KABARIKA.ID–Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin, Darwis Ismail, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) periode 2026–2031 dengan membawa tiga gagasan strategis yang berorientasi pada penguatan tata kelola kelautan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan profesionalisme sarjana kelautan Indonesia.
Gagasan tersebut disampaikan Darwis saat bersilaturahmi dengan jejaring senior dan alumni Kelautan Universitas Hasanuddin di Jakarta, dalam rangka konsolidasi menjelang Kongres IV ISKINDO pada 23–24 Oktober 2026.
Di hadapan para senior dan rekan sealumni, ia menegaskan bahwa pencalonan tersebut bukan semata-mata tentang pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan kesempatan untuk membawa gagasan yang dapat memperkuat posisi sarjana kelautan dalam pembangunan nasional.
Darwis mengingatkan bahwa alumni Kelautan Unhas memiliki sejarah panjang dalam membangun dan menggerakkan organisasi profesi kelautan.
Dari pembentukan HIKTIKINDO, penguatan ISLA, hingga keterlibatan dalam menginisiasi ISKINDO, jejaring alumni Unhas, menurut dia, telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi dan perjuangan kepentingan kelautan Indonesia.
Ia menyebut sejumlah senior yang pernah berperan dalam perjalanan tersebut, termasuk ketua pertama ISKINDO M. Zulficar Mochtar dan M. Riza Damanik yang kemudian memimpin ISKINDO. Karena itu, Darwis berharap momentum Kongres IV menjadi kesempatan bagi jejaring Kelautan Unhas untuk kembali mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah organisasi.
“Alhamdulillah, Unhas masuk salah satu calon. Seperti biasanya, kita ini Kelautan Unhas tidak pernah diam terhadap perjuangan-perjuangan kelautan,” ujar Darwis dalam pertemuan tersebut.
Baginya, sejarah keterlibatan alumni harus diteruskan dengan kerja yang lebih terarah. ISKINDO tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi alumni, tetapi perlu berkembang menjadi organisasi yang mampu menawarkan solusi, memperjuangkan kepentingan profesi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir dan sektor kelautan nasional.
*Mengembalikan kewenangan dinas kelautan hingga kabupaten/kota*
Gagasan pertama yang ditawarkan Darwis adalah mendorong penguatan kembali kelembagaan dinas kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
Ia menilai, keberadaan kelembagaan tersebut penting untuk mendekatkan pelayanan dan program pembangunan kelautan kepada masyarakat sekaligus memperluas ruang pengabdian bagi lulusan perguruan tinggi bidang kelautan.
Menurutnya, ketika urusan kelautan dan perikanan lebih banyak terkonsentrasi pada tingkat provinsi, terdapat tantangan dalam menjangkau persoalan masyarakat secara langsung di kabupaten/kota.
Padahal, kata dia, berbagai persoalan pesisir, perikanan, pengelolaan sumber daya laut, dan pengembangan ekonomi masyarakat membutuhkan pendekatan yang dekat dengan kondisi serta kebutuhan lokal.
Ia melihat penguatan kelembagaan di daerah sebagai salah satu jalan untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan tenaga ahli kelautan. Dengan puluhan perguruan tinggi yang kini memiliki program studi kelautan, kebutuhan terhadap ruang kerja dan pengabdian bagi para lulusan menjadi semakin penting untuk dipikirkan secara serius.
“Kalau itu dimunculkan kembali, bisa ribuan alumni kelautan terserap di situ nanti,” kata Darwis, menggambarkan potensi penyerapan tenaga kerja apabila kelembagaan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota dapat diperkuat.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan ISKINDO sebagai organisasi yang perlu terlibat dalam pembahasan kebijakan pemerintahan daerah.
Peran sarjana kelautan, dalam pandangan Darwis, semestinya tidak berhenti pada pendidikan dan penelitian di kampus, tetapi juga hadir dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan di wilayah pesisir.
Meski demikian, gagasan penguatan kembali dinas kelautan dan perikanan di kabupaten/kota membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan pemerintahan, kebutuhan daerah, dan desain kelembagaan yang sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Darwis menempatkannya sebagai agenda perjuangan yang perlu dibawa ke ruang diskusi dan advokasi kebijakan.
*BUMN perikanan untuk membuka pasar dan melindungi nelayan kecil*
Gagasan kedua menyangkut pembentukan atau penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam memfasilitasi pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi.
Darwis mencontohkan lobster sebagai komoditas yang selama ini kerap memunculkan perdebatan mengenai penangkapan, perdagangan, pembudidayaan, dan ekspor.
Ia berpandangan bahwa pengelolaan komoditas bernilai tinggi seharusnya tidak mengabaikan kehidupan nelayan kecil yang menggantungkan penghasilan pada sumber daya laut. Kebijakan pengelolaan perlu membuka kesempatan bagi nelayan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sembari memastikan perdagangan berjalan melalui mekanisme yang tertib dan dapat diawasi.
“Tidak boleh kita larang mereka untuk menangkap dan mencari nafkah dari situ,” ujarnya, merujuk pada pentingnya mempertimbangkan kehidupan nelayan kecil dalam tata kelola komoditas seperti lobster.
Dalam rancangan yang ia tawarkan, BUMN dapat menjalankan fungsi bisnis sekaligus menjadi penghubung antara nelayan, pembudidaya, pengusaha, fasilitas pemerintah, dan pasar ekspor.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, dapat dilibatkan melalui fasilitas teknis yang mendukung pengumpulan komoditas, pembudidayaan, serta pembesaran sebelum hasilnya dipasarkan.
Dia juga mengusulkan mekanisme ekspor melalui satu pintu sebagai cara memperkuat pengawasan perdagangan dan menekan peluang penyelundupan.
Dalam skema tersebut, BUMN diharapkan dapat menyediakan saluran pasar yang lebih terorganisasi, sementara pelaku usaha memperoleh kepastian akses pasar dan nelayan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam rantai nilai komoditas.
Gagasan itu juga berangkat dari pengamatannya terhadap tantangan yang dihadapi dunia usaha. Sebagai pengusaha, Darwis mengaku kerap menerima permintaan bantuan dari orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, sebuah pengalaman yang membuat persoalan kesempatan kerja menjadi salah satu perhatian penting dalam gagasan kepemimpinannya.
Usulan pembentukan atau penguatan peran BUMN perikanan tersebut masih memerlukan kajian mengenai model bisnis, kelayakan ekonomi, tata kelola, dampak terhadap usaha swasta, serta mekanisme pembagian manfaat bagi nelayan kecil.
Pengaturan ekspor satu pintu juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan perdagangan, keberlanjutan sumber daya, dan kepastian usaha bagi seluruh pelaku.
Bagi Darwis, inti gagasan tersebut adalah membuka saluran ekonomi yang memungkinkan negara, dunia usaha, dan masyarakat pesisir bekerja dalam satu ekosistem.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor kelautan diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menyediakan lebih banyak kesempatan kerja.
*Merintis Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia untuk memperjelas kompetensi profesi*
Gagasan ketiga yang menjadi perhatian Darwis adalah pembentukan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia sebagai organisasi profesi yang dapat memperjelas kompetensi, bidang keahlian, dan standar profesional tenaga ahli kelautan.
Ia membandingkan kondisi sarjana kelautan dengan profesi lain, seperti insinyur yang memiliki organisasi profesi dan bidang kompetensi yang relatif teridentifikasi seperti PII, dokter yang memiliki Ikatan Dokter Indonesia, serta profesi advokat yang mempunyai wadah dan sistem pengaturan profesi tersendiri.
Menurut Darwis, sarjana kelautan selama ini masih menghadapi persoalan dalam menunjukkan identitas keahlian secara spesifik. Ketika para lulusan berkumpul dalam sebuah forum, belum tentu mudah mengenali siapa yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, apa keahliannya, dan bagaimana kompetensi tersebut dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan pembangunan.
“Orang kelautan ini punya keahlian. Tidak seperti sekarang, kalau kita kumpul ini kan kita tidak tahu siapa yang ahli, siapa yang tidak,” katanya.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu dijawab melalui sistem profesionalisasi yang lebih terstruktur, termasuk pemetaan kompetensi, pengembangan standar keahlian, pengakuan terhadap pengalaman profesional, serta sertifikasi sesuai bidang kerja masing-masing.
Pembentukan organisasi profesi, dalam gagasan Darwis, bukan hanya ditujukan untuk memperkuat identitas sarjana kelautan, tetapi juga membangun posisi tawar mereka di dunia kerja.
Dengan kompetensi yang lebih terukur, lulusan kelautan diharapkan memiliki jalur pengembangan profesi yang lebih jelas dan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, maupun organisasi pembangunan.
Ia juga berharap organisasi profesi tersebut dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Hubungan antara kampus dan organisasi profesi perlu dibangun sebagai kemitraan yang saling memperkuat, sehingga pendidikan kelautan tidak berjalan terpisah dari kebutuhan lapangan dan perkembangan dunia kerja.
“Kampus-kampus itu akan kita bantu, ‘arahmu ke sini’, sesuai dengan profesi kita. Bukan berarti kita ingin berbenturan dengan kampus, tetapi kita ingin sesuatu yang lebih baik dan lebih bermakna,” ujarnya.
*Dari sepuluh program menuju tiga agenda utama*
Darwis mengatakan telah menyiapkan sepuluh program utama untuk dibawa dalam forum Kongres IV ISKINDO.
Meski demikian, ia merangkum substansi pemikirannya ke dalam tiga agenda besar, yakni penguatan kelembagaan kelautan di daerah, pengembangan ekonomi perikanan melalui keterlibatan BUMN, dan pembentukan organisasi profesi yang mampu meningkatkan kompetensi serta daya saing sarjana kelautan.
Ketiga agenda itu memiliki titik temu pada satu persoalan mendasar: bagaimana pendidikan kelautan, keahlian profesional, kebijakan pemerintah, dan peluang ekonomi dapat dihubungkan menjadi sistem yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, ISKINDO diharapkan tidak hanya menjadi organisasi yang aktif pada saat kongres atau pergantian kepemimpinan.
Organisasi ini perlu memiliki agenda advokasi yang berkelanjutan, jejaring kerja yang kuat, dan kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi program yang dapat diukur hasilnya.
Darwis menilai, tanpa pembaruan arah perjuangan, ISKINDO berisiko kehilangan momentum dan semakin jauh dari kebutuhan para anggotanya. Ia mengakui bahwa hubungan di antara pengurus dan jejaring organisasi selama periode berjalan tetap terjaga, termasuk komunikasi dengan Ketua Umum ISKINDO M. Riza Damanik dan sejumlah pihak di sektor kelautan.
Ia juga menyebut keterlibatan jejaring organisasi dalam silaturahmi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan serta upaya memperjuangkan kepentingan sejumlah rekan sebagai bagian dari kerja yang telah dilakukan. Akan tetapi, ia berharap kerja organisasi ke depan dapat dibangun lebih permanen melalui sistem profesi, program yang terarah, dan mekanisme pengembangan anggota yang lebih jelas.
Meski meminta dukungan dan doa restu, Darwis menekankan pentingnya membawa gagasan konkret ke dalam kongres. Ia berharap jejaring Kelautan Unhas tidak hanya hadir sebagai kelompok pendukung seorang kandidat, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas akademik dan profesional yang memiliki agenda untuk masa depan sektor kelautan.
“Siapa pun nanti yang terpilih menjadi Ketua ISKINDO berikutnya, alangkah baiknya kalau kita punya ide, kita laksanakan, dan kita bawa ide itu ke depan,” katanya.
Pernyataan itu menempatkan kontestasi kepemimpinan ISKINDO dalam konteks yang lebih luas, yakni persaingan gagasan mengenai bagaimana organisasi profesi kelautan dapat memperkuat relevansi dan manfaatnya bagi anggota serta masyarakat.
Bagi Darwis, organisasi profesi yang kuat semestinya mampu menjadi rujukan dalam pembangunan kelautan Indonesia, membantu perguruan tinggi memperjelas orientasi pendidikan, mempertemukan tenaga ahli dengan kebutuhan lapangan, dan membuka peluang kerja bagi generasi sarjana kelautan berikutnya.
Dengan tiga agenda utama yang ditawarkannya, Darwis membawa pesan bahwa masa depan ISKINDO perlu dibangun melalui hubungan yang lebih erat antara kebijakan publik, pengembangan ekonomi kelautan, dan profesionalisasi sumber daya manusia.
Kongres IV pada 23–24 Oktober 2026 akan menjadi ruang bagi para anggota untuk membahas berbagai gagasan tersebut sekaligus menentukan arah organisasi untuk periode 2026–2031.
___
Jakarta, 11 Oktober 2026