Oleh: 𝙎𝙪𝙛 𝙆𝙖𝙨𝙢𝙖𝙣
SAYA hanya penonton di luar gelanggang. Tidak punya perlengkapan untuk mengintip, membuntuti, apalagi mencuri percakapan. Saya cuma menyaksikan, membaca, lalu bertanya-tanya.
Ditemani kopi maccandu yang telanjur dingin, drama politik negeri ini malah makin mendidih. Majjallo’-jallo’! Kalau memang ada hasil sadapan, jangan biarkan persoalannya menggantung. Buka fakta dan buktinya melalui mekanisme yang sah, biar rakyat ikut menilai. Lumayan, tontonan gratis tanpa perlu bayar langganan sinetron!
Apalagi, yang disorot kali ini adalah dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Jika benar, ini bukan sekadar soal privasi, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Jika terdapat indikasi pihak luar ikut memanfaatkan keruhnya keadaan, usut sampai tuntas!
Kalau persoalan penyadapan ini tidak dibongkar secara terang, izinkan saya bertanya: sampai kapan publik harus menunggu? Polanya seperti sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” yang dikejar tayangan: awalnya mappatassêleng-sêleng—menegangkan, tengahnya mappatakitte’-kitte’—mendebarkan, ujungnya mappakatau’-tau. Panasnya membara, akhirnya cuma panas tahi ayam! Kasus menguap, beritanya pensiun dini, padahal persoalannya belum sempat disidangkan!
Padahal, rumusnya cuma tujuh huruf: B-O-N-G-K-A-R.
Bongkar agar isi di dalamnya terlihat! Kucing dalam karung saja harus dikeluarkan dulu, baru ketahuan Anggora atau kucing garong. Begitu pula saat mengenali seorang pemuda: telusuri rekam jejaknya, baru ketahuan kallolo mulampekke’ (pemuda idaman) atau oroanê kabênê-bênê.
Mau melamar anak gadis orang juga begitu, ya bongkar! Periksa bibit, bebet, dan bobotnya. Jangan cuma terpikat foto berfilter tujuh lapis! Jangan sampai setelah akad baru ketahuan dia tidak bisa membedakan garam dengan gula!
Begitulah pentingnya mengenali sesuatu sebelum mengambil keputusan. Jangan terpikat tampilan luar, tetapi periksa apa yang tersembunyi di dalamnya. Begitu pula dengan persoalan penyadapan ini: jangan asal percaya, telusuri jejaknya, periksa buktinya, dan ungkap kebenarannya.
Namun, ketika tabir persoalan mulai dibuka, reaksi yang mungkin muncul justru antiklimaks. Bayangkan jika pihak yang disorot berbalik menyerang sambil memukul meja dengan palu godam:
“Mana buktinya saya menyadap? Kok baru dibuka sekarang? Itu pasti sudah direkayasa atau dipotong-potong! Itu bukan suara saya! Ada yang berniat menjatuhkan reputasi saya! Akan saya laporkan atas pencemaran nama baik!”
Itulah pola yang kerap muncul dalam polemik: ketika pertanyaan belum terjawab, perhatian justru dialihkan kepada pihak yang bertanya. Ditanya soal persoalan, malah sibuk menuduh publik bikin gaduh. Persis orang yang merasa terpojok, tetapi kali ini jurusnya berbalut dasi!
Namun, kali ini nappammu manrasa mbo’, jangan jadikan jurus itu pintu keluar. Uji setiap dugaan, periksa setiap bukti, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat. Rayap-rayap yang menggerogoti pohon Nusantara harus ditelusuri hingga ke akar persoalannya. Takkalami, kupas tumpas! Maju gondrong!
Begitulah rayap bekerja: senyap tanpa bunyi gergaji, tahu-tahu tiang keropos. Dari luar pohon masih tegak dan daunnya hijau, padahal bagian dalamnya habis digerogoti. Kena angin sedikit saja bisa tumbang. Bukan anginnya yang terlalu kuat, tetapi rayapnya yang terlalu rajin!
Rayap paling berbahaya bukan hanya yang bersarang di kayu lapuk, melainkan juga yang bersembunyi dalam sistem. Yang digerogoti bukan kayu, tetapi keadilan; bukan tiang rumah, melainkan tiang hukum. Bangunan negara boleh tampak gagah, tetapi jangan sampai fondasinya keropos!
Kerusakan dalam sistem itu paling mudah terlihat ketika hukum diterapkan secara berbeda kepada mereka yang punya kuasa dan rakyat kecil. Anehnya, penegakan hukum di negeri ini kerap memperlihatkan standar ganda.
Kalau rakyat kecil yang diduga melanggar aturan—ojol salah jalur, pedagang melanggar trotoar, atau pabbalu’ carubbu’ di pasar tersandung urusan administrasi—penanganannya bisa terasa secepat kilat. Jejak digital pun seolah mudah ditelusuri: mulai dari waktu, lokasi, hingga perangkat yang digunakan. Wajah bisa terpampang, rumah bisa didatangi. Lebih cepat daripada ojol menjemput orderan!
Katanya, “Jejak digital tidak bisa bohong.” Baik, kita pegang itu.
Namun, ketika muncul dugaan penyadapan terhadap pemegang kekuasaan, kebocoran data rakyat, atau rekaman percakapan elite, penanganannya terkadang seperti kaset rusak: diputar terus, jawabannya itu-itu juga:
“Masih didalami.”
“Masih ditelusuri.”
“Belum bisa disimpulkan.”
“Perlu waktu.”
Wê Ndo’ê, mate’ ulukku’!
Loh, ke mana perginya keyakinan bahwa teknologi bisa mengungkap kebenaran? Mengapa perangkat pelacak yang biasanya supercepat mendadak kehilangan arah? Jangan-jangan GPS-nya ikut kena amnesia!
Teknologi boleh semakin canggih, tetapi tanpa keberanian dan ketegasan penegak hukum, kecanggihan itu tidak banyak berarti. Jika dugaan penyadapan menyentuh lingkaran kekuasaan, jangan sampai jabatan dan jaringan menjadi tameng. Jangan-jangan yang ikut disadap kali ini bukan hanya percakapan, tetapi juga keberanian penegak hukum!
Makanya, pertanyaannya bukan lagi sekadar: siapa dalangnya? Tetapi, mengapa mereka yang punya kuasa dan jaringan seolah lebih leluasa menghindari pemeriksaan, sementara rakyat kecil sulit membela diri?
Bongkar semuanya! Jangan hanya berani menghadapi mereka yang tak punya pengaruh. Hukum harus tajam ke mana pun, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika perlu, tajam ke samping. Itulah keadilan, bukan keistimewaan bagi pemegang kekuasaan.
Untuk mengungkap persoalan semacam ini, jejak digital—rekaman, metadata, dan log sistem—dapat menjadi petunjuk penting. Namun, semuanya harus diuji keaslian, keutuhan, dan konteksnya.
Jika ada data yang terhapus, libatkan ahli forensik digital independen untuk menelusuri kemungkinan pemulihannya. Jangan hanya bersemangat mengusut lawan politik, tetapi kehilangan ketegasan saat persoalan menyentuh lingkungan sendiri!
Pacar hilang saja bisa dibujuk pulang dengan kalungan emas 100 gram. Masa data digital yang hilang dibiarkan jadi mantan tanpa kejelasan? Jangan-jangan bukan datanya yang sulit dipulihkan, melainkan keberanian mengusutnya!
Karena itu, bongkar dan usut tanpa kompromi! Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diduga mengatur dari balik layar? Telusuri semuanya berdasarkan bukti dan proses hukum. Jangan hanya memeriksa pelaksana di lapangan, tetapi telusuri pula kemungkinan keterlibatan pihak yang berada di balik pengendalian, jika didukung bukti. Jangan sampai pemain berganti, tetapi sutradaranya tetap nyaman di belakang layar!
Jangan biarkan pola ini berulang. Takkalami! Terlanjur basah, mandi sekalian sampai bersih. Jangan setengah-setengah, nanti masuk angin!
Semangat ini mengingatkan saya pada lagu “Bongkar” karya Iwan Fals: keberanian merobohkan segala penghalang keadilan.
Yang harus dirobohkan bukan orang tanpa dasar hukum, melainkan budaya impunitas dan keserakahan yang merusak keadilan. Jangan hanya lantang berbicara tentang hukum, sementara pelaksanaannya justru menyisakan celah yang perlu diperiksa. Siapa yang gelisah ketika pintu audit dibuka? Jangan-jangan mereka yang paling banyak menyimpan rahasia!
Sebab, manusia masih bisa berkelit dengan dalih birokrasi, tetapi di hadapan Allah SWT tak ada rahasia yang tersembunyi, semuanya dibongkar. Tak ada pembela yang bisa disewa, tak ada alasan administratif untuk berlindung, dan tak ada lagi istilah “masih didalami”!
Bongkar sampai ke akar, proses sampai tuntas!
Wallahu a’lam bisshawab.
𝗝𝘂𝗺𝗮𝘁, 𝟭𝟯 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗦𝗞)