“Penyelenggaraan haji tahun ini alhamdulillah kita telah banyak mendapat pujian yang positif,” kata Ashabul Kahfi melalui keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Ashabul Kahfi juga mengatakan bahwa ada juga yang memberi penilaian negatif. Itu menurutnya hal biasa, karena memang tidak ada yang sempurna.

“Sikapi secara positif, tujuannya untuk perbaikan ke depan,” tuturnya.

Dikatakan Ashabul Kahfi, tidak mudah menyelenggarakan ibadah haji. Sebab, tidak mudah menggerakkan jemaah yang jumlahnya mencapai 241.000 dalam lokus Makkah dan Madinah, dalam waktu yang sama dan tempat yang sama.

“Itu tidak mudah. Butuh perencanaan yang matang, metode, teori, sistem yang mungkin menurut kita sudah bagus. Sebab, bisa saja ternyata di lapangan bertemu kondisi yang menyebabkan kurang maksimal,” ucapnya.

Ashabul Kahfi lalu mencontohkan masalah penerbangan. Menurutnya, dalam proses persiapan, tidak pernah menyangka kalau akan terjadi delay begitu panjang.

“Kita tidak menyangka ada pesawat yang terpercik (api). Saya lagi yang melepas itu pesawat, kloter 5 Kabupaten Gowa,” kelakarnya diiringi tawa hadirin.

Menutup sambutannya, Ashabul Kahfi kembali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah menyelenggarakan ibadah haji.

“Kami dari Komisi VIII menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders atas penyelenggaraan haji tahun ini,” tandasnya.

Artikel Ashabul Kahfi: Menyelenggarakan Ibadah Haji Tidak Mudah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal ini dikemukakan Menag Yaqut dalam Konferensi Pers Penutupan Masa Operasional Haji 1445 H/2024 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

“Alhamdulillah, seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan, puncak haji, hingga pemulangan,” kata Menag Yaqut, Kamis (25/7/2024).

“Tidak berlebihan, jika disebut Haji 2024 sukses dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” imbuh Menag.

Klaim ini disampaikan Menag, merujuk pada sejumlah indikator yang ia sebut dengan formula 4-3-5.

“Ada sejumlah indikator dan kita formulasikan dengan skema 4 – 3 – 5. Empat Perdana di Haji 2024, Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji, dan Lima Inovasi Haji 2024,” jelas Gus Men, begitu ia biasa disapa.

Empat perdana yang dimaksud adalah pertama kali layanan fast track diterapkan di tiga embarkasi (Bandara Soetta Tangerang, Adi Sumarmo Solo, dan Juanda Surabaya)

Pertama kali dalam kuota normal layanan katering diberikan secara penuh di Makkah

Pertama kali dalam sejarah Indonesia mendapatkan tambahan 20 ribu kuota, dan pertama kali kebijakan murur ditetapkan secara terencana dan sistematis.

“Ada pun tiga pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji yang dilakukan tahun ini adalah ekspor bumbu Nusantara yang tahun ini mencapai 70 ton lebih, pengiriman daging dam petugas dan jemaah dalam bentuk kemasan daging olahan, serta penggunaan 1,7 juta boks makanan siap saji dari Indonesia,” kata Gus Men.

“Angka-angka ini diharapkan akan bertambah di tahun-tahun ke depan,” sambungnya.

Sedangkan lima inovasi haji 2024 yang menambah deretan kesuksesan penyelenggaraan haji, meliputi transformasi digital dalam rekrutmen petugas, penggunaan aplikasi Kawal Haji, safari wukuf lansia non mandiri, penggunaan IPS (International Patient Summary) atau riwayat kesehatan jemaah haji pada kartu jemaah haji, dan penyederhanaan proses tunda/batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji.

Artikel Menag Yaqut: Haji 2024 Sukses dan Lancar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Selain sebagai bentuk wisata religi, pengetatan jemaah haji ini juga sebagai bentuk agar tidak membludaknya jemaah haji tiap tahun.

Keteraturan tersebut diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang kerap timbul ketika penyelenggaraan haji berlangsung, seperti tragedi Terowongan Mina beberapa tahun lalu.

Karena itu, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap fenomena haji backpacker serta penguatan proses keimigrasian oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini disampaikan Selly terkait perubahan pola kebijakan pemerintah Saudi Arabia mengenai haji dan umrah tersebut.

“Merasakan bahwa haji backpacker ini juga merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Hari ini, pemerintah Saudi Arabia telah melakukan perubahan tentang pola keuangan mereka, di mana haji dan umrah menjadi salah satu upaya mereka untuk mempromosikan wisata religi, bukan lagi semata-mata fokus pada ibadah,” ujar Selly dalam keterangannya, Selasa (18/6).

Menurut Selly, perubahan ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatur dan mengawasi keberangkatan jemaah haji dan umrah, terutama yang memilih jalur mandiri (backpacker).

Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Keimigrasian dan Kementerian Agama untuk membahas hal itu.

“Kami menginginkan agar pemerintah Indonesia memperkuat proses keimigrasian menjelang ibadah haji. Keimigrasian dan Kementerian Agama harus bisa mengeluarkan instruksi atau larangan kepada warga Indonesia untuk tidak memberikan izin melakukan pemberangkatan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah secara mandiri,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selly menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ibadah haji dan umrah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, serta untuk melindungi jemaah dari potensi risiko yang dapat terjadi.

“Ini menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan untuk melindungi jemaah dari risiko yang mungkin timbul ketika mereka melakukan ibadah haji atau umroh secara mandiri,” tambahnya.

Dengan adanya pengawasan dan penguatan proses keimigrasian ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi warga Indonesia dapat berjalan lebih tertib dan aman, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Artikel Keimigrasian dan Kemenag Diminta Pertegas Larangan Haji Backpacker pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kita kan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024).

Yaqut menyatakan, menteri haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan untuk tidak memakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas.

“Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” ucapnya.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah.

Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK.

PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

“Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti berapa jemaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,” tegasnya.

Ssnksi pelanggaran ini telah diberlakukan terhadap 37 jemaah Indonesia Sulsel yang dikembalikan dan 3 di antaranya ditahan.

Ke-37 WNI tersebut masuk dari Qatar menuju Riyadh, lalu terbang ke Madinah.

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, jemaah dideportasi, didenda 10 ribu riyal, dan dilarang masuk Saudi selama 10 tahun.

“Sementara untuk koordinator atau organizer, maka dia akan kena denda 50 ribu riyal plus enam bulan tahanan, dan juga deportasi dan cekal.

Artikel Pemerintah Beri Sanksi Travel Penyedia Visa Haji Bodong pertama kali tampil pada KABARIKA.