“Beras adalah komoditas strategis yang diatur ketat secara nasional sehingga tetap memerlukan izin pusat. Kadin dapat memahami tindakan pemerintah menyegel 250 ton beras impor dari Thailand,” kata Ivan dalam keterangannya pada Rabu (26/11/2025) merespons temuan 250 ton beras impor illegal di Sabang, Aceh, yang diungkap Mentan Amran pada Minggu (23/11/2025) lalu.

Ivan menjelaskan bahwa impor beras merupakan keputusan Presiden yang diambil setelah mendengar masukan dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait. Ia menyebut masukan tersebut meliputi Menko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Menko Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi, serta Bulog untuk memastikan kecukupan stok.

“Impor beras bukan kewenangan satu menteri, melainkan hasil Ratas dan diputuskan Presiden. Dalam Ratas, Presiden memutuskan apakah impor boleh dilakukan, berapa volume, kapan waktu masuk, dan siapa pihak yang ditugaskan. Setelah itu, Menko Perekonomian menerbitkan SK impor. Selama ini, pihak yang ditugaskan umumnya adalah Bulog,” jelasnya.

Ivan menambahkan bahwa kebijakan impor beras sangat sensitif secara politik karena berkaitan erat dengan inflasi, kesejahteraan petani, cadangan beras pemerintah (CBP), dan ketahanan pangan nasional. Apalagi, saat ini produksi dan stok beras pemerintah dalam posisi kuat.

Mengacu data BPS, produksi beras nasional periode Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton dan diperkirakan mencapai 34,77 juta ton hingga akhir tahun. Dengan konsumsi nasional sekitar 30,97 juta ton, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus beras sebesar 3,8 juta ton tahun ini.

Dalam kesempatan berbeda, Mentan Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak melakukan impor beras. Hal ini merupakan upaya agar Indonesia berdaulat pangan, memaksimalkan produksi dalam negeri, serta mempertahankan gairah petani Indonesia yang semangat dalam bertani berkat kebijakan strategis pemerintah.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Tanggung jawab kita semua menjaga kesejahteraan petani. Karena kalau mereka ada demotivasi bisa jadi produksi turun lagi. Kalau mereka tidak percaya kita, itu bisa berdampak besar terhadap negara. Sekali lagi ini kita harus jaga,” tegasnya. (*)

Artikel Kadin: Langkah Mentan Amran Tindak Beras Impor Sudah Tepat dan Sesuai Aturan Presiden pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pimpinan Wilayah Bulog Sulsel-Sulbar, Fagrurozi mengatakan, penerimaan atau penyerapan gabah mereka saat ini memang sudah hampir empat kali lipat dari target awal untuk 2025 ini.

Jadi, kecurigaan soal beras impor yang memenuhi gudang Bulog tidak benar.

Target awal pengadaan gabah tahun 2025 ini adalah 139.825 ton. Sementara data per 29 April 2025 pukul 08.00 Wita, realisasi gabah sudah mencapai 512.101 ton.

“Dengan target awal gabah 139.825 ton, maka persentase pencapaiannya sudah 366,2 persen atau hampir empat kali lipat,” jelas Fahrurozi.

Menurutnya, itu menjadi pencapaian luar biasa Bulog Sulselbar dalam satu dekade terakhir.

“Capaian penyerapan gabah beras tertinggi dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa besarnya serapan tersebut dicapai dalam delapan pekan.

“Artinya hanya sekitar dua bulan kami melakukan pekerjaan ini, belum sampai akhir tahun,” ujarnya.

Makanya, peluang serapan terus bertambah pun sangat terbuka.

“Dan itu potensi akan meningkat seiring masih terus diadakannya panen di beberapa lokasi seperti Luwu saat ini, dan juga Pinrang,” bebernya.

Sedangkan untuk beras, target awal setara beras adalah 579.938 ton. Untuk saat ini, realisasi setara beras sudah mencapai 321.272 ton atau 55 persen dari target awal.

Sesuai data perkiraan produksi di Provinsi Sulawesi Selatan estimasi produksu Gabah Kering Panen (GKP) pada Februari-April mencapai 2.655.321 ton.

Sementara produksi setara beras pada Februari-April adalah 1.277.219 ton. Dengan demikian, persantase target dari produksi Februari-April sudah di angka 45,4 persen.

Terkait stok 2025, Perum Bulog Wilayah Sulsel-Sulbar menyebut angka 437.525 ton stok setara beras.

Khusus kapasitas operasional gudang, saat ini mencapai 354.350 ton. Perum Bulog Wilayah Sulsel-Sulbar sendiri memiliki 51 kompleks gudang atau 204 unit gudang
kapasitas 408.300 ton.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Sulsel, Suriadi Bohari, mengungkapkan keprihatinan terkait minimnya penyerapan gabah dan beras petani oleh Perum Bulog di tengah masa panen yang sedang berlangsung.

Sebagaimana dilansir salah satu media, Suriadi Bohari sempat melontarkan kecurigaannya bahwa stok Bulog sebelum masa panen memang sudah penuh sehingga penyerapan jadi minim atau masih ada beras impor di dalam gudang. (*)

Artikel Dicurigai Gudangnya Penuh Beras Impor, Bulog Sulsel Jawab Dengan Santun pertama kali tampil pada KABARIKA.