Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi dan konsolidasi untuk membahas berbagai tantangan bangsa sekaligus peluang kolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional, Minggu, 7 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Tamsil menekankan pentingnya membangun kekuatan umat dan memperkuat konsolidasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada pada momentum penting untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi bangsa yang mandiri, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita harus membangun kemandirian bangsa. Lepas dari ketergantungan terhadap pihak asing bukan berarti menutup diri, tetapi bagaimana Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri dan memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai sektor,” ujar Tamsil.

Ia mengakui bahwa salah satu kelemahan yang pernah dihadapi bangsa ini adalah lemahnya konsolidasi antar elemen masyarakat. Akibatnya, berbagai potensi besar yang dimiliki bangsa belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

“Konsolidasi kita pada masa lalu memang lemah. Karena itu sekarang saatnya memperkuat persatuan, memperkuat jaringan sosial, dan membangun kerja sama yang lebih konkret untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Tamsil juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan visi Indonesia maju, mandiri, dan berdaulat. Menurutnya, visi tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam kesempatan itu, Tamsil mengaku menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait arah pembangunan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu terhadap kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Saya menerima surat dan berbagai pandangan yang menyebut bahwa oligarki dan kelompok konglomerat tertentu merasa khawatir terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan menghadirkan keadilan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Indonesia juga masih menghadapi berbagai bentuk permainan dan pengaruh asing yang dapat memengaruhi arah pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan luar.

Tamsil juga menyoroti pentingnya peran generasi muda, termasuk mahasiswa, dalam mengawal pembangunan bangsa. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus diarahkan untuk memperkuat bangsa dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Mahasiswa adalah kekuatan moral bangsa. Energi kritis yang dimiliki harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menolak tanpa memberikan alternatif solusi,” ujarnya.

Pada akhir pertemuan, Tamsil mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen umat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memperbaiki kondisi bangsa serta mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita sudah puluhan tahun mengikuti kajian, pengajian, dan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sekarang saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, apa manfaat yang sudah kita berikan untuk umat dan bangsa ini. Tujuan nasional kita jelas, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, mari bersama-sama mengambil peran dan memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini,” tutup Tamsil Linrung. (*)

Artikel Tamsil Linrung Serukan Konsolidasi Umat, Ajak Masyarakat Bersatu Sukseskan Visi Prabowo pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ia menegaskan, kawasan itu nantinya akan menjadi ruang integrasi berbagai program strategis pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan jadikan tempat ini sebagai markas peradaban sekaligus ekosistem pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Program-program pemerintah akan kita akomodir di sini, termasuk MBG sebagai pilot project untuk menjawab persoalan stunting dan gizi buruk,” jelas senator asal Sulawesi Selatan tersebut, Minggu (31/5/2026)

Tak hanya fokus pada kesehatan dan gizi, konsep pengembangan kawasan itu juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

Tamsil menyebut program tersebut juga akan menyasar kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil seperti nelayan, petani, guru, dan ustaz pesantren yang selama ini kesulitan mengakses rumah subsidi.

“Banyak guru-guru yang belum punya rumah, termasuk ustaz yang mengajar di pesantren sekitar sini. Itu yang ingin kita bantu. Kita juga mendorong pengadaan rumah knockdown Prabowo karena model hunian cepat seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, aspek spiritual juga menjadi bagian penting dalam konsep Markas Peradaban. Tamsil menggagas bantuan rumah dinas bagi imam masjid yang memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an dan kemampuan pembinaan keagamaan yang baik.

“Kita ingin setiap masjid dibantu rumah imam. Tetapi imamnya juga harus qualified, memiliki bacaan Al-Qur’an yang baik dan mampu membimbing anak-anak mengaji,” tegasnya.

Sebagai tahap awal, satu unit rumah imam telah dibangun di kawasan tersebut. Ke depan, bantuan serupa akan diberikan melalui sistem seleksi dan undian bagi masjid yang imamnya memenuhi standar pembinaan keagamaan.

Bagi imam yang belum memenuhi kualifikasi, lanjut Tamsil, akan terlebih dahulu difasilitasi mengikuti pelatihan intensif agar kualitas pembinaan umat di lingkungan masjid terus meningkat. (*)

Artikel Tamsil Linrung Ungkap Rencana Besar, Setiap Imam Masjid Disiapkan Rumah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa swasembada tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, namun butuh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan lintas lembaga negara.

“Kami di Kementerian Pertanian memiliki perangkat, tetapi butuh tambahan mata, telinga, tangan, dan kaki untuk menyerap aspirasi serta memastikan program berjalan. Karena itu, swasembada tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dilakukan bersama-sama, dengan dukungan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, hingga masyarakat,” ujarnya.

Gerakan Tanam Jagung Serentak sendiri merupakan inisiatif DPD RI yang mendapat dukungan penuh dari Kementan. Program ini tidak hanya digelar di Bengkulu, tetapi juga di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sektor pertanian dan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Indonesia bahkan ditargetkan mampu mencapai swasembada beras pada 2025 melalui peningkatan produksi, perbaikan irigasi, dukungan pupuk, serta hilirisasi komoditas strategis.

“Negara bisa bertahan tanpa mobil atau telepon, tetapi tidak bisa bertahan tanpa pangan. Karena itu, pangan adalah kedaulatan bangsa, dan swasembada adalah harga diri Indonesia,” tegas pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Ia menambahkan, sektor pertanian merupakan leading sector dalam tugas negara mensejahterakan rakyat.

“Pertanian tugasnya menyediakan hal-hal yang tidak bisa disiapkan lembaga lain, mulai dari benih unggul, irigasi, pupuk bermutu, hingga instrumen harga (HPP) agar harga panen tidak jatuh. Untuk itu, kolaborasi dengan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan masyarakat sangat penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono memaparkan langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk pupuk dan Rp12 triliun untuk revitalisasi 80 ribu titik jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Selain itu, status penyuluh pertanian ditarik ke tingkat pusat, diperkuat dengan tunjangan yang lebih besar serta jalur karier yang lebih jelas.

“Semua ini menunjukkan keseriusan Presiden. Karena itu saya minta kepala daerah, dinas, dan penyuluh jangan santai-santai. Anggaran Kementan saat ini tertinggi sepanjang sejarah, Rp40 triliun, bahkan ditambah Rp10 triliun oleh Presiden. Target kita jelas swasembada beras 2025,” ujarnya.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Presiden dan menteri terkait.

“Kalau rakyat kenyang dan pangan aman, negara ini berdaulat dan gagah, serta tidak mudah goyah oleh situasi global. Karena itu, kami merasa perlu ikut membantu. Seyogianya posisi parlemen atau DPD RI lebih banyak berada pada ranah legislasi dan pengawasan. Namun, karena program ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani, maka kami pun ikut terlibat langsung,” katanya.

Ia menambahkan, sektor pertanian memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kontribusi pertanian terhadap PDB harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui program hilirisasi yang baru saja dicanangkan. Namun, hilirisasi hanya akan berjalan jika hulunya juga siap,” ujarnya.

Menurut Sultan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden merupakan tantangan besar, tetapi bukan hal mustahil jika dikerjakan bersama.

“Pertanian adalah penyumbang PDB terbesar, dan sektor ini harus mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi melalui hilirisasi,” tegasnya.

Ia juga menyebut, DPD bahkan telah menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk pertama kalinya sejak Indonesia berdiri, karena dampaknya sangat besar terhadap sektor pangan. “Regulasi ini tidak boleh parsial, tetapi harus menyeluruh,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wamentan Sudaryono menyampaikan optimisme bahwa Bengkulu memiliki potensi besar untuk menjadi daerah maju di bidang pertanian.

“Bengkulu tidak ada alasan untuk tidak maju pertaniannya. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kita bisa wujudkan kedaulatan pangan dari Bumi Merah Putih ini,” pungkasnya. (*)

Artikel Demi Indonesia Berdaulat Pangan! Sudaryono Kawal Kolaborasi Kementan-DPD RI dari Bumi Bengkulu pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Tamsil, sentuhan kepemimpinan Amran tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menaikkan kesejahteraan petani serta menempatkan sektor pertanian sebagai motor utama perekonomian daerah.

Pernyataan itu Ia sampaikan saat mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan bersama Menteri Pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Sabtu (27/9/2025).

Penanaman jagung dipilih sebagai komoditas strategis untuk mendukung target satu juta hektare yang ditetapkan Presiden. “Jagung merupakan komoditas strategis. Selain sebagai pangan dan pakan, hilirisasi jagung menghasilkan biofuel,” ujar Tamsil.

Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini menerangkan, bahwa Sulsel dan kawasan Indonesia Timur dikenal sebagai sentra penghasil jagung. Saat ini, produksi jagung di Sulsel adalah terbesar kedua setelah Jawa Timur.

“Kolaborasi DPD dengan Kementerian Pertanian merupakan upaya kita meningkatkan produksi jagung Indonesia, agar berada di tiga besar dunia,” ungkapnya.

Tamsil Linrung menyebut kehadiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk inisiatif kolaboratif untuk mengakselerasi kedaulatan pangan.

“Dukungan Pak Mentan memberi arti, lebih dari sekadar seremoni. Kehadiran beliau adalah simbol kebangkitan petani dan ekosistem pertanian lokal, jalan terang menuju kedaulatan pangan,” ucap Tamsil.

Tamsil menilai Mentan Amran sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam menerjemahkan visi kerakyatan Presiden di sektor pertanian.

Hal itu, terbukti dengan pelibatan pelaku usaha lokal dalam program Kementan. Ia menyebut, penggunaan benih jagung lokal merupakan bentuk nyata keberpihakan pada pengusaha merah putih.

Selain itu, kinerja Kementan yang dinilai sangat konkret adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Seperti dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

“Berkat kebijakan yang berpihak, sektor pertanian menciptakan efek ganda. Yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi motor perekonomian daerah. Derajat petani dan pelaku usaha pertanian, terangkat karena sentuhan Pak Mentan,” kata Tamsil.

Lebih lanjut, Tamsil menegaskan bahwa pangan adalah fondasi peradaban dan syarat kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi krisis pangan global akibat pandemi, konflik geopolitik, katastrofi akibat perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok.

Visi besar Asta Cita Presiden Prabowo adalah jawaban atas ancaman global, sekaligus menegaskan sikap Indonesia yang memilih jalan berdaulat untuk melindungi masa depan bangsa. Hal itu, lanjut Tamsil, kembali ditegaskan Presiden saat menyampaikan pidato bersejarah di Sidang Umum PBB kemarin.

“Presiden dengan bangga menyampaikan kepada dunia, sukses Indonesia dalam swasembada beras. Ekspresi syukur tersebut bahkan diwujudkan dengan memberikan bantuan beras 10.000 ton ke Palestina,” ujar Tamsil.

Mengakhiri sambutannya, Tamsil menyampaikan penghormatan kepada para petani yang menurutnya menjadi pahlawan pangan bangsa. “Keringat bapak dan ibu petani adalah energi kehidupan bangsa ini. Jerih payah bapak dan ibu adalah pondasi kedaulatan kita,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Amran Sulaiman memaparkan sejumlah capaian Kementerian Pertanian dalam setahun terakhir. Salah satu prestasi spektakuler yang berhasil ditorehkan adalah swasembada beras.

“Awalnya Bapak Presiden memberikan target kepada kami 4 tahun, lalu berubah menjadi 3 tahun, dan terakhir kami diberi target 1 tahun. Alhamdulillah, swasembada beras berhasil kita capai dalam 6 bulan,” ungkap Amran disambut tepuk tangan meriah.

Amran menerangkan, bahwa capaian tersebut merupakan lompatan sejarah bagi Indonesia. Hal itu kemudian diperkuat dengan kebijakan menghentikan impor beras yang semakin menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani.

Mentan Amran menambahkan, bahwa pemerintah telah menutup kran impor sembilan jenis komoditas seiring meningkatnya produktivitas sektor pertanian di dalam negeri.

Amran juga membagikan benih jagung, pupuk dan alat pertanian kepada sejumlah kepala daerah yang hadir. Diketahui, penanaman dan pembagian benih jagung dilakukan serentak di empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Papua Tengah.

Selain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Mentan Amran Sulaiman, hadir pula 36 anggota DPD dari Sulawesi dan Kalimantan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, dan 12 kepala daerah lainnya.

Artikel Tamsil Linrung Puji Pencapaian Mentan Angkat Derajat Pertanian Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri pencanangan bibit jagung di Desa Manggalung, Kabupaten Pangkep, Sabtu (27/9/2025).

“Semua program prioritas dari Bapak Presiden kami di Sulsel siap mendukung penuh. Penguatan sektor pertanian, khususnya jagung, menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa,” ujar Andi Sudirman.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-21 DPD RI ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Andi Sudirman mengatakan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara seperti DPD RI sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan pangan.

Dia menyebut kolaborasi tersebut juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Selain dukungan di sektor pertanian, Pemprov Sulsel juga mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp15,5 miliar untuk Pangkep yang diarahkan pada pembangunan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar (RDF) dan proyek jalan penunjang jalur kereta api. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Siap Dukung Penuh Program Ketahanan Pangan Pemerintah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Program yang digagas DPD RI ini diluncurkan serentak di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Tengah, bertepatan dengan HUT ke-21 DPD RI.

Di Sulsel, peluncuran dilakukan oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung didampingi langsung oleh Menteri Pertanian.

Amran menyebutkan, langkah DPD RI sangat sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui Asta Cita.

Ia menegaskan, pemerintah menyiapkan rencana investasi besar di sektor pertanian senilai Rp40–100 triliun, dengan realisasi awal mencapai Rp9,9–10 triliun untuk memperkuat program strategis.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Senator Peduli Ketahanan Pangan. Pemerintah memastikan stok hasil pertanian tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Pasokan tetap stabil, harga terjaga, dan pangan tersedia bagi seluruh rakyat,” ujar Amran.

Ia menambahkan, pemerintah juga menyalurkan 1,3 juta ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) mulai Juli hingga Desember 2025.

Bulog, kata Amran, terus digerakkan untuk menjalankan operasi pasar setiap hari agar distribusi pangan merata di seluruh Indonesia.

Jagung Jadi Fokus Utama
Program Senator Peduli Pangan mengusung penanaman jagung seluas 5.000 hektare di empat provinsi percontohan. Komoditas jagung dipilih karena memiliki peran strategis baik sebagai bahan pangan, pakan ternak, maupun industri hilir pertanian.

Selain menyerahkan benih kepada kelompok tani, Menteri Pertanian bersama Tamsil Linrung dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga melakukan penanaman simbolis di lahan Pangkep.

Tamsil Linrung menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Pertanian. Ia menyebut, kehadiran Amran menjadi simbol sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

“Sejak dilantik Presiden Prabowo, beliau menunjukkan dedikasi tinggi. Impor pangan bisa ditekan, produksi padi mencetak rekor, Indonesia mencapai swasembada beras, dan teknologi modern semakin luas diadopsi,” ujar Tamsil.

Dukungan Pemerintah dan Optimisme Daerah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi Sulsel pada 2024 mencapai 4,82 juta ton gabah kering giling atau setara 2,76 juta ton beras. Sedangkan produksi jagung sebesar 1,13 juta ton dengan luas panen lebih dari 191 ribu hektare.

Dengan dukungan program nasional dan kolaborasi lintas lembaga, Amran optimistis Sulsel akan terus menjadi lumbung pangan utama Indonesia.

“Inisiatif seperti ini membuktikan bahwa kolaborasi antara senator, pemerintah, dan petani mampu menjaga kemandirian pangan sekaligus memperkuat daya saing pertanian kita,” tegasnya.

Program Senator Peduli Ketahanan Pangan diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat fondasi pangan Indonesia, sekaligus menjawab tantangan krisis pangan global akibat pandemi, konflik geopolitik, hingga perubahan iklim.

Artikel Mentan Amran Dukung Program Senator Peduli Pangan di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini ditegaskan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri tanam jagung bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mengangkat tema “Senator Peduli Ketahanan Pangan” di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/09/2025).

Mentan Amran menegaskan, target swasembada pangan yang semula diproyeksikan empat tahun oleh Presiden Prabowo kini dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan saat ini ditargetkan teecapai dalan satu tahun.

“Kami tidak boleh menyerah. Justru dalam tekanan itulah lahir keberhasilan. Hari ini Indonesia tidak lagi impor beras, jagung, maupun komoditas utama lainnya. Stok pangan kita bahkan tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Mentan Amran.

Selain fokus pada peningkatan produksi, Mentan juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk mendongkrak nilai tambah pertanian.

“Indonesia sangat kaya. Kelapa, kakao, hingga gambir bisa menjadi penopang besar perekonomian jika diolah di dalam negeri. Presiden telah menugaskan hilirisasi dengan nilai investasi Rp371 triliun dan menyerap 8 juta tenaga kerja. Ini adalah langkah menuju Indonesia emas,” jelas Mentan Amran

Mentan menambahkan, perlindungan terhadap petani tetap menjadi prioritas utama. “Tidak ada ruang bagi mafia yang menipu petani kecil dan rakyat kecil. Selama saya Menteri, impor pangan akan kita hentikan bila produksi dalam negeri mencukupi,” tegasnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan dukungan penuh terhadap program Kementan.

“Sulawesi Selatan satu suara mendukung penuh kebijakan Presiden dan Kementan. Kami siap menjadi penopang utama swasembada pangan nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memberikan apresiasi mendalam atas capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran.

Ia menegaskan bahwa kerja keras Kementan membawa harapan baru bagi petani dan masyarakat luas.

“Indonesia sejatinya negeri agraris. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Menteri Amran, kita kembali pada jati diri bangsa. Tidak ada lagi impor beras dan kebutuhan pokok lain yang selama ini kita datangkan dari luar negeri. Ini bukan hanya capaian teknis, tetapi kebangkitan harga diri bangsa,” ujar Tamsil.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram adalah tonggak bersejarah.

“Harga ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Petani kini benar-benar merasakan penghargaan atas kerja kerasnya. Di saat yang sama, konsumen tetap terlindungi karena Bulog hadir dengan program pasar murah. Jadi, tidak ada pertentangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Semuanya diatur secara seimbang,” tegasnya.

Tamsil menambahkan, dirinya melihat apresiasi juga datang dari dunia internasional atas capaian pangan Indonesia.

“Bahkan Malaysia, Amerika Serikat, hingga FAO memberikan pengakuan. Artinya, kita tidak hanya berhasil di dalam negeri, tapi juga diperhitungkan di tingkat global. Ini adalah momentum besar yang harus dijaga bersama,” jelasnya.

Karena itu, DPD RI berkomitmen penuh untuk mendukung Kementan dan pemerintah daerah.

“Kami akan terus mengawal kebijakan pangan ini dari pusat hingga daerah. Petani harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Dengan sinergi semua pihak, swasembada pangan bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang akan membawa bangsa ini lebih berdaulat dan sejahtera,” pungkas Tamsil.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mentan juga menyerahkan bantuan berupa benih, alsintan, serta fasilitas pascapanen kepada petani. Bantuan ini diharapkan semakin meningkatkan produksi pangan daerah dan memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global.

Artikel Tanam Jagung Serentak Bersama DPD RI, Mentan Amran Terus Dorong Lompatan Produksi Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 22 September 2025.

Rombongan anggota Komite II DPD RI diterima oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.

Dalam pertemuan tersebut, DPD RI mendengarkan masukan dari Kementerian terkait, organisasi perangkat daerah (OPD), kepala daerah dari kabupaten penghasil tambang, perusahaan, akademisi, hingga masyarakat adat.

Diskusi ini membahas situasi terkini, permasalahan, serta arah kebijakan sektor pertambangan di Sulawesi Selatan.

Sektor pertambangan mineral dan batubara menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional. Selain berkontribusi pada penerimaan negara dan daerah, sektor ini juga mendorong hilirisasi industri, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan pembangunan wilayah.

Sulawesi Selatan sendiri memiliki potensi melimpah, di antaranya nikel, emas, pasir besi, batubara, serta mineral non-logam seperti marmer.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, A. Abd. Waris Halid, menegaskan bahwa lembaganya memiliki mandat konstitusional dalam mengawasi implementasi undang-undang.

Waris Halid menjelaskan, fungsi pengawasan yang dimiliki DPD RI sebagaimana Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 dijalankan untuk memastikan pelaksanaan UU Pertambangan selaras dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kearifan lokal.

“Tujuan kegiatan ini, kita ingin mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait sektor pertambangan mineral dan batu bara di tingkat daerah dan nasional, baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan; serta memperoleh masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang serta perubahannya,” ungkap Andi Waris Halid.

Dari diskusi bersama para pemangku kepentingan, dihasilkan tiga poin utama. Pertama, penguatan implementasi UU 2/2025 dan hilirisasi sektor pertambangan, termasuk dalam penetapan wilayah tambang, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kedua, pentingnya tata kelola sosial-lingkungan, termasuk pengelolaan pasca-tambang, perlindungan tanah ulayat, dan pelibatan masyarakat adat. Ketiga, dorongan sinergi lintas pihak, baik pemerintah pusat, daerah, perusahaan, maupun masyarakat.

Perusahaan tambang diharapkan memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), menjaga warisan budaya, serta meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Seperti diketahui, Komite II  DPD RI membidangi perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup; pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; dan pekerjaan umum.

Artikel Andi Waris Halid: DPD  Memiliki Mandat Konstitusional dalam Mengawasi Implementasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Seminar yang digelar di Ruang AD 302 pukul 09.00–10.30 WITA itu mengangkat judul “Optimalisasi Peran DPD-RI untuk Mengartikulasi Kepentingan Daerah Dalam Rangka Polycentric Governance.”

Sejumlah guru besar hadir sebagai penguji dan pembimbing, di antaranya Prof. Dr. Wahira, M.Pd (Wakil Direktur I), Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum (Ketua Prodi), Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn (Promotor), Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si (Kopromotor I), Dr. H. Herman H, S.Pd., M.Pd (Kopromotor II), Prof. Dr. Andi Aslinda, M.Si, serta Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M.Si (Penguji Internal).

Dalam paparannya, Abd. Waris menekankan pentingnya peran strategis DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui kerangka polycentric governance, yang diyakini dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan nasional.

“Melalui penelitian ini, saya ingin menegaskan bahwa DPD RI harus hadir lebih kuat dalam mengartikulasikan kepentingan daerah. Konsep polycentric governance memberi ruang bagi daerah untuk berperan aktif dalam tata kelola pembangunan nasional,” ungkapnya.

Promotor, Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn, menilai topik yang diangkat relevan dengan kebutuhan bangsa.

“Kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam memperkuat posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan kita,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi, Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum, mengapresiasi konsistensi Abd. Waris yang tetap menekuni jalur akademik meski aktif di dunia politik.

“Kami mengapresiasi semangat akademik beliau. Meski aktif sebagai anggota DPD RI, Abd. Waris tetap konsisten menjalankan tanggung jawab akademiknya di UNM,” tuturnya. (*)

Artikel Waris Halid Angkat Optimalisasi Peran DPD dalam Seminar Proposal Disertasinya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurutnya, program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan diharapkan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

“Kita memasuki era arsitektur baru dalam kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Asta Cita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8).

Menurut sosok yang dijuluki sebagai maestro anggaran ini, program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Ia menilai, kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Asta Cita.

“Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” papar Tamsil.

Karena itu, politisi yang pernah memimpin Badan Anggaran DPR RI ini menekankan, bahwa pengurangan dana transfer ke daerah dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif.

Hal itu merupakan tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat. Salah satunya adalah penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujar Tamsil.

Ia mencontohkan, pemerintah kota madya bisa memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial. Skema ini bukan hanya mendukung penataan kota yang lebih modern, tetapi juga mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

“Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas. Yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan. Program-program itu bisa lahir dari janji politik kepala daerah maupun proyeksi arah pembangunan jangka panjang. Di sinilah, menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

“Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” kata Tamsil.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal. Baginya, pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

“Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” pungkasnya.

Diketahui, Jum’at 22 Agustus besok, DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI) akan menggelar diskusi tematik yang mengusung tajuk “Membaca Arah Arsitektur Kebijakan Anggaran Negara untuk Pembangunan Daerah dalam Bingkai Asta Cita”.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung dijadwalkan menjadi pembicara kunci. Selain itu, sejumlah narasumber lain yang akan turut mengkaji tema kebijakan anggaran Presiden Prabowo tersebut adalah Dr. Muhammad Syafi’i A. Basalamah (Dekan FEB UMI), Dr. Ilham (Dosen FEB UMI), Jusman Dalle (Tenaga Ahli Pimpinan DPD RI). (*)

Artikel Tamsil Linrung: Agenda Pembangunan Presiden Prabowo Terpadu di Bawah Orkestra Asta Cita pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan visi masa depan. Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan generasi muda, mengambil bagian dalam perjuangan menghidupkan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar slogan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, Pancasila harus terus dihidupkan dalam praktik kebijakan, pendidikan, keteladanan elite, dan partisipasi publik. Untuk itu, setidaknya terdapat lima hal yang patut menjadi perhatian agar Pancasila benar-benar menjadi kompas atau pijakan dalam meraih cita-cita Indonesia Maju 2045.

Pertama, menjadikan Pancasila sebagai kerangka etis pembangunan nasional atau tolok ukur etis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap program pembangunan, sambung Fahira Idris, perlu dievaluasi sudah sejauh mana mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar capaian material, tetapi juga bermuara pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Kedua, penguatan pendidikan Pancasila yang humanis dan kontekstual. Pendidikan Pancasila harus ditanamkan secara kontekstual dan membumi. Alih-alih sekadar hafalan, siswa perlu diajak berdialog dan terlibat langsung dalam penerapan nilai-nilainya. Pendidikan karakter berbasis pengalaman nyata akan membentuk generasi yang memahami Pancasila sebagai nilai hidup, bukan hanya pelajaran di atas kertas.

Ketiga, keteladanan elite politik dan aparatur negara. Nilai Pancasila akan lebih mudah “dihidupi” masyarakat jika para pemimpin di semua tingkatan menampilkan keteladanan dalam sikap dan kebijakan. Ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran etika publik melemahkan nilai Pancasila. Karena itu, elite negara harus menjadi cermin integritas dan keadilan sosial dalam praktik pemerintahan.

Keempat, pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial dan lingkungan. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Visi Indonesia Emas hanya tercapai bila pertumbuhan disertai pemerataan dan keberlanjutan. Pancasila mengamanatkan pembangunan yang manusiawi, tidak eksploitatif, dan memberi ruang bagi semua warga untuk berkembang.

Kelima, kolaborasi sosial dalam membumikan Pancasila. Menghidupkan Pancasila membutuhkan peran aktif masyarakat sipil, dunia usaha, dan tokoh agama/masyarakat serta generasi muda. Gerakan gotong royong, proyek sosial, dan budaya partisipatif adalah cara efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila dari bawah. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat akar ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila adalah fondasi moral dan arah strategis menuju Indonesia Maju 2045. Untuk mewujudkannya, kita butuh perjuangan kolektif agar nilai-nilainya hidup dalam kebijakan, pendidikan, kepemimpinan, dan tindakan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar sejarah, tetapi juga janji masa depan yang harus terus diperjuangkan,” pungkas Anggota MPR RI ini. (*)

Artikel Saatnya Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurutnya, revisi ini harus mampu menjawab berbagai tantangan struktural dalam pelaksanaan otonomi daerah.

“Tentunya kita harus kawal bersama agar revisi UU Pemda bukan sekadar pembenahan administratif, melainkan upaya sistematis untuk memperkuat kembali semangat otonomi daerah dalam bingkai NKRI,” ujar Fahira Idris, dikutip pada Selasa (20/5/2025).

“Nantinya, melalui UU Pemda yang baru, diharapkan hubungan pusat dan daerah menjadi lebih sehat, produktif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat di seluruh penjuru tanah air,” sambungnya.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, setidaknya ada lima catatan atau rekomendasi yang patut menjadi perhatian dalam proses pembahasan revisi UU Pemda. Pertama, penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA dan Program Strategis Nasional (PSN).

Revisi UU Pemda harus mengatur dengan tegas partisipasi pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program nasional terutama PSN yang berdampak langsung pada kondisi sosial-ekologis lokal. Melalui konsultasi formal dari pemerintah pusat kepada daerah, potensi marginalisasi masyarakat lokal dan konflik kewenangan bisa dihindari.

Kedua, reformulasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan transparan. Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah masih menjadi problem dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, prinsip keadilan fiskal bagi daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini menerima pembagian hasil yang tidak proporsional meski menanggung berbagai dampak lingkungan dan sosial dari eksploitasi SDA harus menjadi perhatian serius.

Ketiga, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Fungsi legislatif dan pengawasan DPRD dinilai perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi gelombang regulasi sektoral pusat yang seringkali tidak sinkron dengan kepentingan daerah. Revisi UU Pemda harus memberi ruang lebih besar bagi DPRD untuk meninjau dan mengkritisi regulasi pusat yang merugikan daerah.

“Selain itu, DPRD juga harus memiliki peran substantif dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam guna memastikan keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat adat,” tukas Fahira Idris.

Keempat, desentralisasi asimetris untuk daerah dengan karakteristik khusus. Fahira Idris juga mendorong agar revisi UU Pemda membuka opsi desentralisasi asimetris, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti Kalimantan Tengah.

Dengan luas wilayah yang besar, keanekaragaman budaya yang tinggi, serta kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap nasional, daerah seperti ini membutuhkan kewenangan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Rekomendasi kelima, penguatan partisipasi publik dan akuntabilitas demokrasi lokal. Revisi UU Pemda juga harus menjamin keterlibatan publik yang bermakna dalam pembentukan kebijakan.

Fahira Idris mengingatkan pentingnya pelembagaan mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perumusan regulasi yang berdampak terhadap daerah.

“Partisipasi ini bukan hanya hak konstitusional warga, tetapi juga prasyarat penting bagi keberhasilan desentralisasi dan akuntabilitas demokrasi lokal,” pungkas Fahira Idris. (*)

Artikel Revisi UU Pemda Masuk Prolegnas, Momentum Perkuat Otonomi Daerah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh karena itu, perlu langkah strategis dan solusi konkret untuk mencegah tawuran berkembang menjadi persoalan sosial yang akut.

“Mengatasi tawuran harus melibatkan pendekatan holistik. Jadi tidak sekadar represif, tetapi juga preventif dan partisipatif. Kita juga harus gali akar masalahnya yang juga kompleks karena pertemuan antara beberapa kondisi yakni ketimpangan sosial, pengangguran, lemahnya peran keluarga dan lingkungan, serta absennya ruang ekspresi yang sehat terutama bagi anak muda,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, setidaknya ada tujuh langkah konkret yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan tawuran. Pertama, revitalisasi peran RT/RW dan masyarakat. Idealnya RT/RW bukan sekadar struktur administratif, tetapi harus dihidupkan kembali sebagai penjaga sosial. Program pelatihan mediasi konflik, serta insentif bagi RT/RW yang berhasil menjaga wilayahnya dari konflik, harus digencarkan.

Kedua, membangun pusat komunitas remaja di “zona merah”. Pemerintah daerah perlu memperbanyak Youth Center di wilayah rawan tawuran sebagai wadah anak muda dan warga mengekspresikan diri melalui seni, olahraga, digital kreatif, atau kewirausahaan.

Fahira Idris mencontohkan keberhasilan Violence Reduction Unit (VRU) di Glasgow yang dibentuk pada 2005 oleh Kepolisian Skotlandia untuk mengatasi kekerasan, khususnya geng, dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Program yang melibatkan polisi, sekolah, lembaga sosial, dan komunitas untuk melakukan intervensi dini, pendidikan, dan rehabilitasi pelaku ini berhasil menurunkan tingkat kekerasan di Glasgow lebih dari 50% dalam satu dekade. Model VRU ini kemudian menjadi inspirasi global, termasuk di London dan beberapa kota di Amerika.

Ketiga, perluasan program magang, pelatihan keterampilan, dan kerja sama dengan industri lokal. Langkah ini dapat memberikan jalan karir yang jelas. Anak muda perlu melihat bahwa ada masa depan yang menantang sehingga tawuran tidak lagi menjadi hal yang layak dilakukan.

Keempat, ekstrakurikuler yang fleksibel. Fahira Idris mendorong kegiatan sekolah di luar jam pelajaran lebih fleksibel dan sesuai minat serta tidak terbatas pada aktivitas klasik misalnya olahraga, tetapi juga pilihan lain misalnya musik, memasak atau e-sport untuk menyalurkan energi sekaligus membentuk identitas positif bagi pelajar.

Kelima, patroli terpadu dan sistem deteksi dini. Kepolisian bersama Satpol PP, pihak sekolah dan tokoh masyarakat bisa membentuk sistem deteksi dini berdasarkan laporan sosial, pergerakan di media sosial, dan pola-pola provokasi daring. Efektivitas mengatasi tawuran sangat bergantung pada upaya pencegahan, bukan tindakan represif setelah tawuran terjadi.

Keenam, kampanye digital melawan narasi kekerasan. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan influencer lokal dan alumni mantan pelaku tawuran yang sudah sadar untuk membuat kampanye naratif melawan tindak dan perilaku kekerasan. Youtube, TikTok, Instagram dan platform lain bisa menjadi alat edukasi yang efektif

Langkah konkret ketujuh adalah rehabilitasi dan reintegrasi. Pelaku tawuran yang tertangkap tidak cukup dihukum, tetapi juga harus mengikuti program konseling, pelatihan kerja, dan rekonsiliasi sosial.

Kota Cali, Kolombia, bisa dijadikan referensi atas keberhasilan “Programa de Paz” yang fokus pada pelibatan masyarakat, mediasi konflik, dan pemberdayaan ekonomi di daerah rawan kekerasan. Di Kota ini, sambung Fahira Idris, pemerintah lokal bekerja sama dengan NGO dan tokoh masyarakat menciptakan zona damai dan memberikan akses pendidikan serta pelatihan kerja bagi pemuda rentan. Hasilnya, tingkat kekerasan berkurang signifikan dalam beberapa tahun.

“Jadi keseriusan pemerintah daerah dalam menindak tegas para pelaku tawuran harus diimbangi dengan keberanian menyelami akar-akar sosial yang membuat kekerasan menjadi pilihan.Pencegahan harus sistemik dan berbasis data, komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat. Jika tidak, tawuran akan terus menjadi siklus kekerasan,” pungkas Fahira Idris. (*)

Artikel Tujuh Langkah Konkrit Mengatasi Persoalan Tawuran di Jakarta pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Dengan visi menjadi kota global, Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif. Sebuah kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh semua orang tanpa diskriminasi. Kota yang menghargai warganya secara setara, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Saya mendukung dan mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono yang tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/4/2025).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, sebagai pusat ekonomi dan saat ini juga masih menjadi pusat aktivitas pemerintahan, Jakarta telah lama menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Mobilitas penduduk ke Jakarta merupakan konsekuensi alami dari pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota ini. Oleh karena itu, membatasi akses warga negara Indonesia ke Jakarta bertentangan dengan prinsip kebebasan bermigrasi yang dijamin oleh konstitusi.

Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif dan berdampak baik, harus ada ketentuan yang jelas. Salah satunya dengan mengharuskan pendatang memiliki kartu identitas resmi seperti KTP yang jelas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang datang dapat mengakses layanan dasar dan tidak menjadi bagian dari kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh pemerintah provinsi.

Dengan memiliki KTP yang jelas, lanjut Fahira Idris, pendatang dapat lebih mudah mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, dan bahkan mengikuti program pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketimpangan sosial yang sering dikaitkan dengan urbanisasi.

Kepemilikan identitas resmi juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pendataan dan penyusunan kebijakan yang lebih akurat. Dengan data yang jelas mengenai jumlah dan kondisi pendatang, pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga para pendatang dapat lebih siap menghadapi persaingan kerja di Jakarta.

Selain itu, keterampilan menjadi faktor kunci bagi pendatang untuk dapat bertahan dan berkembang di Jakarta. Persaingan kerja yang ketat di Jakarta, mengharuskan setiap individu memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pendatang diharapkan tidak hanya memiliki semangat kerja, tetapi juga membekali diri dengan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.

“Saya juga berharap, Pemerintah Provinsi Jakarta dapat berperan aktif dalam menyediakan berbagai pelatihan vokasional, sertifikasi, dan akses ke program pendidikan berbasis keterampilan agar pendatang dapat beradaptasi dengan cepat dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jakarta tidak boleh hanya menjadi kota bagi kelompok tertentu, melainkan harus menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan daerah ini,” pungkas Fahira Idris. (*)

Artikel Kebijakan Pramono Tak Gelar Operasi Yustisi di Jakarta Banjir Dukungan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mantan anggota DPR RI itu turut hadir dsalam pelantikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).

Tamsil juga datang memenuhi undangan makan siang di kediaman pribadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sehari sebelumnya Rabu (19/2025).

Dalam acara makan siang itu hadir Andi Sudirman bersama 22 kepala daerah Sulsel.

Kepada Andi Sudirman, Tamsil Linrung meminta dukungan terhadap otonomi daerah.

“Selamat atas pelantikan Pak Andi Sudirman bersama Ibu Fatmawati Rusdi. Mari sama-sama memajukan daerah lewat pemerintahan dan perwakilan daerah,” kata Tamsil.

Tamsil Linrung adalah senator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Ia siap bersinergi Pemprov Sulsel untuk memajukan Sulsel dari Senayan.

Dalam kesempatan itu, Tamsil Linrung menyerukan perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan jembatan menuju pemerataan pembangunan dan penguatan demokrasi lokal.

“Momentum ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah penegasan bahwa aspirasi rakyat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif tidak boleh terhenti di tengah jalan,” ujar Tamsil Linrung. (*)

Artikel Tamsil Linrung Ucapkan Selamat untuk Gubernur Andi Sudirman, DPD RI Siap Bersinergi Pemprov pertama kali tampil pada KABARIKA.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Parlemen Jakarta.

“Terima kasih Pak Menteri atas turun tangan Pak Menteri langsung terhadap persoalan petani singkong di Lampung. Karena fakta di lapangan, mungkin hampir mencapai 400 ribu hektare lahan di Lampung itu ditanam singkong Pak,” ujar Bustami, Senin, 10 Februari 2025.

Bustami mengapresiasi gerak cepat Mentan Amran dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, langkah Mentan Amran menjadi jawaban atas harapan petani singkong yang sudah lama mengharapkan keadilan harga. Diketahui, Mentan Amran telah memutuskan pembelian singkong petani sebesar Rp1.350 perkilogram.

“Jadi terima kasih dan apresiasi karena Pak Menteri sudah memfasilitasi para petani singkong dengan memutuskan ketetapan harga yang layak bagi mereka,” katanya.

Meski demikian, Bustami mengharapkan agar pemerintah segera menurunkan satuan tugas untuk mengawasi penyalahgunaan ataupun ditemukannya praktik impor tapioka oleh pelaku industri.

“Kawan-kawan hari ini berharap tim Satgas segera. Tolong tim Satgasus dipimpin Bareskrim turun ke lapangan,” katanya.

Sebelumnya, para petani singkong di Provinsi Lampung menyambut baik keputusan Mentan Amran dalam menetapkan harga singkong Rp1.350 per kilogram. Keputusan ini dianggap sebagai solusi atas konflik harga yang selama ini terjadi antara petani dan industri.

Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas kebijakan tersebut. Bahkan, ia menyebut Mentan Amran sebagai ‘Bapak Petani Singkong Indonesia’ karena keberpihakannya terhadap petani.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Andi Amran Sulaiman yang menjadi bapak petani atas persoalan harga yang selama ini memberatkan kami,” jelasnya pada beberapa waktu lalu. (*)

Artikel DPD RI Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Selesaikan Konflik Petani Singkong di Provinsi Lampung pertama kali tampil pada KABARIKA.

Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, rencana Trump untuk mengambil alih Gaza adalah gagasan yang tidak bermoral, melanggar hukum internasional, dan menghancurkan prospek perdamaian.

Dunia tidak boleh membiarkan proyek semacam ini terjadi. Upaya sepihak seperti yang dilakukan Trump hanya akan memperburuk ketegangan dan kekacauan di Timur Tengah.

“Rencana relokasi permanen warga Palestina ke negara-negara tetangga dan transformasi Gaza menjadi kawasan wisata adalah penghinaan terhadap akal sehat dan martabat manusia. Rencana ini tidak boleh terjadi karena melanggar hukum internasional, strategi pembersihan etnis yang terselubung dan menghancurkan prospek perdamaian. Apapun yang terjadi, kita harus lawan Gaza diambil alih,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurut Senator Jakarta ini, relokasi paksa warga Palestina melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa yang melarang pengusiran warga dari wilayah pendudukan. Rencana ini merupakan kejahatan internasional dan bentuk pembersihan etnis.

Usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza dengan dalih pembangunan, lanjut Fahira Idris, juga adalah strategi halus untuk mengubah komposisi demografis wilayah tersebut.

Klaim bahwa Gaza bisa menjadi destinasi wisata internasional justru menutupi niat sebenarnya, yakni mengusir warga asli Palestina dari tanah mereka. Ide ini mirip dengan peristiwa Nakba 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka untuk memberikan ruang bagi negara Israel.

Oleh karena itu, saat ini yang terpenting adalah komunitas internasional harus memperkuat dukungannya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Solusi yang adil adalah mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan resolusi PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Komunitas internasional juga harus tegas menolak segala bentuk aneksasi atau perubahan demografi yang dipaksakan di wilayah pendudukan Palestina. Sanksi internasional perlu dipertimbangkan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia warga Palestina.

“Warga dunia berhutang kepada rakyat Palestina. Sudah saatnya komunitas internasional harus memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina dihormati dan mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan damai. Hanya dengan cara ini perdamaian sejati di Timur Tengah dapat tercapai,” pungkas Fahira Idris. (*)

Artikel Rencana Trump Ambil Alih Gaza, DPD RI: Menghina Akal Sehat pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Namun, sepanjang 2024, UMKM masih diselimuti berbagai tantangan struktural yang menghambat besarnya potensi sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yaitu, pertama keterbatasan akses pembiayaan dan legalitas usaha. Kedua, keterbatasan adopsi digitalisasi. Ketiga, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia masih belum signifikan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/12/2024).

Senator Jakarta yang juga pemerhati UMKM ini mengungkapkan, keterbatasan akses pembiayaan dan legalitas usaha, bisa dilihat dari kondisi di lapangan bahwa dari 65 juta UMKM di Indonesia, lebih dari setengahnya masih belum mampu mengakses layanan keuangan formal akibat kurangnya legalitas usaha.

Masalah ini memaksa banyak pelaku usaha mengandalkan rentenir dengan bunga tinggi, yang justru mengancam keberlangsungan usaha mereka.

Keterbatasan adopsi digitalisasi menjadi tantangan besar karena hanya sekitar 25% UMKM yang memiliki akses ke ekosistem digital yang memadai.

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya mencapai 15%, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (17,3%) dan Thailand (28,7%).

Hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas produksi, kesulitan mengakses mitra internasional, dan rendahnya kualitas produk yang memenuhi standar ekspor.

Selain itu, secara spesifik para pegiat atau pelaku UMKM juga masih dibayangi tiga tantangan dan hambatan utama sepanjang 2024.

Pertama, menjaga keberlanjutan UMKM di era ekosistem digital. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di pasar digital.

Kedua, ketidakmampuan mengelola kredit dan kurangnya riset pasar menyebabkan banyak UMKM mengalami kegagalan produk. Ketiga, persaingan dan Inovasi. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bisnis membuat pelaku UMKM kesulitan menciptakan diferensiasi produk yang mampu bersaing.

Oleh karena itu, pada 2025, Fahira Idris berharap Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait melakukan berbagai terobosan untuk meretas berbagai tantangan dan hambatan ini.

Salah satu yang perlu segera dikuatkan adalah memperluas skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro dengan mempermudah persyaratan administrasi. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan infrastruktur internet di daerah terpencil serta program literasi digital dengan melibatkan lebih banyak akademisi dan praktisi bisnis sebagai mentor.

Terobosan yang juga penting dikuatkan adalah mendorong kolaborasi antara UMKM dengan industri besar untuk memperkuat rantai pasok, pelatihan sertifikasi ekspor dan fasilitasi akses ke pasar internasional juga harus diprioritaskan.

“Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, daya saing, dan inklusi keuangan bagi UMKM. Ini karena UMKM bukan hanya akan menjadi fondasi ekonomi nasional tetapi juga kunci menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Fahira Idris. (*)

Artikel Tiga Tantangan Nyata UMKM Tahun 2025 pertama kali tampil pada KABARIKA.