Dalam dialog tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa dugaan penyimpangan beras fortifikasi bukan sekadar persoalan harga, melainkan menyangkut hak masyarakat memperoleh pangan bergizi dengan harga yang terjangkau. Karena itu, pemerintah berkomitmen mengusut tuntas setiap pihak yang diduga menyalahgunakan program tersebut.

“Ini bukan sekadar persoalan harga. Ini adalah perampasan hak rakyat. Jangan sampai substansi persoalan ini dialihkan. Fortifikasi dibuat untuk membantu masyarakat yang kekurangan gizi, bukan dijadikan modus mencari keuntungan,” tegas Mentan Amran.

Ia menjelaskan, beras fortifikasi merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kandungan gizi beras melalui penambahan vitamin dan mineral guna menekan angka stunting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah menemukan indikasi adanya produk berlabel fortifikasi yang dipasarkan dengan harga sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar Rp42 ribu per kilogram.

“Kalau tujuannya untuk masyarakat miskin, bagaimana mungkin dijual sampai Rp42 ribu per kilogram? Ini yang sedang kami telusuri bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Mentan Amran mengungkapkan, berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian masyarakat akibat dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekira Rp71 triliun. Untuk itu, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, dan instansi terkait terus memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat proses penegakan hukum.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh kebijakan pangan benar-benar berpihak kepada rakyat serta terbebas dari praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat.

“Kami akan tindak tegas. Negara harus hadir melindungi rakyat. Jangan ada yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat kecil,” tegasnya.

Di hadapan para peserta, Mentan Amran juga mengajak organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk aktif mengawal proses pengusutan serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga transparansi kebijakan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda penting untuk memastikan program-program yang disiapkan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Jadilah pelopor yang menyuarakan kebenaran. Kalau ada praktik yang merugikan rakyat, kita harus berani melawannya bersama-sama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh anak bangsa,” pungkas Mentan Amran.

Artikel Minggu Pagi, Mentan Amran Ajak Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Kawal Pengusutan Mafia Beras Fortifikasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di hadapan para peserta, Mentan Amran mengajak generasi muda menjadi bagian dari gerakan nasional melawan mafia pangan. Ajakan tersebut disambut antusias oleh seluruh peserta.

“Mau enggak bantu saya gebuk ini? Saya mau gebuk ini dua sampai tiga minggu ke depan. Mau? Sepakat kita gebuki? Ini yang harus kita lawan bersama,” tegas Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, penyalahgunaan beras fortifikasi bukan sekadar persoalan mahalnya harga beras, tetapi telah bergeser menjadi dugaan penipuan yang merampas hak masyarakat miskin untuk memperoleh pangan bergizi dengan harga terjangkau.

“Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin, untuk membantu mencegah stunting melalui penambahan vitamin dan mineral. Tapi kalau masuk ke pasar dengan harga Rp42 ribu per kilogram, bagaimana mungkin masyarakat kecil mampu membelinya? Ini yang sedang kita telusuri,” ujarnya.

Mentan Amran mengungkapkan, berdasarkan perhitungan sementara, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun. Menurutnya, apabila beras dengan harga sekitar Rp10 ribu per kilogram dijual sebagai beras fortifikasi seharga Rp42 ribu per kilogram tanpa nilai tambah yang semestinya, maka selisih harga tersebut merupakan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kalau beras medium harganya sekitar Rp10 ribu lalu dijual Rp42 ribu, selisihnya itu diambil dari rakyat. Inilah substansi yang sedang diperangi Bapak Presiden. Jangan sampai persoalan ini digiring ke isu lain,” katanya.

Mentan Amran juga meluruskan informasi yang sempat berkembang terkait dugaan keuntungan Rp2 triliun dari satu perusahaan penggilingan. Ia menegaskan angka tersebut bukan maksud kepada keuntungan perusahaannya semata, melainkan nilai dugaan kerugian masyarakat akibat praktik yang diduga menyesatkan konsumen.

“Kemarin sudah kami luruskan. Rp2 triliun itu bukan keuntungan satu perusahaan. Itu adalah nilai perampasan hak rakyat. Ini penipuan terhadap masyarakat, bukan sekadar persoalan bisnis,” tegasnya.

Mentan Amran menambahkan, praktik serupa juga ditemukan pada dugaan beras premium yang tidak memenuhi standar mutu, tetapi dipasarkan sebagai beras premium dengan harga jauh lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan pemerintah, potensi kerugian masyarakat akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp98 triliun.

“Kalau beras yang kualitasnya tidak sesuai standar dijual sebagai premium dengan harga premium, itu sama saja mengambil hak masyarakat. Ini yang sedang kami bongkar bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa langkah pemberantasan mafia pangan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen serta memperbaiki tata niaga pangan nasional.

Karena itu, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum telah memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi. Pemerintah telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah untuk menguji kesesuaian mutu, kandungan gizi, legalitas, hingga kewajaran harga jual.

“Satgas sudah bekerja di seluruh Indonesia. Sampel sudah diambil. Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sampai tuntas dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program fortifikasi diproses sesuai hukum,” kata Mentan Amran.

Mentan mengungkapkan, penegakan hukum terhadap mafia pangan terus menunjukkan perkembangan. Hingga kini, Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan di sektor perberasan. Menurutnya, proses hukum masih terus berjalan seiring pendalaman terhadap berbagai temuan di lapangan.

“Publik bertanya mana tersangkanya. Tersangkanya sudah ada dan proses hukumnya sedang berjalan. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat,” ujarnya.

Mentan Amran juga mengingatkan para pemuda agar tidak mudah terpengaruh upaya penggiringan opini yang mengaburkan substansi persoalan. Menurutnya, yang sedang diperjuangkan pemerintah adalah hak masyarakat kecil untuk memperoleh pangan berkualitas dengan harga yang wajar.

“Jangan sampai mafia menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatian publik. Yang kita bela adalah rakyat. Yang kita perjuangkan adalah hak masyarakat kecil agar tidak dirampas oleh segelintir pihak,” katanya.

Pesan Mentan tersebut kemudian disambut positif oleh berbagai organisasi yang hadir.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago, mengatakan organisasinya siap mengawal langkah tegas Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia pangan. Menurutnya, Mentan Amran menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat kecil serta respons cepat terhadap berbagai aspirasi pemuda.

“Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Pak Amran. Kami dari Pemuda Hidayatullah siap mengawal bagaimana Kementerian Pertanian memberantas mafia-mafia yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Kami percaya beliau berani membela kepentingan rakyat, dan kami akan memastikan implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hanif.

Hanif juga mengapresiasi pola komunikasi Amran yang dinilainya langsung memberikan solusi konkret atas persoalan yang disampaikan organisasi kepemudaan, mulai dari kebutuhan pupuk hingga fasilitas pascapanen. Menurutnya, organisasi pemuda siap menjadi mitra pemerintah untuk memastikan program-program tersebut berjalan di lapangan.

Dukungan serupa disampaikan Anggota Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia, Ida Rahayu. Ia menilai pemberantasan mafia beras fortifikasi penting dilakukan karena dampaknya langsung dirasakan petani dan masyarakat.

“Langkah tegas ini memang harus dilakukan pemerintah. Kalau tidak dituntaskan, yang dirugikan bukan hanya konsumen tetapi juga petani. Kami mahasiswa siap bersinergi mendukung langkah pemerintah sekaligus mengawal kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak rakyat,” ujar Ida.

Sementara itu, Ketua IKA BEM Universitas Nasional, Tommy Suswanto, menyatakan pemberantasan mafia pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ia menilai gerakan bersama pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kami memiliki cara pandang yang sama dengan Pak Menteri. Mafia pangan yang merugikan perekonomian bangsa harus diberantas bersama. Organisasi kepemudaan siap ikut mengawal dan mendukung langkah pemerintah agar cita-cita swasembada pangan dapat terus terjaga,” kata Tommy. (*)

Artikel Mentan Amran dan Organisasi Kepemudaan Sepakat “Gebuk” Pelaku Beras Fortifikasi pertama kali tampil pada KABARIKA.