Bantuan berupa combine harvester langsung diberikan untuk mendukung kegiatan panen kelompok buruh tani. Selain itu, Mentan Amran memastikan traktor milik kelompok yang hilang dicuri pada malam 17 Agustus akan segera diganti.

Kecepatan tersebut menunjukkan pola kerja yang ditekankan Mentan Amran: persoalan yang ditemukan langsung di lapangan harus segera ditindaklanjuti. Aspirasi petani tidak berhenti sebagai laporan, tetapi langsung diterjemahkan menjadi bantuan yang dapat dimanfaatkan.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Karawang, Mentan Amran berhenti setelah melihat sejumlah buruh tani sedang bekerja di sawah. Ia turun dari kendaraan dan berbincang langsung dengan mereka.

Dari pertemuan tersebut, Mentan Amran mengetahui kondisi buruh tani yang sebagian tidak memiliki sawah sendiri dan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh ngarit atau tenaga panen. Kesempatan kerja yang terbatas membuat pendapatan mereka sangat rendah.

“Nah, ada juga tadi kami di tengah jalan temukan buruh ngarit. Itu dapat berapa? Hanya Rp30 ribu per hari, dan itu dua kali seminggu, maksimal tiga kali seminggu. Saudara-saudara kita itu tidak mendapatkan bantuan alat mesin pertanian karena tidak punya akses,” ujar Mentan Amran.

Kondisi tersebut mendorong Mentan Amran mengubah regulasi bantuan alsintan. Buruh tani yang tidak memiliki sawah kini diberi akses untuk memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan.

“Regulasi kami ubah. Sudah kami ubah, sudah kami tanda tangani. Prioritaskan alat mesin pertanian, pompa dan seterusnya kepada buruh tani yang tidak punya sawah supaya kesejahteraannya meningkat,” tegasnya.

Mentan Amran menyoroti rendahnya pendapatan buruh tani yang hanya mengandalkan pekerjaan harian. Dengan upah sekitar Rp30 ribu per hari dan kesempatan kerja dua kali dalam sepekan, pendapatan mereka hanya sekitar Rp240 ribu per bulan.

“Bisa bayangkan pendapatannya Rp30 ribu, Rp60 ribu per minggu karena dua kali seminggu. Kalau Rp60 ribu per minggu, kalau satu bulan berarti Rp240 ribu. Bayangkan itu satu keluarga,” katanya.

Karena itu, Mentan Amran ingin alsintan tidak berhenti sebagai bantuan alat produksi, tetapi dapat menjadi sarana usaha yang membuka sumber pendapatan baru bagi buruh tani.

Mendengar kondisi tersebut, Mentan Amran langsung mengambil keputusan untuk memberikan combine harvester sekaligus mengganti traktor kelompok yang hilang.

“Kalau tidak dapat, digantikan. Hilang, sudah. Nanti kita ganti,” tegas Mentan Amran.

Keputusan tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Kementerian Pertanian. Dalam hitungan jam, bantuan alsintan telah tiba di lokasi dan diterima kelompok buruh tani.

Kedatangan bantuan disambut gembira petani dan buruh tani. Julaiha, salah satu buruh tani Desa Tegal Sawah, mengaku bersyukur karena persoalan alat yang hilang langsung mendapat perhatian dan kepastian solusi.

“Bapak tadi langsung datang combine, kemudian langsung juga mau mengganti alat tani saya yang hilang pas 17 Agustus malamnya. Insyaallah mau diganti,” ujar Julaiha.

Menurut Julaiha, bantuan tersebut akan membuat pekerjaan buruh tani lebih mudah dan meningkatkan semangat mereka untuk bekerja.

“Mudah-mudahan dengan adanya alat jadi lebih produktif. Lebih semangat lagi buat kami di sini,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Mentan Amran dan Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan kepada petani dan buruh tani.

“Terima kasih buat Pak Menteri Amran atas bantuannya kepada para petani. Semoga sejahtera Pak Amran dan Pak Presiden juga. Pak Amran, Menteri Pertanian, luar biasa,” ujarnya.

Mentan Amran mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern benar-benar dirasakan rakyat kecil hingga pelosok.

“Atas arahan Bapak Presiden, bagaimana transformasi pertanian tradisional menuju modern dirasakan oleh rakyat kecil dan sampai ke pelosok. Kami turun tangan langsung. Tadi adalah simbolis. Kami mengecek langsung,” tegas Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, combine harvester tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan kelompok, tetapi dapat dikelola sebagai usaha bersama dengan memberikan jasa panen kepada petani di sekitar.

“Ini nanti dipakai dan disewakan ke masyarakat. Bisa lima hektare, sepuluh hektare satu hari,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan pemerintah kini memberikan ruang lebih luas bagi buruh tani yang sebelumnya tidak memiliki akses bantuan karena tidak mempunyai lahan maupun kelompok.

“Yang diprioritaskan yang tidak punya alat. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine,” tegasnya.

Ia meminta alsintan dikelola secara bersama agar manfaat ekonominya dapat dirasakan seluruh anggota kelompok.

“Bagi hasil, bagi rata. Semua ikut. Jangan ada yang ditinggal,” pesannya.

Mentan Amran menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil di sektor pertanian. Modernisasi pertanian, menurutnya, tidak boleh hanya dirasakan petani pemilik lahan, tetapi juga masyarakat yang bekerja langsung di sawah.

“Kita mau ini pemerataan. Kita mau semua anak bangsa, khususnya sektor petani, merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Bagi petani Karawang, bantuan yang datang dalam hitungan jam setelah dijanjikan Mentan Amran menjadi bukti bahwa persoalan yang disampaikan langsung di lapangan mendapat respons nyata. Combine harvester kini dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung panen, sementara kepastian penggantian traktor memberikan harapan baru bagi kelompok untuk kembali bekerja lebih produktif.

“Ini yang dibutuhkan rakyat. Aksi nyata,” pungkas Mentan Amran. (*)

Artikel Mentan Amran Tepati Janji, Dalam Hitungan Jam Bantuan Alsintan Tiba di Tangan Petani Karawang pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kebijakan tersebut menjadi langkah baru Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperluas pemerataan manfaat modernisasi pertanian. Buruh tani yang selama ini bekerja di lahan milik orang lain kini dapat membentuk kelompok dan mengakses bantuan alsintan untuk dikelola secara produktif.

Mentan Amran mengatakan perubahan kebijakan tersebut dilakukan setelah dirinya menemukan langsung kondisi buruh tani di lapangan. Dalam kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Senin (31/8), Mentan Amran menemukan buruh tani yang hanya memperoleh sekitar Rp30 ribu per hari dengan kesempatan kerja sekitar dua hingga tiga kali dalam sepekan.

“Saudara-saudara kita itu tidak mendapatkan bantuan alat mesin pertanian karena tidak punya akses. Regulasi kami ubah, sudah kami ubah. Kami sudah tanda tangani. Prioritaskan alat mesin pertanian, pompa dan seterusnya kepada buruh tani yang tidak punya sawah, supaya kesejahteraannya meningkat,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menilai kondisi tersebut perlu diubah. Selama ini, kepemilikan lahan dan keanggotaan dalam kelompok tani menjadi salah satu faktor yang membuat akses terhadap bantuan lebih mudah bagi petani pemilik lahan. Sementara buruh tani yang menjadi bagian penting dalam proses produksi justru kerap tidak memiliki sarana produksi sendiri.

Menurut Mentan Amran, keterbatasan akses tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi buruh tani untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu, pemerintah membuka ruang agar buruh tani dapat menjadi penerima sekaligus pengelola alsintan yang digunakan untuk memberikan jasa kepada petani di wilayahnya.

“Selama ini kan cuma pemilik sawah saja yang dibuat kelompok. Ini sekarang kami prioritaskan pada buruh tani supaya pendapatannya meningkat. Yang punya sawah sudah juga kita berikan, tetapi prioritaskan pada yang belum dapat,” ujarnya.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Mentan Amran meminta penyuluh pertanian lapangan (PPL) turun langsung mendata buruh tani yang belum memiliki kelompok. PPL juga diminta membantu membentuk kelompok dan mengusulkannya kepada Kementan untuk dilakukan verifikasi.

“PPL kami minta mengirim laporan siapa saja petani-petani yang belum punya kelompok. Karena biasanya yang punya kelompok tiap tahun dapat. Jadi yang belum punya kelompok, kita buatkan kelompok,” kata Mentan Amran.

Ia menegaskan proses pengajuan dapat dilakukan secara sederhana melalui PPL. Setelah kelompok diverifikasi, pengajuan bantuan dapat disampaikan ke pusat dan bantuan akan disalurkan sesuai kebutuhan.

“Buruh tani buat kelompok. Nanti PPL yang membantu mengelompokkan, kirim ke pusat. Bisa online, langsung barangnya kita kirim, tapi verifikasi. Sepuluh orang tidak masalah. Sudah mulai hari ini,” tegasnya.

Mentan Amran mengatakan kebijakan tersebut tidak mensyaratkan kelompok harus berjumlah besar. Bahkan kelompok yang terdiri dari sekitar 10 buruh tani dapat dibentuk dan diusulkan sepanjang memenuhi ketentuan serta hasil verifikasi di lapangan.

Alsintan yang dapat diberikan mencakup berbagai kebutuhan usaha jasa pertanian, antara lain pompa, alat panen, traktor roda dua (TR2), traktor roda empat (TR4), serta peralatan pertanian lainnya.

Menurut Mentan Amran, bantuan tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk menjadi aset kelompok. Alsintan harus dikelola secara produktif sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi buruh tani melalui jasa pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, maupun kebutuhan pertanian lainnya.

“Dulu buruh tani tidak bisa dapat. Kenapa? Dia tidak berkelompok, tidak punya lahan. Ini kita buka supaya kesejahteraannya meningkat,” jelas Mentan Amran.

Ia menggambarkan besarnya kesenjangan pendapatan yang dapat terjadi ketika buruh tani hanya mengandalkan pekerjaan harian. Dengan upah sekitar Rp30 ribu per hari dan kesempatan kerja dua kali dalam sepekan, pendapatan seorang buruh tani hanya sekitar Rp240 ribu dalam satu bulan.

Karena itu, Mentan Amran ingin bantuan alsintan menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.

“Bayangkan pendapatannya Rp30 ribu, dua kali seminggu. Sebulan berarti sekitar Rp240 ribu. Kalau sudah dapat alat dan bekerja melayani petani, dapat Rp5 juta per bulan saja sudah bagus. Daripada Rp240 ribu,” ujarnya.

Mentan Amran menilai skema tersebut juga dapat menciptakan ekosistem baru di tingkat desa. Buruh tani tidak lagi hanya bergantung pada kesempatan kerja sebagai tenaga harian, tetapi dapat memiliki sarana usaha yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan alsintan kepada petani.

Dengan demikian, modernisasi pertanian tidak berhenti pada penggunaan teknologi di lahan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat yang selama ini menjadi tenaga kerja utama di sektor pertanian.

Mentan Amran menegaskan perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern benar-benar dirasakan rakyat kecil hingga pelosok.

“Atas arahan Bapak Presiden, bagaimana transformasi pertanian tradisional menuju modern dirasakan oleh rakyat kecil dan sampai ke pelosok. Kami turun tangan langsung,” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, kebijakan pemerintah harus berpihak pada kebutuhan masyarakat dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan. Karena itu, regulasi harus dapat disesuaikan ketika justru menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat program.

“Kita buat peraturan untuk rakyat, bukan peraturan untuk gaya-gayaan untuk kita-kita. Seluruh peraturan adalah untuk kesejahteraan rakyat yang kita buat ini,” tegas Mentan Amran.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementan untuk memperluas pemerataan modernisasi pertanian. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, tetapi juga memastikan akses terhadap teknologi dan sarana pertanian dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki akses.

Dalam kunjungan yang sama di Karawang, Mentan Amran juga mengecek langsung kondisi lahan pertanian dan pemanfaatan pompa untuk menghadapi musim kemarau. Ia menemukan sumber air tersedia, tetapi sebagian lahan belum terairi secara optimal.

Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus menyisir wilayah yang memiliki sumber air untuk kemudian dioptimalkan melalui pompanisasi sehingga lahan tetap dapat ditanami meski musim kemarau.

“Nanti kita sisir seluruh Jawa dan luar Jawa. Kita sisir semua yang ada sumber air, kita pasangkan pompa,” katanya.

Mentan Amran berharap pendekatan tersebut dapat berjalan beriringan: air dan teknologi digunakan untuk meningkatkan produksi, sementara akses alsintan diperluas agar manfaat modernisasi juga meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja langsung di sektor pertanian.

“Kita mau ini pemerataan. Kita mau semua anak bangsa, khususnya sektor petani, merasakan kehadiran pemerintah,” pungkas Mentan Amran. (*)

Artikel Mentan Amran Resmi Ubah Peraturan, Buruh Tani Kini Bisa Dapat Bantuan Alsintan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat siap mengakomodasi kebutuhan strategis daerah guna mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Audiensi yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (12/2/2026), dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, Tebo, Pangkep, Magelang, dan Nias Utara. Para kepala daerah menyampaikan langsung kondisi lapangan, capaian, serta kebutuhan konkret di sektor pertanian masing-masing wilayah.

Mentan Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat saat ini memfokuskan anggaran pertanian pada program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi, irigasi, serta penguatan komoditas pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan rakyat.

“Kita ingin anggaran pertanian benar-benar tepat sasaran. Daerah yang siap dan serius bekerja akan kita dukung penuh. Negara hadir untuk melayani rakyat,” kata Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, para bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang selama ini telah dirasakan di daerah.

Bantuan alsintan, pupuk, pompanisasi, serta program penguatan produksi dinilai mampu meningkatkan luas tanam, produktivitas, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, misalnya, menyampaikan bahwa bantuan alsintan dan sarana produksi dari Kementerian Pertanian berkontribusi pada peningkatan produksi padi di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mentan atas bantuan alsintan. Ada hand tractor, traktor roda empat, pompa, sudah kami terima dan distribusikan. Kami sampaikan total produksi beras kami di tahun 2025 sebesar 19.741 ton, naik 38 persen, berkat dukungan pemerintah pusat,” ungkap Agus.

Hal senada disampaikan Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, yang menilai program pompanisasi dan ketersediaan pupuk berdampak nyata pada peningkatan luas tanam dan aktivitas ekonomi pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Pangkep menyampaikan terima kasih atas bantuan selama ini, salah satunya pompanisasi. Pertumbuhan ekonomi Pangkep tahun 2024 sebesar 5 persen, tahun 2025 naik ke 7,97 persen. Penyumbangnya industri pengolahan termasuk pertanian. Ini berkat bantuan Kementerian Pertanian. Khususnya terima kasih bantuan pupuk yang selama ini jadi perhatian di Pangkep, pupuk melimpah,” jelas Yusran.

Sementara itu, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menyoroti dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian terintegrasi yang menggabungkan sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan agrowisata.

“Harapan kami tumbuh bersama untuk pertanian, wisata, hilirisasi. Ke depan kami ingin kembangkan pakan. Dari pusat kami butuh bibit untuk pakan ternak,” ucapnya.

Dari wilayah kepulauan, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan pusat, terutama untuk cetak sawah, irigasi, alsintan, dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

“Terima kasih bantuan dari Kementerian Pertanian. Kami ingin agar ditambah cetak sawah seluas 700 hektare kemudian rehab sawah 250 hektare, dan normalisasi saluran irigasi,” ucap Muzamil.

Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, meminta dukungan pengembangan budi daya padi hingga pengembangan komoditas kelapa yang memiliki potensi di Kepulauan Nias. “Kami mohon pengembangan budi daya padi kemudian pengadaan alat pertanian, pengembangan kelapa karena kelapa unggul di Nias ada puluhan ribu hektare,” harapnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa usulan daerah akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis dengan jajaran Kementerian Pertanian. Ia juga meminta kepala daerah agar terus berkomunikasi aktif dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan petani.

“Aku pelayan rakyat, pelayan Bapak. Jangan ada bawa apa-apa. Nanti koordinasi dengan Direktur. Kalau ada yang persulit, temui saya. Kita kerja bersama, pusat dan daerah. Tujuannya satu, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Artikel Mentan Amran Terima Para Bupati, Siap Akomodasi Kebutuhan Daerah untuk Perkuat Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih, Pak. Kami, para penyuluh di Kalimantan Utara, serta para petani, poktan, dan gapoktan, ingin melaporkan bahwa bantuan alsintan untuk brigade pangan sudah sampai di wilayah perbatasan, yakni pulau Sebatik Pak yang daerah sebagian wilayah Malaysia. Di sana, alsintan yang dikirim sudah diterima dan dimanfaatkan dengan baik.”kata Agung saat memberikan laporan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Apel Nasional Penyuluh Pertanian yang di hadiri 45 ribu penyuluh secara daring pada Kamis (20/11).

Agung menambahkan bahwa alsintan yang diterima petani di perbatasan meliputi traktor roda empat, combined harvester, dan rice transplanter. Seluruh alat tersebut, kata Agung, kini sudah digunakan secara optimal oleh petani dan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi budidaya serta percepatan masa tanam.

“Petani sangat berterima kasih karena bantuan ini benar-benar menjawab kebutuhan mereka di lapangan. Pompa air terutama sangat membantu. Dulunya hanya IP1, sekarang bisa IP2. Itu perubahan besar bagi petani di wilayah perbatasan,” tambah Agung.

Namun demikian, Agung juga menyampaikan aspirasi petani terkait keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi untuk mengoperasikan alsintan. Menurutnya, kuota BBM bagi petani dan kelompok tani di wilayah perbatasan masih belum mencukupi sehingga operasional alsintan terkadang terkendala biaya BBM yang relatif lebih tinggi.

“Harapan kami, Pak, kuota BBM bersubsidi untuk alsintan bisa ditambah. Saat ini petani berharap bisa mendapatkan harga BBM yang sama seperti kendaraan angkutan dan alat berat lainnya. Ini sangat membantu agar alat yang sudah diberikan bisa terus beroperasi maksimal,” kata Agung.

Menanggapi laporan tersebut, Mentan Amran langsung menugaskan pejabat eselon I untuk menindaklanjuti seluruh laporan penyuluh di lapangan. Tidak hanya itu, Mentan menegaskan bahwa setiap PPL juga wajib mendapat perlindungan penuh saat menjalankan tugas.

“Terima kasih seluruh teman-teman PPL. Kalau ada penyimpangan, segera laporkan. Pelapor dilindungi oleh pusat. Siapa pun yang intervensi, meneror, atau menakut-nakuti, sampaikan ke kami. Sebutkan siapa orangnya. Nanti langsung kami tindaklanjuti ke kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Jadi tidak usah takut,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menyampaikan apresiasi besar kepada para penyuluh yang bekerja tanpa lelah hingga ke wilayah terluar Indonesia. Ia menegaskan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap peran penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian.

“Keberhasilan pertanian hari ini adalah hasil kerja keras penyuluh di seluruh Indonesia. Kalian adalah pasukan terdepan Kementerian Pertanian,” ujar Mentan.
Ia juga meminta penyuluh menjaga integritas dan keberanian dalam mengawasi bantuan di lapangan. Setiap penyimpangan, pungli, atau praktik jual beli alsintan, menurut Amran, harus segera dilaporkan ke pusat.

“Kalau ada penyimpangan atau pungutan, laporkan saja. Identitas kalian dijamin aman. Jangan biarkan ada yang merusak pertanian dan merah putih,” tegasnya.

Mentan Amran turut menginstruksikan agar seluruh bantuan pertanian diprioritaskan kepada petani miskin, petani gurem, dan kelompok tani yang benar-benar membutuhkan. Ia juga meminta penyuluh aktif melaporkan potensi cetak sawah, perbaikan irigasi, dan kebutuhan pompanisasi, terutama di daerah yang berpotensi meningkatkan indeks pertanaman.

“Kita ingin IP 1 naik menjadi IP 2 bahkan IP 3. Semua laporan dari penyuluh akan kami tindak lanjuti. Jika ada banjir, serangan hama, atau kendala apa pun, laporkan segera. Pusat akan langsung bergerak,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran meminta penyuluh tidak boleh takut terhadap intervensi atau ancaman apa pun. Pemerintah telah berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI untuk memastikan perlindungan maksimal.

“Kalau ada yang mencoba menekan atau menakut-nakuti, laporkan saja. Biar pusat yang ambil alih. Tugas kalian cukup bekerja jujur untuk kemajuan pertanian Indonesia,” tutup Mentan Amran. (*)

Artikel Penyuluh : Bantuan Alsintan Dinikmati Petani Hingga Wilayah Perbatasan Sebatik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Program ini bertujuan mendukung kelompok tani (Poktan, Gapoktan, UPJA) serta brigade dinas pertanian di provinsi, kabupaten, dan kota dalam meningkatkan produksi pertanian secara modern.

Belakangan ini muncul laporan dari Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, bahwa petani diminta membayar sejumlah uang—hingga Rp 5,5 juta—untuk memperoleh traktor bantuan Kementan.

Kementan mengecam keras praktik pungutan liar ini dan meminta masyarakat petani melaporkannya ke aparat penegak hukum agar segera ditindak.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa bantuan alsintan tidak boleh diperjualbelikan atau dikenakan pungutan oleh pihak mana pun.

Jika ditemukan kasus pungutan liar, Kementan mendorong petani untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang.

“Kami sangat mengecam tindakan pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Petani yang menemukan pungutan liar terkait bantuan alsintan laporkan segera ke pihak berwenang. Kami berharap aparat dapat menindak tegas pelaku pungli ini,” ujar Andi, Kamis (7/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa semua pembiayaan alsintan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Pedoman Umum Bantuan Alsintan. Biaya hanya dibebankan untuk bahan bakar dan perawatan mesin, bukan untuk mendapatkan alsintan.

“Distribusi bantuan alsintan APBN dilakukan hingga titik bagi di dinas lingkup pertanian di tingkat daerah, sedangkan pengambilan ke kelompok tani menjadi tanggung jawab penerima,” jelas Andi.

Ia menambahkan bahwa bantuan alsintan dari APBN tahun 2024 yang sudah tiba di dinas pertanian daerah harus segera disalurkan kepada penerima sesuai SK penetapan.

Kementan juga meminta dinas pertanian di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan alsintan di lapangan, guna memastikan bantuan digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian swasembada pangan.

“Alsintan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya. Dengan alat modern, pertanian kita bisa maju, efisien, dan produksi dapat meningkat,” tambah Andi.

Jika ditemukan alsintan yang tidak dimanfaatkan secara optimal, Kementan mengimbau agar dilakukan relokasi kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan, dengan tetap mengutamakan keberlanjutan pemanfaatan untuk pembangunan pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan alsintan diberikan gratis untuk mendorong modernisasi pertanian dan membantu petani agar dapat mengolah lahan secara efisien.

“Kami berikan alsintan ini agar pertanian Indonesia maju dan mampu mencapai swasembada pangan. Semua bantuan ini gratis,” tegas Menteri Andi Amran. (*)

Artikel Tegas, Kementan Minta Petani Laporkan Pungli Bantuan Alsintan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini disampaikan Kementan untuk menanggapi pemberitaan sejumlah petani penerima bantuan alsintan di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, mengaku dimintai Rp 3 juta agar bisa mendapatkan hand traktor dari Kementerian Pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah menegaskan, Kementan tidak bertanggungjawab atas konsekuensi hukum yang diakibatkan apabila ada pihak/oknum melakukan pungutan dan memperjualbelikan bantuan alsintan tersebut.

“Bila ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Petani apabila mempunyai informasi adanya pungutan liar (pungli) terkait Alsintan, diharapkan melaporkan ke pihak yang berwenang,” tegas Andi.

Andi menjelaskan, semua sumber pembiayaan alsintan sudah diatur dalam Pedoman Umum Bantuan Alsintan sejak tahun 2015. Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran alsintan bersumber dari DIPA Satuan Kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada belanja barang (belanja peralatan dan mesin) untuk diserahkan kepada pemerintah desa dan petani.

“Jadi tidak ada biaya yang dibebankan ke petani selain bahan bakar dan perawatan mesin saja,” ujar Andi.

Diterangkannya, pendistribusian bantuan alsintan APBN Pusat dilaksanakan oleh Penyedia alsintan sampai titik bagi Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai kontrak), sedangkan pengambilan bantuan alsintan dari dari Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota sampai kepada penerima bantuan menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

“Bantuan alsintan APBN TA. 2024 yang telah tiba di titik bagi Dinas lingkup Pertanian agar segera disalurkan kepada penerima bantuan sesuai SK Penetapan PPK,” kata Andi.

Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan alsintan dan mencegah terjadinya penyimpangan bantuan alsintan di lapangan, Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dimohon bantuan dan kerjasamanya agar dapat meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan alsintan dan pemanfaatannya di wilayah kerjanya.

“Alsintan ini agar dimanfaatkan sebaik baiknya untuk mendukung Swasembada Pangan, sesuai cita-cita kita bersama. Dengan pertanian modern maka upaya peningkatan produksi dapat terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi pamanfaatan bantuan alsintan APBN, lanjutnya, maka bantuan alsintan yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan (mangkrak) agar dilakukan relokasi kepada kelompok lainnya yang lebih membutuhkan.

“Syaratnya bersedia dan sanggup memanfaatkan bantuan alsintan sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, dan Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan alsintan secara berjenjang kepada kamj,” jelas Andi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, digelontorkannya bantuan alsintan ini untuk mengubah wajah pertanian. Jika selama ini bertani identik dengan sesuatu yang kotor, maka ke depan tidak lagi. Dengan alsintan, petani bisa langsung mengolah lahan secara modern.

“Kita berikan peralatan modern, tidak tradisional seperti cangkul, sabit atau semacamnya. Semuanya Gratis,” ujar Mentan Amran. (*)

Artikel Bantuan Alsintan Gratis, Kementan Serukan Pelaporan Pungli ke Pihak Berwenang pertama kali tampil pada KABARIKA.