“Welcome Dinner”, yang merupakan salah satu acara bagi para tamu undangan, akan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (1/5/2026) malam.

Berdasarkan informasi yang diterima, acara yang akan dimulai pukul 19.30 WITA ini merupakan rangkaian pembuka Mubes IKA UNHAS 2026 yang mempertemukan para alumni dari berbagai penjuru Tanah Air dan luar negeri.

Dengan dresscode batik atau bebas rapi, diharapkan suasana keakraban dan kekeluargaan akan sangat terasa di kediaman resmi orang nomor satu di Sulsel tersebut.

Panitia mengungkapkan bahwa undangan disebar secara luas kepada jajaran alumni. Mereka yang diundang meliputi Pengurus Pusat IKA UNHAS, para Ketua IKA Fakultas dan Pascasarjana, Ketua IKA Wilayah se-Indonesia, Ketua Batom IKA UNHAS, Ketua IKA Departemen, serta Ketua IKA Daerah se-Indonesia.

Tentu tidak ketinggalan, seluruh peserta penuh dan peninjau Mubes IKA UNHAS 2026 juga turut diagendakan hadir dalam jamuan spesial tersebut.

Ketua Panitia Mubes IKA UNHAS 2026, Muhammad Ramli Rahim (MRR) menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan teknis demi kenyamanan para tamu.

“Kami dari panitia telah menyiapkan armada bus untuk mengantar para alumni dari hotel tempat menginap menuju lokasi acara di Rumah Jabatan Gubernur,” ujar Ramli dalam undangannya.

Harapannya, kegiatan Welcome Dinner ini tak hanya menjadi seremoni penyambutan, tetapi juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sivitas akademika dan alumni UNHAS yang tersebar di seluruh Indonesia. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Gelar Welcome Dinner di Rujab untuk Alumni UNHAS se-Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tak hanya itu, PSBM XXVI juga bertaburan tokoh nasional, termasuk sejumlah jenderal, menteri dan wakil menteri, serta para anggota DPR RI.

Menteri yang hadir antara lain Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum KKSS serta Ketua Umum IKA Unhas Andi Amran Sulaiman. Hadir juga Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Selain itu, PSBM XXVI juga dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Tujuh Gubernur yang hadir:

1. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
2. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
3. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
4. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling.
5. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
6. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang.
7. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.

Para bupati se-Sulsel juga hadir. Menariknya, sjeumlah bupati dari luar Sulsel, namun memiliki kaitan emosional dengan daerah ini, juga hadir.

Kehadiran para pejabat tinggi negara hingga kepala daerah dari berbagai wilayah ini semakin menegaskan bahwa PSBM bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum strategis dalam mendorong kolaborasi ekonomi nasional.

Dalam pembukaan PSBM XXVI di Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026), tampak sejumlah tokoh penting duduk di barisan depan bersama undangan kehormatan lainnya.

Inisiator PSBM Aksa Mahmud juga hadir di tengah peserta. Sedangkan inisiator lainnya, tokoh Sulsel Jusuf Kalla, tidak bisa hadir karena sedang dalam misi perdamaian ke Thailand.

Satu inisiator PSBM lainnya, Alwi Hamu, telah berpulang beberapa waktu lalu.

Selain Aksa Mahmud, juga hadir Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.

Sejumlah politisi asal Sulawesi Selatan turut hadir meramaikan forum PSBM, di antaranya Meity Rahmatia, Andi Iwan Aras, serta Syamsu Rizal.

Hadir pula Wakil Ketua Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari bersama sejumlah pengusaha lainnya. Tak ketinggalan para anggota DPR RI dari Dapil Sulsel.

Tak ketinggalan jajaran Forkopimda Sulsel yakni Ketua DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif, Kajati Didik Farkhan Alisyahdi, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjend Bangun Nawoko, serta Sekda Sulsel Jufri Rahman.

Ketua Panitia PSBM XXVI, Ibnu Munzir, menyampaikan bahwa PSBM 2026 dihadiri kurang lebih 3.000 saudagar Bugis Makassar dari berbagai latar belakang. Ia menegaskan bahwa PSBM terus berkembang sebagai ruang pertemuan strategis antara pelaku usaha, pemerintah, dan investor.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, PSBM menghadirkan format baru yang lebih interaktif. Selain forum pleno yang menyajikan berbagai kisah sukses, panitia juga menghadirkan kelas business matching yang dirancang untuk mempertemukan langsung pelaku usaha dengan investor.

“Jadi kami tidak hanya menyiapkan forum pleno untuk mendengarkan success story, tetapi kami menyiapkan semacam forum komisi-komisi yang kami istilahkan sebagai kelas bisnis matching,” jelas Ibnu Munsyir.

Melalui forum PSBM tersebut, salah satu fokus utama yang didorong adalah pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya kopi.

Panitia memfasilitasi pertemuan antara produsen, penjual, dan pembeli guna membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk lokal Sulawesi Selatan.

“Dalam bidang investasi dan kewirausahaan untuk ekspor kopi, panitia memfasilitasi produsen, seller, dan buyer bertemu untuk komoditas kopi ini. Sehingga dapat ditandatangani MoU untuk rencana ekspor komoditas kopi se-Sulsel ke luar negeri,” terangnya.

Dengan kehadiran tokoh nasional dan pelaku usaha lintas sektor, PSBM 2026 semakin menegaskan perannya sebagai forum penting dalam memperkuat jaringan ekonomi dan membuka peluang investasi.

Kolaborasi yang terbangun melalui PSBM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. (*)

Artikel PSBM XXVI Dihadiri 7 Gubernur, Puluhan Bupati, Jenderal, dan Anggota DPR RI pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wakil Ketua DPP Kadin, Andi Yuslim Patawari (AYP), yang hadir langsung mengunjungi lokasi GPM mengatakan program ini merupakan bentuk kepedulian Kadin terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang puasa.

“Program Gerakan Pangan Murah ini adalah wujud nyata kepedulian Kadin terhadap masyarakat, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. Kami ingin membantu meringankan beban kebutuhan pokok warga,” ujar AYP pada Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, GPM merupakan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Badan Pangan Nasional yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman untuk pelaksanaan program di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Menurut AYP, dalam pelaksanaan kali ini disiapkan sekitar 12.000 paket sembako yang dapat dibeli masyarakat dengan harga lebih terjangkau. Komoditas yang disediakan meliputi beras, telur, gula, dan minyak goreng yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.

“Tujuan utama kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal agar tetap bergerak dan produktif,” jelasnya.

Distribusi bahan pangan tersebut melibatkan pelaku UMKM, mulai dari pedagang pasar hingga penjual makanan rumahan. Langkah ini dinilai mampu menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku usaha.

AYP berharap program serupa dapat terus dilaksanakan, tidak hanya di Kota Kendari, tetapi juga menjangkau kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tenggara.

“Kadin harus bersinergi dengan pemerintah di semua tingkatan. Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Program GPM ini juga menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sulawesi Tenggara pada Januari 2026 mengalami inflasi tahunan sebesar 5,10 persen, dengan Kota Kendari dan Baubau menjadi daerah penyumbang inflasi tertinggi.

AYP turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, atas dukungan terhadap Kadin sehingga mampu melaksanakan kegiatan GPM,” ucapnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini juga menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Sultra yang dihadiri jajaran pengurus DPP Kadin, termasuk dirinya.

Melalui kegiatan ini, Kadin Sultra berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang Ramadan.(*)

Artikel Andi Yuslim Patawari: Didukung Mentan dan Gubernur, Kadin Sultra Gelar GPM Bantu Masyarakat pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tidak hanya santunan, Pemerintah Provinsi Sulsel juga berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan penuh bagi anak-anak yang ditinggalkan para korban, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, sebagai tindak lanjut duka atas insiden kapal *jolloro* yang tenggelam di perairan Pulau Podang-podang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), pada Sabtu (27/12/2025) lalu.

Dalam pernyataannya, Andi Sudirman menyampaikan belasungkawa mendalam dan mengapresiasi dedikasi tinggi para korban.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami juga mengapresiasi pengabdian mereka yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk melayani masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan komitmen pemprov tidak berhenti pada santunan. “Pemerintah provinsi akan membantu beasiswa pendidikan bagi anak korban. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami,” tegas Andi Sudirman.

Ketiga korban merupakan figur aktif di bidang pelayanan publik dan sosial. Mereka adalah Muh Fitri Mubarak (Camat Liukang Tupabiring, Pangkep), Imran (Aktivis Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa Sulsel), dan Darma (Bidan yang bertugas melayani masyarakat di Pulau Sarappo).

Mereka tengah menjalankan tugas dalam rombongan pelayanan sosial ketika kapal yang ditumpangi dilaporkan tenggelam dalam perjalanan menuju daratan. (*)

Artikel Gubernur Serahkan Santunan untuk Keluarga Korban Tenggelamnya Kapal Pelayanan Sosial pertama kali tampil pada KABARIKA.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025 secara resmi telah menyambungkan 215 rumah ke jaringan PLN. Penerima, yang berasal dari keluarga paling rentan (desil 1-3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tersebar di Kabupaten Sidrap, Soppeng, Takalar, Wajo, dan Enrekang. Setiap rumah mendapatkan instalasi sederhana dengan empat titik lampu dan sambungan meteran listrik 450 VA bersubsidi.

“Melalui program BPBL dan LTSHE, komitmen kami jelas: tidak ada lagi warga Sulsel yang hidup dalam gelap. Listrik adalah hak dasar untuk mendukung ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan, bahkan hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan,” tegas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, melalui pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas ESDM Sulsel, Andil Eka Prasetya, Kamis (25/12/2025).

Tidak hanya di daratan, cahaya juga sampai ke pulau-pulau terisolir. Sebanyak 207 unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) telah dipasang di dua desa di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.

Daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN ini kini menerangi 162 rumah di Desa Pulau Padaelo dan 45 rumah di Desa Pulau Persatuan dengan energi bersih.

“Alhamdulillah lampunya sudah menyala! Terima kasih banyak Bapak Gubernur,” ucap Ny. Ancha, salah satu penerima LTSHE di Pulau Sembilan, dengan haru.

Senada, Handayani, penerima BPBL mengungkapkan kejutan dan kebahagiaannya, “Saya tidak pernah mengira akan dapat bantuan ini. Terima kasih Pak Gubernur.”

Program strategis ini merupakan bagian dari upaya percepatan menuju rasio elektrifikasi 100% di Sulsel. Sejak 2023, total 562 rumah telah mendapat BPBL dan 317 unit LTSHE tersebar di berbagai daerah, termasuk Luwu Utara, Bone, dan Pinrang.

“Listrik bukan sekadar penerang. Ini adalah penggerak. Kami membayangkan tumbuhnya usaha rumahan, anak-anak bisa belajar malam hari, hasil laut dan pertanian bisa diolah lebih baik. Semua ini sekaligus mendorong transisi energi ke sumber terbarukan,” papar Eka Prasetya.

Dengan dua program andalan ini, Pemprov Sulsel tidak hanya menuntaskan kewajiban menyediakan akses energi, tetapi juga membangun fondasi untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari tingkat rumah tangga yang paling membutuhkan. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Buka Akses Listrik untuk Warga Tak Mampu dan Pulau Terpencil pertama kali tampil pada KABARIKA.

Melalui program Multiyear Project (MYP) 2025-2027, Pemprov Sulsel resmi mengalokasikan dana senilai Rp1,43 triliun untuk memperbaiki dan mempreservasi jalan provinsi sepanjang 805 kilometer di wilayah selatan dan tengah Sulsel.

Penandatanganan kontrak tiga paket pekerjaan besar ini dilakukan secara serentak di Kantor Gubernur, Jumat (5/12/2025), sebagai sinyal akselerasi pembangunan.

Penandatanganan kontrak tahun jamak (multiyear contract) ini meliputi tiga paket besar. Paket I, dengan nilai Rp430,7 miliar, akan menangani 300,24 km jalan di wilayah selatan, khususnya pada ruas-ruas yang mengalami kemacetan dan kerusakan parah.

“Paket I adalah jawaban konkrit atas keluhan warga sehari-hari. Kita langsung intervensi titik-titik seperti Hertasning dan Aroepala di Makassar-Gowa yang LHR-nya tinggi, juga ruas vital menuju Malino, Sinjai, dan Bulukumba,” jelas Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, Irawan, dalam acara tersebut.

Selain itu, dua paket lainnya (Paket IV dan V) dengan nilai gabungan Rp999,1 miliar akan fokus pada rehabilitasi jalan sepanjang 505,55 km di lima kabupaten wilayah tengah, yaitu Barru, Pangkep, Bone, Wajo, dan Soppeng.

Penyebaran lokasi ini menunjukkan strategi pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak konektivitas antarwilayah.

Proyek kolosal ini melibatkan sejumlah kontraktor besar nasional dan lokal melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). Kehadiran perwakilan dari Inspektorat, Bappelitbangda, Biro PBJ, dan Tim Ahli Gubernur dalam penandatanganan menegaskan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan kualitas hasil pekerjaan.

Program preservasi jalan ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan investasi untuk menggerakkan sektor ekonomi strategis.

Jalan-jalan yang ditangani merupakan akses utama menuju kawasan pariwisata seperti Malino, sentra pertanian dan hortikultura, serta fasilitas umum.

Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan dapat menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat luas.

Pelaksanaan pekerjaan akan segera dimulai, menandai babak baru perbaikan infrastruktur transportasi darat di Sulawesi Selatan untuk tiga tahun ke depan. (*)

Artikel Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp1,43 T untuk Perbaikan Total 805 Km Jalan di Selatan dan Tengah pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Yang bilang saya berasal (keturunan) Takalar bukan saya,” tegas Sherly, wanita dengan nama Mandarin Chhòa Līm-tin atau Cai Renzhen ini.

Bantahan ini disampaikannya menanggapi informasi yang mencuat dan viral setelah kehadirannya dalam HUT ke-49 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar pada 15 November 2025.

Sherly mengakui, cerita tentang kemungkinan adanya hubungan keluarga dengan daerah di Sulsel memang pernah ia dengar, namun bukan dari orangtuanya langsung. Ia menyebut informasi itu berasal dari neneknya puluhan tahun lalu, dan kebenarannya diragukan.

“Dulu waktu saya kecil, nenek saya pernah cerita, kalau kita punya keluarga di sana. Katanya ada keluarga nenek yang nikah dengan orang sana, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun lalu,” ujarnya, sambil mengernyitkan dahi mengingat.

Ia pun menegaskan bahwa narasi yang menyatakan dirinya berasal dari Takalar bukanlah versinya. “Narasi kalau saya dari sana (Takalar) bukan saya yang buat, itu pendapat orang luar,” sambung gubernur pertama perempuan di provinsi berpenduduk 1,37 juta jiwa ini.

Sherly, yang lahir dan besar di Ambon dari ayah bernama Paulus Tjoanda dan ibu Maria Margaretha Liem, hanya mengingat cerita bahwa kakek ke-enamnya pernah lama tinggal di Jeneponto, kabupaten yang bertetangga dengan Takalar. Bahkan, ia menyebut neneknya bercerita tentang rumah moyang di sekitar sumur tua di Tamalatea, Jeneponto.

Meski mengakui memiliki sejumlah kerabat di Makassar, Sherly bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa informasi tentang asal-usulnya dari Takalar belum tentu benar.

“Bisa iya bisa tidak, soalnya saya tidak pernah mengaku dari sana (keturunan),” ungkapnya.

Tentang siapa yang dinikahi oleh kerabat neneknya itu pun, ia menyatakan ketidaktahuannya.

“Yang dinikahi pun saya tidak tahu, apakah keturunan bangsawan seperti yang dibicarakan orang-orang sekarang atau tidak. Atau bisa saja menikah dengan garis keturunan Tionghoa di sana, itu pun belum pasti juga,” papar Sherly.

Dengan penegasan ini, Gubernur Sherly Laos berharap dapat meluruskan informasi yang beredar dan mengembalikan fokus publik pada kinerja pemerintahan, bukan pada isu-isu pribadi yang belum dapat diverifikasi kebenarannya. (*)

Artikel Gubernur Malut Bukan dari Takalar, Ingat Ada Jejak Leluhur di Jeneponto pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama Pemprov Sulsel dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif serta pelestarian wastra dan kriya daerah.

Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengatakan Expo Kreatif Andalan merupakan ruang penting bagi pelaku UMKM, perajin, dan komunitas kreatif untuk menampilkan karya serta memperluas jejaring pemasaran.

Melalui pameran, parade wastra, demo kerajinan, talkshow, hingga presentasi produk kabupaten/kota, masyarakat dapat melihat bagaimana kreativitas lokal berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru.

“Expo ini menunjukkan bagaimana kreativitas masyarakat dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang strategis,” kata Sudirman.

Ia menyebut penyelenggaraan rangkaian kegiatan seperti demo merajut, demo membatik, kurasi produk, hingga parade wastra dari 24 kabupaten/kota menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara Pemprov, Dekranasda, dan para pelaku usaha.

Pameran tahun ini juga mencakup aktivitas edukasi dan kuratif. Hadir demo manik-manik, talkshow bersama Bank Indonesia, Kemenkumham, tim kurasi, serta presentasi produk dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Selain itu, digelar pula parade keragaman budaya dan wastra Sulsel serta penyerahan simbolis bantuan alat tenun bukan mesin (ATBM) dan bambu bagi para perajin.

Menurut Andi Sudirman, rangkaian program tersebut menegaskan posisi Dekranasda Sulsel yang tidak hanya berfungsi sebagai organisasi pendamping, tetapi juga motor penggerak industri kerajinan daerah.

“Dekranasda telah bekerja untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan daya saing industri kerajinan lokal,” ujarnya.

Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah pemilik kekayaan wastra terbesar di Indonesia. Mulai dari tenun Toraja, sutera Bugis, tope Jeneponto, motif lontara, hingga ragam kriya tradisional lain yang menjadi identitas masing-masing kabupaten/kota.

Melalui expo ini, potensi tersebut tidak hanya dipamerkan, tetapi juga diarahkan agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern.

“Kita bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi memastikan warisan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya perajin perempuan, pelaku UMKM, dan generasi muda kreatif,” kata Sudirman.

Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam memberi akses lebih luas kepada para perajin, termasuk pelatihan peningkatan kualitas produk, akses permodalan, sertifikasi dan perlindungan HKI, hingga peluang pemasaran nasional dan internasional.

Kerja sama antara Dekranasda, OPD teknis, lembaga perbankan, kementerian, dan mitra swasta disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif Sulsel.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan tiga pesan utama bagi seluruh peserta expo.

Pertama, ia meminta para perajin memanfaatkan expo sebagai momentum memperluas jejaring dengan kurator, desainer, pembeli, dan sesama pelaku UMKM.

Kedua, ia mendorong agar setiap produk yang dikembangkan selalu diberikan sentuhan inovasi agar tidak tertinggal dari tren global.

Ketiga, ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan wastra dan kriya sebagai identitas serta kebanggaan Sulawesi Selatan.

Sudirman pun menyampaikan apresiasi kepada panitia, PIC kegiatan, moderator, kurator, dan seluruh pihak yang telah bekerja sejak tahap technical meeting hingga pembukaan. Ia menilai penyelenggaraan expo tahun ini layak menjadi rujukan kegiatan berskala nasional.

Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina menambahkan, pelaksanaan Expo Kreatif Andalan 2025 juga memiliki misi sosial. Salah satunya adalah menghadirkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam peragaan panggung.

Menurut Naoemi, hal tersebut menjadi pesan bahwa kreativitas adalah ruang inklusif yang harus terbuka bagi semua warga.

“Pembangunan ekonomi kreatif tidak boleh meninggalkan siapa pun,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Expo Kreatif Andalan 2025, Sukarniaty Kondolele mengatakan expo yang berlangsung pada 19-23 November tersebut menjadi ruang penting bagi daerah memamerkan kekuatan kriya dan wastra Sulsel.

Tujuannya, untuk mempromosikan produk unggulan kabupaten/kota agar mampu bersaing di pasar global.

Expo ini juga membuka ruang bagi industri kerajinan Nusantara agar terus berinovasi guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara Dekranasda Provinsi, Dekranasda kabupaten/kota, dan pemerintah daerah.

“Expo menjadi panggung bagi perajin terampil menampilkan karya yang eksotik, adaptif, dan sesuai perkembangan tren,” kata Sukarniaty.

Peserta tahun ini mencakup Dekranasda dari seluruh kabupaten/kota, Dekranasda Provinsi, dan TP PKK yang menampilkan kriya, wastra, serta desain terbaik hasil penilaian juri.

Kegiatan juga diisi talkshow dengan berbagai narasumber, mulai dari desainer nasional sekaligus Staf Ahli Dekranas Vinto Bustam Efendi, hingga pembicara dari Bank Indonesia dan Kemenkumham terkait UMKM, digitalisasi, pembiayaan, ekspor, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. (*)

Artikel Gubernur Buka Expo Kreatif Sulsel 2025, Dorong Wastra dan UMKM Tembus Pasar Global pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pengakuan sang Gubernur tentang asal-usul orang tuanya yang merupakan “China Takalar” yang memeluk Islam dan menjadi pedagang emas pertama, mengungkap sebuah narasi panjang tentang migrasi, integrasi, dan kesuksesan yang membanggakan tanah leluhurnya.

Di sebuah acara Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dengan hangat membagikan cerita tentang asal-usul keluarganya.

Fakta yang mungkin belum banyak diketahui publik terungkap, orang tua Sherly berasal dari Takalar, Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya bermigrasi ke Ambon.

“Ayah saya adalah Baba’ Tuma atau Baba Hong, seorang China Takalar yang berdomisili di depan SMP 1 Pattallassang. Beliau masuk Islam dan kemudian menikahi ibu saya, Daeng Baji,” ujar Sherly, seperti dikutip dari keterangan dalam acara tersebut.

Baba Hong disebut-sebut sebagai salah satu penjual emas pertama di wilayah Takalar pada masanya.

Ikatan darah Sherly Laos dengan Butta Panrannuangku, masih sangat kuat. Melalui ibunya, Daeng Baji, ia ternyata bersaudara dengan mendiang Suciati Daeng Senga, yang merupakan ibu dari Kepala Dinas Peternakan Takalar saat ini, Jamaluddun Hasan Daeng Sese.

Tidak hanya itu, keluarga besar ini juga terhubung dengan Suriati Daeng Nanga, istri dari mantan Lurah setempat, Muhammad Nur Daeng Nuru.

Bahkan, keluarga ini memiliki kekerabatan dengan Husniah Daeng Tayu, seorang anggota dewan yang aktif di daerah tersebut. Jejak keluarga ini menggambarkan betapa dalamnya akar Sherly Laos di komunitas Takalar.

Perjalanan Sherly Laos ke kursi gubernur penuh dengan lika-liku dramatis. Awalnya, suaminya, Benny Laos, adalah bakal calon gubernur Maluku Utara untuk Pilkada 2024. Namun, takdir berkata lain. Benny meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan speedboat pada tahun 2024, meninggalkan duka dan vakum kepemimpinan.

Atas dasar solidaritas dan untuk meneruskan perjuangan almarhum suami, Sherly kemudian ditunjuk untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Berpasangan dengan Sarbin Sehe, duet Sherly-Sarbin berhasil memenangkan hati rakyat dengan meraih 50,69% suara. Kini, Sherly Tjoanda Laos telah resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030.

Di balik perannya sebagai pemimpin, Sherly adalah seorang ibu dari tiga orang anak. Melalui media sosial, ia sering membagikan momen kebersamaan dengan keluarganya. Ia juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

Kepeduliannya terhadap masyarakat diwujudkan dengan mendirikan Yayasan Bela Peduli, yang aktif memberikan bantuan kepada rumah ibadah, korban bencana, serta mendukung kemajuan seni dan olahraga di Maluku Utara.

Selain itu, ia juga memegang peran strategis sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Malut, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. (*)

Artikel Sherly Laos, Gubernur Malut Ternyata Putri Pedagang Emas Legendaris dari Takalar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penegasan ini disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan rehabilitasi kepada keduanya atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Rehabilitasi tersebut diberikan untuk mengembalikan harkat, hak, dan kedudukan hukum para guru sebagaimana sebelum dijatuhi hukuman.

Yusril menyatakan langkah Presiden telah dilaksanakan sesuai kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. “Dengan adanya Keppres ini, martabat dan kedudukan kedua ASN harus dipulihkan seperti kondisi sebelum mereka dinyatakan bersalah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

Ia menjelaskan, sebelum keputusan diterbitkan, Presiden terlebih dahulu meminta pendapat Mahkamah Agung. Pertimbangan MA tersebut kemudian menjadi bagian dari konsideran Keppres sehingga keputusan rehabilitasi memiliki landasan hukum yang kuat.

Yusril juga mengingatkan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap kedua guru merupakan konsekuensi administratif sesuai aturan ASN bagi pegawai yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dengan demikian, Gubernur Sulsel dalam hal ini tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

Namun setelah rehabilitasi diberikan, kata Yusril, status keduanya harus kembali seperti semula. “Maka dari itu Gubernur Sulsel wajib mengembalikan kedua ASN ini ke posisi awal mereka. Pemulihan nama baik berarti pula pemulihan kedudukan dalam kepegawaian,” tegasnya.

Yusril turut menekankan rehabilitasi tidak menghapus putusan pidana yang telah dijatuhkan. Rehabilitasi hanya memulihkan kehormatan dan status sosial, berbeda dengan Peninjauan Kembali (PK) yang memungkinkan koreksi terhadap putusan pengadilan. “Rehabilitasi itu bukan PK. PK membuat MA memeriksa kembali perkara, sementara rehabilitasi tidak menyentuh vonis pidana,” jelasnya. (*)

Artikel PTDH Dua Guru, Yusril: Gubernur Wajib SKkan karena Amanat UU ASN  pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Mentan Amran, pertanian Indonesia menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh petani dari Sabang sampai Merauke.

“Dalam satu tahun kepemimpinan Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kita melihat bukti, bukan sekadar janji. Mulai dari peningkatan produksi nasional, stabilnya harga, hingga program yang benar-benar menyentuh petani di lapangan. Pertanian Indonesia hari ini mencatat sejarah dengan cadangan beras tertinggi sepanjang masa, produksi pangan meningkat, dan kesejahteraan petani mulai terasa dari desa ke desa,” ungkap Gubernur Sherly dalam pertemuan bersama Mentan Amran di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Ia menegaskan bahwa perhatian Kementerian Pertanian (Kementan) juga dirasakan langsung di Maluku Utara melalui berbagai program bantuan, seperti pemberian bibit kelapa, pala, dan kakao.

Program tersebut dinilai mampu mendorong produktivitas sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

“Di Maluku Utara, kami merasakan langsung perhatian pemerintah pusat. Hari ini kami datang untuk berdiskusi tentang pembangunan jalan tani guna mendukung program hilirisasi kelapa. Tujuannya jelas, kita tidak hanya bicara soal kedaulatan pangan, tetapi juga kesejahteraan petani,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sherly menjelaskan bahwa hilirisasi kelapa yang tengah dijalankan di Maluku Utara merupakan bagian dari visi besar mewujudkan pertanian yang bernilai tambah tinggi.

“Hilirisasi kelapa yang kita jalankan hari ini adalah bukti semangat yang sama yaitu dari menanam, mengelola hingga mengekspor, semua berawal dari kerja nyata di lapangan,” tambahnya.

Sherly menekankan bahwa kolaborasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementan. Dengan sinergitas berbagai pihak, program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal.

“Terima kasih Mentan Amran atas kepemimpinannya yang cepat, tegas, dan berpihak kepada petani. Dari Maluku Utara kami siap berkolaborasi membangun pertanian yang tangguh, mandiri, dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mengakselerasi hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah, meningkatkan devisa, serta menaikkan kesejahteraan petani.

“Kita akan terus dorong hilirisasi kelapa, pala, cokelat, dan komoditas unggulan lain agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menikmati nilai tambah dari hasil olahannya. Pertanian harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat,” ucap Mentan Amran. (*)

Artikel Gubernur Sherly Tjoanda Apresiasi Kepemimpinan Mentan Amran: Bukti Nyata, Bukan Sekadar Janji pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan ini menitikberatkan pada pembahasan Dana Transfer Keuangan Daerah 2026 dan mendukung program prioritas nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Djuanda, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) ini dihadiri oleh 18 gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Audiensi tersebut membahas penyaluran dana transfer ke daerah serta kebijakan strategis nasional untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur jalan di wilayah yang masih tertinggal.

Ia menekankan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masih mengalami ketimpangan akses.

“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri agar pusat memberi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama terkait sekolah dan akses jalan,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Andi Sudirman juga mengusulkan penguatan local content dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.

Menurutnya, pelibatan potensi lokal dalam proyek-proyek nasional akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah Bapak Menteri menyambut baik berbagai usulan dan pandangan dari kita. Pemerintah pusat terus berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan di lapangan,” tandas Andi Sudirman.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan merata. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Perjuangkan Pemerataan Pembangunan dalam Audiensi dengan Menkeu pertama kali tampil pada KABARIKA.

Inovasi ini menjadi terobosan pemerintah provinsi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Menurutnya, program ini hadir sebagai kelanjutan dari inovasi sebelumnya, yakni Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB).

Jika PKB berfokus pada akses kesehatan, maka LDB dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik.

“Alhamdulillah, kami meluncurkan mesin pencetak KTP mobile pertama di Sulawesi Selatan melalui program Layanan Dukcapil Bergerak. Setelah ada PKB, kini hadir LDB untuk memudahkan masyarakat kita, khususnya di desa,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman.

Dengan adanya mesin ini, masyarakat tak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor kecamatan atau Kantor Dukcapil kabupaten/kota. KTP dapat langsung dicetak dan diterima di tempat, sehingga memangkas waktu yang biasanya menjadi kendala warga di pelosok.

Peluncuran LDB ditandai dengan uji coba percetakan KTP elektronik kepada salah satu masyarakat yang baru pertama kali mendaftarkan KTP. Hasilnya, KTP berhasil tercetak dengan lancar hanya dalam hitungan menit.

Ia menyebut uji coba ini menjadi tonggak awal bagi penerapan program serupa di wilayah lain. “Inovasi ini akan kita jadikan sebagai pilot project. Alhamdulillah, uji coba berjalan lancar dan memberikan optimisme besar bahwa pelayanan ini bisa diperluas ke seluruh daerah di Sulsel,” jelasnya.

Ke depan, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel berencana mereplikasi program LDB ke berbagai kabupaten/kota. “Harapannya ini mampu menjawab tantangan pelayanan publik, sekaligus menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Artikel Andi Sudirman Luncurkan Mesin Pencetak KTP Mobile Pertama di Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan langkah konkret untuk menjajaki kerja sama di sektor-sektor vital yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.

Kedatangan Andi Sudirman disambut hangat oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala, serta seluruh jajaran pemda.

Suasana keakraban langsung terasa, mengingat kuatnya ikatan kultural antara dua wilayah ini, dimana banyak perantau asal Sulsel yang telah berhasil dan menetap di Kaltara.

Fokus pertemuan ini adalah merancang sinergi strategis yang mencakup penguatan konektivitas udara, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, dan program percepatan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memeratakan pembangunan dan mengakselerasi pertumbuhan di luar pusat ekonomi Jawa.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk membangun kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Kaltara dan Sulsel memiliki potensi yang luar biasa. Dengan bersinergi, kita bisa menjadi kekuatan baru penggerak ekonomi di Indonesia Timur,” tegas Andi Sudirman.

Gubernur Zainal A. Paliwang menyambut antusias gagasan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltara membuka pintu lebar-lebar untuk setiap bentuk sinergi yang membawa kemajuan bagi kedua daerah.

“Silaturahmi ini adalah awal yang excellent. Kami percaya, kerja sama yang konkret di lapangan akan lebih mengeratkan hubungan kita daripada sekadar perjanjian di atas kertas. Mari kita wujudkan kolaborasi yang membumi dan langsung dirasakan rakyat,” tutur Zainal.

Kedua gubernur sepakat untuk segera memerintahkan jajaran teknisnya untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) serta merancang program aksi yang terukur. (*)

Artikel Gubernur Sulsel dan Kaltara Siapkan MoU Kerja Sama Strategis Bidang Infrastruktur dan Kesejahteraan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Melalui program Andalan Sulsel Peduli, bantuan akan diberikan tanpa membedakan latar belakang korban, baik dari aparat keamanan maupun peserta aksi.

“Semua yang menjadi korban, baik dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun masyarakat yang ikut dalam unjuk rasa, akan kita bantu melalui Andalan Sulsel Peduli,” ujar Gubernur Andi Sudirman kepada media, Rabu (20/8/2025).

Diketahui, aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone berujung ricuh. Belasan aparat keamanan, terdiri dari personel TNI, Polri, dan Satpol PP, mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu saat berusaha mengendalikan massa.

Untuk sementara, para korban tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat.

Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan akan terus memantau kondisi para korban dan memastikan penanganan medis berjalan maksimal. (*)

Artikel Sulsel Bantu Biaya Semua Korban Aksi Unjuk Rasa di Bone pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada para PPPK yang telah resmi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara. Ia menegaskan bahwa masa kontrak kerja berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun 2025 hingga 2030.

“Saya berharap ASN Sulsel menjadi pegawai yang profesional dalam bekerja. Selamat bekerja dan mengemban amanah sebagai ASN PPPK Pemprov Sulsel,” ucap Andi Sudirman.

“Semoga Allah memudahkan dalam setiap amanah dan tugas. Bersama kita wujudkan Sulsel yang maju dan berkarakter,” tambahnya.

Gubernur juga memberikan penekanan khusus terkait pentingnya profesionalisme di lingkungan birokrasi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pegawai yang dinilai tidak berkontribusi positif, termasuk yang hanya memicu kegaduhan di tempat kerja.

“Saya akan mempertimbangkan secara profesional. Saya ingin ASN Sulsel menjadi pegawai profesional,” tegasnya.

Andi Sudirman berharap para PPPK dapat membuktikan integritas dan dedikasi mereka melalui kinerja yang maksimal, sekaligus menjaga etika dan sikap sebagai bagian dari pelayanan publik.(*)

Artikel Gubernur Andi Sudirman Serahkan SK ke 6.624 ASN PPPK Pemprov Sulsel Formasi 2024 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Peluncuran Trans Sulsel ini mencakup dua koridor utama yang akan melayani jalur strategis di kawasan Mamminasata, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros. Seluruh armada bus yang digunakan merupakan kendaraan baru tahun produksi 2024, masing-masing berkapasitas 35–40 penumpang per unit.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa layanan Trans Sulsel merupakan bentuk kelanjutan dari program Bus Trans Mamminasata yang sebelumnya telah dijalankan di wilayah ini. Bedanya, kali ini Pemprov Sulsel mengambil alih sepenuhnya dua rute prioritas dengan dukungan subsidi dari anggaran daerah.

“Trans Sulsel ini adalah kerja sama Pemprov dengan Kementerian Perhubungan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri karena masih menjalankan beberapa koridor penting,” ujar Andi Sudirman dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,7 miliar untuk menyubsidi operasional Trans Sulsel. Subsidi tersebut terdiri dari Rp9,4 miliar untuk koridor 1 dan Rp7,3 miliar untuk koridor 2. “Saat ini masyarakat bisa menikmati layanan ini secara gratis. Nanti akan kita evaluasi berdasarkan respons dan animo masyarakat sebelum menentukan tarifnya,” tambah Sudirman

Koridor pertama menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar. Rute ini dimulai dari Panakkukang Square dan melintasi Jalan AP Pettarani, Jalan Pelita Raya, Sungai Saddang, Gunung Latimojong, hingga ke kawasan CPI. Dari sana, bus akan melanjutkan perjalanan menuju Universitas Ciputra, Masjid 99 Kubah, Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, hingga ke Pelabuhan Takalar. Koridor ini dilayani oleh 14 unit bus, termasuk satu unit cadangan, dengan total 105 titik halte untuk rute pulang dan pergi.

Sementara itu, koridor kedua menghubungkan kawasan pendidikan dan simpul transportasi. Dimulai dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, rute ini mengarah ke Bandara Sultan Hasanuddin dan berakhir di Terminal Kereta Api Mandai, Maros. Jalur ini terkoneksi langsung dengan jalur Kereta Api Makassar–Parepare. Sebanyak 13 bus dikerahkan untuk melayani koridor ini, dengan total 51 halte yang telah disiapkan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Andi Erwin Terno, menjelaskan bahwa kehadiran Trans Sulsel merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi publik yang layak dan terjangkau. Menurutnya, layanan ini sekaligus menjadi solusi dari pembatasan anggaran pusat terhadap program Teman Bus.

“Pemprov Sulsel mengambil alih dua koridor utama karena Kementerian Perhubungan membatasi subsidi. Ini bukti keseriusan kami dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses transportasi publik yang aman dan nyaman,” ujar Erwin.

Ia mengungkapkan, selama simulasi rute yang dilakukan tiga hari terakhir sebelum peluncuran resmi, antusiasme masyarakat sangat tinggi. “Penumpangnya banyak sekali, bahkan ada yang berdiri. Ini jadi indikator awal bahwa program ini tepat sasaran,” ucapnya.

Selain menggunakan armada baru, bus Trans Sulsel juga dilengkapi halte modern serta sistem yang terintegrasi dengan simpul transportasi lainnya seperti pelabuhan, bandara, dan terminal kereta. Hal ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat lintas kabupaten/kota sekaligus mengurangi beban kemacetan di wilayah perkotaan.

“Kami harap masyarakat ikut mendukung dan menjaga fasilitas ini. Trans Sulsel adalah langkah nyata untuk menciptakan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan efisien di Sulawesi Selatan,” tutup Gubernur Andi Sudirman. (*)

Artikel Trans Sulsel Resmi Beroperasi, Hadirkan Transportasi Publik Terintegrasi di Makassar dan Sekitarnya pertama kali tampil pada KABARIKA.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka kegiatan tersebut secara virtual. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan secara rutin dengan cakupan yang lebih luas.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, hadir langsung di lokasi untuk menyapa para peserta khitan dari berbagai daerah di Sulsel dan Sulbar. Ia juga meninjau proses pelaksanaan khitan yang dilakukan oleh dokter-dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar.

Fatmawati memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi PABI dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

“Ini adalah kegiatan luar biasa. Tahun depan, kami berharap dapat menggelar acara ini lebih besar lagi dengan target 10 ribu anak. Kami juga mendorong agar kegiatan ini bisa mendapatkan rekor MURI. Terima kasih kepada seluruh dokter bedah dan tenaga medis yang telah menunjukkan dedikasi dan kepedulian luar biasa untuk masyarakat,” urai Fatmawati.

Kegiatan ini mencatatkan rekor tersendiri, mengingat ini adalah pelaksanaan perdana yang mencakup wilayah yang luas.

Ketua PABI Sulselbar, dr. Muh. Rizal Tjaddi Aman, Sp.B., FINACS, menjelaskan bahwa program ini lahir sebagai solusi nyata atas keterbatasan masyarakat dalam mengakses layanan sunat yang belum dijamin oleh BPJS.

“Kita tahu sunat tidak ditanggung BPJS. Maka, ini adalah wujud kepedulian kami. Kami targetkan ini menjadi agenda tahunan bersama pemerintah daerah,” kata dr. Rizal dalam keterangannya yang diterima Senin (23/6/2025).

Ia juga menambahkan bahwa peserta berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Metode pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas di masing-masing daerah, mulai dari metode konvensional hingga laser.

Beberapa peserta bahkan datang dari luar kota dan belum terdaftar sebelumnya, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap layanan ini.

Riza, salah satu orang tua peserta dari Kecamatan Rappocini, Makassar, menyampaikan terima kasih atas kualitas layanan yang diberikan. “Saya sangat senang di sini karena anak saya ditangani langsung oleh dokter bedah, bukan koas. Ini luar biasa,” ucapnya.

Pemprov Sulsel mengapresiasi kehadiran tim medis dan relawan yang telah bekerja keras melayani ribuan peserta dengan profesionalisme.

Kegiatan ini diharapkan terus ditingkatkan dan mendapat dukungan lintas sektor, termasuk rumah sakit swasta, BUMN, dan organisasi sosial lainnya.

Dengan kepedulian dan semangat gotong royong, kegiatan ini bukan sekadar pelayanan medis, tetapi juga bagian dari membangun solidaritas sosial dan pemerataan akses kesehatan.

PABI Sulselbar juga berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan dan workshop guna meningkatkan kapasitas ahli bedah dan kualitas layanan di daerah. (*)

Artikel Gubernur Sulsel Buka Secara Virtual Bakti Sosial Khitanan Massal untuk 2.655 Anak pertama kali tampil pada KABARIKA.