Penunjukan ini menjadi tonggak strategis dalam upaya pemerintah mempercepat program hilirisasi demi mewujudkan kedaulatan teknologi, seiring dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menuntut eksplorasi dimulai tahun depan.

Para pemangku kepentingan dalam Simposium Nasional bertajuk “Optimalisasi Peran Institut for Critical Mineral UNHAS dalam Rangka Sinergitas Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Program Hilirisasi Mineral Kritis di Indonesia”, Senin (12/10), membahas pentingnya hal itu.

Hadir dalam forum tersebut jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional (DEN), BRIN, serta akademisi dari berbagai institusi. Diskusi berlangsung membahas masa depan pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) yang disebut sebagai “vitamin” bagi industri teknologi maju dunia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 dari unsur Pemangku Kepentingan, Surono, menegaskan bahwa posisi LTJ sangat krusial bagi Indonesia. Meski kebutuhannya sedikit, ia menekankan bahwa tanpa LTJ, Indonesia akan selamanya menjadi penonton dalam perkembangan teknologi global.

“Logam tanah jarang itu vitaminnya teknologi. Kebutuhannya sedikit, tetapi sangat urgent. Seperti kita minum vitamin, barang ini sedikit tidak seperti nasi, tapi sangat bermanfaat,” ujar Surono dalam paparannya.

Ia mencontohkan pemanfaatan LTJ untuk efisiensi generator hingga komponen utama mobil listrik. Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait radiasi, Surono memastikan bahwa setiap penambangan wajib melewati kajian lingkungan yang ketat di Kementerian Lingkungan Hidup, mulai dari proses penambangan hingga reklamasi.

Surono juga menyoroti pentingnya keadilan sosial. Ia berpesan agar masyarakat di sekitar area tambang tidak ditinggalkan. “Kalau LTG ini membuat kaya negara, ya masyarakat di sekitarnya harus sejahtera dong,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menantang perguruan tinggi, khususnya UNHAS, untuk tetap menjadi menara air (tank-tank nyaya) yang mengedukasi masyarakat secara jujur dan transparan. “Ilmu pengetahuan kan hanya boleh salah, tidak boleh bohong. Tidak ada dusta di antara siapapun. Masyarakat harus diedukasi apa yang sebenarnya,” imbuhnya.

*Kolaborasi Penta Helix dan Target Percepatan*
Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan Kementerian ESDM, Prof. Tirta Nugraha Mursitama, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap inisiatif UNHAS.

Ia mengungkapkan bahwa Menteri Bahlil Lahadalia telah berkomunikasi langsung dengan Rektor UNHAS untuk menjadikan ICM sebagai pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM.

“Kami dari Kementerian ESDM sangat mendukung. ICM UNHAS dijadikan hub, bukan hanya untuk UNHAS saja, tapi merangkul kampus-kampus lain di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur,” ujar Prof. Tirta.

Ia menekankan bahwa skema kolaborasi Penta Helix, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan NGO—adalah kunci. Menurutnya, investasi industri harus memberikan timbal balik yang terstruktur bagi Indonesia, bukan sekadar profit sepihak.

“In return-nya harus jelas. Ada fasilitas fisik, pengembangan SDM, transfer teknologi. Jangan mereka hanya dimintai, tapi tidak jelas apa balasannya. Dengan begitu, semua pihak *happy*,” jelasnya.

*Kerjasama Internasional dan Lompatan Teknologi*
Sementara itu, Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, mengungkapkan strategi percepatan yang ditempuh pihaknya. Mengingat Cina telah memulai pengembangan LTJ sejak tahun 1980-an, Indonesia tidak bisa menggunakan cara *business as usual* yang memakan waktu puluhan tahun.

“Kalau kita business as usual, 30 tahun lagi baru kita kuasai. Padahal momentum kita sekarang. Makanya kita kerjasama dengan University of Queensland (UQ) yang punya Sustainable Mining Institute,” ungkap Prof. Adi.

Kerjasama ini fokus pada transfer pengetahuan dan teknologi paten. Prof. Adi juga menyebutkan bahwa target Presiden Prabowo sangat ambisius, di mana eksplorasi yang biasanya memakan waktu 6 tahun harus dipangkas menjadi 1 tahun.

“Pak Presiden memberikan target, tahun depan sudah mulai eksplorasi. Ini yang coba kita kejar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BIM, MIND ID, dan Antam, untuk mendudukkan permasalahan sesuai porsinya,” pungkas Prof. Adi.

Melalui sinergi ini, UNHAS berkomitmen memastikan potensi mineral kritis Indonesia tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. (*)

Artikel Pemerintah Percepat Eksplorasi Logam Tanah Jarang demi Lepas dari Ketergantungan Teknologi Asing pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, usai bertemu Mentan Amran bersama perwakilan peternak unggas di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, peternak menyambut sejumlah solusi yang disiapkan pemerintah, mulai dari percepatan penyaluran jagung untuk pakan, pengendalian harga bahan baku pakan, penguatan penyerapan telur, hingga rencana pembangunan industri pengolahan hasil ternak.

“Kami mendapatkan banyak sekali harapan. Salah satunya adalah bagaimana menjalin sebuah siklus close loop, sehingga petani jagung, koperasi peternak, dan peternak bisa terhubung dalam satu ekosistem,” ujar Yudianto dalam pertemuan bersama perwakilan peternak, koperasi, dan asosiasi, Jum’at (9/10).

Menurut Yudianto, salah satu terobosan yang disambut baik adalah skema kemitraan antara peternak dan petani jagung melalui koperasi. Kementan akan mendukung penyediaan benih jagung bagi koperasi yang memiliki kelompok petani binaan. Hasil panen petani nantinya dapat diserap peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan, sedangkan kelebihan pasokan dapat disalurkan ke Bulog sebagai cadangan.

Skema tersebut diharapkan dapat mempersingkat rantai pasok, memperkuat ketersediaan jagung, serta memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak. Dengan demikian, kebutuhan pakan sebagai komponen utama biaya produksi peternakan dapat dipenuhi secara lebih terencana.

“Koperasi bisa menjalin hubungan dengan petani sehingga hasil panen itu bisa kembali kepada peternak. Ini memotong beberapa mata rantai dan memberikan kesempatan kepada peternak untuk menjaga ketersediaan jagung itu sendiri,” jelasnya.

Selain penguatan pasokan pakan, peternak juga mengusulkan pembangunan industri tepung telur dan tepung daging berbahan baku unggas. Industri tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan sekaligus menjadi alternatif penyerapan ketika terjadi kelebihan produksi.

Yudianto menyebut industri tepung telur berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Sementara itu, industri tepung daging dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan hasil produksi unggas ketika pasokan melimpah, sehingga tekanan terhadap harga di tingkat peternak dapat dikurangi.

“Usulan kami dari para peternak untuk segera dibangun industri tepung telur tadi disetujui. Kami juga berharap pembangunan pabrik tepung daging, khususnya yang berasal dari ayam, bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Di sisi hulu, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu peternak, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menghadapi kenaikan harga jagung dan pakan.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Suwardi, menyampaikan bahwa kebutuhan jagung peternak yang berada dalam jaringannya diperkirakan mencapai 223 ribu ton untuk periode Oktober 2026 hingga Februari 2027. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat distribusi jagung SPHP serta menyiapkan dukungan benih bagi petani jagung melalui koperasi peternak.

Suwardi menjelaskan, koperasi akan berperan menghubungkan petani sebagai produsen jagung dengan peternak sebagai pengguna hasil panen. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun harmonisasi antara produksi jagung dan kebutuhan pakan ternak.

Ia juga mengapresiasi koordinasi pemerintah untuk mempercepat distribusi jagung ke wilayah yang membutuhkan, serta upaya menjaga keterjangkauan harga bahan baku pakan dan meningkatkan penyerapan telur.

Melalui penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, Mentan Amran mendorong agar persoalan peternakan tidak diselesaikan secara parsial. Ketersediaan pakan, keberlanjutan produksi, dan kepastian penyerapan hasil harus berjalan beriringan agar peternak memiliki usaha yang lebih tangguh dan mampu menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan ketersediaan telur dan daging unggas yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. (*)

Artikel 4 Juta Peternak Dukung Hilirisasi Peternakan Gagasan Mentan Amran pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan, tema RKP Tahun 2027, “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri,” menjadi landasan dalam merumuskan arah pembangunan nasional tahun depan.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa mengabaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” ujar Wihadi di Jakarta, dikutip pada Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, sasaran pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Salah satu klaster yang menjadi perhatian adalah Hilirisasi dan Industrialisasi, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan klaster pendidikan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri. Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar bersama Pemerintah juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, dengan penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang.

Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga pada sinergi kebijakan lintas sektor.

Oleh karena itu, Program Kerja Prioritas Nasional disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Selain hilirisasi, Banggar DPR juga menetapkan sejumlah klaster prioritas lainnya, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.

Seluruh klaster tersebut diharapkan saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menurut Banggar, arah pembangunan yang menitikberatkan pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, pungkas Wihadi, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. (*)

Artikel APBN 2027 Didorong Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kementan mematangkan rancangan regulasi yang diproyeksikan menjadi instrumen untuk memperjelas pembagian peran masing-masing BUMN dalam membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan percepatan transformasi BUMN pangan melalui penguatan tata kelola, restrukturisasi perusahaan, optimalisasi aset, dukungan pembiayaan, serta penugasan yang lebih terintegrasi dalam mendukung program strategis pemerintah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga komitmen seluruh BUMN pangan dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini mengurangi efektivitas pelaksanaan program.

“Jangan nanti ada lagi hambatan. Semua persoalan strategis harus segera diselesaikan agar program dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mentan Amran saat memimpin rapat koordinasi finalisasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut Mentan Amran, Kementan telah memberikan berbagai dukungan kebijakan untuk memperkuat BUMN pangan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memanfaatkan momentum tersebut dengan mempercepat pembenahan internal serta meningkatkan kinerja perusahaan.

” Intinya bagaimana restrukturisasi benar-benar tertata. Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional,” katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah membahas berbagai substansi strategis, antara lain penyelesaian restrukturisasi aset, penguatan struktur pembiayaan, penyempurnaan mekanisme penugasan kepada BUMN pangan, serta sinkronisasi program hilirisasi komoditas pertanian agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, setiap BUMN pangan diminta menyusun target pelaksanaan program yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mentan Amran, seluruh dukungan pemerintah harus diikuti dengan komitmen pencapaian kinerja yang jelas.

“Jangan membuat rencana yang tidak masuk akal. Semua harus dihitung secara realistis, memiliki target yang jelas, dan bisa dieksekusi,” tegasnya.

Mentan Amran juga menekankan bahwa transformasi BUMN pangan tidak boleh berhenti pada penyelesaian persoalan administratif semata, tetapi harus menghasilkan sistem yang mampu menopang pembangunan sektor pangan dalam jangka panjang.

“Saya ingin sistem ini sudah terbangun dengan baik sebelum saya berhenti menjadi menteri. Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi sistem yang membuat BUMN pangan semakin kuat, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh pimpinan BUMN pangan harus mempercepat realisasi program prioritas sesuai target yang telah disepakati. Pelaksanaan program harus dilakukan secara disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu mempercepat hilirisasi komoditas pertanian, memperkuat industri pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui Rancangan Inpres tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis dan SKB tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan, Kementan menargetkan terbentuknya ekosistem pangan nasional yang lebih kuat, di mana BUMN pangan menjadi motor penggerak hilirisasi, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, memperluas nilai tambah di dalam negeri, serta memperbesar manfaat ekonomi yang diterima petani Indonesia.

Artikel Mentan Amran: Tak Boleh Ada Lagi Hambatan, Perkuat Ekosistem BUMN Pangan untuk Hilirisasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Salah satu capaian utama yang disampaikan Mentan Amran adalah kuatnya cadangan pangan nasional. Saat ini stok beras nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, standing crop diperkirakan berada pada kisaran 10–11 juta ton, sementara cadangan beras yang tersebar di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.

“Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April 2027 itu cukup, sedangkan bulan Maret 2027 itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya,” kata Mentan Amran.

Menurut Amran, cadangan pangan yang kuat tersebut menjadi bantalan penting bagi Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Dengan panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2027, pemerintah optimistis ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program adaptasi perubahan iklim, mulai dari pembangunan embung, irigasi perpompaan, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa hingga percepatan program cetak sawah baru. Program optimalisasi lahan bahkan mampu meningkatkan indeks pertanaman pada sejumlah lahan rawa dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun.

“Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi insya Allah untuk pangan dalam kondisi aman,” ujarnya.

Selain memastikan pangan tetap aman, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Menurut Mentan Amran, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperbesar pendapatan petani, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan saat ini terus mempercepat pengembangan komoditas strategis seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu. Total luasan program pengembangan perkebunan rakyat tersebut mencapai sekitar 870 ribu hektare dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua yang menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan pertanian nasional.

Menurut Amran, dukungan pemerintah terhadap Papua terus meningkat. Pada tahun ini, bantuan yang dialokasikan mencapai Rp3,2 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp2 triliun. Bantuan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk alat dan mesin pertanian, pengembangan sawah, hingga sarana produksi lainnya.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan untuk lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah,” terang Mentan Amran.

Di sektor hilirisasi, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan. Salah satunya hilirisasi kelapa yang kini mulai berkembang di sejumlah sentra produksi.

“Selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara satu, insyaallah tahun ini mudah-mudahan selesai dua kemudian di Morowali satu, dan Indragiri Hilir,” ujarnya.

Menurut Amran, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar hilirisasi terus dipercepat karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani, tumbuhnya industri baru, dan terciptanya lapangan kerja di daerah.

“Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla kemudian hilirisasi dipercepat dan insyaallah sektor perkebunan yang tadi 870 ribu hektare itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga melaporkan perkembangan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat mengalami penurunan meskipun harga CPO dunia dan nilai tukar dolar mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani plasma sawit.

Atas arahan Presiden Prabowo, Kementan telah mengumpulkan perusahaan sawit dari berbagai daerah untuk mempercepat pemulihan harga TBS. Pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani.

“Kami minta, jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Bapak Presiden mengarahkan agar pemerintah berpihak kepada petani plasma sawit,” tegas Mentan Amran.

Ia mengatakan sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan harga TBS dan kondisi di tingkat petani terus membaik.

“Sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi mungkin 5 persen, tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali,” ujarnya.

Di sektor peternakan, pemerintah juga melakukan langkah stabilisasi harga ayam dan telur dengan mengumpulkan para peternak guna merumuskan solusi yang berpihak kepada peternak rakyat. Kementan juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditingkatkan sehingga membantu menyerap produksi peternak.

Sementara itu, di sektor hortikultura, pemerintah terus mempercepat penanaman bawang putih sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat produksi dalam negeri.

Mentan Amran menegaskan Indonesia saat ini berada pada jalur yang semakin kuat menuju swasembada pangan. Dari 11 komoditas pangan strategis, sebagian besar telah mencapai swasembada bahkan beberapa di antaranya telah mampu diekspor. Pemerintah juga tidak lagi menerbitkan izin impor beras medium, sementara stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton telah melampaui kapasitas penyimpanan Bulog.

“Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut,” pungkasnya. (*)

Artikel Mentan Amran Lapor ke Presiden: Pangan Aman, Hilirisasi Dipercepat untuk Kesejahteraan Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementan dan BRIN yang membuka ruang kerja sama lebih luas bagi para peneliti untuk mengembangkan berbagai inovasi pertanian yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kolaborasi antara Kementan dan BRIN merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan pertanian nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hari ini alhamdulillah ini pertemuan yang sangat bersejarah karena Kementerian Pertanian dan BRIN sudah sepakat untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi khususnya dalam riset dan hilirisasi hasil riset produk-produk pertanian. Melalui kesepakatan ini, insyaallah periset BRIN kita dorong dan kita semangati untuk bisa memberikan kontribusinya dalam pembangunan pertanian dan pencapaian swasembada pangan secara lebih konkret lagi,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, kerja sama tersebut menjadi payung penting untuk mempercepat lahirnya inovasi dan teknologi pertanian yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor pangan nasional, mulai dari peningkatan produksi hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Para periset kita bisa bekerja di mana pun di fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian sehingga kolaborasi, komunikasi, dan sinergitas antara Pertanian dan BRIN semakin kuat. Tujuannya satu, yaitu memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan,” katanya.

Mentan Amran menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya mencakup komoditas padi, tetapi juga hortikultura, perkebunan, peternakan, serta berbagai subsektor lain yang menjadi penopang ketersediaan pangan nasional.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kolaborasi tersebut, Kementan membuka akses penuh bagi para peneliti BRIN untuk memanfaatkan laboratorium, balai penelitian, dan fasilitas yang dimiliki Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia.

“Seluruh laboratorium dan kantor Kementerian Pertanian yang berada di 38 provinsi bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Kita bisa menghasilkan sesuatu secara eksponensial atau meningkatkan produktivitas secara signifikan apabila penelitian berhasil menemukan varietas baru, metode-metode baru, dan berbagai inovasi lainnya,” kata Mentan Amran.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan bahwa sinergi riset dan inovasi tersebut sejalan dengan visi besar Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas pertanian nasional.

“Mimpi kita di lapangan sejalan dengan gagasan besar Bapak Presiden. Kita harus swasembada pangan yang berkelanjutan kemudian hilirisasi sehingga pada gilirannya semua pulau mandiri pangan, energi, protein, dan seterusnya sehingga inflasi terjaga dengan baik. Itu ditopang nanti oleh BRIN,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Kementan akan membangun berbagai klaster komoditas unggulan yang memiliki permintaan tinggi di pasar global seperti kakao, kopi, jambu mete, tebu, kedelai, dan bawang putih. Para peneliti akan ditempatkan secara langsung di lokasi pengembangan komoditas untuk memastikan hasil riset dapat segera diterapkan di lapangan.

“Mimpi kami adalah membangun klaster. Contohnya kakao, kopi, mente, tebu yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Ahli tebu, ahli kakao, ahli bawang putih dan hortikultura kita tempatkan di situ. Anggarannya ada,” jelas Mentan Amran.

Menurutnya, komoditas seperti kedelai dan bawang putih menjadi prioritas pengembangan karena masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan impor.

“Yang mendasar sekarang adalah kedelai, bawang putih, kakao, mente. Ini kita selesaikan dengan cepat. Untuk bawang putih kita ditargetkan bisa mencapai produktivitas 35 ton per hektare. Ini angka yang fantastis sehingga riset harus benar-benar kita perkuat untuk mendukung pencapaian target tersebut,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran juga menjelaskan bahwa pengembangan komoditas akan dilakukan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Untuk bawang putih misalnya, pengembangan akan difokuskan di wilayah yang memiliki agroklimat dan budaya budidaya yang sesuai seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Temanggung di Jawa Tengah.

“Kita mengembangkan komoditas berdasarkan keunggulan suatu wilayah. Iklimnya cocok, agroklimatnya sesuai, budaya masyarakatnya mendukung, maka kita kembangkan di situ dan para peneliti kita turunkan langsung. Jadi menjadi satu kesatuan antara riset dan implementasi di lapangan,” katanya.

Mentan Amran optimistis kemampuan para peneliti Indonesia mampu menghasilkan inovasi yang tidak kalah dengan negara-negara maju. Ia mencontohkan varietas padi IPB 3S yang mampu menghasilkan produktivitas hingga 9 ton per hektare bahkan mencapai 13 ton per hektare pada kondisi tertentu.

“Kami ke China itu hanya 7,4 ton. Kami ke Amerika itu 8,6 ton. Jadi kita harus percaya pada para peneliti kita sendiri,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BRIN menyampaikan bahwa lembaganya saat ini telah menghasilkan banyak inovasi yang siap mendukung transformasi pertanian Indonesia. Berbagai hasil riset tersebut mencakup pengembangan varietas unggul tahan perubahan iklim, teknologi mesin pertanian, kecerdasan artifisial (AI), genomik, robotik, hingga sistem pertanian cerdas atau smart farming.

“Alhamdulillah hasil-hasil riset dari BRIN saat ini sudah sangat banyak, termasuk varietas-varietas baru yang bisa mengatasi masalah perubahan iklim. Selain itu, banyak bidang nonpertanian yang bisa mendukung pertanian seperti mesin pertanian, AI, genomik, robotik, dan smart farming yang membutuhkan disiplin ilmu yang lebih luas lagi,” ujarnya.

Kepala BRIN menegaskan bahwa pembangunan pertanian modern membutuhkan dukungan keilmuan lintas disiplin. Karena itu, seluruh kapasitas riset yang dimiliki BRIN akan diarahkan untuk mendukung agenda besar pembangunan pertanian nasional.

“Oleh karena itu dengan kolaborasi ini insyaallah ilmu-ilmu yang ada di BRIN dan para periset lintas disiplin yang ada di BRIN bisa kita kerahkan untuk mendukung suksesnya pembangunan pertanian di Indonesia,” katanya.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara Kementan dan BRIN, pemerintah optimistis inovasi dan teknologi pertanian akan berkembang lebih cepat, memperkuat produktivitas berbagai komoditas strategis, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan dan hilirisasi pertanian yang berkelanjutan. (*)

Artikel Mentan Amran Gandeng BRIN, Perkuat Riset Pertanian untuk Mewujudkan Swasembada Berkelanjutan dan Hilirisasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi peternak layer rakyat akibat penurunan harga di tingkat produsen.

“Kami memahami tekanan yang dirasakan peternak layer rakyat akibat fluktuasi harga telur. Arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sangat jelas, negara harus hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berusaha dan berkembang,” ujar Agung di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan pemerintah akan terus berpihak kepada peternak nasional melalui berbagai langkah stabilisasi pasar.

“Kita berpihak pada peternak Indonesia. Jangan biarkan peternak kita berjalan sendiri. Kami akan terus memperjuangkan dan membela peternak,” tegas Mentan Amran.

Menurut Agung, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, asosiasi peternak, hingga pelaku usaha guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan telur nasional.

“Kami terus mendorong penguatan serapan pasar, distribusi antardaerah, hilirisasi produk peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan telur pada berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Langkah ini penting agar harga di tingkat peternak dapat kembali bergerak lebih stabil,” katanya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki kapasitas produksi telur yang kuat sebagai penopang ketahanan pangan nasional sehingga perlu dijaga melalui penguatan tata niaga dan distribusi.

“Produksi yang kuat adalah modal penting bangsa. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah tata niaga, distribusi, dan hilirisasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh peternak rakyat,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbesar penyerapan telur nasional.

Mentan Amran sebelumnya menyebut program tersebut mampu menjadi bantalan pasar ketika terjadi kelebihan pasokan produksi.

Selain penguatan serapan, Kementan juga terus memperluas hilirisasi produk peternakan guna meningkatkan nilai tambah dan membuka pasar baru bagi hasil produksi peternak rakyat.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH, Makmun, mengatakan hilirisasi menjadi strategi penting dalam menciptakan stabilitas usaha subsektor peternakan.

“Kami terus mendorong pengembangan produk olahan telur dan diversifikasi pemanfaatan hasil peternakan agar pasar semakin luas. Hilirisasi akan membantu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat stabilitas usaha peternak,” kata Makmun.

Menurutnya, peningkatan konsumsi protein hewani juga menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan subsektor peternakan nasional.

“Kami optimistis konsumsi telur nasional masih sangat potensial untuk terus ditingkatkan. Dengan penguatan edukasi gizi dan perluasan pemanfaatan produk peternakan dalam berbagai program pemerintah, peluang pasar ke depan akan semakin besar,” ujarnya.

Di tengah dinamika harga tersebut, sejumlah asosiasi peternak memastikan kondisi di lapangan masih kondusif. Ketua Rumah Kebersamaan BKT NT Blitar, Eti, mengatakan aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak tetap berjalan dengan mengacu pada harga yang telah disepakati bersama.

“Kondisi peternak ayam petelur di Blitar saat ini secara umum masih dalam situasi yang kondusif. Aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak tetap berjalan dengan mengacu pada harga harmoni yang telah disepakati bersama,” ujar Eti.

Ia menyebut harga telur saat ini memang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram akibat tingginya pasokan di tengah melemahnya daya serap pasar.

Hal serupa disampaikan Ketua Koperasi Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi. Menurutnya, peternak di wilayah Kendal dan sekitarnya terus berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat lapangan.

“Peternak layer di wilayah Kendal dan sekitarnya tetap berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif, termasuk menjaga harga jual telur agar tidak terus mengalami penurunan,” ujar Suwardi.

Sementara itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat langkah penanganan melalui koordinasi lintas sektor. Di Kabupaten Magetan, salah satu upaya yang dibahas adalah peningkatan penyerapan telur melalui penambahan menu berbasis telur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian Pertanian memastikan akan terus mengawal stabilisasi subsektor peternakan melalui penguatan distribusi, serapan pasar, hilirisasi, dan peningkatan konsumsi protein hewani agar peternak rakyat tetap kuat dan subsektor peternakan nasional semakin berdaya saing. (*)

Artikel Kementan Perkuat Serapan dan Hilirisasi, Asosiasi Pastikan Kondisi Peternak Tetap Kondusif pertama kali tampil pada KABARIKA.

Perhelatan yang berlangsung di Claro Hotel Makassar, Kamis (26/3/2026), tersebut menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi berbasis kolaborasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini menjadi salah satu hasil konkret dari ajang PSBM tahun ini.

Salah satu kerja sama yang nyata adalah pengembangan sektor kopi antara Kelompok Tani Hutan Lajoanging Coffee, PT Sulotco Jaya Abadi, dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep). MoU ini disaksikan oleh Ketua Umum BPP KKSS Andi Amran Sulaiman dan difokuskan pada peningkatan kualitas produksi serta perluasan jaringan pemasaran kopi.

Ketua Kelompok Tani Hutan Lajoanging Coffee, Baharuddin, menyebut kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hasil petani sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Direktur PT Sulotco Jaya Abadi, Suyanto, menegaskan komitmen pihak industri dalam menyerap hasil produksi petani dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Sementara itu, Politani Pangkep berperan dalam pendampingan teknis, inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain sektor kopi, PSBM 2026 juga diwarnai penandatanganan MoU kerja sama pengelolaan barang dan jasa antara PT Firmansyah Khatulistiwa Group, PT Sulsel Andalan Energi, dan Perumda Agribisnis Sulsel. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi antarperusahaan lintas daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta membuka peluang investasi dan pengembangan usaha di Sulawesi Selatan.

Rangkaian MoU tersebut mencerminkan peran PSBM sebagai wadah strategis yang mempertemukan petani, pelaku usaha, dan institusi pendidikan. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya saing produk lokal khususnya kopi di tingkat nasional hingga global.

Selain itu saudagar dari Jakarta Jusman Sikki yang mengelola sampah di Jakarta berhasil mendapatkan pesanan pabrik sampah kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di berbagai daerah. “Kita harus berkolaborasi dan menjalin kerjasama kepada saudagar dan pemerintah daerah,” ujar Sikki.

Melalui pengolahan sampah miliknya yang bernama PT.Mario Mikron Metalindo Sikki kini hadir di Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar. (*)

Artikel Deretan MoU PSBM Perkuat Fondasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Hilirisasi adalah keniscayaan. Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Komoditas pertanian harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, terutama petani,” kata Mentan Amran, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, selama ini sebagian komoditas pertanian Indonesia masih dijual dalam bentuk bahan baku, sehingga margin keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara pengolah. Karena itu, paradigma tersebut harus diubah melalui hilirisasi yang terstruktur dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Hari ini kita ubah paradigma. Petani tidak boleh hanya menjual hasil panen, tetapi harus masuk dalam rantai industri. Kita bangun dari hulu sampai hilir agar nilai tambah meningkat dan kesejahteraan petani ikut terangkat,” ujarnya.

Mengacu pada arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis sumber daya alam, Mentan Amran menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis sebagai fondasi hilirisasi nasional. Ia menyoroti konsep pohon industri sebagai pendekatan dalam pengembangan komoditas pertanian.

“Setiap komoditas punya banyak turunan. Kelapa bisa menjadi puluhan produk, kakao menjadi berbagai olahan, singkong bisa diolah menjadi tepung hingga bioetanol. Inilah yang kita sebut pohon industri,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Kementan menjalankan program hilirisasi perkebunan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas strategis dengan target 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025–2027.

Program ini difokuskan pada komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, jambu mete, lada, dan pala, sebagai upaya memperkuat ketersediaan bahan baku sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

“Kita rancang hilirisasi melalui replanting dan tanam baru di berbagai komoditas tersebut. Dengan penguatan ini, kita optimistis mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian,” terang Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Kalau industri pengolahan dibangun di sentra produksi, maka lapangan kerja tercipta di desa. Anak muda tidak hanya bertani, tetapi juga bisa masuk ke industri pengolahan, pemasaran, hingga ekspor. Ini masa depan pertanian kita,” katanya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi komoditas unggulan Indonesia yang selama ini belum dioptimalkan melalui hilirisasi.

“Kita punya bahan baku terbaik di dunia, tetapi produk jadi justru didominasi negara lain. Ini yang harus kita ubah. Hilirisasi akan memastikan Indonesia tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk bernilai tinggi,” tegasnya.

Mentan Amran menegaskan komitmen Kementan untuk menjadi motor penggerak hilirisasi sektor pertanian.

“Kami siap menjalankan arahan Presiden. Hilirisasi harus kita percepat dan kita kawal. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kedaulatan dan masa depan bangsa,” ungkapnya.

Artikel Sejalan Arahan Presiden Prabowo, Mentan Amran Tancap Gas Hilirisasi Pertanian pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lerang, Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, tepatnya di kediaman Kepala Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, A. Faizal, SP., M.Si., M.P.

Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di sektor perkebunan, di antaranya Direktur SDM Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, perwakilan PTPN, pihak Pabrik Gula Bone, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, serta para camat dari wilayah Bone Selatan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah program strategis sektor perkebunan tahun 2026, khususnya percepatan hilirisasi komoditas perkebunan serta pengembangan tanaman tebu melalui program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam.

Dalam pemaparannya, A. Faizal menyampaikan bahwa peningkatan produktivitas tebu dapat dilakukan dengan menerapkan pola penanaman sekitar 60.000 mata tebu per hektare.
Program pengembangan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang melibatkan sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa Kabupaten Bone memiliki potensi besar di sektor perkebunan yang dapat dikembangkan secara optimal.

Ia menegaskan bahwa sektor perkebunan akan menjadi salah satu fokus pengembangan daerah ke depan, seiring dengan upaya memperkuat sektor pertanian secara menyeluruh.
“Potensi perkebunan kita sangat besar. Ke depan sektor ini akan menjadi salah satu fokus pengembangan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, untuk komoditas pangan seperti padi dan jagung, kondisi produksi di Kabupaten Bone saat ini relatif aman. Namun pemerintah daerah tetap perlu bergerak cepat dalam merespons peluang pengembangan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan jaminan pasar bagi hasil produksi petani, agar program pengembangan perkebunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi petani.

“Yang perlu kita pastikan adalah jaminan hasil bagi petani, apakah produksinya bisa terserap dengan baik dan harga di pasar juga menguntungkan,” jelasnya.

Bupati menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan perkebunan sebenarnya telah tersedia melalui program dari Kementerian Pertanian.

Karena itu, menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan dan komitmen kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha di sektor perkebunan.

“Dukungan sarana dan prasarana sudah ada dari Kementerian Pertanian. Yang harus kita siapkan sekarang adalah keseriusan dalam membangun kerja sama untuk pengembangan sektor ini,” tambahnya.

Ia juga menilai peluang pengembangan tebu di Kabupaten Bone cukup besar, mengingat daerah ini telah memiliki dua pabrik gula yang dapat menjadi penopang hilirisasi hasil perkebunan. (*)

Artikel Bupati Bone Hadiri Rakor Perkebunan 2026, Dorong Hilirisasi dan Pengembangan Tebu pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Pangdam XIV/Hasanuddin, Kejaksaan Tinggi, serta ribuan ASN Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Amran menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan sekadar jabatan. “Memimpin itu indah dalam mimpi, tetapi tidak mudah dalam kenyataan. Pemimpin yang adil dimuliakan, yang tidak adil kehilangan kehormatan,” tegasnya.

Ia berbagi pengalaman panjangnya sebagai birokrat selama 22 tahun, tiga periode di kabinet, 20 tahun sebagai pengusaha, dan 13 tahun sebagai dosen. Bahkan, ia pernah menjadi penyuluh pertanian lapangan (PPL) selama 15 tahun, buruh kebersihan, hingga bertugas 8,5 tahun di wilayah perbatasan. Menurutnya, tekanan dan ujian justru membentuk karakter kepemimpinan.

Amran mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme berjalan beriringan. Ia menyoroti bahaya “virus sosial” di birokrasi, seperti mental kerja sekadar formalitas. “Self-confidence harus tinggi. Jangan merasa kecil hati. Kalau terus melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda, itu tidak masuk akal. Harus ada perubahan mindset,” ujarnya.

Dengan jumlah pegawai sekitar 60 ribu yang melayani 160 juta petani dan masyarakat, tanggung jawab Kementerian Pertanian sangat besar. Target swasembada, kata dia, adalah kehormatan bangsa dan jalan menuju kedaulatan pangan.

Ia memaparkan berbagai langkah strategis, mulai dari distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani, efisiensi anggaran Rp 524 triliun, pembangunan tujuh pabrik baru, hingga program hilirisasi 10–15 tahun ke depan dengan total anggaran Rp 370 triliun.

Enam komoditas prioritas menjadi fokus penguatan, yakni tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan lada/pala dengan dukungan anggaran Rp 9,95 triliun. Selain itu, program MBG untuk generasi emas didukung Rp 70 triliun untuk pengembangan ayam, serta penguatan potensi kelapa dalam dan gambir.

Amran juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengawal program strategis pertanian. Dalam satu bulan terakhir, pemerintah bahkan menerbitkan 12 Peraturan Presiden sebagai bentuk keberanian kebijakan.

Menurutnya, Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi kapitalistik menuju ekonomi Pancasila. Ia menutup arahannya dengan pesan moral agar para ASN menjaga hubungan sosial (hablumminannas), menjunjung nilai keluarga, serta bekerja sungguh-sungguh.

“ASN Sulawesi Selatan adalah orang-orang pilihan. Mari bekerja profesional, berkarakter, dan amanah demi kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.

Artikel Target Swasembada dan Hilirisasi Rp 370 T, Ini Arahan Lengkap Mentan Andi Amran pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan data Statistik Perkebunan, produksi kakao pada 2024 tercatat sebesar 617 ribu ton dari luas areal 1,37 juta hektare. Pada 2025 (angka sementara) produksi berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare. Kenaikan ini menjadi momentum penting di tengah penguatan harga kakao global dan meningkatnya permintaan pasar internasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebangkitan kakao nasional harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan percepatan hilirisasi.

“Pekebun adalah kunci. Hampir seluruh kebun kakao kita dikelola rakyat. Karena itu, peningkatan produktivitas melalui peremajaan, penggunaan benih unggul, dan pendampingan intensif harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus memperkuat hilirisasi agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri,” ujar Mentan Amran.

Diketahui sekitar 99 persen kebun kakao nasional dikelola oleh perkebunan rakyat dengan kontribusi produksi mencapai lebih dari 616 ribu ton pada 2024. Tercatat sekitar 1,50 juta kepala keluarga pekebun menggantungkan hidup pada komoditas ini.

Salah satunya, di Sulawesi masih menjadi tulang punggung produksi nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen atau sekitar 378 ribu ton. Sementara Sumatera menyumbang sekitar 164 ribu ton. Untuk penyumbang produksi utama dari Lampung dan Sumatera Utara.

Di sisi perdagangan, nilai ekspor kakao Indonesia pada 2024 mencapai 348 ribu ton dengan nilai sebesar US$ 2,65 miliar. Data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan tren ekspor kakao Indonesia dalam periode 2021–2025 tetap menunjukkan peran signifikan di pasar global, dengan sejumlah negara tujuan utama di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan, lonjakan harga kakao domestik pada 2025 sejalan dengan kenaikan harga biji kakao fermentasi internasional.

“Perkembangan harga kakao domestik tahun 2025 bergerak mengikuti tren harga global yang mengalami penguatan signifikan. Ini menjadi peluang besar bagi pekebun untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu, kami mendorong peningkatan kualitas, terutama fermentasi, agar harga di tingkat pekebun bisa optimal,” ujarnya.

Menurutnya, momentum harga tinggi harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi sektor kakao berbasis hilirisasi. Pemerintah mendorong penguatan industri pengolahan, mulai dari biji fermentasi, cocoa liquor, cocoa butter, hingga produk cokelat jadi, agar nilai tambah tidak berhenti di hulu.

“Dengan perbaikan produktivitas dan kualitas, kita tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen, tetapi juga sebagai pemain penting dalam rantai pasok kakao olahan dunia. Hilirisasi adalah strategi untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesejahteraan pekebun,” tegasnya.

Dengan basis areal lebih dari 1,3 juta hektare dan jutaan petani yang terlibat, kakao berperan strategis dalam penguatan ekonomi daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Proyeksi peningkatan produksi pada 2026 diharapkan menjadi titik balik kebangkitan kakao nasional menuju sistem usaha yang lebih produktif, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi,” harap Roni. (*)

Artikel Nilai Ekspor Kakao Tembus US$ 2,65 Miliar, Hilirisasi Jadi Kunci pertama kali tampil pada KABARIKA.

Berdasarkan data Statistik Pertanian Hortikultura per 29 Januari 2026, produktivitas panen kentang di Kabupaten Kerinci meningkat dari 16,7 ton per hektare pada 2024 menjadi 18,2 ton per hektare pada 2025. Kondisi iklim sepanjang musim tanam 2025 dinilai mendukung budidaya sayuran umbi, termasuk kentang, sehingga sejumlah sentra produksi memasuki musim panen raya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci Radium Halis menyebut wilayahnya merupakan salah satu sentra penghasil kentang utama di Provinsi Jambi bahkan daratan Sumatera. Produksi kentang Kerinci tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kayu Aro, dan Gunung Kerinci. Sepanjang 2025, produksi kentang Kerinci tercatat mencapai 131.387 ton dengan luas panen 7.212 hektare.

“Kita bersyukur produktivitas hasil panen saat ini bagus. Kami di Pemda Kerinci sesuai arahan Bapak Bupati terus mengupayakan perluasan akses pasar antar daerah untuk menjaga harga petani tetap menguntungkan. Kami juga terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan para pelaku usaha kentang nasional terkait pengembangan kawasan kentang Kerinci,” kata Halis, Sabtu (31/1/2026).

Selain perluasan akses pasar, Halis menambahkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci bersama Kementerian Pertanian juga tengah mengembangkan planlet kentang di Balai Benih Induk Kentang Kayu Aro sebagai penguatan hulu produksi.

“Nantinya di tempat tersebut akan menghasilkan benih kentang kelas G-nol dan akan kita bagikan ke petani penangkar. Ini sesuai dengan visi misi dan program unggulan Bupati Kerinci,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi menjelaskan bahwa produksi kentang nasional, khususnya kentang sayur jenis granola, berada dalam kondisi sangat mencukupi.

“Catatan statistik sementara hingga saat ini menunjukkan produksi kentang nasional kumulatif sepanjang tahun 2025 mencapai 1.235.939 ton dengan luas panen 67.758 hektare. Sentranya terbentang dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar didominasi jenis kentang sayur atau populer dengan varietas granola. Untuk jenis ini, produksi kita sudah sangat mencukupi kebutuhan,” terang Agung.

Menurut Agung, Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melakukan berbagai terobosan untuk menjaga stabilitas produksi dan harga kentang. Upaya tersebut antara lain melalui pemberdayaan BUMD atau jejaring pelaku usaha, pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku kentang, serta kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis.

“Perluasan akses pasar dan hilirisasi menjadi langkah konkret yang bisa ditempuh untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membantu petani kentang. Semua pihak harus berkolaborasi,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan meminta pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mendorong hilirisasi komoditas pertanian lokal guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

“Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower,” tegas Mentan Amran. (*)

Artikel Produktivitas Kentang Kerinci Naik 8,76%, Kementan Dorong Perluasan Pasar dan Hilirisasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dialog tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan kolaborasi antara Kementerian Pertanian RI dan media massa dalam mengawal agenda strategis pembangunan pertanian nasional.
Dalam pertemuan itu, Amran memaparkan arah kebijakan besar pemerintah pasca keberhasilan swasembada pangan.

Pemerintah, kata dia, kini tengah menyiapkan proyek lanjutan berupa hilirisasi pangan berskala nasional, sebagai upaya memperkuat nilai tambah sektor pertanian.

Menurut Amran, capaian swasembada pangan yang diraih dalam waktu kurang dari satu tahun merupakan prestasi luar biasa.

Pasalnya, program tersebut semula ditargetkan rampung dalam empat tahun, namun berhasil dituntaskan jauh lebih cepat.

Keberhasilan swasembada pangan 2025 tercermin dari berbagai indikator. Salah satunya, produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada saat yang sama, kita mulai masuk ke hilirisasi komoditas yang diminati pasar global, seperti kopi, kakao, kelapa, sawit, dan produk strategis lainnya,” ujar Amran.

Tak berhenti pada pangan olahan, Kementan juga mendorong transformasi pangan menjadi sumber energi.

Salah satu langkah konkretnya adalah peningkatan produksi biofuel berbasis kelapa sawit melalui penerapan bahan bakar solar B50.

“Sekitar 5,3 juta ton minyak sawit akan kita olah menjadi solar,” jelasnya.

Kebijakan ini menandai progres signifikan dalam pengembangan energi terbarukan.

Setelah implementasi B40 pada tahun sebelumnya, penerapan B50 diharapkan mampu menekan impor solar secara drastis dengan memaksimalkan pasokan sawit dalam negeri.

Amran menegaskan, kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada ketahanan energi nasional, tetapi juga kesejahteraan petani. Kenaikan permintaan sawit diyakini akan mendorong harga Crude Palm Oil (CPO).

“Dengan begitu, petani sejahtera, negara memiliki green energy, dan ketergantungan pada impor bisa ditekan. Ini langkah strategis untuk Indonesia,” katanya.

Untuk mewujudkan agenda besar tersebut, Amran menekankan pentingnya dukungan media. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan kinerja pemerintah sekaligus mengedukasi publik tentang potensi besar sektor pertanian Indonesia.

“Media tidak hanya menjadi penghubung pemerintah, tetapi juga jembatan aspirasi masyarakat. Indonesia ini besar dan kaya sumber daya alam. Mari kita kawal bersama, jangan hanya berpikir untuk hari ini, masih ada generasi penerus yang harus kita siapkan,” pungkas Amran. (*)

Artikel Dari Swasembada ke Hilirisasi, Mentan Amran Perkuat Sinergi dengan Media pertama kali tampil pada KABARIKA.

Program yang digagas Pemerintah Kabupaten ini dinilai strategis untuk memperkuat produksi kelapa nasional sekaligus mempercepat hilirisasi yang memiliki nilai ekonomi sangat besar. Mentan Amran memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Selayar yang menargetkan penanaman satu juta pohon kelapa per tahun.

“Gagasan Pak Bupati menanam lima juta pohon kelapa ini luar biasa. Demand dunia naik, harga kelapa naik, dan kebutuhan global semakin tinggi,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, tren konsumsi dunia kini bergeser dari susu hewani menuju produk coconut milk dan turunan kelapa lainnya, sehingga Indonesia perlu memperkuat produksi dan hilirisasi komoditas tersebut.

Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gerakan Gemerlap telah menjadi gerakan kolektif masyarakat.

“Gerakan ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi gerakan hati rakyat Selayar,” tegas Bupati Natsir Ali

Bupati Natsir juga mengucapkkan terima kasih atas adanya perhatian Mentan Amram dengan adanya peningkatan alokasi bantuan pohon induk terpilih di Selayar dari 1.300 pohon Tahun 2018 menjadi 14.000 pohon Tahun 2025, sehingga mampu menghasilkan 1,7 juta benih per tahun atau surplus 700 ribu benih dari kebutuhan penanaman tahunan.

Selain itu dirinya juga mengungkapkan animo masyarakat untuk bergerak bersama dalam gerakan ini.

“Gerakan gemerlap bukan sekedar program pemerintah melainkan gerakan hati rakyat Selayar. Sejak ditabuh, seluruh masyarakat, ASN, petani, pemuda, dan pelajar bahu-membahu mempersiapkan dan melaporkan lahan mereka untuk ditanami kelapa. Kini telah tersedia 8.000 hektare lahan siap tanam dan masih siap bertambah,” terang Bupati Natsir.

Ia menambahkan bahwa kelapa adalah bagian dari budaya lokal, termasuk tradisi mahar pernikahan 40 butir kelapa sebagai simbol kejujuran dan masa depan.

Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pupuk subsidi, harga acuan, fasilitas kultur jaringan jeruk Selayar, serta alat berat untuk pembukaan lahan.

Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan bahwa hilirisasi kelapa memiliki nilai tambah yang sangat besar dengan nilai ekonomi melonjak berkalilipat.

“Kalau air kelapa kita kemas premium, nilainya bisa mencapai Rp 2.400 triliun. Total hilirisasi kelapa Indonesia bisa tembus Rp 4.800 triliun, hampir Rp 5.000 triliun,” jelasnya.

Nilai tersebut, lanjutnya, setara satu setengah kali APBN Indonesia hanya dari satu komoditas. Karena itu, ia mendorong Selayar menjadi model nasional pengembangan kelapa dan mengangkat kearifan lokal seperti tradisi mahar 40 kelapa.

Mentan Amran berharap Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa dapat menjadi tonggak kebangkitan kelapa nasional, memperkuat hilirisasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ini luar biasa Selayar. Kami bangga dengan masyarakat Selayar. Ini bisa menjadi kearifan lokal, kita angkat ke tingkat nasional,” pungkas Mentan Amran. (*)

Artikel Percepat Hilirisasi Kelapa Nasional, Mentan Amran Launching Gerakan Menanam Lima Juta Kelapa di Selayar pertama kali tampil pada KABARIKA.

Bantuan senilai Rp281 miliar ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi lebih jauh, untuk membangun industri hilir yang terpadu.

Komitmen ini diperoleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, setelah melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Pertemuan penting ini juga dihadiri Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi serta sejumlah kepala daerah se-Sulsel.

“Alhamdulillah Rp281 miliar anggaran Kementan akan dikucurkan untuk Sulawesi Selatan khusus bidang Perkebunan dan Hortikultura. Ini merupakan kabar gembira bagi petani dan pelaku usaha kami,” ujar Andi Sudirman dengan penuh antusias.

Ia lalu membeberkan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan pada komoditas andalan Sulsel yang telah dikenal di pasar nasional maupun global. Beberapa di antaranya adalah kelapa, kopi, kakao, dan lada.

Namun, yang menjadi poin kunci dalam pertemuan ini adalah komitmen untuk memperkuat proses hilirisasi.

Artinya, Sulsel tidak hanya akan menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

“Pada audiensi kali ini juga akan dikuatkan proses hilirisasi di Sulsel untuk berbagai keunggulan Sulsel dengan master plan perencanaan pembangunan industri terpadu,” tegas Andi Sudirman.

Dukungan penuh dari Kementerian Pertanian ini dipandang sebagai peluang emas bagi Sulsel untuk mewujudkan ketahanan pangan dan sekaligus mendongkrak kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. (*)

Artikel Rp281 M untuk Sulsel, Kementan Genjot Industri Hortikultura dan Perkebunan Hingga ke Hilir pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Mentan Amran menilai Maluku Utara memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum pengembangan komoditas perkebunan yakni rempah seperti pala, dan cengkeh serta komoditas kelapa, komoditas yang sejak berabad-abad lalu menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai poros perdagangan dunia. Kini, melalui hilirisasi dan industrialisasi perkebunan, Kementan bertekad mengembalikan kejayaan itu dalam bingkai ekonomi modern.

“Kita akan dorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah. Sekarang, kita yang akan kembalikan kejayaan itu. Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,” tegas Amran di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjhoanda, para bupati, dan jajaran Forkopimda.

Mentan Amran menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan skema penganggaran melalui investasi sebesar Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan strategis di seluruh Indonesia.

Dana ini akan diprioritaskan bagi daerah yang menunjukkan keseriusan dalam pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

“Kalau gubernur dan bupati serius, kami akan alokasikan bantuan besar. Tapi kalau hanya pusat yang bekerja keras sementara daerah diam, tidak akan ada kemajuan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kementan menambah dukungan tanam kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare. Program ini merupakan bagian dari pengembangan 14 komoditas perkebunan strategis yang diperkirakan mampu menyerap 8,6 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

“Kami siapkan benih, alat, dan pembinaan dari hulu sampai hilir. Pemerintah ingin rakyat sejahtera dari tanahnya sendiri,” tutur Amran.

Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perkebunan seperti kelapa dan rempah. Ia memaparkan bahwa nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai Rp24 triliun, namun jika diolah menjadi produk turunan seperti santan, minyak kelapa, dan coconut milk, nilainya dapat melonjak hingga Rp2.400 triliun, setara dengan 80 persen APBN Indonesia.

“Kalau kita olah air kelapa saja, nilainya bisa ribuan triliun. Dunia kini bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Maka kita yang harus memimpin pasar dunia,” tegasnya.

Amran juga mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan pala dan cengkeh agar nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain.

“Jangan kirim bahan mentah, kirim hasil olahan. Satu pabrik pala bisa menaikkan nilai ekonomi 100 kali lipat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mentan Amran yang telah mendorong pembangunan hilirisasi perkebunan di Maluku Utara.

Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap visi Kementan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia dan industri kelapa nasional.

“Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Pak Mentan ke Maluku Utara. Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik,” pungkas Gubernur Sherly.

Artikel Kembalikan Kejayaan Rempah Indonesia, Visi Mentan Amran Jadikan Malut Pusat Rempah Dunia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Halmahera Utara, Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” ujar Mentan Amran saat berkunjung ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO, Minggu (27/10/2025).

Menurut Mentan Amran, pemerintah sudah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” tegas Amran.

Mentan mencontohkan, saat ini ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok. Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO telah menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

“Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujarnya.

Mentan Amran menjelaskan, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah.

“Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil,” papar Mentan Amran

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

“Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjandja, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya. Ia menyebut, program hilirisasi dan peningkatan harga beli kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

“Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujar Sherly.

Data Kementan menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan. Namun, Mentan Amran menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

“Kita ingin Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi kelapa Indonesia. Dari sini, kita buktikan bahwa desa-desa mampu menembus pasar dunia. Kuncinya satu: harga petani harus naik, industri harus tumbuh, dan semua pihak harus untung,” pungkas Mentan Amran.

Artikel Mentan Amran Minta Kenaikan Harga Beli Kelapa Petani, Hilirisasi Harus Sejahterakan Petani pertama kali tampil pada KABARIKA.