Oleh: Munawir Kamaluddin
Masuknya Rocky Gerung ke Istana sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bukan sekadar berita tentang pergantian posisi. Ia menghadirkan pertanyaan yang lebih substantif: ketika seorang intelektual yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan masuk ke dalam lingkar kekuasaan, apakah yang berubah hanya posisinya atau juga sikap kritisnya?
Rocky menjawab bahwa dirinya hanya “pindah dari luar ke dalam”. Posisi berubah, tetapi ia menyatakan sikap dan pandangannya tetap. Namun, perpindahan tersebut tetap membawa konsekuensi besar. Berada di luar kekuasaan memungkinkan seseorang berbicara sebagai pengamat; berada di dalam berarti pandangannya menjadi bagian dari proses pertimbangan yang dapat memengaruhi keputusan negara. Karena itu, masuknya Rocky bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perpindahan arena pengujian gagasan dan integritas.
Rocky membedakan secara tegas antara “mengkritik” dan “kritis terhadap kebijakan.” Menurutnya, fungsi Wantimpres bukan mencari kesalahan pemerintah, melainkan membaca persoalan secara mendalam: apa masalahnya, apa konsekuensinya, ke mana arahnya, dan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan visi Presiden. Kritis bukan berarti oposisi; kritis adalah keberanian berpikir sebelum kekuasaan memutuskan.
Karena itu, Wantimpres menurut Rocky memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Dewan tidak mengambil alih pekerjaan kementerian, tetapi memberikan pertimbangan mengenai arah dan konsekuensi kebijakan. Dibutuhkan kemampuan mengambil jarak dari hiruk-pikuk persoalan harian, melakukan kontemplasi, membaca dinamika politik dan kebudayaan, serta membayangkan masa depan republik.
Di sinilah letak pentingnya kepekaan etis. Kebijakan tidak hanya menyangkut angka, regulasi dan prosedur, tetapi juga manusia, keadilan, harapan, kegelisahan dan persepsi publik. Karena itu, kekuasaan perlu memiliki ruang yang mampu bertanya bukan hanya “apakah kebijakan ini dapat dilaksanakan?”, tetapi juga “ke mana kebijakan ini membawa bangsa dan apa konsekuensinya bagi rakyat?”
Persepsi publik juga perlu dibaca secara jernih. Jika terdapat jarak antara maksud pemerintah dan persepsi masyarakat, persoalannya harus dicari: apakah substansi kebijakannya bermasalah, implementasinya yang lemah, atau komunikasinya yang tidak efektif? Mengelola komunikasi publik berbeda dengan memanipulasi persepsi publik. Jika masalahnya ada pada kebijakan, kebijakannya yang harus diperbaiki; jika masalahnya komunikasi, komunikasinya yang harus dibenahi.
Di sinilah tantangan Rocky menjadi menarik. Mampukah sikap kritis tetap hidup ketika seseorang telah berada dekat dengan kekuasaan? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan prasangka ataupun pujian. Jawabannya akan terlihat dari kualitas pertimbangan, keberanian menyampaikan pandangan, dan rekam kerja yang lahir dari posisi tersebut.
Sebab loyalitas kepada Presiden tidak harus berarti selalu mengatakan “ya”, sebagaimana sikap kritis tidak berarti selalu mengatakan “tidak”. Loyalitas yang sehat memberi ruang bagi koreksi; kritik yang sehat disertai tanggung jawab. Seorang penasihat justru dibutuhkan ketika ia mampu menyampaikan sesuatu yang benar dan penting, termasuk ketika hal itu tidak selalu nyaman untuk didengar.
Karena itu, masuknya Rocky Gerung ke Istana dapat menjadi ujian menarik bagi hubungan antara intelektualitas, kekuasaan dan integritas. Di luar kekuasaan, seseorang diuji oleh keberanian berbicara. Di dalam kekuasaan, ia diuji oleh keberanian mempertahankan kejernihan berpikir.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar “pindah posisi atau tetap membawa kritik?” Persoalan yang lebih mendasar adalah: ketika posisi berubah, apakah jarak etik tetap terjaga?
Posisi boleh berpindah dari luar ke dalam. Tetapi integritas tidak boleh ikut berpindah arah. Sebab kekuasaan tidak hanya membutuhkan orang yang mampu mengatakan “ya” atau “tidak”, tetapi terutama orang yang berani mengatakan: “Mari kita pertimbangkan lebih dalam sebelum keputusan ditetapkan.”
Di situlah Wantimpres seharusnya menjadi cermin bagi kekuasaan, bukan sekadar corong kekuasaan; kompas bagi arah kebijakan, bukan pelaksana kebijakan. Dan di situlah pula amanah Rocky Gerung benar-benar akan diuji: bukan pada keberaniannya memasuki Istana, tetapi pada kemampuannya tetap membawa kejernihan berpikir, kepekaan etis, dan keberanian intelektual setelah berada di dalamnya..🙏

