Oleh: Muliadi Saleh Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran
Kehormatan tidak dibeli dengan kekuasaan, tetapi dibangun melalui pengabdian. Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir, yang lebih dikenal sebagai Jenderal M. Jusuf, layak dikenang karena keteguhan prinsip, kesederhanaan, dan pengabdian yang mewarnai perjalanan hidupnya.
Pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal M. Jusuf. Penghargaan yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Ini menjadi pengakuan atas jasa dan pengabdiannya bagi bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis-Makassar, penganugerahan ini bukan sekadar kebanggaan daerah. Ini adalah momentum untuk membaca kembali perjalanan seorang putra Bone yang telah menempatkan kehormatan dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi.
Jenderal M. Jusuf lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928. Ia tumbuh dalam lingkungan budaya Bugis yang mengenal nilai siri’ na pesse. Sebuah pandangan hidup yang menempatkan kehormatan, harga diri, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian penting dari martabat manusia. Nilai-nilai itu menemukan ruang aktualisasinya dalam perjalanan pengabdian yang kemudian membawanya ke berbagai medan perjuangan dan pusat pengambilan keputusan negara.
Ketika Republik Indonesia masih muda dan kemerdekaannya terancam, Jusuf muda memilih berdiri bersama para pejuang. Pada usia sekitar 17 tahun, ia bergabung dengan gerakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjalanannya menuju Pulau Jawa pada akhir 1945 menjadi salah satu babak awal dari perjalanan panjang seorang anak daerah yang kelak dipercaya mengemban tanggung jawab nasional.
Karier militernya terus berkembang. Ia pernah menjadi Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Menteri Perindustrian, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan. Setelah itu, ia dipercaya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua periode, 1983–1993. Rangkaian jabatan tersebut memperlihatkan keluasan pengabdiannya. Dari medan pertahanan hingga tata kelola pemerintahan.
Membaca Jenderal M. Jusuf hanya melalui daftar jabatan tentu belum cukup. Sejarah seorang tokoh tidak semata-mata dilihat pada posisi yang pernah didudukinya. Ia juga perlu ditelusuri pada nilai yang dibawanya ketika berada di dalam posisi tersebut.
Salah satu hal yang menarik dari sosok Jenderal M. Jusuf adalah cara ia memaknai kepemimpinan. Ketika dipercaya menjadi Panglima ABRI pada 1978–1983, ia dikenal memiliki perhatian besar terhadap kehidupan dan kesejahteraan prajurit. Ia tidak ingin kepemimpinan berhenti di balik meja, di antara laporan dan dokumen, tetapi harus hadir menemui orang-orang yang berada di garis pengabdian.
Kedekatannya dengan prajurit menjadi salah satu ciri kepemimpinannya. Ia kerap mengunjungi satuan-satuan. Melihat langsung kondisi anggota, dan memahami kehidupan mereka. Baginya, kekuatan sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan persenjataan dan kedisiplinan komando, tetapi juga oleh penghargaan terhadap manusia yang menggerakkannya. Kepemimpinan, dalam pengertian ini, bukan sekadar kemampuan memberi perintah, melainkan kesediaan mendengar, memahami, dan bertanggung jawab.
Ada pula kisah yang kerap diberitakan tentang ketegasannya menegur seorang pengusaha besar yang datang ke kediaman Presiden Soeharto dengan pakaian yang dinilai tidak pantas. Terlepas dari berbagai versi cerita tersebut, pesan yang sering dilekatkan pada sosok M. Jusuf adalah pentingnya menjaga etika dan wibawa institusi, tanpa menjadikan kekayaan atau kedekatan dengan kekuasaan sebagai alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Di sinilah kita menemukan makna penting integritas. Kekuasaan seharusnya tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Baginya, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban untuk menjaga batas, menghormati aturan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan.
Jenderal M. Jusuf juga pernah menduduki jabatan Ketua BPK selama dua periode. Posisi tersebut memiliki makna tersendiri karena menyangkut tanggung jawab menjaga pengelolaan keuangan negara. Jabatan publik pada hakikatnya bukan fasilitas untuk menikmati keistimewaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.
Ada pelajaran lain yang membuat sosok Jenderal M. Jusuf menarik untuk dibaca: kesederhanaannya. Ia tidak selayaknya dikenang hanya karena pernah berada di lingkaran kekuasaan tertinggi, tetapi juga karena citra dirinya sebagai pribadi yang tidak menjadikan jabatan sebagai ukuran kemuliaan. Kekuasaan memiliki batas waktu, pangkat dapat berakhir, dan jabatan suatu saat harus diserahkan kepada orang lain. Namun, karakter dan integritas akan tetap melekat dalam ingatan manusia.
Setelah menyelesaikan pengabdiannya di pemerintahan pada 1993, ia memilih menjalani kehidupan di Makassar. Ia kemudian dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Salah satu jejak pengabdiannya yang penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan adalah keterlibatannya dalam prakarsa pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar. Salah satu pusat kegiatan keislaman dan peradaban di kawasan Indonesia Timur.
Pilihan untuk tetap dekat dengan kehidupan sosial setelah meninggalkan jabatan negara menunjukkan bahwa pengabdian tidak harus berhenti ketika seseorang pensiun. Ada ruang-ruang kemanusiaan yang tetap membutuhkan kehadiran, kepedulian, dan ketulusan.
Jenderal M. Jusuf wafat pada 8 September 2004 di Makassar, dalam usia 76 tahun. Ia dimakamkan di Makassar. Kota yang menjadi salah satu ruang penting dalam perjalanan pengabdian dan kehidupannya. Kepergiannya tidak serta-merta mengakhiri seluruh makna yang pernah diperjuangkannya. Ada nilai yang terus berjalan, bahkan ketika pemiliknya telah kembali kepada Sang Pencipta.
Bagi masyarakat Bugis-Makassar, nama Jenderal M. Jusuf juga mengingatkan kita pada kekayaan nilai budaya yang diwariskan leluhur. Salah satunya adalah siri’ na pesse. Siri’ berbicara tentang kehormatan dan harga diri, sementara pesse mengandung makna empati, kepedulian, dan kepekaan terhadap penderitaan sesama.
Kedua nilai ini tidak semestinya dipahami sebagai kebanggaan simbolik atau sekadar identitas kultural. Kehormatan harus diwujudkan melalui perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kepedulian harus tampak dalam tindakan nyata. Seseorang tidak cukup disebut memiliki siri’ apabila hanya pandai menjaga kehormatan dirinya, tetapi mengabaikan martabat orang lain.
Dalam konteks kepemimpinan, siri’ berarti berani mempertahankan kebenaran dan tidak memperjualbelikan prinsip. Pesse berarti tidak kehilangan kepekaan ketika berhadapan dengan rakyat kecil, bawahan, dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Keduanya menjadi kekuatan moral yang membuat kepemimpinan tidak tercerabut dari akar kemanusiaannya.
Keteladanan Jenderal M. Jusuf dapat menjadi ruang refleksi bahwa budaya bukan sekadar warisan masa lalu yang dibanggakan. Budaya harus hidup dalam cara kita bekerja, memimpin, mengambil keputusan, dan memperlakukan sesama manusia. Di situlah kebudayaan menemukan maknanya sebagai fondasi peradaban.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal M. Jusuf merupakan penghormatan negara atas perjalanan panjang pengabdiannya. Setelah melalui proses pengusulan sejak 2018, namanya akhirnya ditetapkan bersama 18 tokoh lainnya sebagai Pahlawan Nasional tahun 2026. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya bangsa untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan jasa besar bagi Indonesia.
Namun, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar penambahan gelar di depan nama seseorang. Penghargaan tertinggi negara seharusnya menjadi pintu untuk membuka kembali buku keteladanan seorang tokoh, membaca nilai-nilai hidupnya, kemudian menerjemahkannya ke dalam perilaku generasi berikutnya.
Kita tentu tidak ingin Pahlawan Nasional hanya menjadi nama jalan, nama gedung, nama monumen, atau bahan pidato setiap peringatan Hari Pahlawan. Kita membutuhkan generasi yang mampu mengambil sari dari perjuangan mereka. Generasi yang tidak hanya ingin menjadi orang besar, tetapi juga bersedia melakukan pekerjaan besar dengan hati yang bersih.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak silau oleh kekayaan, tidak kehilangan keberanian karena tekanan, dan tidak melupakan rakyat setelah memperoleh kedudukan.
Kita juga membutuhkan manusia yang memahami bahwa kehormatan tidak selalu hadir dalam kemegahan. Terkadang, kehormatan justru tumbuh dari kesanggupan hidup sederhana, menepati janji, menjaga amanah, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Bagi Sulawesi Selatan dan Indonesia, Jenderal M. Jusuf adalah salah satu putra terbaik yang perjalanan hidupnya melampaui batas geografis daerah. Ia berangkat dari Kajuara, Bone, kemudian menapaki jalan panjang pengabdian hingga dipercaya memegang tanggung jawab strategis di tingkat nasional. Perjalanan itu seharusnya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Sulawesi Selatan untuk berani bermimpi besar tanpa kehilangan akar budaya dan identitasnya.
Tetapi kebanggaan terhadap seorang tokoh harus disertai tanggung jawab untuk melanjutkan nilai-nilai yang diwariskannya. Sekolah dan perguruan tinggi perlu memperkenalkan sejarah perjuangannya. Pemerintah daerah perlu merawat dokumentasi, arsip, dan jejak pengabdiannya. Keluarga, komunitas, dan lembaga kebudayaan perlu menjadikan kisah hidupnya sebagai bahan pendidikan karakter dan kepemimpinan.
Tidak semua orang harus menjadi jenderal, menteri, atau pejabat negara untuk menjadi manusia yang berarti. Setiap orang memiliki medan pengabdiannya masing-masing.
Jenderal M. Jusuf telah menempuh perjalanan hidupnya. Ia telah meninggalkan panggung kekuasaan, melewati batas kehidupan, dan kini namanya diabadikan dalam sejarah sebagai Pahlawan Nasional. Namun, sesungguhnya, pekerjaan kita belum selesai. Kita masih harus membuktikan apakah nilai keberanian, kesederhanaan, integritas, dan pengabdian yang melekat pada dirinya benar-benar dapat hidup dalam perilaku bangsa ini.
Jenderal M. Jusuf mengajarkan kepada kita bahwa kebesaran manusia bukan terletak pada tingginya kekuasaan yang pernah digenggam, melainkan pada lurusnya prinsip yang dipertahankan dan besarnya pengabdian yang ditinggalkan.
Seorang pahlawan boleh dimakamkan, tetapi nilai-nilai kepahlawanannya tidak boleh ikut dikuburkan.
__________
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban.”