“Sepanjang Januari hingga Desember 2024, KAI telah berhasil menutup 309 perlintasan sebidang. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, yang menyatakan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpalang pintu dengan lebar kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba, Jumat (7/2/2025).

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi. Pasalnya, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kondisi tidak aman berlalu lintas.

“Selama Januari 2025, KAI mencatat 26 kejadian kecelakaan lalu lintas di perlintasan. Dari 26 kejadian tersebut 16 diantaranya terjadi di perlintasan tidak dijaga. Jumlah kejadian tertinggi berada di Divre IV Tanjungkarang dengan jumlah 5 kejadian,” jelas Anne.

KAI mengingatkan masyarakat tidak membuka kembali perlintasan sebidang liar yang telah ditutup. Penutupan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

“KAI sangat menyayangkan beberapa oknum yang berupaya membuka kembali perlintasan liar yang telah ditutup. Karena hal tersebut berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api yang membawa ratusan, bahkan ribuan pelanggan, serta mengancam keselamatan pengguna jalan itu sendiri,” tukas Anne.

Anne menegaskan, penutupan perlintasan sebidang liar merupakan langkah konkret KAI bersama DJKA Kemenhub meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Upaya lain yang dilakukan KAI untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang sejak 2020 hingga saat ini mencakup sosialisasi keselamatan bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, railfans, dan masyarakat.

KAI juga aktif memasang spanduk peringatan di lokasi rawan kecelakaan, menertibkan bangunan liar di sekitar jalur KA, serta mengusulkan pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover atau underpass kepada pemerintah.

Selain itu, KAI terus melakukan perawatan dan peningkatan fasilitas di perlintasan sebidang guna meminimalisir risiko kecelakaan.

“Keselamatan di perlintasan sebidang sangat bergantung pada kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Palang pintu dan petugas penjaga hanya merupakan alat bantu, sementara keselamatan utama berada pada disiplin masyarakat dalam berkendara dan menaati aturan saat melintasi perlintasan sebidang,” tutup Anne. (*)

Artikel 8 Perlintasan Kereta Api Resmi Ditutup, Masyarakat Diminta Tidak Membukanya Kembali pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kami harus membahas usulan ini ( percepatan THR) terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit agar memenuhi unsur partisipasi bermakna,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli saat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta 4 Februari 2025.

“Pemerintah memastikan aspirasi pekerja terakomodasi dalam pengaturan THR tahun ini,” lanjut Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Merah Putih tersebut.

Diketahui, sebelumnya pihak Kementerian Perhubungan mengusulkan adanya percepatan pembayaran THR, dalan rangka upaya mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas selama mudik lebaran.

Selain percepatan THR, Kementerian Perhubungan juga mengusulkan agar kiranya sektor swasta menerapkan kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anyhere pada masa periode mudik lebaran, untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Mengklaim bahwa pihaknya belum memiliki proyeksi resmi terkait lonjakan pergerakan masyarakat selama mudik lebaran 2025 mendatang.

Namun demikian Menhub menilai adanya usulan kebijakan Work From Anywhere dinilai dapat mengurangi tingkat kepadatan kendaraan di beberapa titik rawan kemacetan.

“Jika WFA diberlakukan, ini akan sangat membantu pemangku kepentingan dalam mengelola angkutan lebaran 2025,” ungkap Menhub.

Hingga saat ini pemerintah terus mengkaji usulan percepatan pembayaran THR dan kebijakan WFA untuk mengurangi kemacetan di periode mudik Idul Fitri 2025. (*)

Artikel Kemenhub Usul Percepatan Pembayaran THR dan Kebijakan WFA pertama kali tampil pada KABARIKA.