Membaca Kemiskinan Tanpa Menghakimi Mereka yang Mengalaminya
Oleh: Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran
Ada burung yang sejak pagi telah mengepakkan sayapnya, menembus embun, lomoat dari ranting ke dahan mencari makan, menemukan tempat hinggap dan ruang untuk membangun sarang. Namun, tidak semua burung terbang menuju pohon yang sama, dan tidak semua pohon menyediakan buah yang cukup bagi kehidupan. Ada pohon yang rindang, berbuah lebat, dan terlindung dari badai, tetapi ada pula pohon yang kering, rapuh, dan berdiri di tanah yang nyaris kehilangan kesuburannya. Begitulah kehidupan manusia. Sama-sama berjuang, tetapi tidak selalu memulai perjalanan dari tanah, kesempatan, dan keadaan yang setara.
Ketika melihat seseorang hidup dalam kemiskinan, pertanyaan yang kerap muncul adalah: apakah ia miskin karena malas, kurang ulet bekerja, atau tidak pandai memanfaatkan kesempatan? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan penghakiman yang tidak selalu adil. Sebab, sebelum menilai seseorang gagal mencapai kesejahteraan, kita juga perlu memahami jalan yang telah ditempuhnya, beban yang dipikulnya, pintu-pintu yang tertutup di hadapannya, dan kesempatan yang tidak pernah benar-benar sampai ke tangannya.
Masih pantaskah petani yang berangkat ke sawah ketika langit bahkan belum sepenuhnya membuka mata disebut malas? Bagaimana kita menjelaskan kehidupan buruh pelabuhan yang setiap hari memikul karung, menguras tenaga, tetapi tetap membawa pulang upah yang hanya cukup untuk menyambung hari berikutnya?
Bagaimana pula kita menilai seorang ibu yang mengatur uang belanja yang terbatas, membagi makanan agar seluruh anggota keluarga kebagian, lalu tetap tersenyum di hadapan anak-anaknya?
Barangkali yang kurang bukan semangat mereka untuk bekerja, melainkan kesempatan untuk mengubah kerja keras menjadi kehidupan yang lebih layak.
Di sinilah kita perlu membedakan dua hal yang sering dicampuradukkan: kemiskinan sebagai keadaan sosial-ekonomi dan orang miskin sebagai manusia yang memiliki martabat, kemampuan, harapan, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang adil. Kemiskinan perlu dianalisis, diukur, dan ditangani melalui kebijakan yang tepat. Orang miskin tidak seharusnya dijadikan sasaran penghinaan, apalagi dipaksa menanggung seluruh kesalahan atas keadaan yang juga dibentuk oleh lingkungan, struktur ekonomi, dan kebijakan publik.
Membaca Kemiskinan dari Tiga Jendela
Dalam ilmu sosial, kemiskinan dapat dipahami melalui sejumlah pendekatan, termasuk perspektif kultural, natural, dan struktural. Ketiganya membantu kita melihat bahwa kemiskinan tidak selalu lahir dari sebab yang sama. Pendekatan tersebut bukan kotak-kotak yang saling meniadakan, melainkan jendela untuk memahami kenyataan yang sering kali lebih rumit daripada kesimpulan yang kita buat dari kejauhan.
Pendekatan kultural melihat bagaimana nilai, kebiasaan, pola pengasuhan, orientasi masa depan, dan cara mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan ekonomi seseorang. Kebiasaan menunda pendidikan, rendahnya literasi keuangan, atau ketergantungan pada pola usaha yang tidak produktif, misalnya, dapat mempersempit peluang untuk berkembang. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak mengubah penjelasan ini menjadi tuduhan bahwa orang miskin memiliki budaya yang buruk, sebab kebiasaan juga dibentuk oleh pengalaman, keterbatasan sumber daya, dan lingkungan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Pendekatan natural menyoroti kondisi geografis, iklim, bencana, keterbatasan sumber daya alam, serta hambatan fisik yang memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Petani yang lahannya bergantung pada hujan, nelayan yang tidak dapat melaut ketika cuaca buruk, atau warga pulau terpencil yang harus membayar mahal untuk memperoleh barang kebutuhan pokok menghadapi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan nasihat agar bekerja lebih keras. Mereka memerlukan teknologi yang sesuai, infrastruktur, akses pasar, perlindungan dari risiko, dan kebijakan yang memahami karakter wilayahnya.
Sementara itu, pendekatan struktural mengajak kita memeriksa bagaimana distribusi aset, akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, kesempatan kerja, kepemilikan lahan, posisi tawar, serta tata niaga memengaruhi kesejahteraan. Seorang petani bisa bekerja sepanjang hari, tetapi tetap menerima pendapatan rendah ketika harga ditentukan oleh rantai perdagangan yang tidak seimbang, biaya produksi meningkat, dan akses terhadap pembiayaan produktif terbatas. Dalam keadaan seperti ini, meminta petani bekerja lebih keras tanpa memperbaiki sistem yang mengitarinya sama saja dengan menyuruh seseorang mendayung lebih kuat ketika perahunya terus bocor.
Ketiga pendekatan tersebut perlu dibaca secara bersamaan. Seseorang dapat menghadapi keterbatasan pendidikan sekaligus tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, bekerja di sektor informal, dan tidak mempunyai tabungan untuk menghadapi keadaan darurat. Kemiskinan, karena itu, bukan sekadar persoalan pendapatan, melainkan juga persoalan kerentanan, kemampuan memilih, akses terhadap layanan dasar, dan kesempatan untuk menentukan masa depan.
Angka Kemiskinan dan Wajah Manusia di Baliknya
Data resmi membantu kita melihat persoalan ini secara lebih jernih. Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025 yang dirilis pada 5 Februari 2026, mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total penduduk. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025, ketika jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Penurunan tersebut patut diapresiasi, tetapi 23,36 juta bukan sekadar angka dalam tabel statistik; di baliknya ada keluarga yang berjuang memastikan anak-anaknya tetap makan, bersekolah, dan memiliki harapan.
Data BPS yang sama menunjukkan perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen. Perbedaan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa kehidupan desa selalu lebih sulit daripada kota, tetapi memperlihatkan bahwa lokasi tempat seseorang dilahirkan dan bekerja berkaitan erat dengan akses terhadap sumber penghidupan, pelayanan dasar, dan peluang ekonomi.
Karena itu, membaca kemiskinan tidak cukup dengan menghitung berapa rupiah yang diperoleh seseorang dalam sebulan. Kita juga perlu bertanya apakah ia mempunyai akses terhadap sekolah bermutu, layanan kesehatan, transportasi, modal usaha, teknologi, pasar, dan pekerjaan yang layak. Statistik memberi kita peta, sedangkan pengalaman manusia memberi kita kedalaman untuk memahami medan yang sesungguhnya. Tanpa keduanya, kebijakan pengentasan kemiskinan berisiko menjadi program administratif yang terlihat berhasil di atas kertas, tetapi belum tentu mengubah kehidupan keluarga yang paling membutuhkan.
Kemiskinan Bukan Takdir yang Harus Diwariskan
Bayangkan dua anak yang sama-sama memiliki kecerdasan dan cita-cita. Anak pertama tumbuh di rumah yang memiliki buku, jaringan internet, ruang belajar, orang tua yang dapat mendampingi, serta akses mudah menuju sekolah yang baik. Anak kedua harus membantu orang tuanya mencari nafkah, belajar dalam keterbatasan, dan menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Ketika kelak keduanya memasuki dunia kerja dengan hasil yang berbeda, apakah kita cukup adil jika hanya membandingkan nilai, ijazah, dan pendapatan mereka tanpa memperhitungkan jalan yang telah mereka lalui?
Kesempatan memang tidak selalu dibagikan secara merata. Sebagian orang mewarisi tanah, rumah, pendidikan, jaringan sosial, dan modal usaha, sementara sebagian lainnya mewarisi utang, ketidakpastian pekerjaan, serta tanggung jawab keluarga yang berat sejak usia muda. Perbedaan itu bukan berarti setiap orang yang lahir dalam kemiskinan pasti akan tetap miskin, atau setiap orang yang berkecukupan memperoleh keberhasilan tanpa usaha. Namun, kita perlu mengakui bahwa kerja keras merupakan faktor penting, tetapi kerja keras tidak bekerja dalam ruang hampa; hasilnya juga dipengaruhi oleh akses, sumber daya, risiko, dan kesempatan.
Di sinilah letak pentingnya membedakan kemiskinan dengan kemalasan. Kemalasan sebagai perilaku individual dapat ditemukan pada siapa saja, termasuk orang yang kaya, sementara kemiskinan dapat dialami oleh orang-orang yang bekerja sangat keras sepanjang hidupnya. Ada orang miskin yang perlu memperbaiki keterampilan, kedisiplinan, atau pengelolaan keuangannya; ada pula yang membutuhkan pekerjaan dengan upah layak, akses modal, layanan kesehatan, atau perlindungan ketika bencana merenggut penghasilannya. Solusi yang adil tidak menutup mata terhadap tanggung jawab pribadi, tetapi juga tidak membebankan seluruh tanggung jawab kepada individu.
Dari Menghakimi Menuju Memberdayakan
Jika kemiskinan mempunyai banyak sebab, maka jalan keluarnya pun tidak mungkin hanya satu. Pendidikan dan perubahan perilaku diperlukan, tetapi harus berjalan bersama pembukaan kesempatan ekonomi, perbaikan layanan dasar, perlindungan sosial, dan tata kelola yang berpihak kepada masyarakat rentan. Kita tidak cukup mengajarkan seseorang cara memancing jika sungainya tercemar, alat pancingnya tidak tersedia, dan seluruh akses menuju pasar dikuasai pihak lain. Pemberdayaan harus membuat seseorang mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri, sekaligus memperbaiki lingkungan yang selama ini membatasi geraknya.
Pertama, bantuan sosial harus tepat sasaran, mudah diakses, dan terhubung dengan pelayanan dasar. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbarui data penerima secara berkala, membuka mekanisme pengaduan yang sederhana, serta memastikan keluarga yang berhak tidak kehilangan bantuan hanya karena kendala administrasi. Bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan bukan pengganti kemandirian, melainkan penyangga agar keluarga tidak semakin terpuruk ketika menghadapi guncangan ekonomi. Pada saat yang sama, pelaksanaan program harus dievaluasi secara terbuka agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Kedua, pemberdayaan ekonomi perlu berangkat dari potensi dan persoalan nyata masyarakat. Petani membutuhkan akses terhadap benih bermutu, pendampingan budidaya, informasi harga, penyimpanan hasil panen, pembiayaan yang sehat, serta hubungan pasar yang lebih adil. Nelayan membutuhkan teknologi yang sesuai, informasi cuaca, fasilitas penyimpanan, dan posisi tawar yang lebih baik, sedangkan pelaku usaha mikro memerlukan pelatihan yang praktis, pencatatan keuangan sederhana, akses pemasaran, dan pendampingan setelah memperoleh modal. Program tidak seharusnya berhenti pada pembagian bantuan atau penyelenggaraan pelatihan, tetapi perlu mengukur apakah pendapatan meningkat, usaha bertahan, dan keluarga menjadi lebih tangguh.
Ketiga, pendidikan harus menjadi jembatan mobilitas sosial, bukan sekadar jalur memperoleh ijazah. Beasiswa bagi anak keluarga rentan, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan digital, pemagangan, dan kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha dapat memperluas pilihan pekerjaan bagi generasi muda. Pelatihan pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi benar-benar mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja atau membangun usaha. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan belajar yang baik, yang kita bangun bukan hanya masa depan seorang anak, melainkan juga kemungkinan terputusnya rantai kemiskinan antargenerasi.
Keempat, pembangunan harus memberi perhatian kepada wilayah yang selama ini tertinggal dalam akses dan pelayanan. Jalan produksi, irigasi, transportasi umum, jaringan komunikasi, puskesmas, sekolah, dan pasar bukan sekadar proyek fisik, melainkan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat mengubah tenaga dan potensi menjadi kesejahteraan. Pemerintah daerah dapat memulai dari pemetaan masalah per desa atau kelurahan, kemudian menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan nyata, kemampuan anggaran, dan manfaat yang dapat diukur. Masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi agar program tidak sekadar hadir di wilayah mereka, tetapi sungguh-sungguh menjawab persoalan yang mereka hadapi.
Kelima, keberhasilan penanggulangan kemiskinan perlu diukur lebih jauh daripada jumlah bantuan yang disalurkan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memantau perubahan pendapatan, keberlanjutan pekerjaan, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, keberlangsungan pendidikan anak, dan ketahanan rumah tangga menghadapi keadaan darurat. Evaluasi semacam ini membantu kita membedakan program yang sekadar mengurangi beban sesaat dengan program yang benar-benar membuka jalan keluar dari kemiskinan. Tujuan akhirnya bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan, melainkan memastikan mereka memiliki kemampuan, kesempatan, dan perlindungan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.
Jangan Mengukur Pohon dengan Tinggi yang Sama
Kita perlu membangun cara pandang yang lebih manusiawi terhadap kemiskinan. Ketika melihat seseorang meminta bantuan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia tidak mau bekerja; carilah tahu apakah ia sedang kehilangan pekerjaan, mengalami musibah, memiliki keterbatasan fisik, atau terjebak dalam keadaan yang tidak mudah diatasi sendirian. Ketika melihat sebuah keluarga terus hidup dalam kekurangan, jangan hanya bertanya mengapa mereka belum berhasil, tetapi tanyakan pula apakah lingkungan sosial dan sistem pelayanan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk berkembang.
Sikap ini tidak berarti membenarkan semua pilihan atau meniadakan tanggung jawab pribadi. Justru sebaliknya, kita sedang berusaha menempatkan tanggung jawab secara proporsional: individu didorong untuk bertumbuh, keluarga diperkuat, masyarakat membangun solidaritas, dunia usaha membuka kesempatan yang adil, dan pemerintah memastikan kebijakan serta pelayanan publik bekerja sebagaimana mestinya. Kemiskinan tidak akan selesai hanya dengan belas kasihan, tetapi juga tidak akan selesai dengan penghinaan. Ia membutuhkan ilmu untuk memahami sebabnya, kebijakan untuk mengubah keadaan, kerja bersama untuk memperluas kesempatan, dan hati nurani untuk menjaga martabat manusia.
Pada akhirnya, tidak semua burung terbang di pohon yang sama. Ada yang tumbuh di dahan yang kokoh, ada yang harus bertahan di ranting yang rapuh, dan ada yang terus mengepakkan sayap meski angin berkali-kali menjatuhkannya. Tugas kita bukan menghakimi burung yang belum sampai ke puncak, melainkan ikut memastikan bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan untuk tumbuh, bekerja, belajar, dan hidup bermartabat. Sebab, ukuran kemajuan sebuah peradaban bukan semata-mata seberapa tinggi sebagian orang menjulang, melainkan seberapa sungguh-sungguh masyarakatnya membantu mereka yang tertinggal untuk bangkit.
Jangan menyalahkan seseorang hanya karena ia tumbuh di tanah yang tandus; bantulah menyuburkan tanahnya, bukakan jalan bagi ikhtiarnya, dan biarkan martabatnya tumbuh bersama harapannya.
__________
Muliadi Saleh: ” Menulis Makna, Membangun Peradaban “