Kebijakan public yang baik tidak dimulai dari tumpukan data atau pasal peraturan. Ia mulai dari gagasan. Data, fakta dan konstitusi adalah bahan bakunya, partisipasi publik adalah uji kelayakannya. Tanpa gagasan yang berani kebijakan hanya akan menjadi administrasi yang kaku dan kehilangan nyawa.

Perdebatan publik pasca unjuk rasa mahasiswa 12 Juni 2026 mengingatkan kita pada satu pertanyaan mendasar dalam kebijakan publik, dari mana kebijakan itu lahir? Sebagian kalangan menjawab dari data, sebagian lain menjawab dari konstitusi. Jawaban-jawaban itu tidak salah tetapi belum cukup menjelaskan keseluruhan proses kebijakan.

Pakar kebijakan publik Riant Nugroho dalam kerangka konseptualnya, menempatkan gagasan sebagai titik tolak kebijakan publik yang baik, bukan data, fakta, evidence atau bahkan bahkan peraturan di atasnya, yang menurutnya berfungsi sebagai instrument, bukan sumber. Cara berpikir ini membalik logika birokrasi konvensional yang umumnya lebih dulu bertanya, aturan mengatakan apa, data menunjukkan apa, ketimbang bertanya apa yang dicapai bersama sebagai satu bangsa.

Dalam analogi yang digunakannya, gagasan diposisikan sebagai komposer, sementara data, fakta, evidence, konstitusi, praktik baik (best pracices) adalah alat musiknya. Tanpa arahan komposer, instrument secanggih apapun hanya menghasilkan bunyi, bukan komposisi yang utuh.

Gagasan dalam konteks ini dipahami sebagai visi dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan, hendak menjadi apa Indonesia satu dekade mendatang? Gagasan menjawab pertanyaan mengapa, sebelum ada data yang menjawab pertanyaan bagaimana. Tanpa data, gagasan beresiko menjadi utopia, tanpa gagasan data hanya kebijakan yang tambal sulam.

Gagasan Sebagai Titik Awal

Sejumlah kebijakan besar di Indonesia lahir dari satu gagasan sederhana. BPJS Kesehatan misalnya, berangkat dari gagasan bahwa warga semestinya tidak meninggal dunia hanya karena tidak mampu membayar biaya berobat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berangkat dari gagasan bahwa anak-anak Indonesia memerlukan asupan gizi yang layak untuk tumbuh dan belajar. Gagasan semacam ini memberi arah normatif pada kebijakan, menjawab pertanyaan tentang keadilan dan kepatutan yang tidak dapat dijawab oleh data semata.

Data Sebagai Kompas dan Rem

Begitu gagasan dirumuskan, selanjutnya perlu diuji dan dipandu oleh data, seperti angka kemiskinan, inflasi, daya beli, atau kapasitas fiskal yang berfungsi sebagai kompas sekaligus rem. Kompas agar implementasi tidak menyimpang dari tujuan, rem agar gagasan tidak melampaui kapasitas negara untuk membiayainya.

Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik belakangan dapat dibaca melalui pemikiran ini. Kenaikan BBM nonsubsidi pada awal Juni 2026 misalnya, oleh pemerintah dikaitkan dengan pertimbangan konsolidasi fiskal dan ketepatan sasaran subsidi. Ini merupakan sebuah kebijakan yang lazim dalam literatur ekonomi publik. Namun, sebagain publik menilai data dan justifikasi di balik kebijakan tersebut belum cukup dikomunikasikan secara transparan, sehingga muncul jarak antara rasionalitas teknokratik pembuat kebijakan dan persepsi masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Pola yang relatif serupa muncul pula dalam sorotan terhadap efisiensi anggaran negara serta evaluasi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Gagasan awalnya populer, tetapi pertanyaan publik mengenai implementasi yang mencakup efektivitas, akuntabilitas anggaran dan kualitas pelaksanannya di lapangan, belum terjawab secara memadai.

Dari Government ke Governance : Akar Defisit Partisipasi

Untuk memahami mengapa jarak semacam itu mudah meluas menjadi ketidakpercayaan publik, kerangka Riant Nugroho bisa dilengkapi dengan teori governance dari Mark Bevir (2010) dalam karyanya Democratic Governance. Bevir menjelaskan bagaimana pemerintah modern di banyak negara bergeser dari model government (birokasi hierarkis yang akuntabel secara langsung kepada lembaga perwakilan) menuju model governance, yakni pengelolaan kebijakan melalui jejaring teknokrat, pakar, pasar, serta lembaga pemerintah dan swasta. Pergeseran ini menurut Bevir, bukan saja membawa keuntungan dalam efisiensi dan keahlian teknis, tetapi juga pada saat yang sama mengaburkan garis akuntabilitas dan beresiko menurunkan legitimasi demokratis, karena keputusan yang dulunya lahir dari proses politik terbuka, kini lebih banyak ditentukan oleh logika teknokratik yang sulit diakses dan diperdebatkan oleh masyarakat awam.

Begitu juga kebijakan fiskal dan program berskala nasional yang melibatkan banyak lembaga dan jejaring pelaksana, termasuk sejumlah kebijakan sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat dibaca sebagai contoh konkret pergeseran ke arah governance. Sebagian masyarakat tidak sepenuhnya menolak gagasan di baliknya, melainkan mempertanyakan mengapa keputusan dan data teknokratik yang menyertainya terasa jauh dan tidak cukup didialogkan.

Partisipasi Sebagai Uji Kelayakan

Bevir berargumen bahwa harapan terbesar bagi pembaruan demokrasi di tengah pergeseran tersebut terletak pada tiga hal yakni gaya keahlian yang lebih interpretatif dan terbuka untuk diperdebatkan, bentuk perumusan kebijakan yang dialogis, serta ruang partisipasi publik yang lebih beragam. Argumen ini sejalan dengan filosofi kebijakan publik yang menempatkan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, bukan sekadar konsultasi formal yang dilakukan setelah keputusan diambil.

Gelombang aksi mahasiswa yang dimulai pada 12 Juni 2026 dan menyebar ke berbagai kota dalam hari-hari berikutnya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi publik itu sendiri, meskipun dalam wujud yang lebih konfrontatif dibanding forum konsultasi formal. Dalam siklus kebijakan, fenomena ini dapat dibaca sebagai mekanisme evaluasi dan umpan balik dari luar saluran kelembagaan resmi yang menunjukkan sinyal bahwa sebagian publik merasa belum menemukan ruang dialog yang memadai untuk mempertanyakan gagasan dan data yang melandasi kebijakan tertentu.

Ketika Ketiganya Tidak Sejalan

Dalam perspektif kebijakan publik, demonstrasi berskala luas jarang dapat dijelaskan oleh satu sebab tunggal. Ia lebih sering muncul ketika gagasan, data, dan partisipasi berjalan tidak sejalan secara bersamaan, yakni ketika gagasan kebijakan dipersepsikan kurang berpihak pada kelompok yang terdampak langsung, ketika data dan justifikasi teknokratik dirasakan kurang transparan, serta ketika ruang dialog dirasakan belum cukup terbuka untuk menampung kritik. Kombinasi faktor-faktor ini berpotensi mengubah ketidakpuasan administratif menjadi mobilisasi di ruang publik.

Kebijakan pemerintah bukan satu-satunya faktor yang memicu demonstrasi, tetapi tetap menjadi faktor yang paling langsung dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari melalui harga, anggaran, maupun institusi yang menyentuh kepentingan mereka secara konkret. Ketika saluran kelembagaan yang tersedia, seperti parlemen dan forum konsultasi publik, dirasakan belum cukup responsif, sebagian warga memilih menyalurkan aspirasinya melalui jalur yang lebih langsung.

Menutup Jarak antar Gagasan dan Publik

Baik konsep Riant Nugroho maupun Bevir pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sejalan, kebijakan publik yang kredibel memerlukan keseimbangan antara gagasan yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipasi yang dialogis. Jadi bukan hanya pada tahap perumusan, tetapi sepanjang siklus kebijakan.

Gelombang protes pada Juni 2026 dapat dibaca bukan sekadar sebagai gangguan terhadap ketertiban, melainkan sebagai bagian dari proses umpan balik yang melekat pada tata kelola demokratis itu sendiri. Tantangan bagi pembuat kebijakan ke depan bukanlah meredam sinyal tersebut, melainkan menerjemahkannya kembali menjadi dialog yang dapat memperkecil jarak antara gagasan, data, dan publik yang dituju oleh kebijakan itu. (*)

Artikel Gagasan, Data, dan Defisit Partisipasi: Membaca Kebijakan di Balik Gelombang Protes pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu terungkap saat perwakilan Kelompok Tani Pada Elok Desa Panaikan, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep berdialog langsung dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kegiatan tanam jagung serentak pada program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Sabtu (27/09/2025).

Dalam kesempatan itu, petani menggambarkan perubahan besar yang dirasakan dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait ketersediaan pupuk, penetapan harga gabah, bantuan benih, serta dukungan alat mesin pertanian (alsintan).

“Dulu kami kesulitan mendapatkan pupuk, bahkan kalaupun ada harganya sangat mahal. Alhamdulillah sekarang sudah terbalik. Kalau dulu kami yang berburu pupuk, sekarang justru kami yang diburu oleh pekerja. Perubahan ini sungguh luar biasa bagi kami,” ungkap Muchtar Usman, seorang petani yang mewakili Kelompok Tani Pada Elok.

Selain itu, Usman mengakui bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gabah memberikan kepastian dan rasa tenang. Jika sebelumnya harga gabah bisa jatuh di bawah Rp5.000 per kilogram, kini dengan adanya ketetapan harga, petani merasa lebih dihargai.

“Ketika harga gabah dipatok pemerintah, kami bisa menikmati hasil jerih payah kami tanpa khawatir anjlok. Ini memberikan motivasi dan semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan produksi,” lanjutnya.

Menurutnya, perhatian pemerintah juga tampak dari bantuan benih yang dibagikan. Menurut petani, hal ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata untuk menjaga kesinambungan produksi.

“Alhamdulillah Pak Menteri peduli kepada kami. Selain bantuan benih, beliau juga menyerahkan satu unit traktor untuk kelompok kami. Ini jelas sangat membantu kami dalam mengolah lahan, mempercepat kerja, dan meningkatkan hasil panen,” ujarnya.

Dengan berbagai dukungan tersebut, para petani menilai produksi pertanian kini menunjukkan hasil yang lebih baik. Mereka optimistis target besar swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah bisa tercapai dalam waktu lebih cepat dari perkiraan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Perhatian dan kepedulian ini benar-benar kami rasakan. Kalau tadinya target swasembada diprediksi empat tahun, ternyata dalam enam bulan sudah tampak hasilnya. Ini berkat dukungan pupuk, harga gabah yang stabil, serta bantuan alsintan yang kami terima. InsyaAllah ke depan pertanian kita akan semakin maju,” tegas Usman.

Menanggapi hal itu, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjaga kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang jelas terlihat adalah meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) hingga menyentuh 123,57.

“Alhamdulillah, NTP kita terus naik. Sebelumnya di kisaran 98 hingga 106, kini melonjak hingga 123,57. Itu artinya kesejahteraan petani meningkat. Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menjaga harga gabah, menjamin ketersediaan pupuk, serta menyalurkan bantuan alsintan dan benih tepat sasaran,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian menjadi energi besar bagi Kementerian Pertanian untuk terus bergerak cepat. Menurutnya, swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sedang diwujudkan lebih cepat dari target.

“Dengan dukungan penuh Bapak Presiden, kita bergerak serentak. Pupuk tersedia, harga gabah dijaga, benih dan alsintan disalurkan, dan Bulog diperkuat untuk menyerap hasil petani. Semua ini semata-mata untuk memastikan petani tersenyum dan masyarakat kita aman dari krisis pangan,” tegasnya.

Mentan juga menekankan bahwa pola kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, Bulog, dan petani akan terus diperkuat.

“Kami ingin memastikan bahwa petani tidak lagi menjadi korban permainan harga. Justru petani harus menjadi pahlawan sekaligus pihak yang paling diuntungkan dari kerja kerasnya,” tutup Mentan Amran.

Artikel Petani di Pangkep Rasakan Langsung Manfaat Kebijakan Pemerintah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wakil Rektor Unhas Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP IKA Unhas Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf M. Si., IPU menghadiri kegiatan bersama para alumni.

Kegiatan itu juga mengundang Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye M.M, Co-Founder Mini Farm’ta, Fahmid Mappa, Owner Almaz Fried Chiken, Asharuni Kadir, inisiator Sekolah Alam, Muhammad Ramli Rahim sebagai pembicara dan Founder Pelakita.ID, Kamaruddin Aziz sebagai fasilitator.

Di awal acara, inisiator kegiatan, Andi Irwan Patawari menerangkan mengapa forum bisnis itu diperukan oleh para alumni Unhas.

“Forum ini tidak akan menjadi lembaga struktural yang kaku, tapi menjadi ruang alumni yang hidup. Ini penting karena akan mempertemukan tiga pilar utama yaitu pemangku kebijakan, akademisi, dan pengusaha untuk dapat duduk bersama membangun inisiatif yang konkret,” ucap sosok alumni yang kerap disapa Iwan.

Agar semakin berdampak, inisiator bahkan merencanakan forum tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

“Pertemuan dan bincang alumni ini direncanakan berlangsung secara berkala. Kita ingin menjadikan ini sebagai rutinitas bersama, dengan semangat utama yang kita bangun secara bottom-up,” katanya.

Ke depan, lanjut Irwan, diskusi seperti ini akan rutin kita jalankan. Mungkin bulan ini kita bahas kewirausahaan, bulan depan soal masyarakat sipil, lalu politik, pertanian, atau ekologi.

“Tapi yang paling penting, diskusi kita ini harus konkret, tidak sekadar wacana lalu hilang begitu saja,” ungkap Andi Irwandengan penuh keseriusan.

Bagi Iwan, dari obrolan santai di meja-meja kopi seperti ini, memungkinkan lahirnya gagasan-gagasan segar yang bisa diwujudkan secara kolektif melalui kontribusi konkret.

Dia meyakini, bahwa forum bisnis yang dirintisnya akan memberikan dampak dan kekuatan besar dari berbagai sektor.

“Dari sini, kita ingin membuka jalan baru, Dimana alumni bisa membangun kekuatan ekonomi, sosial, dan intelektual secara berkelanjutan. Bentuknya bisa macam-macam, misalnya mini farm, koperasi, kemitraan bisnis yang lahir dari kebutuhan dan kapasitas bersama,” kata Andi Irwan.

Sementara Wakil Rektor Unhas Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum memberikan yang mewakili Rektor.menyatakan pertemuan ini menjadi momen yang hangat dan penuh makna.

“Meski Rektor tidak dapat hadir langsung karena sedang bertugas di luar kota, kehadiran para alumni, senior, dan teman-teman semua telah memberi semangat tersendiri,” kata Prof Farida.

Lebih lanjut, Farida mengemukakan peran kampus dalam menunjang para alumni yang memberikan kontrbusi.

“Kontribusi alumni yang menonjol di berbagai bidang adalah aset besar bagi nama baik almamater. Karena itulah, kampus sangat menghargai peran aktif para alumni, baik dalam bentuk partisipasi ide maupun kontribusi konkret,” lanjut mantan Dekan FH Unhas itu.

Saat hendak mengakhiri sambutan, ia meminta agar semua alumni Unhas tidak melupakan nilai-nilai ke-Unhas-an yang telah ditanamkan saat berada di bangku kuliah. Nilai-nilai yang dimaksudkannya ialah integritas, inovasi, dan kolaborasi.

Menurutnya. Alumni Unhas sudah seharusnya terus hidup dan menyatu dengan nilai-nilai tersebut.

Artikel Forum Bisnis IKA Unhas Pertemukan Kebijakan, Akademisi dan Pengusaha pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam acara tersebut, Prof. Haerani Rasyid, Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS, membacakan dua pernyataan sikap. Yang pertama adalah pernyataan dari para guru besar di FK UNHAS, dan yang kedua adalah pernyataan keprihatinan dari 357 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia mengenai arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional.

Prof. Haerani menyoroti bahwa selama enam tahun terakhir, hubungan antara berbagai pihak yang seharusnya bekerja sama dalam bidang kesehatan semakin memburuk. “Kami siap menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan kesehatan bangsa. Kami berkomitmen mencetak dokter dan dokter spesialis yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan,” ujarnya, Selasa (20/5/2025), di pelataran FK UNHAS Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan IX, Makassar.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dan menjaga keharmonisan demi mencapai tujuan pendidikan dokter yang berkualitas. “Kita harus saling menghargai sesuai dengan tugas masing-masing dan tidak saling menyalahkan, karena itu hanya akan menimbulkan polemik yang tidak produktif,” tegasnya.

Para guru besar juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam pengambilan kebijakan, dengan menyoroti beberapa isu penting, seperti pembentukan Kolegium, penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, dan pembukaan program studi berbasis rumah sakit vertikal.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia, mereka menegaskan bahwa mereka adalah bagian integral dari perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Selama masa pandemi COVID-19, kami bahu-membahu melayani masyarakat dan aktif terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti,” ungkap mereka.

Namun, mereka juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang cenderung menjauh dari semangat kolaboratif. “Kebijakan yang diberlakukan menunjukkan kecenderungan sentralisasi, yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan berdampak negatif pada mutu pelayanan kesehatan,” tambah mereka.

Para guru besar mendesak pemerintah untuk menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai prioritas utama. Mereka juga menyerukan agar proses pendidikan tenaga medis tetap berbasis mutu dan menjamin perlindungan pasien. “Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah dalam pendidikan tenaga medis,” tegas mereka.

Lebih lanjut, mereka menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan dan sistem kesehatan akademik. “Pembatasan hubungan antara staf pengajar dan rumah sakit pendidikan akan menghancurkan integrasi ilmu pendidikan, layanan, dan penelitian,” ungkap mereka.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. “Pernyataan dari pejabat tinggi negara yang menyalahkan dokter dan fakultas kedokteran atas permasalahan dalam sistem kesehatan tidak sepenuhnya tepat,” kata mereka.

Mereka menekankan bahwa akar persoalan seperti rendahnya akses dan kurangnya pemerataan layanan justru berasal dari kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran.

Dengan semangat kolaborasi, Prof. Anis dan rekan-rekannya berharap masa depan kesehatan di Indonesia dapat lebih baik, dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Kami bertekad untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dan terbuka terhadap masukan konstruktif dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran,” tutupnya di bawah guyuran hujan yang tiba-tiba turun.

Dengan pernyataan ini, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam perbaikan sistem kesehatan di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Para guru besar berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mendengarkan suara mereka demi masa depan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Artikel Puluhan Guru Besar FK UNHAS Suarakan Keprihatinan Terhadap Kebijakan Kesehatan Nasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mengingat, memimpin Kota Parepare akan jauh lebih mudah jika melajukan kesuksesan Taufan Pawe.

Hal tersebut ia katakan saat Dialog Pemerintah Kota Parepare, di Novotel Makassar, Ahad, 23 Oktober 2023.

“Siapa-pun yang akan memimpin Kota Parepare ke depan akan jauh lebih mudah. Sebab pondasi telah diletakkan dengan kokoh dan kuat oleh bapak Taufan Pawe,” kata Prof Aminuddin Ilmar.

Menurutnya, Kota Parepare kedepan hanya membutuhkan pemimpin yang mampu sejalan atau melanjutkan program atau kebijakan sebelumnya.

“Yang dibutuhkan Kota Parepare kedepan adalah keberlanjutan pembangunan. Bukan perubahan yang dapat merubah atau merusak tatanan yang sudah bagus sekali,” bebernya.

Guru Besar Unhas Makassar ini memberikan apresiasi kepada Taufan Pawe yang sukses membawa peubahan besar bagi Kota Parepare selama 10 tahun.

“Memimpin Kota Parepare tidaklah mudah karena minim sumber daya alam dan SDM ASN saat itu. Tetapi melalui tangan dingin bapak Taufan Pawe, Kota Parepare kini berubah menjadi kota terdepan di Indonesia, dengan sebutan baru, Kota Cinta Habibie Ainun,” pujinya.

Sementara Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengungkapkan, kemajuan Kota Parepare selaras dengan begitu banyak penghargaan yang telah diraih, yakni 255 penghargaan selama dua periode.

“Saya tidak bisa bekerja sendiri, Kemajuan Kota Parepare saat ini karena kinerja jajaran saya juga. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran saya yang patuh terhadap tupoksinya,” ungkapnya. (**)

Artikel Prof Aminuddin Ilmar Harap Pemimpin Parepare Lanjutkan Pembangunan dan Kebijakan, Bukan Mengubah pertama kali tampil pada KABARIKA.