Langkah tersebut dilakukan Mentan Amran saat meninjau breeding farm PT Widodo Makmur Unggas di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10). Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memahami kondisi industri perunggasan secara menyeluruh, mulai dari pembibitan hingga distribusi produk ke konsumen.

“Di peternak itu (harga ayam) Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, tetapi di ujung harga ayamnya bisa Rp45.000 per kilogram. Telur juga demikian. Artinya, ada persoalan dalam rantai pasok yang harus kita cek dari hulu ke hilir,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah tidak ingin peternak terus menanggung kerugian ketika masyarakat masih menghadapi harga pangan yang tinggi. Karena itu, penelusuran akan dilanjutkan melalui pemeriksaan rantai perdagangan untuk memastikan penyebab kesenjangan harga sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik yang merugikan kedua belah pihak.

“Tidak boleh permainkan konsumen dengan produsen. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bela rakyat kita, peternak dan konsumen,” tegasnya.

Selain pengawasan tata niaga, pemerintah memperkuat langkah dari sisi penyerapan dan biaya produksi. Mentan Amran meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap telur dari peternak dengan mengacu pada harga Rp26.500 per kilogram. Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyediaan pakan melalui ID FOOD untuk membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau.

Mentan Amran menambahkan, perlindungan terhadap peternak perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Keseimbangan tersebut penting karena ayam dan telur merupakan sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga stabilitas pasokan dan harga memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah menjalankan bisnis perunggasan selama puluhan tahun dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Keberlanjutan usaha yang dibangun dalam jangka panjang dinilai menjadi bagian penting dari penguatan industri perunggasan nasional.

“Kami mengapresiasi pelaku usaha yang terus bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah akan terus mengawal agar peternak terlindungi, usaha tetap berjalan, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Kementerian Pertanian akan terus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengawal pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen. Dengan demikian, keberlanjutan usaha peternak dapat terjaga dan masyarakat tetap memperoleh ayam serta telur dengan harga yang wajar. (*)

Artikel Mentan Amran Perkuat Pengawasan Tata Niaga Ayam dan Telur dari Hulu ke Hilir pertama kali tampil pada KABARIKA.

Lebih dari itu, kampus ini mengubah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi simpul strategis yang mengintegrasikan riset, keahlian dosen, keterlibatan mahasiswa, hingga produk unggulan kampus dalam satu ekosistem, menjadikannya laboratorium hidup yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai langkah nyata mendukung program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Universitas Hasanuddin (UNHAS) mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikenal sebagai Dapur MBG Unhas.

Berbeda dari konsep dapur pada umumnya, fasilitas ini dirancang sebagai pusat integrasi riset dan layanan gizi berbasis kampus.

Rektor UNHAS, Prof. Jamaluddin Jompa menegaskan, bahwa keberadaan SPPG tidak hanya untuk memproduksi makanan bergizi bagi sekolah-sekolah, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan sumber daya internal kampus.

Seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan baku yang berasal dari produk unggulan Unhas, hingga distribusi, dirancang melibatkan para ahli gizi, dosen, dan tenaga kependidikan.

“SPPG ini kita dorong agar seluruh prosesnya berbasis pada kekuatan internal Unhas, termasuk pelibatan para ahli gizi. Kita ingin memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan jaminan pemenuhan gizi bagi masyarakat,” ujar Prof. JJ, sapaan akrabnya, saat meninjau progres dan kesiapan dapur tersebut.

Pengembangan SPPG dilakukan melalui Yayasan Metavisi Akademika Nusantara (MAN). Awalnya, dapur ini direncanakan menempati eks kantin di area Asrama Mahasiswa (Ramsis) Unhas.

Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan teknis, lokasinya dipindahkan ke area di samping Masjid Kampus UNHAS, sebuah titik strategis yang dinilai lebih representatif untuk mengakomodasi skala produksi dan pengembangan ke depan.

Lebih dari sekadar unit produksi, SPPG UNHAS dibangun dengan pendekatan hulu ke hilir. Kampus tidak hanya berperan sebagai penghasil pengetahuan melalui riset, tetapi juga menjadi lokus implementasi nyata.

Hasil riset para akademisi diharapkan bisa langsung diuji, dikembangkan, dan diaplikasikan dalam bentuk produk pangan bergizi yang menjangkau masyarakat luas.

“Ini adalah bagian dari kontribusi Unhas dalam mendukung program pemerintah, sekaligus memastikan bahwa keilmuan yang kita miliki benar-benar hadir untuk masyarakat. Kita ingin bergerak dari hulu ke hilir, dari kampus untuk kemajuan masyarakat,” lanjut Prof. JJ.

Yang membedakan SPPG UNHAS dari program MBG lainnya adalah visinya sebagai laboratorium hidup (living lab).

Dapur ini dirancang untuk menjadi ruang belajar kontekstual bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga ahli.

Di dalamnya, aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terintegrasi secara langsung dengan proses produksi. Mahasiswa gizi, teknologi pangan, hingga ekonomi kreatif dapat terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari formulasi menu, uji kualitas, hingga manajemen distribusi.

“Kita ingin menjadikan SPPG ini berbasis riset, data, dan inovasi. Dengan begitu, dampaknya bisa berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” urai Prof. JJ.

Dalam peninjauan tersebut, Rektor juga menekankan pentingnya percepatan operasional SPPG. Seiring dengan pematangan fasilitas dan sistem pendukung, dapur MBG berbasis perguruan tinggi ini ditargetkan segera beroperasi secara optimal.

UNHAS berharap SPPG tidak hanya menjadi model layanan gizi nasional, tetapi juga titik awal terciptanya ekosistem inovasi pangan berkelanjutan yang lahir dari kampus untuk kemajuan masyarakat. (*)

Artikel Dapur MBG UNHAS, Mengawinkan Riset, Inovasi, dan Layanan Gizi dari Hulu ke Hilir pertama kali tampil pada KABARIKA.