SELAMA tiga dekade terakhir, pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan (termasuk bisnis) tak bisa dielakkan. Parahnya, regulasi dari masa ke masa menjadi lebih permisif dan tak lagi konsisten menjaga eksistensi luasan hutan yang ada.
‎
‎Pada tahap awal penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kompensasi atas penggunaan kawasan hutan bersifat fisik. Pemegang izin wajib menyediakan lahan pengganti, umumnya dua kali lebih luas dari lahan yang dibuka.
‎
‎Mekanisme ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia memiliki satu prinsip penting bahwa hilangnya hutan harus ditebus dengan kewajiban hutanisasi yang lebih luas. Artinya, beban membuka hutan tidak murah dan tidak ringan.
‎
‎Namun regulasi berikutnya mengubah paradigma itu. Penyediaan lahan kompensasi tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan.
‎
‎Yang saya tahu, sejak Permenhut P. 43/2008, Pemerintah mulai memberikan alternatif berupa pembayaran PNBP yang dianggap sebagai ganti rugi finansial untuk lahan hutan yang hilang.
‎
‎Selain itu, penilaian kompensasi mulai mempertimbangkan luasan hutan di tingkat provinsi, seakan-akan hutan adalah entitas homogen yang bisa dihitung secara agregat tanpa membedakan fungsi atau kualitasnya.
‎
‎Pergeseran ini mengakibatkan perubahan besar dalam struktur insentif. Menyediakan lahan fisik memerlukan biaya tinggi, waktu panjang, dan risiko sosial, sedangkan membayar PNBP jauh lebih sederhana.
‎
‎Regulasi ini membuat pembukaan hutan menjadi keputusan bisnis yang lebih mudah diambil. Ketika biaya ekologis tidak lagi terasa sebagai biaya ekonomi, pilihan untuk mengonversi kawasan hutan menjadi semakin rasional secara finansial—meskipun irasional secara ekologis.
‎
‎*Ilusi Kuota Provinsi dan Kesalahan Membaca Lanskap Ekologis*
‎
‎Salah satu persoalan paling fundamental dalam kebijakan baru adalah penggunaan data tutupan hutan provinsi sebagai indikator “ketersediaan” hutan.

Dengan pendekatan ini, selama suatu provinsi masih memiliki tutupan hutan yang tampak “cukup”, maka pembukaan kawasan hutan di titik tertentu dapat dianggap layak, dan tidak perlu menggantinya dengan penyediaan lahan untuk hutanisasi baru.
‎
‎Masalahnya, data agregat luasan hutan tidak menggambarkan nilai ekosistem di tingkat tapak. Hutan primer, hutan rawa gambut, hutan pegunungan, dan hutan produksi adalah ekosistem yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki umur biologis, stok karbon, keanekaragaman hayati, serta fungsi hidrologi yang tidak dapat dipertukarkan.
‎
‎Mengganti hilangnya hutan primer di satu lokasi dengan asumsi bahwa provinsi masih punya hutan sekunder di tempat lain adalah kekeliruan ekologis yang berbahaya.
‎
‎Logika kuota provinsi juga menciptakan ruang abu-abu dalam tata kelola kehutanan. Provinsi dengan angka tutupan hutan yang besar terlihat seolah memiliki “ruang izin” untuk pembukaan hutan, sekalipun yang hilang adalah kawasan bernilai konservasi tinggi. Pada titik ini, kebijakan tidak hanya longgar, tetapi sebenarnya sudah salah arah.
‎
‎*Kompensasi Administratif, Bukan Ekologis*
‎
‎Kelemahan mendasar dari opsi kompensasi PNBP adalah ketiadaan hubungan langsung antara pembayaran dan pemulihan fungsi ekosistem.
‎
‎Uang memang masuk ke kas negara, tetapi tidak otomatis kembali ke hutan yang hilang. Sejumlah studi menunjukkan bahwa mekanisme PNBP di sektor kehutanan kerap menghadapi masalah transparansi, efisiensi penggunaan, dan lemahnya korelasi antara besarnya dana dan kualitas restorasi.
‎
‎Dalam banyak kasus, kompensasi PNBP berubah menjadi sekadar kewajiban administratif. Restorasi yang dilakukan pun sering bersifat simbolis, seperti penanaman pohon yang tidak memperhitungkan kesesuaian lahan, keanekaragaman jenis tanaman, hingga survival rate jangka panjang.
‎
‎Dengan demikian, apa yang hilang adalah ekosistem lengkap; yang kembali, hanya sederet angka tanam-tumbuh dalam laporan program.
‎
‎*Risiko Bencana*
‎
‎Kelemahan regulasi kompensasi tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi yang kini semakin sering terjadi.
‎
‎Hilangnya tutupan hutan di daerah hulu memperbesar limpasan air, mempercepat erosi, dan meningkatkan potensi banjir bandang.

Banyak tragedi ekologis yang pada akhirnya bermuara pada satu hal. Bahwa hutan yang seharusnya menjadi “penyangga alam” perlahan hilang tanpa digantikan secara memadai.

Salah satu yang terbaru adalah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Kerugian jiwa dimana lebih dari 700 orang meninggal dunia dan masih terus bertambah, kerugian materiil yang tak terhitung dan sebagainya, seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua stakeholder di negeri ini.
‎
‎*Kembalikan Kewajiban Land-to-Land*
‎
‎Seluruh persoalan ini tidak berarti bahwa pembangunan harus dihentikan. Pembangunan tetap penting, tetapi harus ditegakkan di atas prinsip keadilan ekologis.
‎
‎Jika hutan harus digunakan untuk kepentingan publik, maka kompensasinya harus dikembalikan pada esensi aslinya, yakni menyediakan ruang pemulihan yang minimal sebanding atau dua kali lipat dengan fungsi hutan yang hilang.
‎
‎Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kompensasi IPPKH menjadi keharusan. Pemerintah perlu mengembalikan kewajiban lahan pengganti sebagai mekanisme utama, bukan sekadar alternatif.
‎
‎ Jika PNBP tetap dipertahankan, maka harus ada pengamanan yang memastikan dana tersebut benar-benar dipakai untuk restorasi ekosistem, bukan menjadi pemasukan umum.
‎
‎Selain itu, penggunaan indikator tutupan hutan provinsi harus diganti dengan pendekatan ekologis berbasis ekoregion, nilai konservasi, dan fungsi lanskap.
‎
‎Monitoring berbasis satelit dan audit independen wajib diperkuat untuk memastikan bahwa kompensasi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi proses nyata di lapangan.
‎
‎Pelibatan masyarakat lokal dan integrasi dengan perhutanan sosial juga menjadi kunci agar pemulihan tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial.
‎
‎*Segera Berbenah, Meski Terlat*
‎
‎Kerusakan hutan yang sudah terjadi memang sulit diperbaiki sepenuhnya. Namun kita masih memiliki kesempatan untuk mencegah kerusakan berikutnya.
‎
‎Pembenahan kebijakan kompensasi IPPKH adalah salah satu cara paling strategis untuk menghentikan laju deforestasi yang tidak perlu.
‎
‎Negara tidak boleh menukar hutan yang bernilai ekologis tinggi dengan uang yang nilainya tidak pernah mampu menggantikan ekosistem yang hilang,  sebanyak apapun yang itu.
‎
‎Evaluasi kebijakan ini bukan hanya sebuah pilihan administratif, tetapi merupakan keputusan moral dan kewajiban ekologis yang menentukan keberlanjutan bangsa besar ini.
‎
‎Jika kita gagal memperbaikinya, generasi mendatang akan mewarisi konsekuensi yang jauh lebih berat daripada biaya yang ingin dihemat oleh pelaku usaha hari ini. Dan sepertinya, konsekuensi-konsekuensi akibat deforestasi yang masif tanpa kompensasi lahan pengganti itu sudah mulai sering kita rasakan belakangan ini.  (*)

Artikel ‎Deforestasi Masif dan Regulasi yang Permisif pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pilrek Unhas kali ini terasa ngeri-ngeri sedap. Meski berbeda dengan Pilkada dalam hal pemilih, aroma politiknya tak bisa disembunyikan. Masing-masing calon rektor punya barisan pendukung, baik di lingkungan kampus maupun di jejaring alumni.

Hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara di Senat Akademik, grup-grup WhatsApp alumni nyaris penuh dengan perdebatan tentang siapa yang paling layak menakhodai kampus merah empat tahun ke depan.

Namun di tengah dinamika itu, nama Prof Budu kembali mencuat dengan kuat.

Bagi sebagian kalangan, keikutsertaannya kali ini bukan sekadar upaya merebut kursi rektor, melainkan misi untuk menuntaskan cerita yang sempat tertunda pada 2021 lalu.

Kala itu, Prof Budu mencatat sejarah sebagai pemenang penjaringan di Senat Akademik dengan 29 suara—tertinggi di antara kandidat lainnya.

Tapi, sejarah juga mencatat bahwa kemenangan di Senat tidak menjamin jalan ke kursi rektor, karena keputusan final ada di tangan Majelis Wali Amanat (MWA).

Di sana, nasib berkata lain. Prof JJ justru keluar sebagai pemenang dan kemudian dilantik sebagai rektor Unhas, meski hanya meraih 21 suara di Senat Akademik.

Bagi banyak pihak, momen itu menjadi simbol bahwa politik di kampus bisa sekompleks politik di luar pagar akademik.

Kini, empat tahun berselang, Prof Budu (seharusnya) jauh lebih matang. Ia tentu telah belajar banyak dari pengalaman pahit itu—tentang pentingnya bukan hanya mendapat dukungan akademik, tetapi juga kemampuan berselancar di medan elitis MWA, tempat di mana nalar akademik kerap beradu dengan kalkulasi kekuasaan.

Sebagai mantan Dekan Fakultas Kedokteranbdan Sekolah Pascasarjana Unhas yang dikenal visioner dan disiplin, Prof Budu membawa reputasi kuat di bidang akademik dan manajerial. Di masa kepemimpinannya, kedua institusi itu menorehkan banyak kemajuan, baik dalam tata kelola pendidikan, penelitian, maupun pengembangan jejaring internasional.

Karakter kepemimpinan seperti ini memberi harapan bahwa jika terpilih kali ini, Unhas akan kembali pada tradisi akademik yang unggul dan bermartabat—menjadi kampus yang bukan hanya besar karena jumlah mahasiswa, tetapi juga karena bobot gagasan dan pengaruh intelektualnya.

Pilrek kali ini, bagi Prof Budu, bukan hanya soal mengulang kontestasi, melainkan soal memulihkan marwah. Ia tampak seperti seorang ilmuwan yang datang lagi ke gelanggang dengan bekal pengalaman, luka, dan tekad baru.

Bagi kampus merah, inilah momentum untuk membuktikan, apakah pilihan akademik yang rasional akan kembali dihargai, atau politik kampus masih menjadi panglima? Kita tunggu saja hasilnya. (*)

Enreco, 2 November 2025.

Artikel Prof Budu dan Babak Kedua Pilrek Unhas pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah: Siapa yang Diuntungkan?” yang akan digelar TSI pada Jumat, 17 Oktober 2025, di Hotel MaxOne, Makassar.

Menurut Asri, dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat dan daerah gencar membangun kawasan industri, termasuk di kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi. Namun, tren tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.

“Kita melihat investasi besar sering kali hanya memperkuat posisi korporasi, sementara pemerintah daerah dan masyarakat setempat justru berada di posisi yang lemah. Kedaulatan ekonomi daerah tereduksi oleh ketergantungan terhadap modal eksternal,” ujar Asri Tadda di Makassar, Senin (13/10).

Ia menilai sejumlah masalah seperti konflik agraria, degradasi lingkungan, dan lemahnya posisi tawar pemerintah daerah terhadap investor menjadi tantangan serius dalam tata kelola investasi industri. Karena itu, FGD yang digagas TSI dimaksudkan menjadi ruang dialog lintas sektor untuk mencari solusi dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan.

Asri menjelaskan, forum tersebut akan menghadirkan sekitar 30 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan media. Beberapa narasumber yang diundang antara lain perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, akademisi kebijakan publik, pengelola kawasan industri, serta perwakilan masyarakat terdampak.

“Kami ingin semua perspektif muncul, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput. Dari sana kita bisa merumuskan arah kebijakan investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, TSI mendorong lahirnya policy brief yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola investasi berbasis prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Asri menegaskan, investasi yang sehat seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat lokal, memperkuat kapasitas ekonomi daerah, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang.

“Kedaulatan ekonomi daerah bukan berarti menutup diri dari investor, tetapi memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat di mana industri itu tumbuh,” tutup Asri. (*)

Artikel Asri Tadda: Investasi Kawasan Industri Harus Perkuat Kedaulatan Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kali ini, kegiatan pelatihan penyusunan Buku Problem Based Learning (PBL) menghadirkan Asri Tadda, penulis dan praktisi literasi, sebagai narasumber utama.

Kegiatan ini sendiri dilaksanakan Senin, 22 September 2025 di Aula Prof dr Sirajuddin Beko, Gedung Baru FKM Unhas.

Dalam sesi yang berlangsung interaktif, Asri Tadda membagikan sejumlah tips praktis tentang bagaimana mahasiswa dapat menulis buku PBL dengan baik.

Ia menekankan pentingnya mahasiswa tidak hanya menyelesaikan tugas akademik, tetapi juga bisa menghasilkan karya tulis yang memiliki nilai tambah sebagai referensi akademik maupun publikasi.

“Menulis buku PBL bukan sekadar memenuhi kewajiban kuliah. Jika dikelola dengan baik, karya ini bisa berkembang menjadi bahan bacaan ilmiah yang bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Asri yang juga adalah Direktur Lembaga Penerbitan dan Media Digital KAHMI Sulsel itu.

Ia mendorong mahasiswa untuk lebih percaya diri mengekspresikan gagasan, memperkaya data dengan hasil lapangan, dan mengemas tulisan dalam bahasa yang sistematis.

“Mengonversi laporan PBL menjadi buku ilmiah populer adalah latihan kita membuat karya perdana sekaligus mengasah dan mengembangkan kemampuan literasi. Bukan tidak mungkin ke depan mahasiswa bisa buat buku, novel atau karya-karya digital lainnya,” terang Asri.

Menurut penulis buku ‘Indonesia Masih Sakit’ itu, literasi akademik harus menjadi bagian integral dari pembelajaran di perguruan tinggi.

“Apalagi sebagai insan kesehatan masyarakat yang bergelut di bidang promotif dan preventif, mahasiswa FKM seharusnya punya kemampuan literasi handal, setidaknya bisa menulis atau berbicara dengan baik di depan publik untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan,” kata Asri.

Kegiatan pelatihan ini mendapat apresiasi positif dari mahasiswa. Mereka menilai, pengalaman langsung dari praktisi literasi memberi wawasan baru tentang bagaimana menulis secara lebih terarah dan produktif.

Dengan adanya pelatihan ini, FKM Unhas berharap mahasiswa tidak hanya aktif dalam pembelajaran berbasis masalah (PBL), tetapi juga mampu menghasilkan karya akademik berupa buku yang dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang kesehatan masyarakat. (*)

Artikel FKM Unhas Gelar Pelatihan PBL, Asri Tadda Tekankan Pentingnya Literasi Akademik pertama kali tampil pada KABARIKA.

TEPAT pada 3 Mei 2025, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) merayakan hari jadinya yang ke-22. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Luwu Utara pada 2003, Lutim telah menunjukkan perkembangan signifikan, menjelma sebagai salah satu pilar ekonomi di Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah terbesar kedua di provinsi ini, Lutim dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama di sektor pertambangan nikel.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan III 2024, ekonomi Lutim tumbuh sebesar 2,00% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor sekunder, khususnya industri pengolahan, yang meningkat sebesar 7,36%. Namun, ketergantungan pada sektor pertambangan, terutama nikel, menjadi perhatian serius.

Pada September 2024, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulsel dan Lutim membentuk perusahaan patungan untuk mengelola tambang nikel di Blok Pongkeru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri nikel dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menggembirakan, tantangan sosial dan lingkungan tidak bisa diabaikan. Inflasi di Lutim pada Desember 2024 mencapai 2,02%, tertinggi di Sulawesi Selatan. Selain itu, aktivitas pertambangan yang masif berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Di lain sisi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Timur pada Agustus 2024 sebesar 4,58%. Meski menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023, yaitu 0,84 poin, hal ini tak boleh dipandang sebelah mata.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkrit melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Apalagi ke depan, akan banyak investasi besar yang masuk ke daerah ini.

Pada usianya yang ke-22, Lutim berada pada persimpangan penting. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara eksploitasi SDA dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diversifikasi ekonomi, investasi pada sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang transparan menjadi kunci menuju daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Semua ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pasangan Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler, Bupati dan Wakil Bupati Lutim saat ini. Butuh kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak untuk bisa membawa Lutim Maju dan Sejahtera sebagaimana tagline kampanye di Pilkada 2024 lalu.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-22, Kabupaten Luwu Timur Bumi Batara Guru. Semoga terus berkembang menjadi daerah yang sejahtera, adil, dan memakmurkan bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. (*)

Artikel 22 Tahun Lutim: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketergantungan pada Sektor Tambang pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Asri saat membawakan materi Pengantar Advokasi Kebijakan pada kegiatan Latihan Kader Kesehatan (LKKes) yang diselenggarakan Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Makassar Timur di Labkesda Provinsi Sulsel Jalan Wijaya Kusuma, Makassar, Sabtu (06/01/2024).

“Saya sendiri dan kawan-kawan mungkin bisa berubah kapan saja. Tetapi (nasib) bangsa ini hanya dapat diubah melalui Pemilihan Umum yang konstitusional. Pada Pemilu 2024 nanti kita akan memilih anggota parlemen dan tentu saja Presiden dan Wakil Presiden yang baru,” jelasnya.

Asri yang pernah menjadi Ketua Umum LKMI HMI Cabang Makassar Timur periode 2004-2005 silam mengungkapkan, bahwa kerja-kerja advokasi, termasuk di bidang kesehatan akan selalu terkait dengan kebijakan publik yang lahir dari proses politik.

“Kebijakan publik yang akan diadvokasi, termasuk di bidang kesehatan yang tidak berpihak pada rakyat, sesungguhnya lahir dari proses politik oleh mereka yang dipilih rakyat pada Pemilu sebelumnya,” jelas Juru Bicara Tim Pemenangan AMIN Sulsel ini.

Karena itu, kata Asri, momentum Pemilu menjadi titik puncak mengadvokasi beragam masalah yang terjadi di masayarakat.

“Kalau pada Pemilu nanti Rakyat memilih anggota parlemen yang berkualitas, juga Presiden dan Wapres yang memiliki visi dan gagasan yang kuat untuk perubahan, saya yakin masa depan bangsa ini bisa lebih baik, dan setengah dari pekerjaan advokasi kebijakan publik kita bisa dianggap selesai,” beber Asri yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn).

Asri menambahkan, mahasiswa harus mengambil peran dan aktif dalam Pemilu, serta menghindari pilihan menjadi Golput.

“Jangan golput. Mohon dicamkan, apakah kawan-kawan mau ikut memilih atau tidak, toh Pemilu akan tetap berjalan dan akan ada hasilnya, yakni anggota parlemen dan Presiden baru. Dan itu harus kita terima jika prosesnya konstitusional,” tegas Asri di hadapan puluhan mahasiswa kesehatan yang mengikuti pelatihan tersebut.

Pada Pemilu 2024 nanti, kata Asri, sekitar 54 persen pemilih terdaftar adalah kelompok generasi Z dan milenial. Hanya saja Asri khawatir tingkat partisipasinya rendah.

“Nah, tugas mahasiswa sebagai kalangan intelektual terdidik adalah bagaimana memaksimalkan kelompok milenial dan gen z untuk berpartisipasi di Pemilu. Ajak kawan-kawan kalian untuk hadir di TPS dan memilih figur-figur terbaik di setiap posisi politik,” ajak Asri.

Soal pilihan politik, penulis buku Indonesia Masih Sakit (2018) ini menganggap kalangan mahasiswa dianggap sudah bisa memilih dan memilih calon terbaik secara independen.

“Karena kawan-kawan di bidang kesehatan, carilah figur calon legislatif dan calon Presiden yang memiliki perhatian, pemahaman dan pemihakan yang lebih baik dalam pembangunan kesehatan dibandingkan calon yang lain,” pungkas Asri disambut aplaus meriah para peserta.(*)

Artikel Asri Tadda: Pemilu adalah Momentum Advokasi Kebijakan Publik Skala Besar! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Demikian ditegaskan Ketua DPW Mileanies Sulawesi Selatan Asri saat menjadi pemateri dalam kegiatan Sekolah Trias Politica yang digelar oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MAPERWA) Universitas Negeri Makassar, Selasa (12/12/2023) di Gedung Menara Pinisi Makassar.

Mahasiswa jelas Asri, adalah kalangan intelektual yang mestinya menjadi agen perubahan sosial di dalam masyarakat.

“Dari dulu mahasiswa berperan sebagai agent of change, menjadi lokomotif perubahan sosial dan bahkan politik di negeri ini. Dan Pemilu 2024 mendatang adalah salah satu momentum konstitusional untuk mendorong perubahan bagi bangsa,” beber dia.

Asri yang didaulat membawakan materi berjudul Paradigma Politik juga menguraikan bagaimana seharusnya politik dapat diarahkan untuk memperbaiki nasib rakyat.

“Kalau selama ini rakyat memandang politik adalah tempat hal-hal yang tidak baik, munafik dan sebagainya, maka sudah saatnya kita bisa merubah hal itu. Caranya dengan memilih kandidat terbaik sesuai dengan rekam jejaknya,” ungkap Sekjen Mileanies itu.

Menurut Asri, politik akan menghasilkan hal-hal baik jika yang memerankannya adalah mereka yang juga secara personal baik. Demikian pula sebaliknya.

“Jadi kawan-kawan mahasiswa jangan alergi dengan politik. Justru di dalam politik kita bisa menjadi agent of sosial anda political change yang sesungguhnya, karena kita memiliki kekuasaan dan legitimasi politik untuk itu,” tambahnya lagi.

Karena itu, himbau Asri, mahasiswa harus terlibat aktif di Pemilu mendatang, tidak hanya jadi penonton atau malah tidak terlibat sama sekali.

“Mahasiswa harus terlibat. Ingat, jumlah kalangan Milenial mencapai 54 persen pada Pemilu nanti dan kalau ini bisa berpartisipasi maksimal, maka tentu menghasilkan banyak perubahan politik,” jelasnya.

Bagaimanapun, kata Asri, apakah mahasiswa mau terlibat atau tidak, Pemilu tetap akan berjalan dan menghasilkan keputusan-keputusan politik yang kelak berpengaruh pada nasib bangsa dan pembangunan daerah.

“Jadi minimal kita bisa bantu masyarakat agar bisa memilih kandidat Caleg dan Capres terbaik sesuai dengan rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki. Ajak teman, keluarga dan masyarakat sekitar untuk juga terlibat dalam Pemilu,” harap Koordinator Presidium Gerakan Rakyat Sulsel itu.

Asri menambahkan bahwa mahasiswa bisa juga berperan sebagai pemantau Pemilu untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“(Mahasiswa) bisa juga jadi pemantau Pemilu. Pokoknya apapun bentuknya yang penting terlibat aktif dan menggunakan hak pilih pada Pemilu nanti,” tegas Asri.

Puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus di Makassar mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada 11-15 Desember itu. Sejumlah narasumber terkenal juga mengisi kegiatan itu, diantaranya pakar hukum UGM Zaenal Abidin Mochtar dan ekonom UI Faisal Basri.(*)

Artikel Asri Tadda Ajak Mahasiswa Terlibat Aktif di Pemilu pertama kali tampil pada KABARIKA.

Relawan Mileanies berkumpul di sekretariat DPD Mileanies Kota Makassar di Jalan Tamalate III Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini Makassar.

Jarnas Mileanies adalah Relawan Pertama di Indonesia untuk Anies Pilpres 2024 dan merupakan simpul pendiri Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) yang dipimpin Muhammad Ramli Rahim

Dengan menggunakan bahan dari karung yang dikenal dengan nama ‘karoro’, mereka membuat sejumlah spanduk berisi pesan-pesan perubahan khas AMIN.

“Perubahan itu harga sembako murah, lapangan kerja mudah dan layanan kesehatan merata. Pilih AMIN Indonesia adil makmur untuk semua,” demikian bunyi salah satu spanduk.

Ketua DPD Mileanies Kota Makassar Anhy Budiman mengatakan, yang mereka produksi adalah spanduk rakyat sebagai bentuk dukungan nyata pada paslon AMIN.

“Kami sebut ini sebagai spanduk rakyat, sebagai wujud partisipasi kami sesuai dengan kemampuan dengan segala keterbatasan, semata untuk menunjukkan dukungan nyata kepada AMIN agar bisa menang di Pilpres nanti,” ungkapnya.

Selain itu, spanduk rakyat juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan oligarki yang mampu memproduksi alat peraga kampanye (APK) berbiaya tinggi untuk Capres lainnya.

“Harus diakui, AMIN adalah Paslon yang miskin dan tidak disokong oleh kekuatan dana kampanye yang memadai. Karena itu, spanduk rakyat adalah bentuk dukungan untuk mentaktisi keterbatasan APK AMIN,” tambah Anhy.

Menggunakan pewarna pilox dan spidol permanen, puluhan spanduk berbahan karung dengan warna dasar putih berhasil dibuat oleh para relawan.

“Kontennya bermacam-macam, tetapi fokus menyuarakan gagasan-gagasan perubahan AMIN dalam bahasa sederhana yang bisa dibaca oleh rakyat,” jelas Sekretaris DPW Mileanies Sulsel Fuad Kesuma Fikar yang juga terlibat aktif di lokasi kegiatan.

Spanduk yang sudah jadi akan dipasang pada titik-titik startegis di Kota Makassar, bersaing dengan spanduk dan baliho berbahan vinyl hasil percetakan dari Paslon lainnya.

“Iya, akan dipasang di titik-titik strategis. Kita mau tunjukkan bahwa rakyat juga bisa menyuarakan perubahan meski dengan cara sederhana dan menggunakan bahan seadanya,” imbuh Fuad.

Rencananya, gerakan membuat spanduk rakyat seperti ini akan terus dilakukan oleh setiap relawan pada lingkungan masing-masing.

“Kami arahkan kawan-kawan relawan AMIN di manapun berada untuk bisa melakukan hal yang sama di lingkungan masing-masing. Setidaknya ini kontribusi paling minimal yang bisa kita lakukan di tengah minimnya APK AMIN,” ujar Fuad.

Dia memberi saran agar relawan menggunakan bahan-bahan bekas atau yang harganya paling murah sehingga tidak memberatkan relawan.

“Gunakan saja bahan-bahan bekas seadanya, bisa karung atau kain putih asalkan pesan perubahan dan harapan kepada paslon AMIN tertulis dengan jelas,” ujar Fuad.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Asri Tadda mengatakan bahwa gerakan spanduk rakyat akan menjadi salah satu model kampanye oleh relawan AMIN.

“Kami malah menggelar Festival Spanduk Rakyat secara nasional selama bulan Desember ini. Setiap relawan atau simpatisan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar boleh ikut,” beber Asri yang didapuk sebagai Koordinator Festival.

Untuk mengikuti festival ini, sambung Asri, adalah dengan membuat minimal dua buah spanduk rakyat kreasi sendiri, berisi pesan-pesan perubahan yang dibawa oleh AMIN.

“Buat spanduk rakyat dari bahan-bahan sederhana dan biaya minimalis, videokan prosesnya, mulai dari persiapan hingga terpasang di lokasi strategis,” tambahnya.

Untuk menyemarakkan kegiatan ini, panitia akan memberikan apresiasi menarik untuk 100 video spanduk rakyat paling kreatif.

“Video dokumentasi spanduk rakyat bisa dikirimkan langsung ke panitia via WA. Untuk informasi selengkapnya bisa membuka website KoReAn di alamat www.korean.web.id,” pungkas Sekjen Mileanies itu.

Artikel Asri Tadda Serukan Relawan Mileanies di Makassar Galakkan Spanduk Rakyat, Dibuat dari Kain Karung Beras pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ribuan relawan dan simpatisan menjemput kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Bandara Ilagaligo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Iring-iringan kendaraan bermotor mengular lebih dari tiga kilometer mengawal perjalanan Anies menuju ke Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo.

Setibanya di halaman Istana Kedatuan, Anies yang datang bersama sang istri Ferry Farhati disambut suka cita melalui serangkaian upacara adat, termasuk Mappesabbi.

Mappesabbi adalah penghormatan yang dilakukan oleh tetamu kepada tuan rumah, dalam hal ini Datu Luwu untuk menjelaskan tentang diri dan maksud kedatangan, serta memohon doa serta dukungan untuk hajatan yang akan dilakukan.

Mappesabbi sesungguhnya adalah upacara sakral karena mengandung makna yang dalam serta berisi pesan-pesan luhur dari Kedatuan kepada tamu yang datang.

Seusai Mappesabbi, Anies Baswedan dan istri kemudian dijamu makan siang dengan makanan khas Luwu seperti kapurung, lawa, sinole, parade dan panganan lainnya seperti kue barongko, bolu peca, sanggara balanda dan banyak lagi yang lain.

Setelah itu, Anies Baswedan beranjak ke Masjid Jami Tua Palopo untuk menunaikan shalat sembari menyapa ratusan jemaah yang telah menantikan kedatangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Antusiasme masyarakat menyerbu kedatangan Anies Baswedan sejak di Bandara, Istana Kedatuan Luwu serta di Masjid Jami Tua Palopo benar-benar tak terbendung.

Seperti biasanya di daerah lain yang dikunjungi Anies Baswedan, masyarakat berebut ingin bersalaman serta berfoto dengan mantan rektor Universitas Paramadina itu.

Meski sangat singkat, kedatangan Anies Baswedan di Luwu Raya benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua pihak.

Inisiator sekaligus penanggung jawab kegiatan Anies Menyapa Luwu Raya Asri Tadda tak kuasa menyembunyikan kebahagiaannya.

“Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur karena agenda kunjungan Pak Anies berjalan dengan lancar dan sangat meriah,” ungkapnya.

Meskipun sedikit telat dari rundown yang ditentukan, namun kedatangan penggagas program Indonesia Mengajar itu menjadi sebuah hadiah istimewa bagi Luwu Raya.

“Pak Anies telah rela dari jauh datang ke Luwu Raya. Itu menunjukkan perhatian dan kepedulian beliau untuk budaya serta aspirasi dari masyarakat di daerah ini,” jelas Sekjen Mileanies itu.

Karena itu, Asri menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kunjungan Bacapres usungan Koalisi Perubahan tersebut.

“Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada semua yang telah terlibat, mulai dari relawan, simpatisan, parpol-parpol pengusung dan pendukung, pemerintah daerah serta pihak kepolisian yang telah mengamankan kunjungan bersejarah ini,” ucap pria asli Malili, Luwu Timur.

Secara khusus Asri juga menyampaikan apresiasi kepada Kedatuan Luwu yang telah menerima kunjungan Anies Baswedan.

“Apresiasi seringgi-tingginya kepada pihak Kedatuan Luwu atas penerimaan yang sangat luar biasa bagi Pak Anies dan istri. Meski dengan persiapan cukup singkat, namun berjalan dengan lancar dan berkesan,” beber Asri.

“Kami juga memohon maaf jika dalam kegiatan ini terdapat kekurangan, kesalahan serta sempat membuat pengguna jalan terganggu selama beberapa waktu,” pungkas Asri.

Anies Baswedan dan rombongan kemudian meninggalkan Kota Palopo sekitar pukul 15.00 WITA menuju Kota Makassar untuk melanjutkan agenda lainnya. (**)

Artikel Di Bumi Sawerigading, Anies Dijamu Kapurung, Lawa, Barongko, dan Sanggara Balanda pertama kali tampil pada KABARIKA.