KABARIKA.ID, MAKASSAR — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada, hari Kamis, 12 November 2026 melalui surat pengunduran diri yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Surat pengunduran diri Wapres Gibran tersebut diterima oleh ketua MPR, Ahmad Muzani.
Muzani kemudian membacakan petikan isi surat pengunduran diri Wapres Gibran tersebut di hadapan awak media.
Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri.
Menurut Muzani tidak ada alasan yang dikemukakan oleh Gibran dalam suratnya tersebut. “Tidak ada alasan yang disebutkan di situ,” kata Muzani.
Peristiwa ini membuat tanggal 12 November 2026 menjadi tanggal bersejarah dalam perjalanan politik dan pemerintahan.
Sebab, Gibran adalah Wapres pertama dari era orde baru hingga era reformasi yang mengundurkan diri. Namun dalam sejarah perjalanan Indonesia, Gibran adalah Wapres kedua yang mengundurkan diri.
Wapres pertama Indonesia yang mengundurkan diri adalah Muhammad Hata (Bung Hatta) pada tahun 1956.
Pada 1955, Mohammad Hatta mengirim sebuah surat kepada Ketua DPR yang saat itu adalah Sartono. Namun, DPR sempat menolak surat pengunduran diri tersebut.
Setelah permintaan pengunduran dirinya ditolak, Bung Hatta kembali mengirimkan surat susulan kepada DPR pada 23 November 1956. Dalam surat itu, Bung Hatta menegaskan bahwa dia akan mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terhitung mulai 1 Desember 1956.
DPR akhirnya menyetujui permintaan tersebut melalui sidang yang berlangsung pada 30 November 1956.
Keputusan DPR itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1957.
Melalui Keppres, Mohammad Hatta secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak 1 Desember 1956.
Alasan pengunduran diri Bung Hatta dan Gibran sangat berbeda. Bung Hatta mengaku mengundurkan diri karena tidak sepaham dengan Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan.
Berbeda dengan Wapres Gibran. Mekipun alasan pengunduran dirinya tidak disebutkan dalam surat yang dikirim ke MPR, namun publik sudah sangat paham bahwa pengunduran diri Gibran itu terkait dengan keabsahan ijazahnya yang telah memperoleh keputusan tetap dari Mahkmah Konstitusi dan Mahkmah Agung.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa putusan hukum menyebutkan ada ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan Gibran terhadap sistem konstitusional Indonesia.
“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” ujar Presiden Prabowo.
Atas dasar alasan tersebut, kata Presiden Prabowo, Wapres Gibran memutuskan mengundurkan diri.
Kursi Wapres harus Terisi Paling Lambat 60 Hari
Terkait dengan lowongnya jabatan Wapres, kemudian timbul pertanyaan berapa lama jabatan Wapres bisa vakum?
Ada lima tahapan beserta mekanismenya yang harus dilewati sejak tanggal pengunduran diri Wapres Gibran hingga terpilihnya Wapres pengganti.
Tahap 1: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden dan MPR
Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo.
Selanjutnya, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
“Jadi kalau misalnya [presiden] tidak menolak [permohonan mundur dari Wapres] nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR,” kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11/2026).
Tahap 2: MPR Menyatakan Kursi Wapres Kosong
Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR kemudian menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong.
Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.
“Dan mekanismenya nanti bisa ada, MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tahap 3: Presiden Usulkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.
Yusril mengatakan, MPR akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.
Presiden Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan Wapres tersebut.
“Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru, disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril.
MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon wakil presiden yang diajukan.
Tahap 4: MPR Menyelenggarakan Sidang Paripurna
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Yusril menjelaskan, MPR kemudian mengadakan pemilihan calon Wapres setelah menerima surat dari Presiden Prabowo.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” kata Yusril.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU MD3.
Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 46 ayat (4) UU MD3.
Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pada sidang paripurna MPR, ditetapkan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (5) UU MD3.
Namun, jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi, merujuk pada Pasal 46 ayat (6) UU MD3.
Apabila hasil pemilihan ulang kedua calon Wapres tetap memperoleh jumlah suara sama, maka presiden memilih salah satu di antara calon Wapres tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.
Tahap 5: MPR Menetapkan dan Melantik Wapres Terpilih
Tahapan terakhir, calon Wapres yang memperoleh suara terbanyak atau yang dipilih oleh presiden, ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini.
Kekosongan kursi Wapres saat tentu menjadi memontum istimewa bagi setiap partai politik koalisi untuk mengajukan calon andalannya.
Tentu partai politik atau koalisi partai politik tidak kekurangan kandidat Wapres, namun bagaimana Presiden Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.
Bagaimana jika rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu? Tidak tertutup kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. (rus)