Persetujuan tersebut disertai berbagai catatan strategis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mayoritas fraksi menilai kehadiran RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika, tindak pidana terorganisasi, hingga aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.

Berikut di Bawah ini merupakan pandangan para fraksi yang disampaikan secara tertulis.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggota DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa orientasi utama perampasan aset tidak sekadar pengembalian kerugian negara, melainkan pemulihan aset untuk keadilan sosial.

Ia menyatakan, RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen negara untuk memulihkan kekayaan yang diperoleh, dikuasai, atau dialihkan melalui tindak pidana serta mengembalikannya bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Sementara Fraksi Partai Golkar lewat Anggota DPR RI Soedeson Tandra menekankan bahwa perampasan aset harus menjadi instrumen memutus mata rantai ekonomi kejahatan sekaligus tetap melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Ia mengatakan, Fraksi Partai GOLKAR memandang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan transformasi paradigma penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak berhenti pada memenjarakan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk memutus rantai ekonomi kejahatan hasil tindak pidana.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui Anggota DPR RI Martin Daniel Tumbelaka. Gerindra mengingatkan agar pembahasan RUU memperhatikan keselarasan dengan sistem hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

“Kewenangan perampasan aset harus diimbangi dengan batasan yang tegas, pengawasan yang ketat, serta transparansi dan akuntabilitas yang terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Machfud Arifin yang membacakan pendapat Fraksi Partai NasDem menyoroti pentingnya pengaturan yang komprehensif, transparan dan akuntabel. Menurutnya, tanpa instrumen hukum yang kuat negara akan kesulitan untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan tindakan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan/atau korupsi.

Di lain pihak, Fraksi PKB yang dibacakan DPR RI Hasbiallah Ilyas menilai RUU ini harus menjadi instrumen yang mampu memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

“Rancangan Undang-Undang ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memiskinkan para koruptor dengan tidak hanya berfokus pada pidana kurungan badan, melainkan berfokus langsung pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui perampasan seluruh aset hasil kejahatan,” kata dia.

Sementara itu, Fraksi PKS yang disampaikan Anggota DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pembentukan RUU tetap berpijak pada konstitusi dan tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi masyarakat.

“Kami memandang pembentukan Rancangan Undang-Undang ini harus tetap berpijak pada konstitusi dan maksud asli pengaturannya, khususnya terkait kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara,” ucapnya.

Adapun Fraksi PAN melalui Anggota DPR RI Endang Agustina menekankan bahwa semangat pemberantasan kejahatan tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak milik warga negara.

Menurutnya, semakin luas kewenangan negara dalam menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset, semakin kuat pula mekanisme pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus menyertainya.”

Mewakili Fraksi Partai Demokrat, Anggota DPR RI Hinca IP Pandjaitan XIII menegaskan bahwa RUU ini memiliki urgensi untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan kepada negara, korban maupun pihak yang berhak.

Ia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat memandang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana memiliki urgensi untuk memperkuat kepastian hukum dan memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

Dengan persetujuan seluruh fraksi yang menyampaikan pandangannya, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana resmi melangkah ke tahapan pembahasan berikutnya sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. (*)

Artikel RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR, Berikut Pandangan 8 Fraksi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Rahmawati kepada Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, bersandingan dengan desakan perbaikan sarana fasilitas kesehatan serta penguatan layanan medis di garis perbatasan negara.

Rahmawati menegaskan bahwa hingga saat ini Provinsi Kaltara sama sekali belum memiliki fasilitas RSJ yang berdiri secara independen. Akibatnya, proses penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menumpang pada ruangan atau bangsal spesifik di rumah sakit umum.

“RS Jusuf SK sejauh ini menjadi satu-satunya benteng perawatan pasien jiwa di Kaltara. Masyarakat ODGJ yang dirawat di sana tak cuma datang dari Kota Tarakan, melainkan melingkupi berbagai kabupaten lain,” terang Rahmawati, Sabtu (3/10/2026).

Kondisi keterbatasan ruang ini, lanjut Rahmawati, berdampak pada tidak maksimalnya proses rehabilitasi jangka panjang untuk pasien fase pasca-akut. Padahal, beberapa kategori pasien ODGJ memerlukan pemulihan serta pendampingan intensif yang berkesinambungan.

Beban pelayanan RSUD dr. H. Jusuf SK di Tarakan kian berat mengingat pasien yang dirujuk juga mencakup kasus-kasus khusus, seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui Nunukan.

“Termasuk pemulihan bagi pasien ODGJ dari jalur deportasi PMI Malaysia di Nunukan yang akhirnya ditangani di Kaltara. Oleh sebab itu, kami sangat mengusulkan hadirnya RSJ khusus agar manajemen penanganannya jauh lebih terfokus dan optimal,” tegasnya.

Di samping masalah RSJ, Legislator asal Kaltara ini mengimbau pemerintah pusat agar tidak tutup mata terhadap kondisi fasilitas medis di kawasan terdepan RI. Ia mengingatkan bahwa tantangan geografis serta keterbatasan akses transportasi antardaerah kerap menjadi tembok penghalang bagi warga dalam mendapatkan perawatan medis.

“Kondisi faskes perbatasan wajib jadi prioritas. Warga yang tinggal di pelosok perbatasan berhak memperoleh akses kesehatan yang bermartabat dan tidak lagi harus bersusah payah saat butuh pertolongan medis,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Rahmawati menyebutkan bahwa rangkaian usulan mengenai RSJ khusus, pembenahan faskes, hingga penguatan layanan perbatasan tersebut menyulut respons hangat dari Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus.

“Segala poin aspirasi ini sudah kami serahkan ke Kemenkes dan Wamenkes. Besar harapan kami hal ini segera ditindaklanjuti secara nyata. Pak Wamenkes menyambut positif, bahkan berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke Kaltara,” tutupnya. (*)

Artikel Dorong Layanan Kesehatan Perbatasan, Rahmawati Desak Kemenkes Bangun RSJ Khusus di Kaltara pertama kali tampil pada KABARIKA.

“RUU Perampasan Aset kan masih terus berjalan di Komisi III DPR RI. Jadi prosesnya terus berjalan, pembahasannya terus berjalan dengan mengundang banyak pihak-pihak yang terkait,” ujar Saan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, berbagai pihak telah dilibatkan dalam proses pembahasan, termasuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelibatan tersebut dilakukan untuk memperkaya perspektif dan menyempurnakan substansi RUU sebelum memasuki tahapan pengesahan.

“Jadi seperti sebelumnya mantan pimpinan KPK juga diundang, semua diundang untuk bisa lebih sempurna terkait dengan pembahasannya,” katanya.

Saan menegaskan proses pembahasan tetap mengacu pada linimasa yang telah disepakati. DPR sebelumnya telah menyatakan komitmen agar RUU Perampasan Aset dapat diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut juga telah disampaikan pimpinan DPR dalam audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026.

“Jadi sesuai dengan kesepakatan bahwa nanti sesuai dengan timeline-nya pasti sesuai dengan kesepakatan disahkan,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Ia memperkirakan RUU tersebut dapat dibawa menuju tahap pengambilan keputusan sesuai rangkaian pembahasan yang sedang berlangsung dan tetap menargetkan penyelesaian sebelum batas waktu 15 Desember.

Saan juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pembahasan. Sebelumnya, DPR telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan melalui Komisi III sebagai bagian dari upaya memperkaya materi RUU Perampasan Aset.

Dengan demikian, pembahasan RUU tidak hanya mengejar target waktu, tetapi tetap memberikan ruang bagi masukan dari pihak-pihak terkait sebelum regulasi tersebut diputuskan. (*)

Artikel RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember pertama kali tampil pada KABARIKA.

Cindy mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong mekanisasi pertanian agar proses pengolahan lahan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan produktivitas petani.

“Traktor roda empat ini kita dorong agar benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Harapannya, pengolahan lahan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat,” ujar Cindy dalam keterangan tertulis Senin (14/9/2026)

Menurut Cindy, dukungan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejumlah bantuan sebelumnya telah disalurkan, mulai dari traktor roda dua, combine harvester, bibit, hingga berbagai sarana pertanian lainnya.

“Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk terus memperkuat sektor pertanian. Apa yang menjadi kebutuhan petani di lapangan akan terus kita dengarkan dan perjuangkan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat guna dan berdampak bagi masyarakat,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Ali Efendi, anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Fraksi Partai NasDem serta sejumlah anggota DPRD dari fraksi lainnya, Wali Nagari Sitanang Hardison, S.AP., unsur kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta tokoh masyarakat.

Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menilai bantuan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi harus terus diperkuat agar program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini adalah bentuk sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketika berbicara tentang kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tentu tidak boleh ada sekat. Kita harus berjalan bersama dan berkolaborasi agar program-program yang diperjuangkan benar-benar sampai dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Safni.

Ia berharap pola kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat, tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga dalam berbagai program pembangunan lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Alia Efendi, menilai penyerahan bantuan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Bagi kami, hadir di tengah masyarakat bukan hanya datang dan mendengarkan, tetapi bagaimana aspirasi yang disampaikan benar-benar kita kawal sampai bisa diwujudkan. Hari ini kita melihat salah satu buktinya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat diperjuangkan oleh Kakak Cindy Monica di tingkat pusat, kemudian kita kawal bersama di daerah hingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Alia.

Wali Nagari Sitanang Hardison, turut mengapresiasi bantuan yang diberikan Cindy Monica. Menurutnya, bantuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan yang disampaikan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata.

“Kami sangat mengapresiasi Ibu Cindy Monica karena apa yang selama ini menjadi keluhan dan keinginan masyarakat benar-benar didengar dan diwujudkan. Bantuan traktor ini memang dibutuhkan masyarakat, khususnya para petani di Nagari Sitanang. Semoga dapat memberikan manfaat besar dan membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat,” ujar Hardison. (*)

Artikel Bahu Membahu Wujudkan Mekanisasi Pertanian Demi Tingkatkan Produktivitas Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan strategi pembangunan pertanian dilakukan secara bertahap agar anggaran dan program dapat difokuskan pada target yang jelas. Setelah delapan komoditas strategis berhasil mencapai swasembada, pemerintah akan menjaga capaian tersebut sembari mengarahkan perhatian pada komoditas yang masih membutuhkan penguatan, termasuk bawang putih.

“Ini tidak bisa sekaligus. Jadi kita selesaikan satu-satu, nggak bisa sekaligus. Karena kalau kita anggaran ini dibagi rata itu biasanya tidak ada yang jadi,” kata Mentan Amran usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Delapan komoditas strategis yang telah mencapai swasembada tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Secara agregat, produksi delapan komoditas tersebut diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 4,69 juta ton.

Capaian tersebut menjadi pijakan bagi Kementan untuk mempertahankan swasembada yang telah diraih sekaligus memperluas kemandirian pada komoditas lainnya. Karena itu, anggaran 2027 dirancang dengan prioritas yang lebih terarah, baik untuk menjaga produksi komoditas yang sudah surplus maupun mempercepat peningkatan produksi komoditas yang masih membutuhkan pasokan dari luar negeri.

Strategi tersebut tercermin dalam rancangan kegiatan utama Kementan 2027. Porsi terbesar diarahkan untuk komoditas padi sebesar Rp9,6 triliun, dengan sasaran peningkatan produktivitas hingga 10–12 ton per hektare. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan swasembada beras sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani.

Selain padi, Kementan merancang anggaran Rp1,9 triliun untuk komoditas lartas, meliputi jagung, kedelai, dan ubi kayu. Penguatan ketiga komoditas tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

Pada subsektor hortikultura, sekitar Rp2 triliun dirancang untuk pengembangan bawang putih, cabai, bawang merah, serta program Pekarangan Pangan Bergizi. Khusus bawang putih, pemerintah menargetkan produksi mencapai 40,63 ribu ton pada 2027.

Mentan Amran mengatakan hortikultura menjadi salah satu sektor yang akan mendapatkan perhatian lebih besar tahun depan setelah pemerintah sebelumnya memberikan fokus kuat pada pangan, perkebunan, dan peternakan.

“Memang fokusnya kemarin adalah perkebunan, peternakan, pangan, ini positif semua. Ini tidak bisa sekaligus, tahun ini kita anggarkan dua kali lipat lebih. Itu untuk hortikultura tahun 2027,” ujarnya.

Menurut Mentan Amran, pendekatan bertahap tersebut mulai menunjukkan hasil. Sektor pangan, peternakan, dan perkebunan menunjukkan perkembangan positif sehingga pemerintah dapat mulai mengarahkan fokus lebih besar pada komoditas yang masih menjadi pekerjaan rumah.

“Sekarang pangan alhamdulillah sudah swasembada beras, kemudian ayam bahkan surplus, bahkan harganya turun kemarin tetapi sekarang sudah di atas harga pembelian pemerintah. Kemudian perkebunan tadi naik melonjak tajam. Nah tinggal satu kan PR kita. Ini insya Allah satu-satu,” ungkapnya.

Penguatan produksi hortikultura juga akan dibarengi pembenahan sisi hilir. Menurut Mentan Amran, peningkatan produksi harus diantisipasi dengan infrastruktur pascapanen agar kelebihan pasokan pada musim panen tidak berujung pada jatuhnya harga di tingkat petani.

“Ini butuh solusi permanen, cold storage sayur-sayuran, cabai, bawang merah, apa segala macam,” katanya.

Selain pangan dan hortikultura, rancangan kegiatan 2027 memberikan perhatian besar pada hilirisasi perkebunan. Kementan mengalokasikan sekitar Rp2,3 triliun untuk pengembangan kelapa, kakao, kopi, pala, lada, dan tebu. Hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbesar nilai tambah yang dinikmati pekebun.

Sementara itu, Rp798 miliar dirancang untuk hilirisasi peternakan, khususnya pengembangan daging sapi dan kerbau, telur, serta susu. Penguatan sektor hilir diharapkan membangun rantai produksi yang lebih terintegrasi dari tingkat peternak hingga pengolahan dan pasar.

Kementan juga mengusulkan tambahan anggaran Rp5 triliun pada 2027. Tambahan tersebut akan difokuskan untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan, meliputi kelapa, lada, pala, tebu, kopi, kakao, dan jambu mete, serta dukungan traktor untuk pengembangan komoditas tebu.

Usulan tambahan tersebut menjadi bagian dari percepatan hilirisasi dan peningkatan produksi perkebunan. Pemerintah mendorong agar pengembangan komoditas tidak berhenti pada peningkatan luas dan produksi, tetapi berlanjut hingga penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan pekebun.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,02 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp5 triliun untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan capaian swasembada tidak bersifat sementara. Dengan produksi delapan komoditas strategis yang telah swasembada, Kementan akan menjaga momentum produksi sekaligus memperluas fokus menuju komoditas yang belum sepenuhnya mandiri.

Dengan pendekatan tersebut, agenda pertanian 2027 diarahkan tidak sekadar memperbesar produksi, tetapi membangun swasembada yang berkelanjutan sekaligus menjaga nilai ekonomi hasil pertanian bagi petani dan pekebun.

Artikel Anggaran Kementan Rp28,02 Triliun pada 2027, Mentan Amran Bidik Bawang Putih Jadi Fokus Berikutnya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Apresiasi tersebut menjadi penegasan bahwa capaian swasembada pangan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar target kebijakan, tetapi telah tercermin dalam kinerja produksi nasional. Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

“Pertama perlu kita berikan apresiasi. Komisi IV memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang telah berhasil merealisasikan swasembada 8 komoditas pertanian,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR RI yang selama ini turut mengawal dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan sektor pertanian.

“Terima kasih atas dukungannya. Semua capaian ini bukan semata Kementan, tapi dukungan luar biasa Ibu Ketua, Wakil Ketua, seluruh Komisi IV DPR RI. Hampir mustahil kita capai semua ini tanpa Bapak Ibu semua yang memberi support luar biasa, memberi masukan,” ungkap Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPR, pemerintah daerah, petani, penyuluh, serta seluruh pemangku kepentingan pertanian.

“Ini luar biasa. Alhamdulillah dari 11 komoditas strategis ada 8 yang sudah swasembada,” ujar Mentan Amran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8) lalu, menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis pada 2026. Presiden Prabowo menyebut capaian tersebut bahkan terjadi jauh lebih cepat dari target awal pemerintah.

Capaian tersebut tercermin dalam neraca pangan 2026 yang menunjukkan kemampuan produksi nasional telah melampaui kebutuhan pada sejumlah komoditas strategis. Pada komoditas pangan pokok, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton. Begitu pula dengan jagung yang produksinya diperkirakan mencapai 18 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di angka 16,44 juta ton.

Tidak hanya pada pangan pokok, peningkatan kapasitas produksi juga terlihat pada komoditas yang menopang kebutuhan konsumsi sehari-hari. Produksi gula konsumsi diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 2,84 juta ton. Di sektor peternakan, produksi daging ayam ras diperkirakan mencapai 4,90 juta ton, dibandingkan kebutuhan sekitar 4,02 juta ton. Sementara produksi telur ayam ras mencapai sekitar 6,99 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan nasional sebesar 6,47 juta ton.

Gambaran serupa terlihat pada kelompok hortikultura yang selama ini turut menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat. Produksi cabai besar diproyeksikan mencapai 1,52 juta ton, jauh di atas kebutuhan nasional sebesar 929 ribu ton. Cabai rawit juga mencatat produksi sekitar 1,51 juta ton, dibandingkan kebutuhan 914 ribu ton. Adapun produksi bawang merah diproyeksikan mencapai 1,32 juta ton, sedikit lebih tinggi dibandingkan kebutuhan nasional yang berada di kisaran 1,25 juta ton.

Secara agregat, delapan komoditas tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 72,91 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai sekitar 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 4,69 juta ton.

Capaian delapan komoditas tersebut sekaligus menunjukkan perubahan fundamental dalam posisi pangan nasional. Produksi tidak lagi hanya diarahkan untuk mengejar kebutuhan domestik, tetapi mulai membangun ruang surplus yang dapat menjadi bantalan ketika menghadapi gejolak pangan global maupun dampak perubahan iklim.

Artikel Komisi IV DPR Aklamasi Apresiasi Keberhasilan Swasembada 8 Komoditas pertama kali tampil pada KABARIKA.

Apresiasi tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alien Mus, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Selasa (1/9/2026). Ia menilai sektor pertanian menjadi salah satu kementerian yang berperan penting dalam memastikan swasembada pangan tetap terjaga.

“Pada prinsipnya kami Partai Golkar menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada saat ini juga Pak Menteri Pertanian. Dengan suasana dan iklim yang luar biasa, tapi pertanian menjadi salah satu kementerian yang menjaga bahwa swasembada pangan itu tetap terjaga,” kata Alien.

Menurut Alien, kinerja tersebut layak mendapatkan apresiasi karena Kementan terus menjaga swasembada pangan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian. “Mungkin kita memberikan apresiasi dan applause,” katanya.

Alien juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memastikan capaian swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Ia berharap anggaran Kementerian Pertanian pada 2027 tidak hanya menjadi anggaran yang kecil, tetapi mampu menjadi pendorong bagi keberlanjutan pembangunan pertanian nasional.

“Saya yakin di tangan Pak Menteri dengan anggaran sekitar Rp28 triliun ini bisa menjadi salah satu pacuan untuk bisa menjadi Indonesia tetap bisa mempertahankan swasembada, khususnya di beras dan jagung dan juga beberapa lainnya,” ujar Alien.

Ia juga mendorong agar Kementan mendapatkan tambahan anggaran. Menurutnya, dukungan tersebut penting mengingat besarnya pekerjaan yang harus dilakukan Kementan dalam menjaga dan memperkuat swasembada pangan.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian kalau bisa mendapat tambahan anggaran karena sangat luar biasa kerjanya,” katanya.

Alien menilai kebutuhan penguatan anggaran juga semakin relevan karena agenda swasembada pangan mencakup komoditas yang lebih luas. Salah satunya adalah bawang putih yang kini turut menjadi perhatian dalam agenda swasembada pangan.

“Apalagi disampaikan Ibu Ketua Komisi IV, ada komoditas yang menjadi tambahan untuk swasembada yaitu bawang putih. Banyak sekali yang harus diperhatikan,” ujar Alien.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan ketahanan dan swasembada pangan menjadi bagian penting dari arah pembangunan pertanian nasional. Mentan Amran mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat kemandirian pangan melalui berbagai kebijakan dan kerja keras yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Ke depan pemerintah akan terus memperkuat kemandirian pangan,” kata Mentan Amran.

Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027, Mentan Amran juga menjelaskan bahwa rencana kerja Kementan diarahkan untuk mendukung agenda kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.

“Rencana kerja pemerintah Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung program kerja prioritas nasional, yaitu klaster kedaulatan pangan melalui pengembangan kawasan berintegrasi,” ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan, pengembangan tersebut mencakup sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk padi, kedelai, jagung, dan bawang putih, serta pengembangan kawasan perkebunan dan peningkatan produksi peternakan.

Mentan Amran menambahkan, penguatan sektor pertanian juga diarahkan untuk menjamin kepastian pasokan bahan baku industri pengolahan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat substitusi impor, serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

“Dalam rangka menjamin kepastian pasokan bahan baku industri pengolahan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta memperkuat substitusi impor dan daya saing ekspor nasional sesuai arahan Bapak Presiden,” katanya.

Artikel Komisi IV DPR RI Apresiasi Kementan Jaga Swasembada, Dorong Penguatan Anggaran Pertanian 2027 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengatakan gladi kotor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan susunan dan tata laksana yang telah disiapkan.

“Hari ini kami dari ketiga kesekjenan MPR, DPR, dan DPD melakukan gladi kotor dengan seluruh pengisi acara untuk pelaksanaan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama,” kata Suprihartini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dijadwalkan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Agenda tersebut akan dihadiri Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta para tamu undangan.

Menurut Suprihartini, pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden akan menyampaikan laporan terkait kinerja lembaga-lembaga negara. Sementara dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyampaikan capaian pembangunan pemerintahan.

“Pada Sidang Tahunan MPR RI, Bapak Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sedangkan untuk Sidang Bersama DPR dan DPD RI, nanti Bapak Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga capaian-capaian pembangunan,” jelasnya.

Rangkaian agenda kenegaraan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI mengenai penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.

“Untuk rapat paripurna RAPBN, Bapak Presiden akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen-dokumennya,” ujar Suprihartini.

Ia menambahkan, persiapan teknis untuk seluruh rangkaian acara tersebut terus dimatangkan. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, pihaknya menargetkan seluruh persiapan dapat mencapai 100 persen dalam waktu dekat.

“Kami perkirakan sudah mencapai sekitar 90 persen, mungkin besok sudah bisa 100 persen, karena besok sudah akan dilakukan lagi gladi bersih. Mudah-mudahan semua acara, semua rangkaian acara ini dapat kita laksanakan sesuai dengan rencana,” katanya.

Selain persiapan acara, Suprihartini menyebut aspek keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar Kompleks Parlemen juga menjadi perhatian. Pengaturan lalu lintas dan kemungkinan rekayasa akses jalan akan dikoordinasikan dengan pihak keamanan.

Ia menjelaskan, informasi mengenai ruas jalan yang akan ditutup sementara maupun akses yang masih dapat digunakan masyarakat nantinya akan disampaikan melalui kanal informasi yang disiapkan.

“Biasanya akan ada pengaturan keamanan dan lalu lintas oleh pihak keamanan, baik Polri maupun pihak-pihak yang lain. Pasti ini akan mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, Suprihartini memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pengamanan rangkaian acara kenegaraan tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, untuk aspek kesiapan gedung dan dekorasi, Suprihartini menyampaikan seluruh persiapan telah dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Dengan demikian, seluruh unsur pendukung diharapkan siap menunjang pelaksanaan agenda kenegaraan pada 14 Agustus mendatang. (*)

Artikel Rangkaian Agenda Kenegaraan Sidang Tahunan 14 Agustus, Ada Rekayasa Lalu Lintas di Senayan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7), yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Suhendra, mengapresiasi konsistensi Kementerian Pertanian dalam mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan internal sehingga mampu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Habibur Rochman, menilai keberhasilan Kementan tidak hanya tercermin dari raihan opini WTP, tetapi juga dari meningkatnya kinerja penerimaan negara.

“Pendapatan Kementerian Pertanian meningkat sebesar 43,79 persen atau senilai Rp501 miliar. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, terlebih Kementan kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adrianus, yang menilai keberhasilan Kementerian Pertanian mempertahankan opini WTP mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola keuangan negara di lingkungan Kementan.

“Opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai prinsip akuntabilitas” ujar Adrianus.

Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kementerian Pertanian yang kembali meraih opini WTP dari BPK. “Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Kementan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel” ujar Endang.

Para anggota Komisi IV DPR RI berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai fondasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Komisi IV DPR RI juga menegaskan dukungannya terhadap berbagai upaya Kementerian Pertanian untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menjaga integritas pengelolaan keuangan negara guna mendukung terwujudnya swasembada pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dalam memastikan setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran untuk memperkuat sektor pertanian nasional.

“Predikat WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti bahwa tata kelola keuangan Kementerian Pertanian semakin baik. Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan,” ujar Wamentan Sudaryono.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian mencapai Rp501 miliar, meningkat 43,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja mencapai Rp25,09 triliun, yang digunakan untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan pertanian. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya penjualan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya.

Selain itu, posisi keuangan Kementerian Pertanian juga semakin kuat. Hingga 31 Desember 2025, total aset tercatat sebesar Rp86,16 triliun, dengan nilai ekuitas mencapai Rp83,39 triliun, meningkat 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Wamentan Sudaryono menegaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.

“Keberhasilan meraih kembali opini WTP juga menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kementerian setelah sebelumnya kembali memperoleh opini WTP pada tahun 2025” tutup Wamentan Sudaryono. (*)

Artikel DPR RI Puji Kinerja Kementan, Wamentan Sudaryono: Anggaran Harus Berdampak untuk Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 122 juta ton per tahun, sementara konsumsi hanya berkisar 64 juta ton, masuknya pemain baru dikhawatirkan semakin menekan industri semen yang telah beroperasi dan mengancam keberlangsungan tenaga kerja di daerah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Makassar yang dipimpin Ketua Tim Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

Pertemuan itu melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Barru, Pemerintah Kabupaten Pangkep, serta sejumlah pelaku industri, di antaranya PT Semen Indonesia Group (SIG), PT Semen Tonasa, dan PT Semen Bosowa.

Selain membahas kondisi industri semen nasional, rapat juga menyinggung rencana investasi PT Conch dan PT KORUS/Polos di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Nurdin Halid mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan daerah untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap industri nasional yang sudah ada.

“Kita jangan menjadi tamu di negeri sendiri. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri,” ujar Nurdin Halid kepada wartawan Minggu (12/7/2026).

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan industri semen nasional saat ini menghadapi persoalan serius akibat kelebihan kapasitas produksi. Kondisi tersebut membuat tingkat utilisasi pabrik semen di berbagai daerah berada pada level rendah.

SIG, misalnya, disebut hanya memiliki tingkat utilisasi sekitar 47 persen di wilayah Indonesia Timur. Sementara perusahaan semen lainnya juga menghadapi tekanan bisnis yang tidak ringan.

PT Semen Bosowa bahkan mengungkapkan telah mengurangi 264 tenaga kerja sejak 2020 sebagai dampak dari lesunya industri dan tingginya persaingan di pasar semen nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan bahwa masuknya pemain baru di tengah kondisi oversupply berpotensi memperburuk keadaan dan memicu persaingan harga yang tidak sehat.

“Sangat pedih dan pilu kalau kita membesarkan ‘itik’ orang lain, ‘itik’ kita yang tiba-tiba setiap saat mati. Setelah kita mati semua, dia kembali dengan harga normal,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barru memiliki pandangan berbeda. Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menjelaskan bahwa daerahnya membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri, terlebih setelah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru hanya sekitar Rp120 miliar.

“Anak-anak kami harus pergi merantau jauh dari keluarga mereka hanya untuk mencari sesuap nasi,” kata Andi Ina.

Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait investasi baru tersebut. Menurutnya, investasi yang direncanakan bukan pembangunan pabrik semen baru, melainkan fasilitas industri pendukung berupa pabrik kantong.

“Tons hanya akan membuat pabrik kantong. Entah itu kantong kerupuk, kantong plastik apa, kantong apa. Ya mungkin salah satunya kantong semen,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pangkep dan DPRD Pangkep menyuarakan kekhawatiran terhadap masa depan industri semen yang telah lama menjadi penopang ekonomi daerah, khususnya PT Semen Tonasa.

Mereka juga menyoroti terbatasnya kewenangan daerah setelah penerapan sistem holding BUMN. Daerah penghasil dinilai menanggung dampak lingkungan dan sosial, namun banyak keputusan strategis justru berada di tingkat pusat.

Di sisi lain, perwakilan industri menyatakan terus melakukan berbagai transformasi, mulai dari memperluas jaringan distribusi, mendekatkan layanan kepada daerah, hingga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah gagasan kolaboratif sebagai jalan tengah, di antaranya pemanfaatan infrastruktur Pelabuhan Barru, pengelolaan limbah melalui program refuse derived fuel (RDF), serta kerja sama pemanfaatan sumber daya pendukung industri.

Namun, Komisi VI DPR RI menyoroti ketidakhadiran PT Conch dalam forum tersebut. Nurdin Halid menilai persoalan investasi strategis seharusnya dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Pembahasan di Makassar itu menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum, yakni bagaimana menghadirkan investasi dan membuka lapangan kerja baru tanpa mengorbankan keberlangsungan industri nasional, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. (*)

Artikel Industri Semen Nasional Kelebihan Pasokan, DPR RI Bahas Investasi Baru di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa persoalan utama bawang putih bukan semata produksi, melainkan pada fondasi benih nasional yang belum optimal menopang kebutuhan nasional.

“Komoditas bawang putih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang hingga saat ini masih memiliki ketergantungan terhadap impor. Oleh karena itu, penguatan sektor hulu, khususnya perbenihan, menjadi kunci utama dalam membangun kemandirian produksi dalam negeri,” kata Titiek dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026) lalu.

Ia menekankan bahwa kualitas benih menjadi faktor paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Menurutnya, tanpa benih unggul yang kuat dan adaptif, berbagai program peningkatan produksi tidak akan memberikan hasil optimal di lapangan.

“Kunjungan ini menjadi sangat penting dan strategis karena kita semua memahami bahwa benih merupakan titik awal sekaligus penentu utama keberhasilan pembangunan pertanian. Kualitas benih akan menentukan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta daya saing produk pertanian kita,” ucapnya.

Menurutnya, percepatan swasembada bawang putih harus dimulai dari pembenahan menyeluruh, termasuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini menghambat produksi dalam negeri. Mulai dari keterbatasan produksi dan distribusi benih berkualitas, kelembagaan pembenihan yang belum optimal, akses pembiayaan dan sarana produksi bagi petani, dan integrasi hulu-hilir yang masih perlu diperkuat.

“Kami ingin membantu apa yang bisa kita bantu untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dari BRMP Sayuran ini. Katanya kurang dana, insyaallah kita akan perjuangkan untuk tambahan dananya,” ungkap Titiek.

Di sisi teknis, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementan, Fadjry Djufry, mengungkapkan bahwa diperlukan intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan besar antara kebutuhan dan produksi nasional yang masih menjadi tantangan utama.

“Kita ingin mengembalikan kejayaan bawang putih nasional. Saat ini, ketergantungan kita terhadap impor masih sangat tinggi, mencapai 600 hingga 700 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal kita baru di angka 50 ribu ton. Kehadiran Komisi IV DPR RI hari ini sangat penting untuk melihat kesiapan teknologi dan benih kita dalam mengejar selisih angka tersebut,” jelasnya.

Fadjry menegaskan bahwa kemandirian benih merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketergantungan terhadap benih dari luar negeri dinilai sebagai risiko strategis yang dapat menghambat keberlanjutan produksi nasional dalam jangka panjang.

“Tidak mungkin negara lain akan terus memberikan benihnya kepada kita, karena mereka juga eksportir. Jika kita tidak menyiapkan benih sendiri, negara ini tidak akan pernah berdaulat. Di Lembang ini, kita sudah siapkan varietas unggul seperti Lumbu Hijau dan Tawangmangu yang potensinya mencapai 15 hingga 25 ton per hektare,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa dari sisi kesiapan teknologi dan sumber daya, Indonesia sebenarnya telah memiliki modal yang cukup kuat untuk melakukan lompatan produksi. Mulai dari teknologi kultur jaringan, varietas unggul, hingga peta lahan potensial di dataran tinggi, seluruhnya telah tersedia dan siap dioptimalkan melalui kerja sama lintas sektor.

“Kita punya teknologinya, kita punya varietas unggulnya, dan kita sudah memetakan lahan potensial di atas 1.000 mdpl mulai dari Sumatra hingga Sulawesi. Sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mendorong percepatan tanam secara masif di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Fadjry.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi dukungan, terutama dari sisi anggaran, agar proses penyediaan benih hingga pemurnian varietas dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak terhenti di tengah jalan.

“Kami optimistis swasembada itu bisa dicapai. Namun, tantangan di lapangan mulai dari penyediaan benih hingga pemurnian varietas memerlukan dukungan anggaran yang konsisten agar target 100.000 hektare lahan tanam bisa segera terwujud,” harapnya.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan impor dan kebutuhan komoditas strategis harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Tidak boleh lagi kita bergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasar kita sendiri. Kita harus produksi sendiri, kita harus kuat dari dalam,” tegasnya.

Mentan Amran menambahkan bahwa pemerintah terus mengakselerasi berbagai program untuk memperkuat ekosistem produksi nasional, mulai dari penyediaan benih unggul, pengembangan teknologi, hingga perluasan lahan tanam berbasis potensi wilayah.

“Kita siapkan teknologi, kita siapkan benih, kita siapkan lahan. Tinggal kita percepat gerakan bersama agar produksi meningkat dan ketergantungan impor bisa kita tekan secara bertahap,” ungkapnya.

Penguatan sektor perbenihan ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam transformasi pertanian Indonesia, tidak hanya untuk bawang putih, tetapi juga untuk berbagai komoditas hortikultura lainnya, sehingga kemandirian pangan nasional dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan di tengah dinamika global. (*)

Artikel Kementan Perkuat Perbenihan Bawang Putih, DPR RI Dukung Peningkatan Produksi Dalam Negeri pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program sosial Ramadan IWSS.

Sebanyak 200 paket bingkisan disalurkan kepada anak yatim, anak penyandang disabilitas, kaum duafa, dan pemulung. Aksi sosial tersebut merupakan wujud kepedulian IWSS terhadap masyarakat yang membutuhkan di bulan suci.

Sejumlah tokoh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan IWSS turut hadir, antara lain Ketua Dewan Penasihat KKSS Muchlis Patahna, Wakil Ketua Umum KKSS Andi Jamaro Dukung, Ibnu Munzir, Sri Asri Wulandari, Sekretaris Jenderal IWSS Andi Sri Aswan, serta sejumlah pengurus lainnya.

Ketua Umum PP IWSS Andi Nurhiyari menjelaskan, kegiatan mappabuka dilaksanakan secara gotong royong oleh para pengurus sebagai shohibul bait. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meraih keberkahan Ramadan sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Ia mengutip hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan memberi makan orang berpuasa yang pahalanya setara dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka.

Andi Nurhiyari menambahkan, program ini telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut dan diharapkan terus berlanjut. Konsep mappabuka awalnya diadopsi dari KKSS, namun kini dilaksanakan secara mandiri oleh IWSS.

Sementara itu, Ketua Umum KKSS Andi Amran Sulaiman yang diwakili Ketua Harian KKSS Andi M. Syakir menyampaikan bahwa fokus program KKSS saat ini berada pada sektor pendidikan dan ekonomi.

Di bidang pendidikan, KKSS mendorong pendirian sekolah unggulan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Adapun di sektor ekonomi, organisasi berupaya memperkuat kemandirian dan pemberdayaan umat.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Acara ditutup dengan salat Magrib berjamaah yang dipimpin Jaya Lupu serta tausiah Ramadan oleh Ustaz Atabik Lutfi. (*)

Artikel IWSS Bagikan 200 Paket Santunan saat Buka Puasa Bersama di DPR RI pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana (lokasi bencana) dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang dianggap mungkin untuk memenuhi sementara kebutuhan yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain,” kata Dasco dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Dalam paparannya, Mentan Amran sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa bantuan untuk wilayah terdampak terdiri dari bantuan reguler melalui Bapanas sekitar Rp1 triliun serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan langkah strategis dengan menggeser anggaran reguler guna mempercepat pemulihan sektor pertanian.

Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementan telah menggeser anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun.

“Izin pimpinan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Anggaran reguler kami gunakan Rp1,49 triliun pada 2025, kemudian 2026 kami geser, dan masih membutuhkan tambahan 2026 Rp2,1 triliun serta 2027 Rp1,1 triliun. Total Rp4,7 triliun, tetapi kami sudah geser anggaran Rp1,4 triliun anggaran reguler dari Kementerian Pertanian,” jelas Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Tercatat stok beras untuk wilayah terdampak mencapai sekitar 100 ribu ton atau setara tiga bulan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Perlu kami sampaikan stok beras di lapangan kurang lebih 100rb ton atau untuk tiga bulan kebutuhan di lapangan. Insyaallah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan,”ungkapnya.

Mentan Amran juga melaporkan progres pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumatra. Dari total 94 ribu hektare lahan sawah rusak, sebesar 39 ribu hektare telah dilakukan penanaman kembali.

“Tingkat kerusakan sawah yang terdampak ada 94 ribu hektare. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39 ribu hektare,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa progres pemulihan menunjukkan hasil yang baik. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lahan yang tertimbun justru mengandung humus yang subur sehingga hanya memerlukan perbaikan irigasi.

“Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman,” terangnya.

Mentan Amran menekankan bahwa dengan percepatan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang fleksibel, sektor pertanian khususnya pangan dipastikan tetap aman. Apalagi stok pangan nasional dalam kondisi kuat yaitu mencapai 3,5 juta ton.

Langkah cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan sekaligus mempercepat pemulihan lahan terdampak menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah situasi darurat.

Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Artikel Pimpinan DPR RI: Pergeseran Anggaran Kementan untuk Bencana Patut Dicontoh Kementerian Lain pertama kali tampil pada KABARIKA.

Titiek mengungkapkan bahwa hasil perakitan dan modernisasi pertanian yang dikembangkan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian, harus mampu menjawab kebutuhan di lapangan dan mudah diterapkan oleh petani di berbagai daerah.

“Kami sangat surprise di sini (BRMP) sudah berhasil untuk menemukan bibit-bibit unggul untuk padi, kemudian kedelai, bawang putih, buah-buahan, bahkan ayam kampung yang bisa menghasilkan telur sepanjang tahun, bisa 250 butir,” kata Titiek Soeharto saat kunjungan kerja spesifik di Kantor BRMP Hortikultura, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

Titiek mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang telah dihasilkan Kementerian Pertanian terus disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani di seluruh Indonesia.

“Ini perlu dikembangkan, tidak hanya berhenti di penelitian, tidak berhenti di lab, tetapi disebarluaskan ke seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menekankan agar produk-produk hasil riset BRMP dapat disebarkan dalam berbagai program bantuan dan kegiatan pembangunan pertanian. Teknologi unggul dan spesifik lokasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan.

“Kami berharap Kementan menggunakan produk-produk hasil daripada penelitian peneliti-peneliti yang ada di balai ini. Supaya tadi untuk bantuan-bantuan dari program-program bisa sekalian memperkenalkan dari hasil penelitian yang ada di sini. Bisa disebarluaskan ke masyarakat dan bisa bermanfaat,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Titiek juga memberikan apresiasi kepada para peneliti yang telah berkontribusi menghasilkan berbagai inovasi. Ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk mendorong kemajuan pertanian Indonesia.

“Kami tetap salut dengan semangat para peneliti di sini yang tetap berjuang untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul-unggul. Kami dari Komisi IV mendorong daripada peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan produk pertanian,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BRMP, Fadjry Djufry, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI. Ia menjelaskan bahwa BRMP kini berfokus pada perakitan, perekayasaan, pengujian, dan modernisasi teknologi pertanian.

“Alhamdulillah, tahun ini riset kembali bisa dilakukan melalui perekayasaan dan pengujian. Pak Menteri Amran juga terus memperjuangkan anggaran, dan kami akan memperkuat inovasi dan modernisasi pertanian untuk swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Fadjry.

Fadjry menambahkan, BRMP akan mendorong pengembangan pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya pada komoditas padi dan jagung, tetapi juga kedelai, bawang putih, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk ternak ayam.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Ia menekankan bahwa kemajuan sektor pertanian nasional harus didukung penuh oleh teknologi.

“Kami ingin produk itu lahir dari tangan-tangan anak bangsa, saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri dalam kemandirian teknologi pertanian,” tegas Mentan Amran.

Dengan sinergi kuat antara Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan para peneliti, penguatan riset dan modernisasi pertanian diyakini akan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dukungan kebijakan, anggaran, dan pemanfaatan hasil riset secara masif diharapkan mampu mempercepat transformasi pertanian nasional, meningkatkan produktivitas, serta membawa kesejahteraan nyata bagi petani di seluruh pelosok negeri. (*)

Artikel Ketua Komisi IV DPR RI Dorong Kebangkitan Riset Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Tol Serang–Panimbang untuk melihat langsung kondisi dan kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Hamka mengungkapkan bahwa proyek tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran agar seluruh ruas dapat diselesaikan secara menyeluruh. Kebutuhan dana tersebut muncul akibat berbagai dinamika lapangan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal.

“Masih ada kebutuhan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Ini harus segera diputuskan agar pembangunan tidak tersendat,” kata Hamka dikutip pada Jumat (23/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa tambahan pembiayaan tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor, antara lain penyesuaian teknis, kondisi geografis, serta penyelesaian pembebasan lahan. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus dihadapi secara realistis dan diselesaikan secara paralel.

Hamka menilai bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan yang memungkinkan percepatan pembangunan. Ia menyebutkan bahwa sumber pendanaan tidak harus selalu bertumpu pada APBN murni.

“Yang penting ada kepastian. Mau lewat APBN, pinjaman dalam negeri, atau skema lain, silahkan dipilih yang paling memungkinkan, asalkan proyek ini bisa segera selesai,” ujar Legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Selain pembiayaan, Hamka juga menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan lahan yang masih tersisa. Ia menilai, tanpa penyelesaian di tingkat tapak, tambahan anggaran pun tidak akan berdampak signifikan terhadap progres pembangunan.

“Anggaran dan penyelesaian lahan harus berjalan beriringan. Kalau salah satunya tersendat, pembangunan juga akan tersendat,” tegasnya.

Hamka memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan terus memantau dan mengawal proses pengambilan keputusan pemerintah terkait kelanjutan proyek Tol Serang–Panimbang.

Menurutnya, DPR RI berkepentingan memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kami ingin tol ini benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat. Itu yang terus kami dorong melalui fungsi pengawasan Komisi V DPR RI,” pungkasnya. (*)

Artikel Hamka B Kady Dorong Pembiayaan Jelas Proyek Tol Serang–Panimbang pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Hamka yang jug Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, saat bersilaturahmi dengan masyarakat dari tiga kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Rappocini, pada Sabtu (22/11).

“Kami bertanggung jawab memastikan pelaksanaan bantuan, apapun itu yang menjadi aspirasi masyarakat harus berjalan sesuai prosedur serta tepat sasaran,” tegas Hamka.

Menurutnya, peninjauan lapangan yang kerap dilakukannya dinilai sangat krusial dilakukan untuk melihat langsung progres pekerjaan serta mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga.

“Kami juga ingin mengawal bahwa setiap bantuan dari pemerintah pusat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rumah yang tadinya tidak layak huni kini harus menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman,” ujarnya.

Selain memeriksa hasil pengerjaan, Legislator Partai Golkar itu juga berdialog dengan pelaksana kegiatan untuk mengevaluasi kendala di lapangan, seperti keterlambatan material atau cuaca yang menghambat pembangunan.

Hamka menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan sebagai bagian dari kewenangan DPR agar program berjalan efektif dan transparan. Ia berharap program Bedah Rumah dapat menjangkau lebih banyak keluarga kurang mampu di seluruh tanah air khususnya di Sulsel.

“Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS yang dinilai mampu menjangkau lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah di tahun mendatang.

“Dari tahun 2025, khususnya program BSPS ini naiknya cukup signifikan,” tandasnya. (*)

Artikel Hamka B Kady Kawal Setiap Bantuan Bedah Rumah agar Tepat Sasaran pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan DPR mendukung penuh pembentukan Satgas Timah dan langkah pengendalian tambang ilegal.

“Ini era baru. Presiden sudah menegaskan tidak akan mundur menghadapi mafia, termasuk mafia timah. Kami berharap implementasi langkah ini konsisten agar tidak terulang lagi kebocoran besar,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

Komisi VI juga mengapresiasi upaya PT Timah mengakomodasi penambang tradisional melalui koperasi dan kemitraan. Skema ini dinilai membuka jalan legal bagi masyarakat untuk berpartisipasi di sektor pertimahan tanpa bergantung pada pasar gelap.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S. Kanang, memberikan perhatian khusus terhadap nasib penambang timah tradisional. Ia menekankan perlunya pemisahan secara tegas antara penambang tradisional dan penambang ilegal. Menurutnya, penambang tradisional sudah lebih dahulu ada sebelum perusahaan terbentuk, sementara penambang ilegal kerap dikendalikan oleh eksportir maupun pedagang tidak resmi.

“Yang perlu diakomodasi secara sempurna adalah para penambang tradisional ini. Jangan sampai mereka menjual hasil tambangnya ke pasar gelap, tetapi diarahkan ke pasar resmi yang jelas,” tegasnya.

Direktur Utama PT Timah Tbk dalam paparannya di DPR menjelaskan perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama. Melalui Satgas Internal, perusahaan melakukan penyekatan wilayah IUP, penertiban penambangan ilegal, serta mengorganisir penambang tradisional ke dalam koperasi.

“Kami bersaing langsung dengan yang ilegal. Dengan Satgas Internal kami melakukan penyekatan, mengorganisir penambang tradisional, dan memastikan seluruh timah dari IUP PT Timah masuk secara legal,” ujarnya.

Dengan adanya penertiban tambang ilegal ini, maka mampu meningkatkan kekuatan Timah dalam meningkatkan hilirisasi. imah tengah memperkuat hilirisasi dengan mengembangkan produk bernilai tambah seperti tin solder dan tin chemical melalui PT Timah Industri di Cilegon. Perusahaan juga mendorong pengolahan bijih timah medium grade menjadi logam siap ekspor kadar 99,9% SN, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Anggota Komisi VI DPR RI Budi Kanang menekankan pentingnya mapping yang jelas antara produksi tambang timah dan bahan baku hilir. “Hilirisasi harus lebih tinggi secara bertahap agar industri turunannya berkembang,” ujarnya.

Dengan dukungan politik dan penguatan tata kelola, MIND ID dan PT Timah diharapkan mampu menjadikan Bangka Belitung sebagai contoh pertambangan timah yang tertib, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. (*)

Artikel DPR Dorong Pengendalian Tambang Ilegal dan Kembangkan Hilirisasi Timah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ia menegaskan, fokus utama Kementerian Pertanian (Kementan) memang menjaga ketersediaan dan produksi pangan, sementara urusan harga beras merupakan kewenangan lembaga terkait lainnya.

“Saya apresiasi kinerja Kementan mulai dari panen yang meningkat dan stok yang cukup. Saya sarankan Pak Mentan fokus pada produksi, mohon ditahan dulu untuk bicara soal harga,” ujar Riyono dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Rapat Kerja Kementan dan DPR RI ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto.

Riyono meminta agar ke depan Kementan dalam komunikasi publik lebih menekankan kondisi stok beras nasional yang saat ini dalam keadaan aman. Menurutnya, pesan ini penting agar masyarakat terupdate terkait persoalan stok pangan.

“Kedepan, lebih fokus untuk membicarakan stok kita aman, rakyat gak perlu khawatir, tapi kalau misal ada urusan yang lain beras kita gak ada maka biar kemudian yang lain menyampaikan. Itu usul saya,” tambah Riyono.

Riyono juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran sebagai syarat utama memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan swasembada pangan.

“Kalau kita mau maju dan swasembada, anggaran pertanian minimal 5 persen dari APBN. Saat ini Rp40 triliun itu baru 1,3 persen. Saya tetap komitmen mendukung sektor pertanian dengan anggaran yang lebih besar. Ini kan belum final, masih dibahas di Banggar, dan saya harap bisa tembus 1,5–2,5 persen atau sekitar Rp75 triliun,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, turut memberikan apresiasi atas perjuangan Kementan yang pada tahun anggaran 2026 memperoleh alokasi Rp40 triliun.

Menurutnya, dukungan anggaran ini menjadi sinyal positif bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

“Kami apresiasi perjuangan Kementan, karena di tahun anggaran 2026 telah mendapat anggaran Rp40 triliun. Ini sebuah capaian penting dan perjuangan yang tidak mudah,” ujar Firman.

Firman menegaskan bahwa anggaran harus diarahkan pada program-program yang memberi dampak nyata bagi petani, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi, jalan usaha tani, hingga investasi produktif.

Ia juga mengapresiasi penyerapan gabah yang kinerjanya terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah pemerintah dalam penyerapan gabah yang saat ini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja yang terukur,” lanjut Firman.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dukungan anggaran akan diperkuat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian 2026.

Menu kegiatan DAK mencakup pembangunan jalan pertanian, renovasi puskeswan, screen house hortikultura modern, unit olah pakan ternak, prasarana pascapanen perkebunan, bangsal pascapanen hortikultura, revitalisasi rice milling unit (RMU), hingga pembangunan balai penyuluhan pertanian.

“DAK Fisik Pertanian 2026 menjadi instrumen penting agar anggaran benar-benar sampai ke daerah. Dengan DAK ini, infrastruktur pertanian dapat diperkuat dari hulu hingga hilir, sehingga petani merasakan langsung manfaatnya,” tegas Mentan Amran.

Ia menambahkan, arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat peningkatan produksi pangan strategis tetap menjadi prioritas utama.

Hilirisasi, menurut Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin ini, juga terus didorong untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, menekan impor, serta memperkuat ekspor.

“Fokus utama Kementan adalah meningkatkan produksi pangan strategis, memperkuat infrastruktur, menyediakan benih unggul, alsintan, pupuk bersubsidi, serta mendorong hilirisasi. Semua itu bertujuan agar petani semakin sejahtera, ketergantungan impor bisa ditekan, dan pertumbuhan ekonomi nasional terus didorong,” pungkasnya.

Artikel Komisi IV DPR RI: Produksi Surplus 3,7 Juta Ton, Harga Beras Bukan Tugas Mentan Amran pertama kali tampil pada KABARIKA.