Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai bahwa eskalasi ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel yang cenderung agresif dan unilateral. Menurutnya, langkah militer yang diambil saat jalur diplomatik belum sepenuhnya ditempuh, hanya akan memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian damai.

“Ketika diplomasi masih berjalan, tindakan militer semacam ini justru merusak kepercayaan terhadap upaya damai dan memperbesar risiko pecahnya perang terbuka,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Serangan Iran ditujukan ke Pangkalan Udara Al Udeid, yang menjadi markas terbesar pasukan AS di kawasan Teluk. Meski serangan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dari pihak AS, insiden ini menandai eskalasi serius dalam hubungan antara kedua negara, serta meningkatkan kekhawatiran atas potensi perang terbuka di kawasan dengan cadangan energi terbesar di dunia.

Iran, dalam pernyataan resminya, menyebut Qatar tetap sebagai “negara sahabat” dan menegaskan bahwa serangan tidak diarahkan pada infrastruktur sipil atau pemerintahan Qatar. Hal ini, menurut Mardani, menunjukkan masih adanya kehati-hatian dalam menjaga stabilitas kawasan, meski berada dalam kondisi penuh tekanan.

BKSAP DPR RI pun mengingatkan bahwa situasi ini mencerminkan dampak berantai dari ketidakadilan dan pelanggaran hukum internasional. Mardani menekankan bahwa tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada Iran, tetapi juga harus menyasar aktor-aktor utama pemicu konflik.

“Situasi ini menunjukkan bahwa ketika hukum internasional terus dilanggar dan kekuatan militer digunakan secara sepihak, maka respons keras menjadi tak terhindarkan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menambahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional tidak boleh hanya terpaku pada respons Iran. “Upaya perdamaian akan menjadi wacana kosong bila akar konflik diabaikan dan pelanggaran oleh negara-negara kuat tidak ditindak secara adil,” tegasnya. (*)

Artikel Konflik Iran-AS, DPR: Diplomasi Jangan Dikesampingkan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ravindra menyatakan bahwa pembahasan dengan delegasi Parlemen Malaysia mencakup berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Salah satu isu utama adalah upaya bersama Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia untuk menembus pasar Eropa.

“Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan bersama dalam memastikan produk minyak sawit kita dapat diterima di pasar Eropa. Kami telah memiliki standar keberlanjutan yang cukup kuat, dan hal ini menjadi fokus utama yang kami perjuangkan bersama,” ujar Ravindra.

Selain itu, Ravindra menjelaskan bahwa topik lain yang menjadi perhatian adalah pentingnya peran ASEAN, terutama menjelang Malaysia menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2025.

“Kami sepakat untuk mendorong misi-misi perdamaian, termasuk mengawal implementasi Five-Point Consensus untuk Myanmar agar dapat berjalan sesuai tujuan,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Tidak hanya itu, isu internasional lain yang turut dibahas adalah Palestina. Indonesia dan Malaysia berkomitmen mengedepankan dan mendukung tercapainya solusi Two-State Solution untuk mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut.

“Kerja sama seperti ini memperlihatkan solidaritas kedua negara dalam mengatasi tantangan global maupun regional yang menjadi perhatian bersama,” tambah Ravindra. (*)

Artikel Parlemen RI – Malaysia Siap Perjuangkan Minyak Sawit Tembus Pasar Eropa pertama kali tampil pada KABARIKA.