KABARIKA.ID, JAKARTA — Banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November lalu, diduga karena kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar.
Menyusul kejadian bencana alam dahsyat yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia itu, pemerintah akan melakukan investigasi mengenai kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Pengambil keputusan berjanji bakal menuntaskan persoalan itu dan menegakkan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran.
Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), yang juga Koordinator Penanganan Bencana di Sumatra, Pratikno dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang dikutip Kamis (4/12/2025).
“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ujar Pratikno.
Investigasi dan pengusutan perusakan lingkungan itu juga disebut menjadi prioritas pemerintah, paralel dengan upaya evakuasi dan penanganan korban terdampak bencana.
Menurut Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya hal itu telah menjadi perhatian utama pemerintah sedari awal.
“Selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, seiring dengan evakuasi dan penanganan, sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas Teddy.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk menyelidiki dugaan adanya pelanggaran hukum di sektor kehutanan atas bencana banjir bandang di wilayah Sumatra.
“Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses,” ujar Listyo.
Salah satu area terdampak dengan jumlah korban jiwa paling banyak, yakni Kabupaten Agam, Sumbar. Data per 1 Desember, sebanyak 118 orang meninggal dunia, sementara 72 orang lainnya hilang, dan 6.300 orang mengungsi.
Di Sumut, area terdampak paling parah yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan jumlah orang meninggal (per 1 Desember) sebanyak 86, dan hilang sebanyak 104 orang. Sebanyak 2.100 orang kehilangan rumah dan harus mengungsi. (*/mr)