KABARIKA.ID, JENEWA — Sebanyak 185 negara bertemu di Swiss untuk membahas solusi menanggulangi sampah plastik secara global. Namun, kuatnya lobi negara produsen minyak menghalangi tercapainya kesepakatan akhir, terutama soal pengurangan produksi plastik.
Perundingan sesi ke-5 untuk menyusun perjanjian global demi mengatasi polusi plastik (Fifth session of the Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marione environment) berakhir buntu, pada Jumat (15/08/2025) di Jenewa, tanpa adanya kesepakatan atau sikap bersama.
Negosiasi selama 10 hari di markas PBB di Jenewa itu seharusnya berakhir pada Kamis (14/08), tetapi dengan sisa waktu 23 menit sebelum hari berakhir, sesi sempat diperpanjang.
Meski negosiasi intensif berlangsung sepanjang hari, hingga Jumat pagi, namun belum terlihat tanda-tanda tercapainya kesepakatan untuk membatasi produksi atau mengelola limbah plastik.
Sebanyak 1.000 anggota delegasi berkumpul di Jenewa, Swiss, guna menuntaskan negosiasi mengurangi plastik yang mencemari tanah, laut, dan tubuh manusia.
Menteri Lingkungan Hidup Prancis, Agnes Pannier-Runacher mengaku dirinya merasa gusar, karena kendati upaya yang besar dari banyak pihak dan kemajuan dalam diskusi, namun tidak ada hasil nyata yang bisa dicapai.
Ketua juru runding Kolombia, Haendel Rodriguez bahkan secara terang-terangan menuduh negara produsen minyak sebagai biang keladi kebuntuan yang terjadi.
Menurutnya, proses negosiasi diblokir oleh sejumlah kecil negara yang benar-benar tidak menginginkan tercapainya kesepakatan.
Kekacauan di Ruang Sidang
Pada Kamis (14/08/2025), sidang pleno di aula utama Palais des Nations PBB, yang sedianya menjadi pertemuan pamungkas, hanya berlangsung kurang dari satu menit, membuat para delegasi yang memenuhi ruangan terkejut.
“Situasinya benar-benar kacau. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ruangan penuh orang berdiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi,” kata Aleksandar Rankovic dari lembaga think tank The Common Initiative, sebagaimana dilansir AFP.
“Sepertinya tidak akan ada kesepakatan. Suasana ruangan sangat tidak kondusif. Meski banyak yang merasa kesepakatan tidak mungkin tercapai kali ini, mereka tetap berusaha mendorong isi naskah sesuai kepentingan masing-masing hingga detik terakhir,” tambah Rankovic.
Sepanjang hari, diplomat asal Ekuador, Vayas, berkeliling menemui delegasi regional untuk mencoba menyusun kesepakatan bersama setelah upaya sebelumnya gagal, pada Rabu (13/08/2025) .
“Kami benar-benar bingung, sepertinya ada yang hilang,” ujar seorang sumber diplomatik dari salah satu delegasi regional.
Selama berjam-jam negosiasi di belakang layar dan pertemuan informal berlangsung. Seorang kepala delegasi mengatakan, bahwa mereka yakin akan ada draf kompromi baru.
Sementara delegasi dari benua lain mengungkapkan kekecewaan karena belum melihat naskah maupun proses yang jelas, khawatir negosiasi panjang yang dimulai lebih dari dua tahun lalu di Nairobi, akan gagal total.
Mencari Titik Tengah
Setelah tiga tahun negosiasi, negara-negara yang menginginkan tindakan tegas untuk mengatasi sampah plastik berusaha menjalin kesepakatan dengan kelompok negara penghasil minyak.
“Kita butuh perjanjian global yang koheren. Kita tidak bisa melakukannya sendiri,” kata Menteri Lingkungan Kenya, Deborah Barasa, yang tergabung dalam Koalisi Ambisi Tinggi yang mendorong tindakan agresif terhadap limbah plastik.
Barasa mengatakan, negara-negara di dunia bisa menyepakati perjanjian sekarang, lalu menyusun detailnya secara bertahap.
“Kita harus menemukan titik tengah, kemudian kita bisa mengambil pendekatan bertahap untuk membangun perjanjian ini… dan mengakhiri polusi plastik,” tandas Barasa.
Sepanjang hari Kamis (14/08/2025), berbagai kelompok regional dan lintas regional mengadakan pertemuan.
Koalisi Ambisi Tinggi, yang terdiri dari Uni Eropa, Inggris, Kanada, serta banyak negara Afrika dan Amerika Latin, ingin ada komitmen untuk mengurangi produksi plastik dan menghapus bahan kimia beracun dalam plastik.
Sementara itu, kelompok negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, Rusia, Iran, dan Malaysia ingin fokus perjanjian lebih pada pengelolaan limbah.
Kesepakatan Tertunda
Masalah polusi plastik begitu merajalela hingga mikroplastik ditemukan di puncak gunung tertinggi, palung laut terdalam, dan hampir di seluruh bagian tubuh manusia.
Jika tren saat ini berlanjut, produksi plastik berbasis bahan bakar fosil akan hampir tiga kali lipat pada 2060, menjadi 1,2 miliar ton per tahun, sementara limbahnya akan melebihi satu miliar ton, menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Tentu saja kami tidak dapat menyembunyikan bahwa sangat tragis dan sangat mengecewakan melihat beberapa negara mencoba menghalangi tercapainya sebuah kesepakatan,” ujar Menteri Lingkungan Denmark, Magnus Heunicke.
Padahal, menurut Heunicke, perjanjian diperlukan untuk mengatasi salah satu masalah polusi terbesar yang kita hadapi di bumi dan berjanji akan melakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan.
“Kami akan terus bekerja hingga kita memiliki perjanjian yang akan membantu semua negara dalam menyelesaikan masalah ini,” tandas Heunicke kepada media.
Tuvalu, yang mewakili 14 negara kepulauan kecil Pasifik yang sedang berkembang, mengatakan: “Bagi kepulauan kami, ini berarti bahwa tanpa kerja sama global dan tindakan negara, jutaan ton sampah plastik akan terus dibuang ke lautan kami, yang akan memengaruhi ekosistem, ketahanan pangan, penghidupan, dan budaya kami.”
Delegasi Tiongkok mengatakan bahwa perjuangan melawan polusi plastik merupakan maraton yang panjang dan kemunduran sementara ini merupakan titik awal baru untuk mencapai konsensus.
Tiongkok mendesak negara-negara untuk bekerja sama demi menawarkan planet tanpa polusi plastik kepada generasi mendatang.
Luis Vayas Valdivieso, ketua komite negosiasi, menulis dan mempresentasikan dua draf teks perjanjian berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh negara-negara tersebut, tetapi perwakilan dari 184 negara menolak keduanya sebagai dasar negosiasi mereka. (rus)