Hal itu disampaikan PD Muhammadiyah Makassar saat bertamu ke Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Rahim Bone.

Ni’matullah adalah anggota DPRD Sulsel berlatar kader Muhammadiyah.

Rombongan Muhammadiyah datang bersama Forum Umat Islam Bersatu.

Delegasi Muhammadiyah diwakili H.M. Said Abd Shamad L.

Di hadapan Ni’matullah, Forum Umat Islam Bersatu menyampaikan beberapa tuntutan.

“Pertama kami meminta agar W Super Club tidak diberi lagi izin dalam bentuk apapun seperti bar,” kata Said Abd Shamad, saat berada di DPRD Sulsel.

Said Abd Shamad khawatir W Super Club Makassar secara diam-diam dan perlahan-lahan menjadi THM dengan berbagai maksiat di dalamnya.

Kedua Forum Umat Islam Bersatu berharap CPI kembali Kawasan Halal Aman dan Sehat seperti era Andi Sudirman.

“CPI sebelunya telah ditetapkan berdasarkan Pergub di masa Andi Sudirman sebagai kawasan halal tapi dibatalkan dengan Pergub dimasa Bahtiar Baharuddin, kiranya dikembalikan.lagi sebagai Kawasan Halal Aman dan Sehat dalam bentuk Perda DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel,” kata Said Abd Shamad.

Ketiga, W Super Club Makassar berharap diadakan penertiban terhadap segala macam tempat hiburan yang disinyalir sebagian tidak mempunyai izin resmi atau beralih fungsi menjadi tempat prostitusi .

“Kira seluruh komponen masyarakat, ormas Islam , Perguruan Tinggi, Peguyuban, Pengurus Masjid beramai-ramai bersama memasukkan surat kepada Bapak Gubernur Sulsel dengan tembusan DPRD Sulsel untuk memperkuat maksud tersebut di atas,” katanya.

Artikel Muhammadiyah Bertamu ke Ni’matullah, Minta Cabut Izin W Super Club Makassar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut terlihat saat Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menghadiri Opening Ceremony Of The Consulate Of The Republik Croatia di Hotel Novotel Makassar, Jumat, 7 Juni 2024.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Karika Sari berharap hubungan kerja sama Pemprov Sulsel bersama Kroasia bisa menghadirkan banyak kemajuan di Sulsel, khususnya di bidang infrastruktur, pariwisata, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Konsul Kehormatan Kroasia di Makassar, Munafri Arifuddin, menyelenggarakan upacara pembukaan resmi kantor konsulatnya di Hotel Novotel.

Upacara tersebut dihadiri oleh Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, Nebosja Koharovic, Direktur Jenderal Politik dari Kementerian Luar Negeri dan Eropa Kroasia Petar Mihatov, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari, serta tamu undangan lainnya.

Republik Kroasia adalah negara yang dikenal lebih dari 70 persen pendapatannya berasal dari sektor pariwisata, dengan kondisi geografis dan garis pantai yang indah yang mirip dengan Sulawesi Selatan. Kroasia telah berhasil mengelola industri pariwisata dan perhotelan dengan baik.

“Dari tampilan kita hampir mirip sama-sama punya laut dan wisata,” kata Munafri Arifuddin.

Dia menilai bahwa Kroasia adalah negara yang spesifik berbeda dengan negara Eropa lainnya. Populasi hanya sekitar 4 juta jiwa. Tetapi turis yang berkunjung lebih 20 setahun.

“Dengan kehadiran Konsul ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk Sulsel. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan terutama bidang pariwisata serta pembangunan sumber daya manusia termasuk kerjasama antara kampus serta hubungan dagang,” sebutnya.

Direktur Jenderal Politik dari Kementerian Luar Negeri dan Eropa Kroasia Petar Mihatov menyampaikan kesan disambut hangat oleh Pemerintah dan orang-orang Sulsel.

Direktur Jenderal Politik dari Kementerian Luar Negeri dan Eropa Kroasia Petar Mihatov menyampaikan kesan disambut hangat oleh Pemerintah dan orang-orang Sulsel.

“Dengan ini kami percaya bahwa negara lain akan membuka konsulat jendral mereka di sini,” ujarnya.

Sementara, Penjabat Gubernur Prof Zudan menyampaikan, berbagai kebutuhan dapat dipenuhi oleh Sulsel. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap, dengan adanya kantor konsulat di Makassar dapat membuka peluang kerjasama tidak hanya pada sektor pariwisata tapi juga sektor lainnya.

“Banyak potensi yang dapat dikerjasamakan termasuk di bidang investasi dan pendidikan,” sebutnya.

Dengan semangat kerjasama yang baru terjalin, upacara pembukaan kantor konsulat Kroasia di Makassar menandai awal dari babak baru dalam hubungan bilateral antara Kroasia dan Sulawesi Selatan.

“Mari kita sambut keterbukaan dunia ini dengan memberikan pelayanan yang bagus dan informasi yang bagus,” tandasnya.

Seiring dengan harapan yang tinggi, pintu konsulat baru ini siap menyambut peluang dan persahabatan yang akan datang, membangun jembatan yang menghubungkan orang-orang dan bisnis di lintas benua.

Artikel Sulsel – Kroasia Siap Bersama-sama Hadirkan Kemajuan di Berbagai Sektor pertama kali tampil pada KABARIKA.

Andi Lukman Irwan mengatakan, “banyak pertanyaan di publik, mengapa hingga kini belum ada penyampaian hasil seleksi KPID dari DPRD kepada Pemprov Sulsel,” cetusnya.

Terlebih lagi, tahapan fit and proper test KPID Sulsel oleh Komisi A DPRD Sulsel telah dilakukan sejak 16 April 2024 lalu.

Hal itu diperkuat dengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam Pasal 26 nomor (2) disebutkan, bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.

“Apabila kita merujuk pada peraturan KPI tersebut, hal ini tentunya sudah melanggar. Harusnya diserahkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah fit and proper test selesai dilaksanakan oleh komisi A. Sekarang sudah bulan Juni, tapi belum diserahkan hasilnya kepada Pemprov,” ungkapnya.

Menurut Lukman, bahwa semua proses dari awal mulai dari pemeriksaan administrasi, CAT, psikotest hingga tahap wawancara oleh timsel, peserta yang dinyatakan lolos adalah mereka yang mumpuni dan layak untuk dipilih sesuai dengan syarat yang diatur dalam regulasi pkpi.

“Apabila komisi A telah melaksanakan fit and proper test sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka seharusnya sudah tidak ada lagi alasan, penetapannya harus segera diteruskan agar dapat diproses lebih lanjut, jangan mengesankan ada unsur kesengajaan untuk ditahan. Terkait persyaratan administratif dan latar belakang pendaftar, semua sudah selesai di tahap pansel dan sudah sesuai dengan PKPI,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Sulawesi Selatan mengumumkan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan terpilih periode 2024-2027.

“Tujuh komisioner terpilih ini ditetapkan setelah melalui fit and proper test oleh Komisi A DPRD Sulsel,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan M. Arfandy Idris kepada awak media, Minggu 5 Mei 2024.

Komisi A DPRD Sulsel telah menyerahkan hasil seleksi kepada Pimpinan DPRD untuk kemudian disampaikan kepada Pemprov Sulsel sejak bulan April lalu. Namun hingga kini belum diterima oleh Pemprov Sulsel.

Artikel Akademisi UNHAS Pertanyakan Sikap DPRD Sulsel Belum Serahkan Hasil Komisioner KPID Terpilih kepada Pemprov pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID, MAKASSAR -Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ina Kartika Sari turut memberikan ucapan selamat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang baru saja dilantik menggantikan Bahtiar Baharuddin.

Andi Ina Kartika Sari berharap setelah dilantik Prof.Zudan Arif Fakrulloh diharapkan mampu melanjutkan kepemimpinan Pj sebelumnya yang dianggap cukup baik.

“Semoga Insya Allah bisa melanjutkan program pemerintah yang sudah berjalan sebelumnya dengan sangat baik,”ucapnya, Jumat 17 Mei 2024.

Dirinya menuturkan agar kedepannya baik eksekutif maupun legislatif bisa menjalin kerjasama yang baik serta mampu membangun koordinasi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel.

“Semoga kedepannya mampu menjalin kerjasama yang baik,”bebernya.

Politikus Golkar itu menambahkan apalagi jelang perhelatan kontestasi politik lima tahun sekali di Sulsel sehingga kaloborasi tersebut bisa berjalan baik.

“Artinya, bisa menguatkan kerja sama dengan kami DPRD Sulsel dan Forkopimda yang juga sudah sangat baik sebelumnya, khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024,” ungkapnya.

Artikel Ketua DPRD Andi Ina Kartika Harap Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Mampu Bersinergi  pertama kali tampil pada KABARIKA.

Irwan Ade Saputra dan Poppy Trisnawati, termasuk di dalam tujuh nama yang diumumkan oleh Komisi A DPRD Sulsel berdasarkan hasil fit and proper test yang dilaksanakan sebelumnya.

Nama-nama yang terpilih menjadi komisioner KPID Sulsel adalah: Irwan Ade Saputra, Poppy Trisnawati, Hamka, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Abdi Rahmat dan Ahmad Kaimuddin Ombe.

Irwan Ade Saputra, yang akrab disapa Ade dan Poppy Trisnawaty tercatat sebagai anggota Pengurus Pusat Ikatan Alumni (IKA) Universitss Hasanuddin.

Ade adalah Ketua KPID Sulsel (incumbent), sedang Poppy Trisnawaty pendatang baru di komisi penyiaran yang akan mewarnai perjalanan KPID Sulsel ke depan.

SK Gubernur

Diketahui, tanggal 24 April 2024 Komisi A DPRD Sulsel telah menyampaikan Surat Kepada Pimpinan DPRD Nomor 59/Ko.A/DPRD/IV/2024.

Isinya Perihal Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Angota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Periode 2024-2027.

Surat tersebut kemudian disampaikan ke Gubernur lalu ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen.

Lembaga penyiaran ini terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Tugas dan wewenangnya KPI diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menurut Wakil Ketua II Komisi A, Arfandy Idris dengan selesainya proses Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPRD, diharapkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan periode 2024-2027 terpilih segera ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.

“Selanjutnya komisoner terpilih dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya,” kata Arfandy Idris, politikus senior Partai Golkar.

Selamat untuk Bang Ade dan Kak Poppy dari teman-teman Pengurus Pusat IKA UNHAS dan kru Kabarika.id.

Artikel Irwan Ade Saputra dan Poppy Trisnawati Komisioner KPID Sulsel Terpilih Periode 2024 – 2027 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pelantun lagu Tenda Biru yang kini berkiprah di panggung politik  diterima langsung Ina Kartika Sari di ruang kerjanya, didampingi beberapa legislator perempuan DPRD Sulsel, Selasa (23/4/2024).

Ina Kartika menyampaikan pihaknya mengapresiasi kunjungan penelitian yang dilaksanakan oleh ibu Desi Ratnasari ke DPRD dalam rangka menyelesaikan program s3-nya terkait dengan perempuan berpolitik di Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah daerah Sulawesi Selatan yang ditunjuk atau dipilih beliau untuk mendapatkan masukan-masukan dalam penelitian yang tadi kuesionernya sudah diisi oleh anggota DPRD perempuan secara bersama-bersama di ruang rapat pimpinan,” katanya.

Andi Ina mengatakan bahwa Kegiatan penelitian tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan seperti apa perempuan berpolitik sambil mengurus rumah tangga.

“Insyaallah kita doakan semoga dapat meraih doktornya dengan hasil yang sangat memuaskan,” harapnya.

Di tempat yang sama anggota DPR RI Desi Ratnasari menuturkan bahwa kenapa dirinya memilih Sulawesi Selatan dalam penelitiannya.

“Karena menurutnya Sulsel dikategorikan sebagai representasi Indonesia Timur yang pertama dan jumlah anggota perempuan politisi sebagai anggota dpr-nya juga lumayan banyak ada 23 orang,” katanya.

Lanjutnya, tentu ini bisa memberikan informasi yang cukup banyak terkait dengan bagaimana pemikiran perilaku perempuan politisi di dalam dunia politik khususnya di DPRD di provinsi Sulawesi.

“Jadi di selain Sulawesi Selatan saya pilih juga Sulawesi Utara sebagai representasi dari Indonesia timur,” tuturnya.

Artikel Ketua DPRD Andi Ina Apresiasi Anggota DPR RI Desi Ratnasari Penelitian Politisi Perempuan di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Calon Legislator DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Golkar itu tidak mengumbar janji muluk-muluk. Kinerjanya sebagai Tenaga Ahli Komisi V DPR RI selama beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata bagaimana dirinya turut berkontribusi menghadirkan kesetaraan bagi warga Takalar.

Sebut saja program bantuan bedah rumah, irigasi, drainase hingga perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi basis utama Anggota DPR RI dua periode Hamka B Kady.

“Bisa dibilang semua program aspirasi yang diperjuangkan Pak Hamka B Kady di pusat, saya sebagai tenaga ahli sekaligus adik kandung beliau yang mengawal program tersebut sampai betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Lukman disambut tepuk tangan puluhan masyarakat yang hadir.

Pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, Lukman ingin masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap sosok yang betul-betul punya komitmen dan kepedulian.

“Komitmen itu bukan hanya kata-kata dan janji. Tapi dipenuhi dan dibuktikan. Saya hanya ingin mewakafkan sisa hidup saya untuk memajukan dan mensejahterahkan warga Takalar dan Gowa. Tidak ada niat lain,” tegas Lukman, Sabtu (30/12/2023)..

Lebih lanjut Lukman menegaskan, sejatinya dia sudah selesai dengan dirinya. Di sisa umurnya itu, Lukman hanya ingin lebih banyak berbuat dan menebar manfaat bagi masyarakat luas.

Artikel Lukman B Kady Ingin Hadirkan Kesetaraan Kesejahteraan Bagi Warga Takalar pertama kali tampil pada KABARIKA.