“Sekarang mungkin 50 ribuan hektare (lahan terdampak). Tiga bulan lalu, 30 ribu hektare. Perkiraan sekarang maksimal 50 ribu hektare dan itu masih aman,” kata Mentan Amran saat doorstop bersama wartawan usai melakukan inspeksi mendadak di lingkungan Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).

Mentan Amran menyebut luas terdampak tersebut masih berada dalam skala yang terkendali dibandingkan total luas pertanaman padi nasional. Pemerintah, lanjutnya, terus memastikan berbagai intervensi di lapangan berjalan untuk menjaga produksi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai langkah untuk menjaga produktivitas pertanian dari dampak kekeringan, mulai dari penguatan irigasi, pompanisasi, irigasi perpompaan (irpom), optimalisasi lahan (oplah), hingga penggunaan benih tahan kekeringan dan berproduktivitas tinggi.

“Irigasi jalan, pompanisasi jalan, irpom jalan, oplah jalan, semua jalan. Dan benih yang tahan kekeringan. Ada juga yang produktivitasnya tinggi dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern-Advanced Agricultural System),” jelasnya.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memastikan keseimbangan antara harga yang diterima petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Mentan Amran mengatakan tingginya harga gabah saat ini menjadi keuntungan bagi petani, sementara pemerintah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga harga di tingkat konsumen.

“Petani senang kan? Ya makanya kita lakukan operasi pasar, karena beras kita banyak. Petani biarkan nikmati harganya, tetapi Bulog melakukan operasi pasar. Dan ada juga SPHP, kemudian ada juga bantuan pangan,” ujarnya.

Mentan Amran juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. “Kita aman,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian juga berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Dengan metode budidaya dan teknologi yang lebih tinggi, pendapatan petani disebut dapat mencapai sekitar Rp15–16 juta per bulan per hektare.

“Pendapatan petani yang metode baru (PM-AAS), dengan benih unggul, dengan teknologi tinggi itu hitungannya Rp15–16 juta per bulan per hektare. Jadi memang kalau katakanlah setengah hektare, berarti bisa Rp8 juta, dengan metode baru. Ini kita gerakkan seluruh Indonesia,” katanya.

Di tengah kondisi produksi yang tetap aman, pemerintah juga mulai menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara. Setelah Malaysia, Mentan Amran menyebut Filipina, Papua Nugini, dan Timor-Leste menjadi negara yang sedang dijajaki sebagai pasar berikutnya.

“Kita masih jajaki ada dua-tiga negara. Jejaki Filipina, Papua Nugini, dengan Timor Leste, negara tetangga kita,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, terkait penanganan kasus beras fortifikasi, Mentan Amran memastikan proses penindakan tetap berjalan. Kementerian Pertanian juga telah menyampaikan surat kepada Mabes Polri untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Iya, kita tetap tindaki. Kita sudah menyurat ke Mabes Polri,” pungkasnya.

Artikel Mentan Amran Pastikan Produksi Pangan Tetap Aman di Tengah Tantangan Iklim pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, bersama jajaran Pupuk Indonesia Holding Company di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan sektor pupuk Indonesia tetap kuat di tengah situasi global yang tidak menentu. Ia juga menegaskan bahwa para petani tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk.

“Kami pastikan stok pupuk aman, bahkan berlebih, dan tidak terdampak kondisi perang yang terjadi di berbagai kawasan,” ujarnya.

Dari sisi produksi, kapasitas nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai sekitar 14,65 juta ton per tahun. Jumlah tersebut terdiri dari urea, NPK, ZA, hingga ZK yang menopang kebutuhan pertanian dalam negeri.

Dengan kebutuhan domestik yang terpenuhi, terdapat ruang bagi Indonesia untuk menyalurkan kelebihan produksi ke pasar internasional. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan petani di dalam negeri.

Sudaryono menjelaskan, India menjadi salah satu negara yang menunjukkan minat untuk mengimpor pupuk dari Indonesia. Peluang ini dinilai potensial karena perbedaan musim tanam antara kedua negara, sehingga tidak mengganggu distribusi pupuk nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sandeep Chakravorty menyampaikan ketertarikan India untuk menjalin kerja sama impor pupuk melalui skema antar pemerintah atau government to government (G2G).

“Kami memahami bahwa kebutuhan domestik Indonesia menjadi prioritas. Namun jika ada kelebihan produksi, kami siap menjalin kerja sama untuk mengimpor pupuk dari Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Rahmad Pribadi menegaskan bahwa kebijakan ekspor akan dijalankan secara terukur dengan mempertimbangkan siklus tanam nasional.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan pupuk, terutama di kawasan regional, berkat kapasitas produksi yang stabil.

“Ekspor dilakukan saat kebutuhan dalam negeri sudah aman. Kami juga memperhitungkan musim tanam agar tidak mengganggu distribusi pupuk bagi petani,” jelasnya.

Saat ini, stok pupuk nasional berada pada level yang cukup tinggi, yakni sekitar 1,2 juta ton. Produksi harian juga terus berjalan, dengan rata-rata 25.000 ton urea dan 15.000 ton NPK.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berpotensi menjadi pemasok penting dalam mendukung kebutuhan pupuk global.

Sebelumnya, Sudaryono juga menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, untuk membahas kerja sama serupa. Selain mengekspor urea, Indonesia juga mengimpor bahan baku pupuk seperti fosfat dari Australia sebagai bagian dari hubungan dagang yang saling melengkapi. (*)

Artikel India Minati Pupuk Indonesia, Ekspor Dibuka Setelah Kebutuhan Petani Aman pertama kali tampil pada KABARIKA.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan bahwa perseroan mengoptimalkan seluruh kapasitas produksi dan memperkuat distribusi lintas wilayah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan.

Hal ini menyusul tingginya antusiasme petani menebus pupuk subsidi di awal tahun 2026.

“Kami bergerak cepat memastikan pasokan nasional tetap terjaga. Optimalisasi produksi di seluruh anak perusahaan sedang digenjot, termasuk mendorong utilitas pabrik agar beroperasi maksimal di tengah berbagai tantangan,” ujar Rahmad dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Saat ini, Pupuk Indonesia menghadapi dua tantangan signifikan. Pertama, proses pemulihan Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh yang masih berlangsung pascabanjir besar pada akhir 2025.

Padahal, fasilitas ini merupakan lumbung pasokan utama untuk wilayah Sumatra Bagian Utara.

Kedua, kondisi cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah penghasil pangan, mempersulit proses distribusi pupuk dari gudang pusat ke tangan petani.

Untuk menambal kekurangan pasokan dari PIM, Pupuk Indonesia melakukan sejumlah langkah taktis. Salah satunya adalah rekonfigurasi atau realokasi stok antar-gudang di berbagai wilayah.

Stok dari wilayah dengan pasokan berlebih segera dialihkan ke wilayah-wilayah strategis seperti Sumatra Utara dan Jawa yang tengah memasuki masa tanam.

Tidak hanya itu, perseroan juga menjalankan strategi penyesuaian stok dengan mengonversi pupuk nonsubsidi menjadi pupuk bersubsidi. Proses ini dilakukan melalui pewarnaan ulang dan pengantongan khusus di sejumlah fasilitas, guna memenuhi kuota subsidi yang dibutuhkan petani.

“Strategi ini kami jalankan paralel dengan percepatan pemulihan pabrik yang terdampak bencana. Dengan begitu, kebutuhan jangka pendek dan panjang petani tetap terjamin,” tegas Rahmad.

Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia mengerahkan seluruh infrastruktur logistik terintegrasi, mulai dari pelabuhan, armada kapal, hingga jaringan gudang.

Untuk mempercepat penyaluran hingga ke titik serah (kios), perusahaan bahkan menambah jam operasional gudang.

Seluruh pergerakan stok dan penyaluran dipantau secara real-time melalui sistem digital Command Center. Teknologi ini memastikan tidak ada hambatan distribusi yang luput dari pengawasan, sekaligus menjamin pupuk sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

Bagi para petani, proses penebusan pupuk tetap dipermudah melalui aplikasi i-Pubers cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan dapat mempercepat akses petani terhadap pupuk di tengah masa tanam yang kritis.

“Dengan sinergi antara teknologi, rekayasa distribusi, dan optimalisasi produksi, kami optimistis kebutuhan pupuk petani di seluruh Indonesia dapat terpenuhi, sehingga musim tanam 2026 berjalan lancar dan produktivitas pangan nasional terjaga,” pungkas Rahmad. (*)

Reporter: Leony amparita
Tag: Pupuk, Aman, Skenario, Distribusi, Subsidi

Artikel Pupuk Indonesia Jamin Pupuk Subsidi Aman di Tengah Gangguan Pabrik dan Cuaca Ekstrem pertama kali tampil pada KABARIKA.

Direktur Jenderal Hortikultura, Muhammad Taufiq Ratule, menegaskan bahwa pemerintah hadir secara aktif dalam memastikan ketersediaan pangan strategis bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, jajaran Kementan juga melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Pemerintah memastikan produksi dan pasokan cabai nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali. Melalui penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta pengawalan harga, kami menjamin kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik,” kata Taufiq dalam keterangannya pada Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, ketersediaan cabai berada dalam posisi surplus. Untuk komoditas cabai rawit, diproyeksikan surplus sekitar 54 ribu ton pada Februari 2026 dan meningkat menjadi 99 ribu ton pada Maret 2026. Sementara itu, cabai besar juga mencatat surplus masing-masing 14 ribu ton pada Februari dan 11 ribu ton pada Maret 2026. Kondisi ini mencerminkan ketahanan pasokan nasional yang cukup kuat dalam menghadapi peningkatan permintaan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Produksi cabai nasional pada periode Februari–Maret 2026 tersebut ditopang oleh luas panen puluhan ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah sentra produksi, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Sentra utama meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat, dengan pola panen berlangsung bertahap dan berkelanjutan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Muh. Agung Sunusi, melaporkan bahwa dari hasil kunjungan lapangan di sentra utama, khususnya Garut, Sumedang, Bandung, serta Lombok Timur, menunjukkan bahwa pertanaman cabai secara umum tumbuh sehat dan panen tetap berlangsung meskipun menghadapi tantangan anomali iklim dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

“Stok cabai di sentra utama terpantau aman dan produksi terus berjalan. Pemerintah memastikan tidak ada gangguan signifikan terhadap pasokan hingga hari raya Idulfitri,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipatif dan tindak lanjut, Kementan telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah sentra, Badan Pangan Nasional, asosiasi petani, serta champion cabai. Koordinasi difokuskan pada penguatan produksi, kelancaran distribusi antarwilayah, serta sosialisasi Harga Acuan Produsen (HAP) sebagai instrumen stabilisasi harga.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk aksi nyata di lapangan, para champion cabai dan mitra yg bernaung di Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) telah berkomitmen melaksanakan gelar pasar cabai dengan harga jauh lebih murah dari tingkat eceran pasar di wilayah sentra masing-masing. Langkah ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen sekaligus memastikan petani tetap memperoleh harga yang adil.

“Kami para champion cabai di berbagai sentra produksi berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan dan kualitas produksi. Namun di sisi lain, harga di tingkat petani juga harus memberikan margin yang layak agar usaha tani tetap berkelanjutan. Harga yang wajar bukan hanya melindungi petani, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan nasional,” jelas Ardi yang merupakan Ketua ACCI.

Ia menerangkan bahwa aksi champion dalam menghadirkan cabai harga petani telah terlaksana sepekan ini secara serentak, antara lain di Kabupaten Banjarnegara, Sleman, Magelang, Semarang, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Enrekang, dan bahkan Lombok Timur.

Dalam gelar pasar tersebut, cabai dijual dengan harga lebih terjangkau. Untuk cabai rawit merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, di bawah HAP Rp57.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah di tingkat pasar ini dilaporkan sudah mengalami penurunan setelah sempat bergejolak hingga Rp90 ribu per kilogram di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ). Untuk itu, gerakan aksi akan makin digencarkan dan dikuti oleh champion di sentra lainnya termasuk di Jakarta.

Dengan kondisi ketersediaan yang aman dan neraca pangan yang positif, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah menjamin pasokan aneka cabai nasional aman, cukup, dan terjaga sepanjang Ramadan hingga Idulfitri 1447 H. (*)

Artikel Kementan Pastikan Stok Cabai Aman dan Surplus Hadapi Ramadan dan Idulfitri 1447 H pertama kali tampil pada KABARIKA.

Harga bawang merah tercatat mulai meningkat sejak pertengahan November 2025, setelah pada dua bulan sebelumnya justru menjadi penyumbang andil deflasi. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh penurunan luas tanam pada September 2025 untuk panen November, khususnya di sentra Pantura Jawa. Kondisi ini dipicu oleh tingginya harga benih, alih fungsi lahan ke komoditas padi sawah, serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Namun demikian, seiring semakin dekatnya perayaan Natal dan Tahun Baru, pasokan bawang merah dari sentra produksi ke pasar induk terpantau terus meningkat. Sejumlah daerah sentra utama seperti Brebes, Solok, Nganjuk, dan Enrekang mulai memasuki puncak panen pada pertengahan Desember 2025.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan pangan strategis, termasuk bawang merah, dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Nataru.

“Pemerintah hadir untuk menjamin pasokan pangan masyarakat tetap aman. Kami memastikan produksi bawang merah mencukupi, distribusi berjalan lancar, dan tidak ada alasan harga melonjak menjelang Natal dan Tahun Baru. Jika terjadi gejolak, kami akan segera melakukan langkah pengendalian,” tegas Mentan Amran.

Ketua Champion Bawang Merah Indonesia, Dian Alex Candra, menyampaikan bahwa produksi bawang merah nasional pada Desember 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 180 ribu ton.
“Panen bulan Desember lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, dan akan semakin meningkat pada Januari 2026. Saat ini panen sudah berlangsung di Enrekang, Solok, serta sentra-sentra utama di Pulau Jawa,” jelas Alex.

Hal senada disampaikan Champion Bawang Merah Kabupaten Solok, Amri Ismail. Ia menyebutkan bahwa luas panen bawang merah di wilayahnya pada Desember mencapai lebih dari 1.300 hektare.
“Selama ini pasokan bawang merah dari Solok didistribusikan ke berbagai daerah seperti Sumatera, Jambi, Aceh, Palembang, hingga sebagian wilayah Jawa,” ungkap Amri.

Peningkatan pasokan tersebut mulai berdampak pada pergerakan harga di tingkat petani. Di sejumlah sentra utama di Pulau Jawa, harga bawang merah terpantau turun pada kisaran Rp28.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Akat, petani sekaligus Champion bawang merah asal Rejoso, Kabupaten Nganjuk, mengonfirmasi tren penurunan harga tersebut.

“Tiga hari lalu harga masih di kisaran Rp36.000 per kilogram, namun kemarin sore sudah turun menjadi sekitar Rp28.000 per kilogram di tingkat petani. Sejak Minggu kedua Desember panen mulai ramai, dan hingga Januari 2026 luas panen diperkirakan mencapai 1.000 hektare,” ujar Akat.

Lebih lanjut, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan terus mengawal stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis melalui penguatan produksi, distribusi, dan sinergi lintas sektor.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pelaku usaha tani terus kami perkuat demi ketahanan pangan nasional,” pungkas Mentan Amran.

Menindaklanjuti arahan Mentan Amran, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Agung Sunusi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan para Champion bawang merah serta dinas pertanian di daerah sentra produksi.

“Secara umum, seluruh daerah melaporkan kondisi bawang merah di wilayah masing-masing masih aman, termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketersediaan dan harga bawang merah pada periode Natal dan Tahun Baru diperkirakan aman dan terkendali,” jelas Agung.

Pemerintah terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta para Champion bawang merah untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga berangsur kembali normal seiring meningkatnya panen dari berbagai sentra produksi nasional. (*)

Artikel Kementan: Pasokan Bawang Merah Jelang Nataru Aman, Harga Berangsur Normal pertama kali tampil pada KABARIKA.

Edyansyah, General Manager PLN UID Sulselrabar memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kelancaran selama Idul Adha 1446 H, mulai dari sisi distribusi listrik, personel, hingga peralatan pendukung. Dirinya mencatat periode siaga Idul Adha dimulai 5–7 Juni 2025.

“Selama perayaan Idul Adha 1446 H, kami memastikan kesiapan pasokan listrik agar seluruh masyarakat bisa aman, tenteram, dan bisa menjalankan ibadah serta berkumpul dengan keluarga dalam suasana yang hangat,” ujar Edyansyah.

Ia juga menegaskan bahwa dalam momen Idul Adha ini, PLN siap mengerahkan segala upaya untuk menjaga keandalan listrik dan melayani seluruh kebutuhan pelanggan agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman.

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menjaga kecukupan pasokan listrik di sistem Sulawesi Bagian Selatan,” pungkas Edyansyah.

Sebelumnya, PLN telah memberikan rasa nyaman kepada pengguna kendaraan listrik yang ingin bepergian pada momen Ramadan dan Idul Fitri, PLN telah menyediakan 63 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 51 lokasi di Sulselrabar.

Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, PLN juga menyiapkan alat pendukung dalam periode siaga, di antaranya 157 genset, 34 uninterruptible power supply (UPS), 83 unit gardu bergerak (UGB), 12 crane, 294 mobil, dan 166 motor operasional.

Tidak hanya itu, sepuluh tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dengan total 85 personel juga turut disiagakan.

Selain itu, PLN telah melakukan pemeliharaan rutin lebih awal sehingga saat ini jaringan distribusi dalam kondisi aman. “Apabila melihat potensi atau terjadi gangguan listrik, masyarakat dapat melaporkan langsung kepada PLN melalui fitur Pengaduan di aplikasi PLN Mobile,” tutup Edyansyah. (*)

Artikel PLN UID Sulselrabar Siagakan 79 Posko Kelistrikan dan 2.678 Personel Selama Idul Adha pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Menko Polkam Budi Gunawan keterangan tersebut merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, dan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Serta unsur dari Kementerian Pertahanan, Kemendagri, dan Polri, di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.

“Dari hasil monitoring, peringatan (Hari Buruh) di berbagai daerah sejauh ini berjalan aman dan lancar,” ungkap Menko Polkam Budi Gunawan, 1 Mei 2025, di Jakarta.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada sejumlah pihak yang terlibat, khususnya kaum buruh di berbagai daerah di Indonesia, yang telah menjaga ketertiban dan kenyamanan saat acara peringatan May Day tersebut.

Budi berharap agar ke depan pemerintah Indonesia dapat terus bersinergi dengan para pengusaha dan para kaum buruh, hingga meningkatkan daya saing Indonesia di level global.

“Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” ujar Budi Gunawan.

Diketahui, peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day di pusatkan di lapangan Monumen Nasional (Monas), dengan turut dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah politisi tanah air. (*)

Artikel Menko Polkam Sebut Peringatan Hari Buruh 2025 di Berbagai Daerah Berjalan Aman pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ia memastikan bahwa BPOM akan terus memperketat pengawasan terhadap produk makanan olahan yang beredar di pasaran.

“Momen pasca Lebaran seringkali menjadi periode rawan karena meningkatnya konsumsi makanan olahan yang mungkin telah melewati masa simpan atau tidak memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangan, Rabu (2/4/2025).

BPOM telah melakukan inspeksi intensif sejak sebelum hingga setelah Hari Raya Idulfitri.

Pengawasan ini mencakup produk makanan olahan yang dijual di pasar tradisional maupun modern, guna memastikan tidak adanya kandungan bahan berbahaya, serta kelengkapan izin edar dan kepatuhan terhadap ketentuan label pangan.

Alumnus Universitae Hasanuddin itu, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan pangan dengan cara selalu mengecek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk makanan olahan.

“Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami mengimbau konsumen untuk cerdas dan kritis dalam memilih produk yang akan dikonsumsi,” tegasnya.

Langkah pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan konsumsi pangan yang aman dan sehat, terlebih dalam periode pasca perayaan besar seperti Lebaran.

Untuk laporan atau pengaduan terkait produk pangan yang mencurigakan, masyarakat dapat menghubungi layanan Pengaduan BPOM melalui nomor telepon 1500533 atau melalui situs resmi www.pom.go.id,” pungkas Taruna.

Artikel Pasca Lebaran, Taruna Ikrar Pastikan BPOM Terus Pantau Makanan Olahan Aman Dikonsumsi Masyarakat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Karenanya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg selama Ramadan dan Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M.

Untuk kuota BBM bersubsidi tahun 2025, ketersediaan terbilang aman, di antaranya Pertalite sebanyak 1.265,074 KL, Bio Solar sebanyak 783,245 KL, dan LPG 3 Kg sebanyak 298,272 MT.

Penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 hingga posisi Januari tercatat sebagai berikut: Pertalite sebanyak 94,331 KL, Februari 85,656 KL, Bio Solar per Januari 54,416 KL, dan Februari 53,869 KL.

Sedangkan penyaluran LPG 3 Kg per Januari 2025 sebesar 26,069 MT, dan Februari 23,924 MT.

“Stok BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi aman. Proyeksi menunjukkan kenaikan permintaan Pertalite sekitar 7% selama Ramadan dan Idulfitri dibandingkan masa normal (100.934 KL). Untuk Solar, diperkirakan terjadi penurunan permintaan sekitar 10% dibandingkan normal (48.757 KL),” ujar Andi Eka.

Lanjutnya, untuk LPG, terjadi peningkatan penyaluran sekitar 2,9% dibandingkan hari normal (26.785 MT).

Sebelumnya, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup selama periode SATGAS RAFI 2025.

Selama masa Lebaran, konsumsi BBM diprediksi meningkat, terutama untuk jenis Gasoline (Pertalite dan Pertamax Series), yang naik sekitar 7% dibandingkan rata-rata harian normal.

Sebaliknya, BBM jenis Gasoil (Bio Solar dan Dex Series) diperkirakan turun 10,4%. Sementara itu, konsumsi LPG (subsidi dan non-subsidi) diproyeksikan naik 2,9%, Avtur meningkat 3,4%, dan Kerosene naik 3,7% dibandingkan kondisi normal,” jelas Fanda.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Pertamina Patra Niaga Sulawesi telah menyiapkan berbagai layanan energi tambahan di sejumlah jalur strategis.

Di sepanjang jalur mudik dan wisata, sebanyak 152 SPBU beroperasi selama 24 jam, memastikan pemudik dapat mengisi BBM kapan saja tanpa kendala. Tak hanya itu, untuk menjangkau masyarakat lebih luas, terdapat 421 agen LPG yang siap melayani kebutuhan bahan bakar rumah tangga.(*)

Artikel Pemprov Sulsel Pastikan Ketersediaan BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg Aman Selama Ramadan dan Idulfitri pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pencapaian swasembada pangan. Kita syukuri, harga-harga di bulan suci Ramadan relatif stabil dan stok beras di Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi juga mencatat rekor tertinggi,” ujar Mentan Amran.

Berdasarkan proyeksi, produksi padi pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), tertinggi untuk periode yang sama selama tujuh tahun terakhir.

Pemerintah terus berupaya mengawal produksi pangan agar tetap optimal. Presiden Prabowo Subianto, kata Mentan Amran, telah memberikan arahan untuk memastikan berbagai program pertanian, seperti cetak sawah baru dan peningkatan produktivitas melalui optimalisasi lahan (Oplah), berjalan dengan baik demi mendukung swasembada pangan.

Dalam hal penyerapan gabah, pemerintah juga mencatat lonjakan signifikan. Jika pada Januari-Maret 2024 Bulog hanya mampu menyerap 35 ribu ton gabah, maka dalam tiga bulan pertama tahun ini angka penyerapan diproyeksikan bisa mencapai 700 ribu ton. Tahun lalu, total serapan selama setahun hanya sekitar 1 juta ton, sementara tahun ini pemerintah menargetkan 3 juta ton gabah terserap pada bulan April atau Mei nantinya. Jikapun realisasi penyerapan gabah bisa mencapai lebih dari 2 juta ton dalam periode tersebut, maka stok beras nasional di Bulog akan sangat mencukupi.

“Ini adalah lompatan eksponensial. Ini kerja keras kita semua, sesuai arahan Bapak Presiden, dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta semua pihak yang telah berkontribusi,” tegas Mentan Amran.

Lebih lanjut, Mentan Amran menekankan bahwa pemerintah akan terus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini dengan menggencarkan program pompanisasi. Kebijakan ini terbukti berhasil meningkatkan produksi padi lebih dari 2 juta ton pada periode Agustus-Desember 2024. Dengan strategi yang sama, diharapkan produksi padi pada tahun ini tetap terjaga, sehingga ketersediaan beras nasional semakin kuat.

“Kita terus berupaya memastikan produksi tetap optimal, dan semoga dengan doa serta kerja keras bersama, swasembada pangan benar-benar bisa kita wujudkan,” pungkasnya.(*)

Artikel Mentan Amran Pastikan Stok Jelang Lebaran Aman, Beras di Bulog Capai 2,2 Juta Ton pertama kali tampil pada KABARIKA.

Itu disampaikan Fadjry Djufry bersama Forkopimda Sulsel, usai melakukan pengecekan di Gudang Bulog Makassar, Rabu (15/1/2025).

“Gudang Bulog Makassar saat ini menyimpan stok beras sebanyak 257 ribu ton, terdiri dari 157 ribu ton beras PSO (Public Service Obligation) atau kewajiban pelayanan publik, serta 100 ribu ton beras komersial,” sebut Fadjry.

Secara nasional, per 1 Desember 2024 Bulog mempunyai cadangan beras 2 juta ton.

“Ini disiapkan untuk mengantisipasi bencana serta upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pangan ke masyarakat untuk menjaga SPHP, termasuk kesiapan fisik harga,” urainya.

Kendati demikian, Pj Gubernur Sulsel berharap Bulog bisa menyediakan stok beras mencapai 3 juta ton bahkan lebih, untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan.

“Kita harapkan agar Bulog mencadangkan beras pemerintah itu minimal 3 juta ton, karena ini menjelang perayaan hari besar Ramadhan, lebaran nanti kita bisa pastikan ketersediaan pangan. Kemarin kita cek harga gabah di beberapa tempat itu turun. Sulsel Alhamdulillah secara umum harga gabah masih di atas rata-rata harga acuan pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menjelaskan bagaimana Satuan Tugas (Satgas) Pangan di Sulsel diharapkan betul-betul bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulsel.

“Satgas Pangan ini tugas pokoknya adalah menstabilkan harga pangan, apalagi beras. Sulsel menjadi salah satu provinsi yang diharapkan menyumbang ke nasional,” ungkap Irjen Pol Yudhiawan.

Menurut dia, Provinsi Sulsel harus bersyukur karena kebutuhan pangan dalam hal ini beras aman untuk satu tahun kedepan. (*)

Artikel Stok Beras Sulsel Ada 257 Ton, Aman Hingga Setahun pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan data amatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di awal tahun 2025, khususnya pada Januari dan Februari, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Arief menambahkan bahwa tren positif tersebut berlanjut pada awal tahun 2025.

Data BPS mencatat peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” tambah Arief.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah sentra produksi beras.

Selain itu, ketersediaan pupuk bersubsidi juga dipastikan aman sepanjang tahun ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan total anggaran mencapai Rp46,8 triliun.

“Pemerintah telah menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Mulai 1 Januari 2025, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan petani tidak lagi terkendala oleh birokrasi yang rumit,” jelas Arief.

Cadangan Beras Pemerintah Terjaga, Impor Dihentikan
Arief juga memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton. Stok ini disimpan di gudang-gudang milik Perum Bulog dan siap digunakan untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga beras di dalam negeri.

“Dengan cadangan yang melimpah dan produksi yang terus meningkat, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Arief.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen meningkat dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani serta memastikan harga yang adil di tingkat produsen.

Kementan pun meminta Perum Bulog untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah hasil panen petani. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memastikan stok beras nasional tetap terjaga dengan baik.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, produksi beras nasional pada 2025 tidak hanya aman tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik,” tutup Arief.

Dengan berbagai upaya ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar terkait potensi defisit beras. Pemerintah terus bekerja memastikan ketahanan pangan nasional berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Artikel Produksi Beras 2025 Dipastikan Aman, Masyarakat Tidak Perlu Khawatir dengan Isu Defisit Produksi pertama kali tampil pada KABARIKA.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Budiono menegaskan PLN melakukan berbagai persiapan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru pada periode siaga 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025.

Budiono mencatat PLN UID Sulselrabar menyiagakan 71 posko dan 2.278 personel dalam rangka menjaga keandalan listrik menjelang hari raya Natal dan tahun baru (Nataru).

“PLN telah melakukan persiapan preventif dengan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari. Kami juga telah menyiapkan pengamanan pasokan listrik berlapis di 164 lokasi prioritas, ” kata Budiono.

Budiono merinci, untuk memberikan rasa nyaman kepada pengguna kendaraan listrik khususnya mobil listrik yang ingin bepergian pada liburan Nataru, PLN telah menyediakan 40 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar dalam 32 lokasi di Sulselrabar.

Budiono menambahkan kalau pihaknya memperkirakan Beban Puncak (BP) di Sistem Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) pada momen Nataru tahun ini akan mencapai 1.800 MegaWatt (MW), dengan daya mampu pasok (DMP) sebesar 2.100 MW, maka masih terdapat cadangan daya atau _reserve margin_ sebesar 300 MW.

“Petugas PLN siaga penuh pada momen Nataru ini untuk memastikan kenyamanan masyarakat umat Nasrani untuk dapat beribadah dengan nyaman. Ini menunjukan komitmen PLN untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tambah Budiono.

PLN juga telah membentuk tim khusus atau _special force_ siaga Nataru dengan menerjunkan sebanyak 2.278 personel yang bersiaga di 71 posko seluruh Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Personel siaga tersebut dibekali peralatan lengkap, yakni 164 unit genset, 37 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 85 Unit Gardu Bergerak (UGB) untuk mendukung stabilitas pasokan listrik. (*)

Artikel PLN Sulselrabar Pastikan Kesiapan Kelistrikan Saat Nataru Aman pertama kali tampil pada KABARIKA.