Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya memperoleh pagu indikatif Rp 139 triliun, jauh di bawah kebutuhan yang diajukan sebesar Rp 667 triliun.

Sjafrie menegaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional yang dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan negara.

Menurut dia, pertahanan tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi “sabuk pengaman” bagi agenda pembangunan nasional.

“Kami mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 195 triliun agar sistem pertahanan negara dapat berjalan optimal. Sistem pertahanan merupakan safety belt bagi pembangunan nasional,” kata Sjafrie di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan anggaran pertahanan terus meningkat seiring meluasnya peran TNI yang kini tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, TNI juga terlibat dalam berbagai tugas mendukung program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan penanganan dampak bencana alam.

Sjafrie mencontohkan keterlibatan TNI dalam pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah wilayah, termasuk daerah-daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana.

Saat ini, prajurit TNI juga ikut membangun jembatan dan fasilitas publik lainnya untuk membantu pemerintah mempercepat pemulihan serta konektivitas wilayah.

Selain itu, Kemenhan menilai tantangan pertahanan semakin dinamis sehingga membutuhkan pembangunan kekuatan militer yang berkelanjutan.

Karena itu, kebutuhan anggaran tidak hanya ditujukan untuk operasional dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga untuk mendukung berbagai tugas baru yang dijalankan TNI di lapangan.

Meski demikian, Sjafrie memastikan Kemenhan telah melakukan evaluasi internal dan menyusun skala prioritas agar penggunaan anggaran tetap efektif.

Menurut dia, tambahan dana yang diajukan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung berbagai tugas negara yang terus berkembang. (*)

Artikel Menhan Sjafrie Ajukan Tambahan Anggaran Rp195 Triliun Tahun 2027 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari, dan Founder Republikorp, Norman Joesoef, di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün, Senin (26/8/2024).

Kerja sama pengadaan rudal ini merupakan langkah penting dalam membangun industri pertahanan nasional yang mandiri.

Dengan kemitraan ini, pemerintah tidak hanya akan memiliki industri pertahanan yang kuat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung industri pertahanan internasional.

Selain penandatanganan kerja sama pengadaan rudal, Republikorp Indonesia juga menandatangani kerangka kerja sama atau framework dengan ASELSAN dan ROKETSAN.

Norman Joesoef, mewakili Republikorp mengatakan bahwa pihaknya sangat antusias untuk bekerja sama dengan ASELSAN dalam produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS), serta dengan ROKETSAN dalam mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal seperti ÇAKIR, ATMACA, dan HISAR.

“Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan kapabilitas pertahanan kita tetapi juga mentransfer teknologi penting dari Turki ke Indonesia, yang akan memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan pertahanan kita,” kata Norman Joesoef dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Sebelumnya, Republikorp telah memiliki rekam jejak yang cemerlang dalam menjalin kerja sama peralatan militer dengan negara-negara besar.

Selama lima tahun terakhir, Republikorp telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan global, termasuk LIG Nex1 dari Korea Selatan untuk produksi dan transfer teknologi rudal, serta mitra dari Slovakia untuk pengembangan turret TURRA 30 dari EVPU.

Kolaborasi-kolaborasi ini telah memperkuat kemampuan militer Indonesia dan menunjukkan komitmen Republikorp untuk mendiversifikasi teknologi pertahanan.

Selanjutnya, di Italia, Republikorp juga mengembangkan kerja sama dengan Drass Galeazzi S.R.L. untuk perakitan kapal selam mini dan autonomous, serta dengan Fiocchi Munizioni S.p.A. dalam produksi amunisi.

“Kemandirian dalam pasokan pertahanan militer penting untuk menjaga keamanan nasional dan kedaulatan sebuah negara. Dengan memproduksi peralatan dan senjata sendiri, kita dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain, mencegah resiko embargo atau sanksi, dan memiliki kontrol penuh atas teknologi dan strategi militernya. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap ancaman dan memastikan kerahasiaan serta keamanan teknologi pertahanan,” ungkapnya.

Tahun ini, Republikorp memasuki era baru dengan memulai kontribusi pada manufaktur industri pertahanan melalui pembangunan fasilitas di Subang.

Fasilitas ini menjadi ujung tombak inovasi dan keberlanjutan dalam pengembangan senjata, amunisi, serta kendaraan taktis listrik modern, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan TNI di masa depan.

Dengan kemitraan strategis dan investasi yang terus meningkat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan pertahanan yang mandiri dan tangguh di kawasan.

Artikel Kemhan RI dan Republikorp Kerjasama Pengadaan Rudal untuk Kemandirian Pertahanan Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.