Perubahan tersebut menandai hadirnya pembangunan yang tidak hanya berpusat pada peningkatan produksi, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Kekayaan lahan dan komoditas lokal Papua kini dikembangkan sebagai sumber kesejahteraan sekaligus kekuatan untuk menopang ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembangunan pertanian di Papua dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengembangan lahan, penyediaan sarana produksi dan infrastruktur, modernisasi budidaya, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari luas lahan yang dikembangkan atau volume produksi yang dihasilkan. Ukuran terpenting adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat Papua sebagai pemilik tanah sekaligus pelaku utama pembangunan.

“Program ini dibangun sepenuhnya untuk masyarakat Papua. Yang paling penting bagi kami adalah manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Faktanya, setelah program berjalan, pendapatan petani di sejumlah wilayah meningkat hingga 300 persen. Bahkan, masyarakat kini justru mengusulkan agar program cetak sawah terus diperluas,” kata Mentan Amran.

Hingga 2026, pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di seluruh Tanah Papua. Secara keseluruhan, kawasan pengembangan pertanian tersebut telah mencapai 137.429 hektare.

Papua Selatan menjadi pusat pengembangan terbesar dengan 48.934 hektare cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan. Pengembangan juga dilakukan di Provinsi Papua seluas 24.248 hektare, Papua Barat Daya 4.675 hektare, Papua Barat 3.373 hektare, dan Papua Pegunungan 2.000 hektare.

Pembangunan tersebut diperkuat melalui dukungan anggaran yang terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan sektor pertanian di Papua.

Khusus untuk Papua Selatan, pada 2026 pemerintah mengalokasikan bantuan senilai Rp1,33 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan lahan dan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, benih dan pupuk, serta pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar membuka lahan baru, tetapi membangun ekosistem pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Ekosistem tersebut diperkuat melalui mekanisasi, brigade pangan, benih unggul, pendampingan petani, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Hasil transformasi mulai terlihat di berbagai wilayah. Di Merauke, indeks pertanaman meningkat dari 1,05 menjadi sekitar 1,82 hingga 2,00. Peningkatan tersebut membuat petani yang sebelumnya rata-rata hanya menanam sekali dalam setahun kini mampu melakukan penanaman hingga dua kali.

Produktivitas padi turut mengalami peningkatan. Jika sebelumnya hasil panen berada pada kisaran tiga ton per hektare, kini produktivitas di sejumlah lokasi telah mencapai empat hingga tujuh ton per hektare. Kenaikan produktivitas itu diikuti bertambahnya luas panen, produksi beras, dan pendapatan petani.

“Di Merauke, indeks pertanaman kini sudah mencapai sekitar dua kali tanam dalam setahun. Produktivitasnya juga terus meningkat. Jika sebelumnya hasil panen berkisar tiga ton per hektare, sekarang di sejumlah lokasi sudah mencapai empat hingga tujuh ton per hektare,” ujar Mentan Amran.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kemerdekaan dalam konteks pembangunan pangan bukan semata-mata kemampuan menghasilkan komoditas, tetapi juga kemampuan masyarakat mengelola sumber daya, meningkatkan pendapatan, dan menentukan masa depannya di tanah sendiri.

Transformasi pertanian Papua berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi modern. Drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, traktor, dan berbagai alat mekanisasi kini digunakan untuk mempercepat pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga panen.

Teknologi yang selama ini identik dengan pertanian di negara maju mulai dioperasikan langsung oleh putra-putri Papua. Kehadiran mekanisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga melahirkan profesi baru di kawasan perdesaan, mulai dari operator drone, operator alat dan mesin pertanian, hingga pengelola brigade pangan.

“Kami bangga melihat putra-putri Papua kini menjadi penggerak pertanian modern di daerahnya sendiri. Inilah yang ingin kami bangun, yaitu transfer pengetahuan dan teknologi agar mereka mampu menguasai teknologi pertanian yang telah diterapkan di berbagai negara maju,” kata Mentan Amran.

Penguasaan teknologi oleh masyarakat lokal menjadi fondasi penting agar pembangunan tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Teknologi harus dikuasai, dioperasikan, dan dikembangkan oleh masyarakat Papua sehingga manfaat pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Selain memperkuat infrastruktur dan teknologi, Kementerian Pertanian mendorong regenerasi petani melalui Gerakan Kembali Berkebun yang melibatkan 150 mahasiswa Papua. Gerakan ini mengajak generasi muda memanfaatkan lahan keluarga dan mengembangkan komoditas unggulan sesuai karakter wilayah masing-masing.

Kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, dan peternakan menjadi bagian dari komoditas yang dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut penting karena pembangunan pertanian Papua tidak dapat diseragamkan. Setiap wilayah memiliki kondisi alam, budaya, serta sumber pangan lokal yang berbeda.

“Saya ingin membangun Gerakan Pemuda Tani Papua. Kalau adik-adik mahasiswa punya lahan di kampung, mari kita tanam mulai sekarang. Begitu lulus kuliah, pendapatannya bisa lebih tinggi daripada pegawai,” ujar Mentan Amran.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Pertanian menambah bantuan pengembangan kopi seluas 100 hektare bagi kelompok petani muda di Papua Pegunungan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan alat pertanian untuk mendukung pengembangan pangan lokal, terutama ubi jalar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

“Untuk Papua Pegunungan dan Papua Tengah, kita siapkan bantuan alat pertanian sesuai kebutuhan karena komoditas utamanya adalah ubi. Ini menjadi program khusus untuk memperkuat pengembangan pangan lokal,” kata Mentan Amran.

Pelibatan anak muda menjadi penentu masa depan pertanian Papua. Tanpa regenerasi, pembangunan lahan dan penyediaan teknologi berisiko tidak berkelanjutan. Karena itu, generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai penerima program, tetapi sebagai petani, pengusaha, operator teknologi, dan penggerak ekonomi baru di daerahnya.

Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kemajuan pertanian Papua menjadi gambaran bahwa hasil pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah. Kemerdekaan memperoleh makna yang lebih nyata ketika masyarakat dapat mengelola kekayaan alamnya, menguasai teknologi, memperoleh penghasilan yang lebih baik, dan menjadi pelaku utama pembangunan.

“Negara hadir membangun melalui anggaran pemerintah, tetapi pada akhirnya seluruh hasil pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Mentan Amran.

Ke depan, Kementerian Pertanian akan melanjutkan pengembangan kawasan pangan, memperkuat infrastruktur dan penerapan teknologi modern, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta mengembangkan komoditas unggulan berbasis potensi dan kearifan lokal.

Dari lahan-lahan pangan di Merauke hingga kebun kopi dan kawasan ubi jalar di wilayah pegunungan, Papua sedang membangun masa depannya melalui pertanian. Dari timur untuk Indonesia, Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah dengan potensi besar, tetapi tumbuh menjadi kekuatan baru yang ikut menjaga pangan nasional sekaligus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di tanahnya sendiri.

Artikel Dari Timur untuk Indonesia, Papua Menjadi Kekuatan Baru Pangan di 81 Tahun Kemerdekaan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat berdialog dengan petani dan masyarakat adat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu (5/7/2026).

“Alhamdulillah, masyarakat menyampaikan langsung bahwa produksi mereka meningkat dua kali lipat dan kesejahteraannya naik tiga kali lipat karena harga yang baik. Bahkan ada petani yang sudah bisa membeli mobil dari hasil bertani. Ini bukti bahwa ketika negara hadir dan petani diberi kesempatan berusaha, kesejahteraan bisa meningkat,” kata Mentan Amran.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan kawasan pertanian di Merauke telah mengubah pandangan masyarakat terhadap sektor pertanian. Jika sebelumnya program cetak sawah kerap dipersepsikan sebagai proyek pemerintah, kini justru masyarakat sendiri yang mengajukan permintaan agar program tersebut diperluas.

Mentan mengungkapkan, dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, dan masyarakat, muncul usulan agar pemerintah menambah luas cetak sawah hingga 10 ribu hektare.

“Yang menarik, kemarin masyarakat meminta tambahan cetak sawah 10 ribu hektare. Saya sampaikan, anggaran pertengahan tahun belum memungkinkan sehingga akan kita siapkan tahun depan. Saya hanya titip satu hal, jangan lagi ada anggapan bahwa ini proyek paksaan pemerintah. Faktanya, ini adalah permintaan dari masyarakat sendiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah membangun lebih dari 100 ribu hektare kawasan pertanian di Merauke yang seluruh manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan senilai Rp1,3 triliun untuk Papua Selatan pada 2026 berupa alat dan mesin pertanian, traktor, alat tanam, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

“Semua yang kami bangun untuk rakyat. Traktornya kami hibahkan, alat panennya kami hibahkan, irigasi kami bangun, pintu air kami bangun. Semua bantuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Keberhasilan Merauke kini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Tanah Papua. Aspirasi tersebut datang dari berbagai kalangan diantaranya gubernur, bupati, tokoh masyarakat, dan petani dari wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan. Masing-masing mengusulkan program pertanian sesuai potensi wilayahnya.

“Ada yang meminta pengembangan ubi, kopi, kakao, kedelai, hingga sagu. Kami akan penuhi sesuai keunggulan komparatif setiap daerah. Pertanian harus dibangun sesuai karakter wilayah dan budaya masyarakat setempat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Tani Yeloko Kampung Wanam, Arnold Awalik, menyampaikan pernyataan resmi bahwa masyarakat pemilik hak ulayat menerima program pemerintah dan berharap dukungan cetak sawah terus diperluas.

“Kami menerima program pemerintah di atas tanah hak ulayat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian atas bantuan yang telah diberikan. Kami berharap setiap keluarga di Wanam memiliki sawah sendiri agar masyarakat Papua semakin sejahtera,” ujar Arnold.

Arnold juga mengajukan permohonan agar pemerintah membantu pencetakan sawah seluas sekitar 216 hektare di atas tanah ulayat masyarakat yang akan dikelola langsung oleh kelompok tani.

Menanggapi aspirasi tersebut, Mentan Amran langsung menyetujui permintaan masyarakat dan meningkatkan luas lahan yang akan dicetak menjadi sekitar 250 hektare agar pelaksanaannya lebih efektif.

“Kami penuhi tahun ini. Langsung dikerjakan. Sawah yang dibangun pemerintah nantinya menjadi milik masyarakat. Traktor, alat panen, drone pertanian, hingga irigasi juga kami siapkan. Wanam akan menjadi salah satu kawasan percontohan pertanian modern di Papua,” tegas Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, pemerintah juga akan menerapkan teknologi budidaya padi modern yang mampu meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10 ton per hektare melalui penggunaan mekanisasi, drone pertanian, dan sistem tanam berproduktivitas tinggi yang telah dikembangkan Kementerian Pertanian.

“Kami ingin Wanam menjadi pusat pembelajaran pertanian modern. Mimpi kami, ke depan Merauke menjadi tempat belajar pertanian bagi Indonesia bahkan negara-negara lain di Asia. Pertanian akan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya.

Artikel Masyarakat Kampung Wanam Minta Cetak Sawah Ditambah, Mentan Amran: Ini Aspirasi Rakyat Papua pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh program cetak sawah dan optimalisasi lahan (oplah) yang kini berjalan di Papua Selatan sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya putra-putri asli Papua, sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan nasional.

Papua kini menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan pangan nasional. Hingga 2026, pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di seluruh Tanah Papua. Dari jumlah tersebut, Papua Selatan menjadi pusat pengembangan terbesar dengan 48.934 hektare cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan, atau hampir 100 ribu hektare kawasan produksi pangan.

Sementara pengembangan di wilayah lainnya meliputi Papua sebanyak 24.248 hektare, Papua Barat Daya 4.675 hektare, Papua Barat 3.373 hektare, dan Papua Pegunungan 2.000 hektare. Besarnya antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya permintaan pembukaan sawah baru di berbagai wilayah Papua.

Mentan Amran menegaskan program tersebut tidak mengambil hak masyarakat, justru dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan petani Papua.

“Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra daerah Papua. Jangan ada yang mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, karena faktanya setelah program berjalan pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah,” tegas Mentan Amran.

Ia mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan pengembangan kawasan pangan di Papua sesuai kebutuhan masyarakat. Bahkan, saat menerima laporan adanya kekurangan pasokan solar untuk mendukung operasional pertanian, Mentan Amran langsung berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan petani segera dipenuhi.

“Begitu mendapat laporan kekurangan solar, kami langsung berkoordinasi dengan Pertamina dan kuotanya siap ditambah. Yang penting kebutuhan petani terpenuhi agar aktivitas di lapangan tidak terganggu,” ujarnya.

Program pengembangan pertanian di Merauke juga mulai menunjukkan hasil nyata. Indeks pertanaman meningkat dari 1,05 menjadi 1,82–2,00, sementara produktivitas padi juga turut melonjak. Produksi beras, luas panen, dan pendapatan petani pun terus mengalami peningkatan.

Mentan Amran mengatakan pemerintah tidak hanya membuka sawah baru, tetapi juga membangun ekosistem pertanian modern melalui penyediaan alat mesin pertanian, benih unggul, irigasi, brigade pangan, hingga pendampingan intensif kepada petani.

“Sekarang petani Merauke sudah mampu mengoperasikan alat pertanian modern. Teknologi yang digunakan negara-negara maju kini juga digunakan di Papua untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan Merauke menjadi tulang punggung pengembangan pangan di Tanah Papua. Dari total sekitar 84 ribu hektare program cetak sawah di Tanah Papua, lebih dari 48 ribu hektare berada di Kabupaten Merauke. Begitu pula program optimalisasi lahan, di mana sekitar 53 ribu hektare dari total 54 ribu hektare berada di Merauke.

“Lebih dari separuh program cetak sawah di Tanah Papua dan hampir seluruh program optimalisasi lahan berada di Merauke. Ini menunjukkan Merauke menjadi pusat pengembangan pangan di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap mendukung seluruh Proyek Strategis Nasional, khususnya di sektor pangan, sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian karena program ini memberi manfaat besar bagi ekonomi masyarakat. Kami siap mendukung penuh agar Papua Selatan menjadi lumbung pangan, bahkan ke depan mampu menjadi pengekspor beras,” katanya.

Perwakilan petani Desa Waninggap Kai mengaku manfaat program pemerintah sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain meningkatkan produksi, mekanisasi pertanian dan pendampingan yang diberikan pemerintah membuat biaya usaha tani semakin efisien dan hasil panen meningkat.

“Dulu lahan kami belum tergarap maksimal. Sekarang dengan bantuan pemerintah, alat pertanian, benih, dan pendampingan, hasil panen meningkat dan pendapatan petani juga jauh lebih baik. Kami optimistis Merauke bisa menjadi lumbung pangan Indonesia,” ujar perwakilan petani di wilayah tersebut.

Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan pangan di Papua sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional. Menurutnya, seluruh program tersebut dibangun agar manfaatnya kembali kepada masyarakat Papua sebagai pemilik tanah dan pelaku utama pembangunan pertanian di wilayahnya.(*)

Artikel Pimpin 137 Ribu Hektare Cetak Sawah dan Oplah di Tanah Papua, Mentan Amran: Itu Semua Milik Rakyat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (20/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan program cetak sawah seluas 1.910 hektare yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Provinsi Papua Pegunungan.

Dibeberapa kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah baru di Papua merupakan visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujar Mentan Amran.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan pengembangan sawah di Papua Pegunungan merupakan langkah nyata pemerintah dalam membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Saya melihat luar biasa semangat mama-mama dan kakak-kakak semua untuk mengelola sawahnya. Program cetak sawah yang diprogramkan pemerintah saat sekarang ini sesungguhnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” ujar Hermanto saat menghadiri kegiatan tanam perdana di Wamena.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan menghormati hak ulayat yang berlaku.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegasnya.

Menurut Hermanto, program cetak sawah di Papua Pegunungan merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengembangan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah diselesaikan sebelumnya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas areal sawah hingga total 2.000 hektare pada tahun ini.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Untuk memastikan keberlanjutan usaha tani, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai dukungan produksi mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani penggarap.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya. Makanya saya sampai dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan sering datang ke sini,” ungkapnya.

Hermanto berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh kelompok tani dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

“Tolong dijaga sawahnya supaya sawah ini terus dimanfaatkan. Jangan ditinggalkan. Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pemetaan Andy Wijanarko, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Pegunungan, jajaran OPD terkait, tokoh adat, tokoh agama, serta kelompok tani dan masyarakat setempat. (*)

Artikel Kementan Percepat Cetak Sawah 2.000 Hektare di Papua Pegunungan, Perkuat Fondasi Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berbagai usulan yang disampaikan, mulai dari tambahan cetak sawah hingga pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa, pala, kakao, dan kopi, langsung mendapat respons dan dukungan dari pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Forum yang dihadiri ratusan petani, penyuluh, tokoh masyarakat, gubernur, dan bupati dari berbagai wilayah Papua tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi pembangunan pertanian secara langsung kepada pemerintah pusat. Sejumlah kebutuhan yang selama ini menjadi harapan masyarakat mendapat persetujuan langsung dari Mentan Amran, mulai dari perluasan areal tanam hingga pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah.

Mentan Amran menegaskan bahwa Papua memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar sektor pertanian Papua berkembang lebih cepat dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

“Kami ingin Papua mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mau padi, sagu, ubi maupun komoditas lainnya, semuanya tersedia dan berkembang di Papua sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, pembangunan pertanian di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Salah satu aspirasi yang mendapat respons langsung berasal dari Kabupaten Sarmi. Pemerintah daerah setempat mengusulkan tambahan pengembangan kelapa untuk mendukung potensi perkebunan rakyat yang terus berkembang. Menanggapi usulan tersebut, Mentan Amran langsung menyetujui tambahan pengembangan kelapa seluas 250 hektare.

Dukungan serupa juga diberikan kepada Kabupaten Fakfak yang dikenal sebagai salah satu sentra pala nasional. Untuk memperkuat posisi Fakfak sebagai daerah penghasil pala, Mentan Amran menyetujui tambahan pengembangan pala seluas 500 hektare. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan tambahan pengembangan kelapa seluas 100 hektare guna mendukung kebutuhan masyarakat pesisir dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Mentan Amran mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pengembangan komoditas unggulan yang telah menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan yang harus diperkuat agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani.

“Kita ingin potensi yang dimiliki Papua berkembang maksimal. Karena itu, komoditas unggulan yang sudah menjadi kekuatan daerah harus terus diperkuat agar memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.

Selain pengembangan komoditas perkebunan, pemerintah juga terus memperluas program cetak sawah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini, total pengembangan cetak sawah di Papua telah mencapai sekitar 80 ribu hektare dalam dua tahun terakhir dan menjadi salah satu program terbesar pembangunan pertanian di kawasan timur Indonesia.

Untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian di Papua, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun selama periode 2025-2026. Dukungan tersebut mencakup program cetak sawah, pengembangan komoditas unggulan, bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, penyediaan benih, serta berbagai sarana produksi lainnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa pembangunan pertanian di Papua akan tetap mengedepankan potensi dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama turun-temurun. Karena itu, selain padi, pemerintah juga terus memperkuat pengembangan sagu, ubi jalar, singkong, kopi, kakao, pala, dan kelapa sebagai komoditas unggulan Papua.

“Kearifan lokal tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian Papua. Kita ingin seluruh potensi yang dimiliki Papua berkembang secara optimal sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan petani, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Hampir seluruh usulan prioritas yang disampaikan hari ini kami respons dan tindak lanjuti. Jika pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan hasil yang nyata, tentu dukungannya akan terus ditingkatkan. Yang terpenting, kita bergerak bersama membangun Papua yang maju, mandiri, dan berdaulat pangan,” tutup Mentan Amran. (*)

Artikel Mentan Amran Penuhi Aspirasi Ratusan Petani Papua, Tambah Cetak Sawah dan Benih Komoditas Unggulan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penegasan tersebut disampaikan Sutejo dalam Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua Tahun 2026 bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Kamis (11/6/2026).

“Kepada masyarakat tempatan Sorong, saya sampaikan bahwa cetak sawah ini bukan hutan yang dilindungi dan bukan hutan masyarakat. Ini adalah daerah di luar hutan dan lahan-lahan yang tidur selama ini. Puluhan tahun tidur, itulah yang dicetak. Jadi mohon, saya kira ini aman untuk kita semua dan ini juga untuk kepentingan kita bersama,” kata Sutejo.

Menurutnya, sebagian besar lokasi pengembangan sawah di Sorong sejatinya memiliki sejarah panjang sebagai kawasan pertanian. Namun, akibat kerusakan jaringan irigasi yang berlangsung cukup lama, banyak lahan sawah yang tidak lagi digarap secara optimal oleh masyarakat.

“Izin Bapak Menteri, dulu memang tempatnya sawah karena merupakan daerah transmigrasi. Karena irigasi pada waktu itu banyak yang rusak, sehingga sampai sekarang yang masih dikerjakan sekitar 200 hektare. Sesuai target, pengembangan diarahkan hingga 12.000 hektare, namun yang siap dalam e-katalog tahun ini sekitar 3.000 hektare,” jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiaman juga menepis tudingan bahwa pengembangan pangan di Papua dilakukan dengan membuka hutan secara masif atau mengambil hak masyarakat adat. Menurutnya, lahan yang dikembangkan merupakan kawasan rawa milik masyarakat dan bukan kawasan hutan sebagaimana yang kerap dituduhkan dalam berbagai narasi yang beredar.

“Papua 60.000 itu punya rakyat, rawa, bukan hutan.”

Mentan Amran menegaskan bahwa lahan yang dikelola merupakan milik masyarakat setempat dan bukan milik negara maupun korporasi.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” ujarnya.

Selain pengembangan sawah, Pemerintah Kabupaten Sorong juga mendorong penguatan komoditas unggulan daerah yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sutejo mengungkapkan bahwa Sorong pernah menjadi salah satu sentra kakao di Papua yang potensinya perlu dihidupkan kembali.

Di samping itu, terdapat desa-desa yang dikenal sebagai sentra ubi yang selama ini memasok kebutuhan pangan Kota Sorong dan wilayah sekitarnya. Pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan sagu sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

“Kami mohon dukungan untuk pengembangan kakao, ubi, dan sagu. Sagu ini adalah makanan utama masyarakat yang ada di sana sehingga perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pembangunan pertanian di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan nasional, tetapi juga harus memperhatikan komoditas lokal yang telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat setempat.

Menurut Amran, komoditas seperti ubi jalar, ubi kayu, dan sagu memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pangan lokal.

“Kearifan lokal, tanaman-tanaman lokal harus diperhatikan,” tegas Amran.

Ia mengatakan Kementerian Pertanian akan mengkaji berbagai usulan yang disampaikan pemerintah daerah agar pengembangan pertanian di Papua dapat berjalan secara seimbang antara peningkatan produksi dan penguatan komoditas unggulan lokal.

Dukungan terhadap program pembangunan pertanian pemerintah juga disampaikan petani asal Sorong Selatan, Otto Saman. Ia mengaku berbagai program yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

“Saya selaku kepala desa dan kepala marga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Program ini sudah sampai ke daerah-daerah kami yang selama ini sangat sulit dijangkau. Melalui program ini ada kemajuan, harga-harga juga sudah lebih murah. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian pemerintah kepada masyarakat kami,” ujar Otto.

Melalui Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua Tahun 2026, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah terus memperkuat pengembangan pertanian yang produktif dan berkelanjutan dengan mengedepankan pemanfaatan lahan yang tersedia, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta penguatan komoditas lokal seperti sagu, ubi, dan kakao sebagai bagian dari sistem pangan Papua. (*)

Artikel Kepala Daerah dan Petani Papua Tegaskan Cetak Sawah Tak Gunakan Hutan Lindung pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Willhelmus Rollo. Menurutnya, masyarakat adat sangat menerima dan antusias terhadap program pengembangan pertanian yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

“Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya,” ujar Willhelmus.

Ia menegaskan bahwa selama program berjalan tidak pernah terjadi perampasan lahan adat sebagaimana isu yang kerap berkembang di luar Papua. Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka serta saling menguntungkan.

“Kalau untuk perampasan-perampasan hak tanah dan lain sebagainya kalau di sini tidak ada. Kami tidak merasa bahwa tertindas dengan hal-hal yang tidak ini seperti daerah-daerah lain,” tegasnya.

Willhelmus menjelaskan bahwa lahan yang saat ini telah dibuka baru sekitar 100 hektare. Sementara itu, masih terdapat potensi lahan tidur yang cukup luas dan siap dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.

“Ya kurang lebih 1.000 hektare masih ada lahan tidur kami. Dan kami siap menerima untuk membuka lagi itu semua,” katanya.

Dukungan terhadap program cetak sawah juga disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari. Ia menilai pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah pusat kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Tanah Papua.

“Sekarang pemerintah perhatikan lewat pembangunan khususnya di pertanian itu sudah dilaksanakan sekarang, mulai baik dari Papua maupun Papua Barat dan setanah Papua sudah ada pembangunan yang nyata untuk masyarakat,” ujar Lodwik.

Menurut Lodwik, kebutuhan pengembangan sawah di Papua Barat masih sangat besar. Bahkan pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian.

“Kalau kami di Papua Barat, khususnya kami butuh pembangunan pertanian, khususnya cetak sawah. Itu masyarakat butuh dan saat ini lahannya sudah siap. Ada sekitar 2 ribu hektare tambahan. Dari awalnya 3 ribu sekian, tambahan 2 ribu. Dan kita sudah laporkan dan minta ke Bapak Menteri Pertanian,” katanya.

Ia menegaskan bahwa program cetak sawah sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan dan pengolahan lahan, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat adat.

“Cetak sawah saya kira untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat. Lahannya masyarakat punya. Kita cuma fasilitasi pembangunannya saja, untuk cetak sawahnya saja. Terus lahan dan hasilnya juga masyarakat yang menikmati,” ujarnya.

“Pemerintah tidak ambil lahan milik masyarakat. Pemerintah cuma fasilitasi dengan alat dan lain sebagainya untuk pengolahannya. Saya pikir kalau memang ini benar-benar terjadi perubahan untuk masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Lodwik, mayoritas masyarakat Papua mendukung pembangunan pertanian karena memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sekaligus tetap menjaga keberadaan pangan lokal.

“Yang saya ikuti perkembangan di Papua, khususnya di Papua Barat, itu mereka untuk cetak sawah mendukung sekali. Mereka mendukung untuk pembangunan, untuk kehidupan masyarakat. Terus kita juga harus jaga masyarakat punya lahan, mana yang kita pakai untuk cetak sawah, mana yang tidak,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mengembangkan komoditas padi, tetapi juga tetap memperhatikan pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya masyarakat.

“Ada padi, juga ada lahan untuk ubi kayu. Ada kehidupan masyarakat pangan lokal juga,” ujarnya.

Keberhasilan program tersebut turut terlihat dari capaian produktivitas lahan yang telah dikembangkan. Manager Balai Pengelola (BP) Bendung Tami, Rahman, mengatakan lahan adat yang kini diolah bersama masyarakat mampu menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi.

“Lahan yang kita olah saat ini merupakan lahan adat yang dikelola bersama masyarakat. Produksinya bisa mencapai 5 sampai 6 ton per hektare. Untuk itu saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang sudah membuat program perluasan sawah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mensukseskan program Pak Menteri untuk menjadi swasembada pangan lokal maupun nasional,” kata Rahman.

Sementara itu, Yusuf Wona, petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bendung Tami, mengaku merasakan langsung manfaat program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada program pemerintah ini. Karena dengan program pemerintah ini dapat membantu kami khususnya di wilayah Papua dalam menjaga ketahanan pangan,” ungkap Yusuf.

Manfaat program pengembangan sawah rakyat juga dirasakan oleh petani Orang Asli Papua (OAP) di Merauke. Roby Basik Basik, salah satu petani milenial yang mengembangkan usaha budidaya padi, mengaku kehidupannya mengalami perubahan signifikan sejak menekuni sektor pertanian.

Menurut Roby, hasil usaha tani yang diperolehnya selama ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan membantunya membangun rumah dari hasil panen padi.

“Saya rasakan lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini pribadi saya. Itu gara-gara saya garap tanam padi dan pertanian,” ujar Roby.

Tidak hanya itu, pertanian juga menjadi sumber penghidupan yang memungkinkan dirinya menyekolahkan anak-anak hingga berhasil meraih berbagai profesi.

“Anak-anak semua sekolah. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi Kowad, ada yang bekerja di kesehatan. Itu dari pertanian saya usahakan,” katanya.

Roby mengatakan kondisi tanaman padi yang saat ini dibudidayakan tumbuh dengan baik. Bersama kelompok tani, ia terus melakukan perawatan intensif agar hasil produksi tetap optimal.

“Hasilnya tetap baik,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah terhadap petani terus diperkuat, terutama dalam penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani masyarakat.

“Kalau untuk saya dari pemerintah, saya punya pengharapan. Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga. Saya harus berjuang, harus semua harus begitu sama-sama. Harus bertani,” ungkapnya.

Program cetak sawah dan optimasi lahan merupakan bagian dari strategi Kementerian Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengembangkan sentra produksi pangan baru di wilayah timur Indonesia. Selain pembukaan lahan, pemerintah juga memberikan dukungan berupa sarana produksi, mekanisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, pendampingan budidaya, serta penguatan kelembagaan petani.

Dukungan dari pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, pengelola lapangan, hingga petani menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Papua berjalan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Lahan tetap menjadi milik masyarakat adat, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator pembangunan yang membantu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan ketahanan pangan masyarakat. Berbagai kisah sukses yang muncul dari Jayapura hingga Merauke menjadi bukti bahwa program cetak sawah tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat masa depan masyarakat Papua. (*)

Artikel Tak Ada Perampasan Lahan, Masyarakat Papua Dukung Cetak Sawah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dukungan tersebut disampaikan Mentan Amran saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Papua Barat, Bupati Jayawijaya, Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Deli Serdang, Bupati Lahat, Bupati Simalungun, Wakil Bupati Majene, serta Bupati Samosir.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Provinsi Papua Barat telah mendapatkan bantuan program cetak sawah dari Kementerian Pertanian.

“Tahun 2026 ini kami mendapatkan bantuan cetak sawah seluas 3.369 hektare yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Dominggus juga mengusulkan pengembangan padi ladang dan kakao yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat lokal di Papua Barat.

“Untuk padi ladang ini terutama untuk masyarakat lokal, khususnya di Manokwari dan Teluk Wondama,” jelasnya.

Di sektor perkebunan, ia menyebut kakao Papua Barat memiliki kualitas premium dan telah menembus pasar internasional.

“Kakao kami kualitasnya premium. Walaupun produksinya masih terbatas, kami sudah mengekspor ke Prancis, Belanda, dan Belgia,” ungkapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menyetujui dukungan pengembangan padi ladang seluas 3.000 hektare serta bantuan pengembangan kakao seluas 1.000 hektare guna memperkuat produksi komoditas perkebunan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyampaikan bahwa Kabupaten Samosir juga telah menerima dukungan pengembangan komoditas dari Kementerian Pertanian, khususnya untuk kopi dan kakao.

“Saat ini bantuan yang sudah diberikan dari Kementerian Pertanian untuk kopi mencapai sekitar 1.900 hektare dan kakao sekitar 500 hektare. Bagi kami itu sudah sangat membantu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Samosir masih memiliki potensi pengembangan lahan yang cukup besar.

“Kami berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan masih memiliki potensi pengembangan lahan kurang lebih sekitar 5.000 hektare,” jelasnya.

Mentan Amran menyambut baik potensi tersebut dan langsung mengarahkan agar pengembangannya dapat ditindaklanjuti oleh jajaran eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Melalui pertemuan tersebut, Mentan Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk terus memberikan dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pertanian di berbagai wilayah guna memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (*)

Artikel Mentan Amran Respons Usulan Daerah, Setujui Pengembangan Pertanian dari Cetak Sawah hingga Kakao pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pada kegiatan panen yang berlangsung di Kampung Isano Mbias, tercatat panen telah dilakukan pada lahan seluas 2 hektare yang Reinardus Ndiken usahakan dan kembali berlanjut dengan panen seluas 5 hektare. Keberhasilan ini menandai Reinardus Ndiken sebagai pemilik hak ulayat pertama yang secara aktif mengajukan lahannya untuk masuk dalam Program Cetak Sawah 2025.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menegaskan bahwa transformasi ini sejalan dengan program Swasembada Pangan yang digadang Presiden Prabowo selaras dengan arah pembangunan daerah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam sektor pertanian.

“Masyarakat asli dan saudara-saudara yang ada di Merauke hari ini adalah masyarakat Merauke. Sinergi dan asimilasi ini harus berjalan. Dulu mungkin berburu dan meramu, sekarang mulai bergeser ke bercocok tanam, beternak, bahkan mencetak sawah agar ada nilai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan,” ujar Yosep, Senin (25/02/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mengimbau agar masyarakat lokal sebagai pemilik tanah ulayat tidak hanya dilibatkan, tetapi juga membuka diri terhadap perubahan yang membawa dampak ekonomi jangka panjang.

“Ini bukti bahwa masyarakat kita mau terlibat. Dari waktu ke waktu kita melihat ada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Merauke,” tambahnya.

Sementara itu, Reinardus Ndiken menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam program cetak sawah didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan pemilik tanah ulayat sekaligus masyarakat sekitar.

“Kita mencetak lahan untuk menambah pendapatan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Dari cetak sawah 160 hektare ini, semua saling mendukung, mulai dari dinas, kelompok tani, penyuluh, hingga Babinsa,” jelas Reinardus.

Ia berharap dukungan infrastruktur, seperti jalan usaha tani dan pintu air, dapat terus diperkuat agar produktivitas lahan semakin optimal dan mendukung pelaksanaan panen raya di wilayah sekitar. Dari 160 hektar lahan yang ada, kini telah 100 hektar petani lainnya yang tergabung dalam dua Brigade Pangan di Distrik Tanah Miring menggarap lahan.

Dukungan terhadap keberhasilan ini juga disampaikan oleh PJ Ketua Satgas Swasembada Pangan Papua Selatan, Oeng Anwarudin. Menurutnya, kunci keberlanjutan swasembada pangan terletak pada penguatan sumber daya manusia, khususnya petani dan kelembagaan pendukungnya.

“Yang harus kita utamakan adalah petaninya. Kita dorong pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar pendampingan lebih mudah. Kelembagaan pertanian harus dikolaborasikan dengan dinas teknis dan lembaga jasa keuangan seperti KUR,” ungkap Oeng.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mengingat keterbatasan jumlah penyuluh, terutama di wilayah pedalaman, sehingga sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan.

Komitmen pendampingan juga ditegaskan oleh Komandan Kodim 1707/Merauke, Letkol CZI Dili Eko Setyawan. Ia menyatakan bahwa TNI melalui Babinsa siap mendukung peningkatan kapasitas petani, khususnya pada lahan-lahan baru hasil cetak sawah.

“Tugas kami membantu pemerintah daerah melalui pendampingan. Pengetahuan Babinsa terus kami tingkatkan melalui kerja sama dengan dinas pertanian, agar bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada petani, terutama yang baru pertama kali menanam di lahan cetak sawah,” ujarnya.

Dari sisi hilir, dukungan terhadap hasil panen petani juga diperkuat oleh Perum Bulog. Pimpinan Cabang Bulog Merauke, Karennu, menegaskan bahwa Bulog menjalankan peran strategis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016, yakni menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, khususnya beras.

“Upaya Bulog dalam penyerapan dan pendistribusian beras hasil petani berpedoman pada regulasi tersebut. Di tahun 2025, kami berhasil menyerap setara beras sebanyak 22.200 ton dan gabah sebanyak 186 ton. Untuk beras, capaian ini meningkat signifikan hingga 141 persen, sementara gabah naik 156 persen. Ini merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir Bulog Merauke di Papua Selatan,” ungkap Karennu.

Diketahui pada periode Januari hingga Desember 2025, luas panen padi Merauke tercatat 78.955 hektare, naik 67,39 persen dibandingkan 2024. Produksi padi gabah kering panen melonjak dari 258.626 ton menjadi 426.828 ton. Sementara itu, produksi beras meningkat dari 124.355 ton menjadi 205.231 ton, atau tumbuh lebih dari 65 persen.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Merauke juga menjadi salah satu episentrum pengembangan pertanian nasional melalui program cetak sawah skala besar. Hingga saat ini, total capaian cetak sawah di Merauke telah menembus angka 40.000 hektare, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di kawasan timur Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional, sekaligus membuka ruang transformasi ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat. Keberhasilan cetak sawah berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Reinardus Ndiken, menjadi bukti bahwa kebijakan nasional mampu berjalan efektif ketika bersentuhan langsung dengan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. (*)

Artikel Pioner Cetak Sawah Masyarakat, Reinardus Ndiken Buktikan Masyarakat Adat Merauke Siap Bertransformasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Acara ini berlangsung meriah dengan kehadiran Anggota DPRD Sidrap H. Kartini Bekka, Kadis PSDA Andi Safari, Camat Dua Pitue Andi Sammang, serta para penyuluh pertanian, aparat kepolisian, dan mahasiswa KKN dari IAIN maupun UMS.

Dalam sambutannya, Syaharuddin mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus mengenang masa lalunya.

“Dulu saya datang sebagai petani, hari ini saya datang sebagai Bupati Sidenreng Rappang,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.

Fokus pada Pertanian Sebagai Sektor Utama

Syaharuddin menegaskan, pertanian tetap menjadi prioritas pemerintahannya. Mengingat 90 persen warga Sidrap menggantungkan hidup dari sektor ini, ia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani.

Data menunjukkan, produksi padi Sidrap melonjak tajam. Dari 200 ribu ton pada 2024, naik menjadi 303 ribu ton pada 2025—bertambah sekitar 100 ribu ton.

Beberapa strategi yang diterapkan pemerintah daerah di antaranya:

Menjamin pasokan pupuk agar tidak terjadi kelangkaan.

Menyiapkan air irigasi melalui Dinas PSDA.

Mengendalikan harga gabah agar petani tetap untung.

Harga gabah di Sidrap tercatat Rp6.800 per kilogram, lebih tinggi dari harga pemerintah Rp6.500. Transaksi pun dilakukan tunai dengan timbangan kelompok tani dan potongan maksimal hanya 2 kilogram.

Langkah Lanjutan dan Pembangunan Sawah Baru

Untuk musim tanam ketiga, pemerintah menyiapkan benih seragam, obat-obatan, dan pupuk. Di Desa Bila Riawa, sudah disurvei lahan baru seluas 60 hektare untuk sawah tambahan.

Selain pertanian, Syaharuddin menekankan pentingnya kesehatan dan pendidikan. Ia mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan serta memastikan anak-anak tetap bersekolah tanpa terkendala biaya.

Acara panen raya ini ditutup dengan penyerahan bantuan pestisida kepada petani, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap sektor pertanian Sidrap.

Artikel Produksi Padi Sidrap Naik 100 Ribu Ton, Asa Tambah 60 Hektare Sawah Baru pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung rapat koordinasi internal di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.

Rapat tersebut membahas strategi percepatan program cetak sawah baru dan optimasi lahan (Oplah) sebagai langkah nyata dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.

Rapat dihadiri oleh seluruh penanggung jawab program Luas Tambah Tanam (LTT) dari berbagai provinsi, termasuk tim dari Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan (HHTP) sebagai penanggung jawab Provinsi Jawa Tengah, para pejabat eselon I dan II, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementan.

Dalam arahannya, Mentan Amran menegaskan pentingnya kerja cepat, tepat, dan tuntas dalam pelaksanaan dua program strategis tersebut.

Menurut Mentan, cetak sawah dan optimasi lahan merupakan solusi konkret dalam mengantisipasi alih fungsi lahan, krisis pangan global, serta dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian nasional.

“Cetak sawah dan optimasi lahan adalah kunci untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja,” tegas Mentan Amran, Jumat, 4 Juli 2025.

Selain mengevaluasi capaian program tahun berjalan, Mentan juga memberikan perhatian khusus terhadap tantangan-tantangan di lapangan.

Ia mendorong seluruh penanggung jawab daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat guna mempercepat pelaksanaan program dan memastikan hasil yang maksimal.

Mentan yang juga Koordinator Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (HIMPUNI) berharap langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional serta memperkuat ketahanan pangan menghadapi dinamika global.

Artikel Mentan Andi Amran Sulaiman Tegaskan Percepatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan untuk Wujudkan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mentan Amran sendiri memimpin rapat ini secara daring dari kediamannya di kawasan Kalibata. Seluruh staf juga mengikuti dari lokasi masing-masing.

Satu hal yang paling ditekankan oleh Mentan Amran adalah wilayah yang belum swasembada agar ditambahkan cetak sawahnya. Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jambi dan Riau akan ditambahkan alokasi untuk cetak sawahnya. Adapun wilayah yang telah swasembada seperti Sulawesi Selatan cukup dipertahankan alokasi yang telah diberikan sebelumnya.

Ketua Umum IKA Unhas ini juga menambahkan agar anggaran optimalisasi lahan, pompanisasi dan cetak sawah yang telah dikucurkan betul-betul memberikan hasil. “Jangan sampai anggaran sudah dikucurkan besar-besaran namun tidak dapat menggenjot produksi” ucapnya dengan tegas.

Dengan prinsip meritokrasi yang dipegangnya, Owner Tiran Group ini menambahkan bahwa nasib bapak ibu semua ditentukan oleh capaian LTT anda, akhir Juli akan menjadi penentu karir anda, anda berprestasi, promosi, namun jika LTT tidak tercapai, anda akan dimutasi bahkan bisa sampai non job.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh penanggung jawab LTT baik provinsi maupun kota ini juga terkadang diselingi canda sang Menteri, misalnya ketika meminta semua yang hadir untuk menampilkan wajah mereka di layar. Ada beberapa yang kelabakan karena mengikuti rapat sambil bersantai di kamar tidur, ada juga yang tak muncul-muncul karena orangnya sedang ke belakang. Dengan nada bercanda tapi serius Mentan Amran menyampaikan agar yang tidak memperlihatkan wajah dikurangi poinnya.

Di akhir rapat Mentan Amran mengucapkan terimakasih kepada seluruh stafnya, bahwa meski berada di bawah tekanan, tapi patut berbangga karena produksi meningkat.

“Ini semua adalah hasil kerja Anda,” ucapnya menyemangati. Dirinya pun berpesan agar seluruh stafnya menjaga kesehatan dan tetap menikmati proses perjuangan menuju swasembada dan visi lumbung pangan dunia. (*)

Artikel May Day, Mentan Amran Konsolidasi Nasional Pantau Perkembangan Cetak Sawah, Luas Tanam dan Optimalisasi Lahan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penanaman perdana ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam rangka mendukung swasembada pangan.

Tanam perdana dilakukan di lahan cetak sawah tahun 2025 yang dikelola oleh Kelompok Tani Bakti Persada dan Brigade Pangan Sumber Rejeki 1 dan 2.

Program ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya di Kalimantan Tengah.

Direktur Jenderal PSP, Andi Nur Alam Syah, menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah ditargetkan memiliki cetak sawah seluas 85.000 hektare.

Hingga kini, sekitar 66.800 hektare telah dikontrakkan dan dalam proses pengerjaan.

“Hari ini kita melakukan penanaman perdana di lokasi cetak sawah di Desa Karya, Kecamatan Kapuas Murung, ada sekitar 215 ha yang akan dilaksanakan cetak sawah disini. Cetak sawah terus berjalan bertahap dan kami langsung lanjutkan dengan penanaman. Kami optimis target cetak sawah di Kalimantan Tengah ini bisa berhasil,” kata Andi saat menghadiri tanam perdana di Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025)

Untuk memastikan program berjalan lancar, Ditjen PSP bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Satgas Swasembada Pangan, guna memastikan proses sesuai aturan dan mengatasi kendala di lapangan.

“Minggu ini tim Ditjen PSP lakukan monitoring dan evaluasi seluruh lokasi dari 66.000 hektare yang sedang dikerjakan. Siang ini juga kami bersama Satgas dan Kejaksaan Tinggi Kalteng akan mitigasi persoalan yang timbul. Kami optimis dan mohon doa agar program ini berhasil,” tambahnya.

Proses cetak sawah dilakukan bertahap dan langsung dilanjutkan dengan pengolahan tanah serta penanaman saat konstruksi lahan dinyatakan siap. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan memastikan lahan cepat produktif.

“Begitu konstruksi lahan mencapai progres yang tepat, langsung kita lanjutkan dengan pengolahan tanah dan tanam. Prinsipnya adalah optimalisasi waktu dan efektivitas lahan. Jangan tunggu semua selesai seratus persen, tapi tanam secepat mungkin di lahan yang sudah siap,” imbuhnya.

Langkah ini merupakan bentuk sinergi antara perencanaan teknis dan pemberdayaan petani setempat.

Selain itu, program ini tidak hanya memperluas lahan sawah dan areal tanam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan petani lokal, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemerintah berharap cetak sawah ini menjadi langkah nyata menuju swasembada pangan.

Artikel Tanam Perdana di Lokasi Cetak Sawah di Kapuas: Strategi Wujudkan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman mengatakan bahwa saat ini berdasarkan catatannya menunjukan progres kerja oplah di Kalimantan Tengah sudah mencapai 63.000 hektare dari total 75.000 hektare lahan yang sudah kontrak. Hal ini menunjukan bahwa Kementan dibawah pimpinan Andi Amran Sulaiman secara serius menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang berupaya untuk cetak sawah. Mudah-mudahan uapnya ini membuahkan hasil yang lebih bagus. Di Kalimantan Tengah, kemarin dari target 75.000 ada sekitar 63.000 yang sudah kontrak,” ujar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran pemerintah di bidang pangan, Senin, 24 Maret 2025.

Arif mengatakan berbagai upaya ini diharapkan mampu mempercepat capaian swasembada seperti yang diharapkan bersama. Dia ingin, bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum tepat bagi Indonesia menancapkan kedaulatan pangan.

“Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah untuk swasembada yang diharapakan oleh bapak Presiden. Memang di bulan Ramadan ini bisa dimaknai sebagai masa depan kita yang lebih baik,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil memastikan bahwa berbagai program kerja menuju Indonesia swasembada terus dikerjakan secara kolektif baik dengan kementerian dan lembaga maupun BUMN yang bergerak di bidang pangan.

“Di antaranya mempercepat oleh tanam melalui oplah maupun cetak sawah. Karena itu kami optimis capaian swasembada dapat segera terwujud dalam waktu dekat terutama karena adanya dukungan dari DPR dan semua pihak,” jelasnya. (*)

Artikel DPR Apresiasi Gebrakan Mentan Amran Percepat Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Ini Kalimantan Tengah potensinya besar. Kita cetak sawah anggaran kurang lebih Rp 3 triliun di sini. 75 ribu hektare kalau ini berhasil, kemudian ada oplah berhasil, Kalimantan Tengah bisa memproduksi 1
juta ton beras,” kata Mentan Amran usai Rakor Luas Tambah Tanam yang dihadiri Forkopimda Kalimantan Tengah dan penyuluh pertanian di di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (19/3/2025).

Mentan Amran mengungkapkan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras di Kalimantan Tengah hingga 1 juta ton, sehingga tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan lokal tetapi juga mampu menyuplai provinsi lain yang membutuhkan. Potensi besar ini harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi masyarakat sekitar.

“Dengan 1 juta ton tersebut bahkan bisa mensuplai provinsi lain. Ini harapan kita karena besar potensinya dan akan mengangkat pendapatan masyarakat sekitar karena bantuan ini atas arahan Bapak Presiden untuk rakyat. Semua untuk petani. Ini yang kita berikan,” terangnya.

Untuk itu, dalam Rakor dan Sosialisasi Inpres Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Mentan Amran menegaskan bahwa realisasi cetak sawah harus berjalan sesuai target. Hingga pertengahan tahun ini, dari target 75 ribu hektare, 63 ribu hektare sudah dalam tahap kontrak. Namun, evaluasi tetap dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan.

“Sekarang sudah kontrak semua tetapi nanti evaluasi harian, mingguan bulanan, progres kurang dari kabupaten itu kita cabut nanti kami serahkan ke kabupaten lain,” tegasnya.

Selain program cetak sawah, Kementerian Pertanian juga mendorong transformasi pertanian dari sistem tradisional ke modern dengan pendekatan holistik. Pemerintah akan menyediakan alat dan mesin pertanian secara besar-besaran, mulai dari traktor, alat panen, hingga fasilitas penyimpanan seperti gudang yang lengkap.

“Semua ini sedang berproses. Kita ingin memastikan bahwa petani memiliki akses terhadap teknologi pertanian modern, sehingga produksi meningkat dan kesejahteraan petani terjamin,” ujar Mentan.

Kementerian Pertanian terus berkomitmen untuk mempercepat transformasi sektor pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Program ini merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi petani. Semua dukungan, baik dalam bentuk anggaran, infrastruktur, maupun teknologi pertanian, diberikan sepenuhnya demi kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

Artikel Akselerasi Cetak Sawah 75 Ribu Hektare di Kalteng, Mentan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Beras pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mayjen A Rizal Kasatgashanpangan saat melakukan panen perdana menggunakan Combine Harvester di Kaliki, Merauke.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Papua Selatan siap menjadi pusat produksi pangan nasional karena dilakukan dengan menggunakan mekanisasi penuh. Adapun luas panen yang digelar mencapai 43 hektare dari total luasan 987 hektare.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengapresiasi keberhasilan panen tersebut dan menegaskan bahwa mekanisasi adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Papua Selatan.

“Hari ini kita menyaksikan bukti nyata bahwa Papua Selatan bisa menjadi lumbung pangan nasional. Dengan mekanisasi penuh, panen lebih cepat, hasil lebih optimal, dan kesejahteraan petani meningkat,” ujar Mentan, Minggu, 9 Maret 2025.

Sebagai informasi, Panen di Kampung Kaliki telah menggunakan combine harvester yang mampu mempercepat proses panen dan menekan biaya produksi hingga 50 persen. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan Alsintan dan benih secara gratis, serta memberikan pendampingan berkelanjutan kepada para petani.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, Brigade Pangan juga diterjunkan di Papua Selatan guna membantu petani dalam setiap tahapan pertanian, dari pengolahan lahan hingga panen.

“Brigade Pangan hadir untuk mendukung petani agar lebih produktif. Dengan mekanisasi dan pendampingan, Papua Selatan tidak hanya mandiri pangan, tetapi juga bisa berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional,” kata Mentan.

Dukungan Penuh Pemerintah dan TNI

Mentan menegaskan bahwa keberhasilan cetak sawah merupakan keberhasilan bersama karena terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan juga jajaran TNI. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong program cetak sawah dan optimasi lahan pertanian (Oplah) guna meningkatkan produksi nasional.

“Semua ini kita lakukan bersama demi Indonesia yang lebih kuat dan terwujudnya swasembada pangan,” tegas Mentan.

Sekretaris Kampung Kaliki, Nathan Ndiken mengaku bersyukur atas progres pembangunan cetak sawah yang dilakukan pemerintah di tanah kelahirannya Papua Selatan. Baginya, cetak sawah adalah jalan Indonesia menuju kejayaan.

“Kami bersyukur atas dukungan pemerintah. Ini bukan hanya tentang panen, tetapi juga tentang perubahan besar bagi masyarakat kami menuju Indonesia jaya,”katanya.

Untuk diketahui, cetak sawah ini merupakan bagian dari program percepatan tanam yang dicanangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada. Program ini dimulai sejak Oktober 2024, dengan melibatkan masyarakat lokal yang mayoritas sebelumnya berprofesi sebagai pemburu dan kini beralih menjadi petani.

Sementara itu, Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang sudah 1 tahun ini mengawal PSN Cetak Sawah 1, 1 Jt Hektar di merauke yg sehari hari di lapangan bersama para Petani Merauke guna mewujudkan merauke sebagai lumbung pangan nasional.
Khususnya pada Panen Raya Perdana di lahan Cetak Sawah Pertama Kali di Kampung Kaliki mengatakan bahwa rata-rata produktivitas di sana mencapai 3,8 ton GKP per hektare setara 2,7 Ton beras.

“Ini capaian yang luar biasa dan sangat membanggakan karena sejak pembukaan lahan sd Panen Raya Perdana Kami yang mendampingi para petani Kampung Kaliki yg baru pertama kali belajar bercocok tanam padi, semua kegiatan olah lahan, tanam dilakukan oleh orang asli Papua.
Kita patut bersyukur karena , terbukti bahwa Orang Asli Papua yang baru belajar bercocok tanam padi dapat berhasil Panen Raya Perdana dengan hasil yg melimpah, sehingga menggugurkan isu isu yg tdk benar kalau orang asli papua tidak bisa bercocok tanam padi” katanya.

Menurut Rizal, varietas benih yang ditanam pada sebagian lahan cetak sawah ini menggunakan benih lokal yaitu padi Dodo ero dan sebagian petani yang menggunakan benih onpari 32 bantuan dari kementrian pertanian, Adapun sitem tanamnya dengan sistem tanam hambur (tabela).

“Berikutnya kami berharap agar mereka dilakukan pendampingan berkelanjutan sehingga ke depan apa yang kita harapkan bersama yaitu swasembada dapat tercapai,” katanya.

Kegiatan panen raya ini turut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur + Wakil Gubernur Papua Selatan,Bupati + Wakil Bupati, Anggota Komisi IV DPR RI bpk Sulaiman Hamzah, Ketua BP2 OKP Yosep Yolmen, 600 masyarakat Kaliki, serta 1 SSK Yonif 801. Mereka ikut merasakan pengalaman panen menggunakan combine harvester yang disediakan oleh Kementan.

“Secara umum acara berjalan dengan aman tertib, lancar dan bahkan para kepala daerah beserta Muspida berkesempatan mencoba panen menggunakan combaine harvester,” jelasnya.

Dengan semangat bersama kita wujudkan merauke sebagai lumbung Pangan Nasional & Bravo Pertanian. (*)

Artikel Panen Perdana Cetak Sawah Kampung Kaliki Dengan Mekanisasi Penuh, Harapan Kesejahteraan Rakyat Merauke pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Saat ini sudah memasuki tahap produksi, di mana lahan Oplah digarap oleh kelompok Brigade Swasembada Pangan,” ujar Mentan Amran saat meninjau Oplah di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (11/12/2024).

Dalam kunjungannya, Mentan Amran juga menyaksikan kegiatan pertanaman yang dilakukan oleh Brigade Pangan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Kami akan terus mengawal program Oplah di sini. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PU, Pupuk Indonesia, Kementan, dan pemerintah daerah. Kami ingin mendukung petani agar hasilnya segera terlihat,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menjelaskan bahwa intensifikasi dilakukan pada lahan eksisting, terutama di beberapa daerah seperti Pulau Jawa. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengatasi lahan kering melalui program darurat pangan dan pompanisasi.

“Program ini adalah solusi cepat untuk meningkatkan produksi, terutama selama El Nino panjang. Dengan pompanisasi, Alhamdulillah, produksi kita berhasil mencapai lebih dari 1 juta ton,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyebut total anggaran program Oplah mencapai Rp13 triliun. Dana tersebut berasal dari refocusing anggaran, dengan memangkas biaya perjalanan dinas, renovasi gedung, hingga acara seremonial yang dinilai tidak produktif.

“Anggaran Rp13 triliun ini kita alihkan untuk pembelian benih, alsintan, dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementan, Heru Tri Widiarto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan arahan Mentan Amran terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumut.

Menurut Heru, Sumut mendapatkan target Oplah seluas 80.752 hektare, dengan rincian 30.442 hektare pada 2024 dan tersebar di 14 kabupaten. Sementara untuk 2025, targetnya mencapai 50.310 hektare di 7 kabupaten.

Sementara target pembentukan Brigade Pangan pada 2024 sebanyak 155 brigade, dan akan meningkat menjadi 259 brigade pada 2025.

“ Hingga 9 Desember 2024, realisasi tanam mencapai 28.220 hektare atau 92,70 persen dari target 2024. Dengan capaian ini, kami optimis Sumut bisa menjadi lumbung pangan di masa mendatang,” jelas Heru. (*)

Artikel Tinjau Sawah Sumut, Mentan Amran Pastikan Program Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah Berjalan Lancar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wamentan Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar, mengungkapkan salah satu fokus utama dari program tersebut adalah peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 1 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Menurutnya, hal ini merupakan langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

“Setelah olah lahan selesai, tahap selanjutnya adalah meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya IP100 jadi 200, dari 200 jadi IP300. Itu step yang akan kita lakukan,” kata Wamentan Sudaryono usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di gedung parlemen Jakarta, Rabu, (4/12/2024).

Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan program jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Program jangka pendek tersebut melakukan intensifikasi yang mencakup upaya yang dilakukan secara cepat, seperti pompanisasi dan penyediaan Perluasan Areal Tanam (PAT) guna mengatasi dampak cuaca panas ekstrem.

Sementara itu, Wamentan menambahkan, program jangka panjang berfokus pada ekstensifikasi cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya cetak sawah ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan nasional, baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa depan.

“Sementara jangka panjangnya adalah kita melakukan ekstensifikasi cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan penduduk kita yang semakin banyak. Nah cetak sawat ini perlu untuk menjamin ketahanan pangan kita, menjamin situasi pangan kita sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Wamentan Sudaryono juga menekankan bahwa pemerintah telah menargetkan swasembada pangan dalam waktu empat tahun mendatang sebagai langkah awal menuju kemandirian pangan jangka panjang.

Wamentan Sudaryono menjelaskan, target tersebut diyakini akan menciptakan ketahanan pangan yang bisa bertahan hingga 100 tahun mendatang.

“Kita sudah prediksi dengan 3 juta cetak sawah ini, maka kita bisa survive minimal 80 sampai 100 tahun yang akan datang. Jadi sebelum menuju ke swasembada kita harus melewati step jangka pendek dan juga jangka panjang seperti penambahan pupuk, penyediaan benih dan alsintan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memastikan bahwa distribusi pupuk subsidi akan lebih efisien dan dipermudah.

“Kami akan memastikan distribusi pupuk berjalan lebih lancar dan tidak sesulit aturan sebelumnya. Perpres tentang distribusi pupuk sudah selesai dan Insya Allah akan diterbitkan dalam 1-2 minggu ke depan. Kami telah mendapat persetujuan dari Presiden, sehingga masalah distribusi pupuk dapat segera teratasi,” ujarnya.

Pemerintah berharap dengan langkah-langkah ini, ketahanan pangan nasional dapat terjaga dan kebutuhan pangan masyarakat untuk masa depan dapat dipenuhi secara berkelanjutan. (*)

Artikel Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Wamentan Sudaryono Pastikan Program Oplah dan Cetak Sawah Digarap Optimal pertama kali tampil pada KABARIKA.