melibatkan Dinas Pertanian, pemerintah distrik, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan, sehingga petugas pertanian tidak berjalan sendirian memasuki wilayah yang memiliki risiko keamanan.
Pada saat yang sama, pembangunan pangan harus semakin melibatkan masyarakat setempat.

Pemerintah perlu membuat peta kawasan prioritas pangan Papua Pegunungan, membangun sentra produksi berbasis komoditas lokal, memperkuat penyuluhan, memperbanyak tenaga teknis yang berasal dari masyarakat setempat, dan mengembangkan rantai pasok pendek agar hasil pertanian tidak selalu bergantung pada distribusi dari luar wilayah. Negara harus membantu Papua membangun kemampuan untuk memenuhi pangannya sendiri.

Petugas lapangan bukan sekadar pegawai yang membawa surat tugas, kendaraan dinas, bibit, ternak, atau program pemerintah. Mereka adalah wajah negara yang bersentuhan langsung dengan rakyat di tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita lihat, di jalan-jalan yang tidak selalu nyaman, di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Ketika mereka gugur, kita seharusnya tidak hanya bertanya siapa pelakunya, tetapi juga bertanya: sistem seperti apa yang membuat seorang pelayan masyarakat harus mempertaruhkan nyawanya ketika menjalankan tugas kemanusiaan?

Jawaban atas pertanyaan itu setidaknya harus melahirkan dua keberanian sekaligus. Keberanian negara menegakkan hukum dan keberanian negara memperbaiki pembangunan.
Penembakan terhadap warga sipil dan petugas negara harus diusut secara tuntas sesuai hukum, sementara pembangunan tidak boleh dibiarkan mundur karena rasa takut. Namun ketegasan keamanan harus berjalan bersama pendekatan kemanusiaan, dialog sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan terhadap masyarakat adat, sebab perdamaian yang hanya dijaga oleh senjata akan rapuh apabila tidak disertai keadilan dan kesejahteraan.

Selain ketahanan pangan, kita juga membutuhkan satu lapisan ketahanan yakni ketahanan kemanusiaan. Petani harus aman menanam, penyuluh harus aman mendampingi, dokter hewan harus aman memeriksa ternak, pedagang harus aman membawa hasil bumi, dan masyarakat harus aman menerima manfaat pembangunan.

Maka tiga petugas yang gugur di Muliama bukan hanya korban sebuah tragedi. Mereka adalah cermin bahwa pembangunan mempunyai wajah manusia, bahwa angka produksi mempunyai denyut kehidupan, dan bahwa setiap program pemerintah sesungguhnya dibawa oleh manusia yang memiliki keluarga yang menunggu kepulangannya. Mereka berangkat membawa tugas negara, tetapi pulang dalam kenangan sebagai manusia yang telah memberikan pengabdian terakhirnya kepada negeri.

Dalam perspektif yang lebih dalam, pangan sesungguhnya adalah jalan menuju perdamaian. Orang yang diberi makan lebih mudah merasakan kehadiran saudaranya; masyarakat yang memiliki penghidupan lebih memiliki ruang untuk berharap; dan wilayah yang dibangun dengan keadilan akan memiliki lebih banyak alasan untuk menjaga kedamaian. Di sanalah pembangunan pertanian menemukan maknanya yang paling hakiki: bukan sekadar menumbuhkan tanaman dan ternak, tetapi menumbuhkan kehidupan.

Maka pelajaran penting dari Muliama adalah:  kita tidak boleh membiarkan kekerasan membunuh harapan, tetapi jangan pula membangun harapan dengan mengorbankan keselamatan manusia. Negara harus hadir dengan tangan yang tegas ketika hukum dilanggar, tetapi juga dengan tangan yang merawat ketika rakyat membutuhkan. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang paling tinggi bukanlah ketika negara mampu mengirim paling banyak bantuan, melainkan ketika masyarakat mampu hidup mandiri, damai, sejahtera, dan tidak lagi takut menatap hari esok.

Mereka yang gugur dalam tugas kemanusiaan telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah amanah, sementara pengabdian adalah salah satu cara manusia meninggalkan jejak kebaikan setelah tubuhnya kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menerima amal pengabdiannya, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan; dan semoga darah yang tertumpah di tanah Papua menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanah yang subur hanya akan menjadi berkah apabila manusia di atasnya belajar hidup dalam damai.
__________
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”.

Exit mobile version